Naturalisme Etika
Fondasi Empiris Moralitas antara Fakta, Nilai, dan Ilmu
Pengetahuan
Alihkan ke: Filsafat Moral.
Abstrak
Artikel ini membahas secara komprehensif konsep Naturalisme
Etika sebagai pendekatan filosofis yang berupaya menurunkan prinsip moral
dari fakta empiris dan ilmu pengetahuan. Dalam perspektif ini, moralitas tidak
dipahami sebagai sistem normatif yang berdiri terpisah dari dunia alamiah,
melainkan sebagai fenomena yang berakar pada kondisi biologis, psikologis, dan
sosial manusia. Pembahasan mencakup dimensi ontologis, epistemologis, dan
aksiologis naturalisme, yang menegaskan bahwa nilai-nilai moral muncul secara
alami dari proses evolusi, pengalaman empatik, dan rasionalitas praktis.
Melalui kajian historis dari Aristoteles hingga pemikir kontemporer seperti
Philippa Foot, Peter Railton, dan Patricia Churchland, artikel ini menunjukkan
bagaimana naturalisme etika berevolusi dari pandangan empiris menuju paradigma
interdisipliner yang mengintegrasikan filsafat moral dengan biologi
evolusioner, psikologi moral, neurosains, dan sosiologi.
Selain memaparkan dasar teoretisnya, artikel ini
juga menguraikan implikasi sosial, politik, dan hukum dari naturalisme etika,
termasuk peranannya dalam pembentukan hukum positif, kebijakan publik berbasis
bukti, serta etika lingkungan dan bioetika. Kritik terhadap naturalisme—baik
dari G. E. Moore, Kantianisme, maupun eksistensialisme—dibahas secara kritis
untuk menunjukkan batas-batas dan potensi reformulasi paradigma etika yang
tidak terjebak dalam reduksionisme ilmiah. Melalui sintesis filosofis, artikel
ini mengusulkan konsep Etika Naturalis yang Integral dan Humanistik,
yaitu pendekatan etis yang memadukan dasar empiris moralitas dengan refleksi
rasional dan komitmen kemanusiaan. Dengan demikian, naturalisme etika
ditampilkan bukan hanya sebagai teori moral, tetapi juga sebagai visi etika
abad ke-21 yang mengintegrasikan ilmu, moralitas, dan keberlanjutan hidup
manusia dalam satu horizon reflektif yang terbuka dan dinamis.
Kata Kunci: naturalisme
etika, fakta dan nilai, moralitas empiris, biologi evolusioner, neurosains
moral, etika humanistik, integrasi ilmu dan moralitas, etika lingkungan,
rasionalitas praktis, humanisme ilmiah.
PEMBAHASAN
Naturalisme Etika dalam Filsafat Modern dan Empirisisme
1.
Pendahuluan
Naturalisme etika merupakan salah satu arus
pemikiran penting dalam filsafat moral modern yang berupaya menjembatani dunia
fakta dan dunia nilai. Dalam paradigma ini, prinsip moral tidak dipandang
sebagai entitas metafisis yang terlepas dari kenyataan empiris, melainkan
sebagai hasil dari proses-proses alamiah, biologis, dan sosial yang dapat
dijelaskan melalui metode ilmiah.¹ Dengan demikian, naturalisme etika menolak pemisahan
tajam antara “apa yang ada” (fakta) dan “apa yang seharusnya”
(nilai), suatu dikotomi yang selama berabad-abad membentuk dasar perdebatan
metaetika.²
Isu utama yang menjadi titik tolak naturalisme
etika adalah kemungkinan menurunkan prinsip moral dari fakta empiris.
Pertanyaan ini menyinggung apa yang dikenal sebagai Humean problem,
yaitu larangan untuk menurunkan pernyataan normatif dari deskriptif.³ Akan
tetapi, bagi para pemikir naturalis, seperti Philippa Foot dan Richard Boyd, keberatan
tersebut tidak bersifat mutlak; sebaliknya, nilai-nilai moral dapat dimaknai
sebagai ekspresi rasional dari kondisi alamiah manusia yang dapat diobservasi.⁴
Dengan kata lain, kebaikan moral dapat dijelaskan melalui fakta tentang
kebutuhan, kecenderungan, dan struktur sosial manusia itu sendiri.
Dalam konteks historis, naturalisme etika muncul
sebagai respons terhadap dua ekstrem: di satu sisi, absolutisme moral yang
mendasarkan etika pada prinsip metafisis atau teologis; di sisi lain,
relativisme moral yang menolak keberadaan norma universal.⁵ Melalui pendekatan
empiris, naturalisme berupaya mempertahankan objektivitas etika tanpa
mengandalkan entitas transenden. Moralitas dipahami sebagai fenomena alamiah
yang dapat dipelajari sebagaimana sains mempelajari hukum-hukum alam.⁶
Di era kontemporer, relevansi naturalisme etika
meningkat seiring berkembangnya ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia,
seperti biologi evolusioner, psikologi moral, dan neurosains. Ketiga bidang ini
membuka kemungkinan baru untuk memahami dasar empiris tindakan moral, termasuk
peran emosi, empati, dan struktur otak dalam pengambilan keputusan etis.⁷ Oleh
karena itu, naturalisme etika tidak hanya menjadi proyek filosofis, tetapi juga
lintas-disipliner, yang berupaya merumuskan etika berdasarkan data ilmiah
sekaligus tetap mempertahankan refleksi normatif.
Masalah pokok yang hendak dijawab dalam kajian ini
adalah bagaimana prinsip-prinsip moral dapat dijelaskan secara ilmiah tanpa
kehilangan kekuatan normatifnya. Apakah etika dapat sepenuhnya “dinaturalisasi”
tanpa jatuh pada reduksionisme moral? Pertanyaan-pertanyaan ini menuntun pada
eksplorasi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang komprehensif mengenai
hubungan antara moralitas dan fakta empiris. Tujuan utama kajian ini ialah
untuk menelaah dasar-dasar filosofis naturalisme etika serta menilai potensinya
dalam membentuk paradigma etika empiris yang integral dan humanistik.
Footnotes
[1]
¹ James Rachels, The Elements of Moral
Philosophy, 8th ed. (New York: McGraw-Hill, 2015), 120.
[2]
² John Dewey, Ethics (New York: Holt, 1932),
15–18.
[3]
³ David Hume, A Treatise of Human Nature,
ed. L. A. Selby-Bigge (Oxford: Clarendon Press, 1888), 469–470.
[4]
⁴ Philippa Foot, “Moral Arguments,” Mind 67,
no. 268 (1958): 502–503; Richard Boyd, “How to Be a Moral Realist,” in Essays
on Moral Realism, ed. Geoffrey Sayre-McCord (Ithaca: Cornell University
Press, 1988), 181–228.
[5]
⁵ Thomas Nagel, The View from Nowhere
(Oxford: Oxford University Press, 1986), 131–134.
[6]
⁶ Peter Railton, “Moral Realism,” The
Philosophical Review 95, no. 2 (1986): 163–207.
[7]
⁷ Patricia S. Churchland, Braintrust: What
Neuroscience Tells Us about Morality (Princeton: Princeton University
Press, 2011), 10–15.
2.
Landasan
Historis dan Genealogis
Naturalisme etika memiliki akar historis yang
dalam, berkembang dari tradisi empirisisme modern hingga bentuk kontemporernya
yang terintegrasi dengan ilmu-ilmu sosial dan biologi. Secara genealogis, ia
dapat dipahami sebagai reaksi terhadap kecenderungan metafisis dan teologis
dalam filsafat moral klasik yang menempatkan sumber moralitas di luar dunia
pengalaman manusia.¹ Dalam konteks ini, naturalisme berupaya mengembalikan
moralitas ke dalam kerangka dunia alamiah (natural world), menolak
dikotomi antara “yang alami” dan “yang normatif.”
Salah satu sumber awal naturalisme etika dapat
ditemukan pada pemikiran Aristoteles, terutama dalam konsep eudaimonia
sebagai tujuan alami manusia yang dicapai melalui aktualisasi potensi
rasional.² Meski Aristoteles belum menggunakan istilah “naturalisme,”
pendekatannya telah menandai upaya memahami etika berdasarkan kodrat manusia (physis)
dan bukan pada perintah eksternal. Tradisi ini kemudian menginspirasi
pandangan-pandangan etika kebajikan (virtue ethics) modern yang berakar
pada pemahaman empiris tentang manusia sebagai makhluk sosial dan rasional.³
Namun, naturalisme etika dalam bentuk modernnya
mulai berkembang pada masa pencerahan, terutama melalui pengaruh filsafat
empiris Inggris. Tokoh seperti Thomas Hobbes dan David Hume menekankan bahwa
moralitas berakar pada sifat dan perasaan manusia, bukan pada hukum ilahi atau
rasio murni.⁴ Hume secara khusus memainkan peran fundamental dengan
memperkenalkan is–ought problem dalam A Treatise of Human Nature,
di mana ia menunjukkan bahwa klaim normatif tidak dapat secara logis diturunkan
langsung dari pernyataan faktual.⁵ Meskipun tampak sebagai kritik terhadap
naturalisme, paradoks Hume ini justru menjadi landasan reflektif bagi generasi
pemikir berikutnya untuk merumuskan bentuk naturalisme moral yang lebih
hati-hati dan metodologis.
Pada abad ke-19, pengaruh Darwinisme membawa
dimensi baru bagi naturalisme etika. Melalui teori evolusi, Charles Darwin
memandang moralitas sebagai hasil perkembangan biologis yang memiliki fungsi
adaptif bagi kelangsungan hidup spesies.⁶ Moralitas, dalam perspektif ini,
bukan sekadar konstruksi sosial, melainkan produk evolusi alamiah yang muncul
dari naluri sosial seperti simpati dan kerja sama.⁷ Perspektif ini kemudian
melahirkan cabang kajian seperti evolutionary ethics dan sociobiology,
yang berupaya menjelaskan norma moral melalui seleksi alam dan perilaku
kolektif.⁸
Memasuki abad ke-20, naturalisme etika menghadapi
tantangan dari G. E. Moore melalui konsep naturalistic fallacy, yakni
kesalahan logis dalam mengidentifikasi “baik” dengan sifat alami tertentu
seperti kesenangan atau kebahagiaan.⁹ Kritik ini mengguncang keyakinan bahwa
nilai moral dapat didefinisikan secara ilmiah. Akan tetapi, pada paruh kedua
abad ke-20, para filsuf seperti Philippa Foot, Peter Railton, dan Richard Boyd
menghidupkan kembali naturalisme moral dengan argumen yang lebih realistis dan
kontekstual.¹⁰ Mereka menolak anggapan bahwa sains dan moralitas tidak dapat
saling menyinggung; sebaliknya, nilai moral dapat dipahami sebagai aspek dari
kehidupan manusia yang berakar dalam kondisi empiris, biologis, dan sosial.¹¹
Genealogi naturalisme etika juga memperlihatkan
pergeseran metodologis yang signifikan: dari naturalisme metafisik menuju
naturalisme ilmiah.¹² Jika naturalisme klasik masih berupaya mengidentifikasi
“kodrat moral” manusia secara filosofis, naturalisme kontemporer lebih
menekankan peran sains empiris dalam menjelaskan fenomena moral. Integrasi
antara filsafat moral, psikologi evolusioner, dan neurosains membuka horizon
baru bagi kajian etika yang bersifat interdisipliner.¹³ Dalam perkembangan ini,
naturalisme etika tidak hanya menjadi doktrin filosofis, tetapi juga proyek
epistemologis yang menuntut keterpaduan antara penalaran normatif dan pemahaman
ilmiah tentang manusia.
Dengan demikian, secara historis naturalisme etika
berkembang melalui tiga fase utama: (1) fase klasik yang menempatkan moralitas
dalam kodrat manusia; (2) fase modern yang menekankan asal-usul empiris dan
emosional moralitas; dan (3) fase kontemporer yang menautkan etika dengan
metodologi ilmiah dan data empiris.¹⁴ Setiap fase merefleksikan upaya manusia
untuk memahami moralitas bukan sebagai entitas metafisis yang absolut,
melainkan sebagai fenomena alamiah yang dapat dijelaskan, dipelajari, dan
dikembangkan dalam terang ilmu pengetahuan.
Footnotes
[1]
¹ Larry Laudan, Beyond Positivism and
Relativism: Theory, Method, and Evidence (Boulder: Westview Press, 1996),
37–39.
[2]
² Aristotle, Nicomachean Ethics, trans.
Terence Irwin (Indianapolis: Hackett, 1985), 1097b–1103a.
[3]
³ Rosalind Hursthouse, On Virtue Ethics
(Oxford: Oxford University Press, 1999), 12–14.
[4]
⁴ Thomas Hobbes, Leviathan (London: Andrew
Crooke, 1651), 94–98.
[5]
⁵ David Hume, A Treatise of Human Nature,
ed. L. A. Selby-Bigge (Oxford: Clarendon Press, 1888), 469.
[6]
⁶ Charles Darwin, The Descent of Man, and
Selection in Relation to Sex (London: John Murray, 1871), 120–122.
[7]
⁷ Michael Ruse, Taking Darwin Seriously: A
Naturalistic Approach to Philosophy (Oxford: Basil Blackwell, 1986), 42–44.
[8]
⁸ Edward O. Wilson, Sociobiology: The New
Synthesis (Cambridge: Harvard University Press, 1975), 3–5.
[9]
⁹ G. E. Moore, Principia Ethica (Cambridge:
Cambridge University Press, 1903), 10–14.
[10]
¹⁰ Philippa Foot, “Natural Goodness,” Oxford
Studies in Metaethics 2 (2006): 1–27; Peter Railton, “Moral Realism,” The
Philosophical Review 95, no. 2 (1986): 163–207.
[11]
¹¹ Richard Boyd, “How to Be a Moral Realist,” in Essays
on Moral Realism, ed. Geoffrey Sayre-McCord (Ithaca: Cornell University
Press, 1988), 181–228.
[12]
¹² Hilary Putnam, The Collapse of the Fact/Value
Dichotomy (Cambridge: Harvard University Press, 2002), 29–33.
[13]
¹³ Patricia S. Churchland, Braintrust: What
Neuroscience Tells Us about Morality (Princeton: Princeton University
Press, 2011), 16–20.
[14]
¹⁴ Robert Audi, The Architecture of Reason: The
Structure and Substance of Rationality (Oxford: Oxford University Press,
2001), 145–148.
3.
Ontologi
Naturalisme Etika
Ontologi naturalisme etika berfokus pada pertanyaan
mengenai hakikat keberadaan moralitas: apakah nilai-nilai moral merupakan
bagian dari realitas alam atau sekadar konstruksi kesadaran manusia? Dalam
pandangan naturalistik, moralitas tidak dipahami sebagai entitas transenden
yang berdiri di luar dunia empiris, melainkan sebagai fenomena yang berakar
dalam struktur realitas alamiah, terutama dalam kodrat biologis, psikologis,
dan sosial manusia.¹ Dengan demikian, naturalisme etika menolak dualisme
ontologis antara dunia moral dan dunia faktual; yang ada hanyalah dunia alam
yang memuat fakta-fakta moral sebagaimana fakta-fakta fisik atau biologis.²
Bagi para pemikir naturalis, seperti Peter Railton
dan Richard Boyd, nilai-nilai moral memiliki status ontologis yang bersifat realistik-naturalistik.³
Mereka berpendapat bahwa kebaikan moral dapat diidentifikasi dengan
kondisi-kondisi yang secara objektif berkontribusi terhadap kesejahteraan
manusia, sebagaimana kesehatan dapat dijelaskan melalui fakta biologis.⁴
Nilai-nilai seperti keadilan, kebaikan, dan empati bukanlah “entitas
metafisis,” tetapi kualitas yang muncul dari interaksi antarindividu dalam
sistem kehidupan sosial dan biologis. Dalam pengertian ini, moralitas memiliki
dasar ontologis yang bersifat emergen — muncul dari kompleksitas hubungan
alamiah manusia, bukan dari tatanan metafisik yang berdiri sendiri.⁵
Pandangan ini berbeda dari non-naturalisme moral
yang menganggap sifat moral seperti “baik” atau “benar” sebagai entitas sui
generis yang tak dapat direduksi pada fakta-fakta alamiah.⁶ Naturalisme etika
justru menegaskan bahwa seluruh eksistensi moral harus dipahami dalam kerangka
hukum-hukum alam. Dengan demikian, segala penjelasan etis pada akhirnya
bergantung pada struktur realitas empiris, terutama pada cara manusia
berevolusi, berinteraksi, dan membangun kehidupan bersama.⁷ Moralitas, dalam
perspektif ini, adalah bagian dari ontologi dunia yang bersifat dinamis dan
evolutif, bukan tatanan yang tetap dan apriori.
Dalam kerangka biologis, moralitas dipandang
sebagai hasil seleksi alam yang menfasilitasi kohesi sosial dan kelangsungan
hidup spesies.⁸ Insting seperti kerja sama, empati, dan keadilan muncul bukan
karena wahyu normatif, tetapi karena fungsi adaptifnya dalam mempertahankan
komunitas.⁹ Pandangan ini ditegaskan oleh Charles Darwin yang menyatakan bahwa
“naluri sosial” merupakan akar dari perasaan moral, sebab manusia yang hidup
berkelompok lebih mungkin bertahan dan berkembang.¹⁰ Oleh sebab itu, ontologi
moral menurut naturalisme bukanlah sistem hukum transenden, melainkan bagian
dari continuum biologis dan psikologis kehidupan manusia.
Namun, naturalisme etika tidak sekadar menurunkan
moralitas dari biologi; ia juga mencakup aspek rasionalitas dan kesadaran
reflektif yang khas pada manusia.¹¹ Patricia Churchland misalnya, menunjukkan
bahwa otak manusia memiliki sistem saraf sosial yang memungkinkan munculnya
kepekaan moral dan perilaku prososial.¹² Dengan kata lain, moralitas memiliki
dasar ontologis pada neurobiologi manusia, tetapi terwujud melalui kesadaran
dan kebudayaan. Moralitas bukan hanya “hasil evolusi,” melainkan juga “struktur
kesadaran” yang berkembang dalam konteks sosial dan historis.¹³
Dari sudut pandang ontologis, naturalisme etika
juga memandang nilai moral sebagai natural property — sifat alami yang
memiliki relasi kausal terhadap dunia.¹⁴ Nilai-nilai tersebut bukan sekadar
proyeksi subyektif, tetapi fakta tentang apa yang membuat manusia dan
masyarakat berfungsi dengan baik. Dalam hal ini, “baik” dapat diartikan sebagai
apa yang memajukan kehidupan manusia sesuai dengan hakikat biologis dan
sosialnya.¹⁵ Dengan demikian, naturalisme etika berusaha memulihkan realitas
moral dalam dunia empiris, tanpa mengorbankan status objektif dan normatifnya.
Keseluruhan pandangan ini menunjukkan bahwa
ontologi naturalisme etika menegaskan kesatuan antara manusia, alam, dan
moralitas. Moralitas adalah dimensi eksistensi yang bersumber dari fakta alamiah
tentang manusia sebagai makhluk biologis yang rasional dan sosial.¹⁶ Ia tidak
muncul dari wilayah supranatural, melainkan dari dinamika kehidupan nyata yang
dapat dipahami, diuji, dan dijelaskan secara ilmiah. Oleh karena itu, ontologi
naturalisme etika menempatkan moralitas dalam satu kontinum realitas empiris
yang rasional, evolusioner, dan terbuka terhadap koreksi ilmiah.¹⁷
Footnotes
[1]
¹ Mario De Caro and David Macarthur, eds., Naturalism
in Question (Cambridge: Harvard University Press, 2004), 3–5.
[2]
² John Dewey, Experience and Nature
(Chicago: Open Court, 1925), 7–10.
[3]
³ Peter Railton, “Moral Realism,” The
Philosophical Review 95, no. 2 (1986): 163–207.
[4]
⁴ Richard Boyd, “How to Be a Moral Realist,” in Essays
on Moral Realism, ed. Geoffrey Sayre-McCord (Ithaca: Cornell University
Press, 1988), 181–228.
[5]
⁵ John McDowell, “Values and Secondary Qualities,”
in Morality and Objectivity, ed. Ted Honderich (London: Routledge,
1985), 110–129.
[6]
⁶ G. E. Moore, Principia Ethica (Cambridge:
Cambridge University Press, 1903), 12–15.
[7]
⁷ Hilary Putnam, The Collapse of the Fact/Value
Dichotomy (Cambridge: Harvard University Press, 2002), 31–34.
[8]
⁸ Michael Ruse, Taking Darwin Seriously: A
Naturalistic Approach to Philosophy (Oxford: Basil Blackwell, 1986), 56–58.
[9]
⁹ Edward O. Wilson, Sociobiology: The New
Synthesis (Cambridge: Harvard University Press, 1975), 120–125.
[10]
¹⁰ Charles Darwin, The Descent of Man, and
Selection in Relation to Sex (London: John Murray, 1871), 120–122.
[11]
¹¹ Owen Flanagan, Varieties of Moral Personality:
Ethics and Psychological Realism (Cambridge: Harvard University Press,
1991), 22–26.
[12]
¹² Patricia S. Churchland, Braintrust: What
Neuroscience Tells Us about Morality (Princeton: Princeton University
Press, 2011), 10–12.
[13]
¹³ Antonio Damasio, Looking for Spinoza: Joy,
Sorrow, and the Feeling Brain (New York: Harcourt, 2003), 128–130.
[14]
¹⁴ Nicholas Sturgeon, “Moral Explanations,” in Morality,
Reason, and Truth, ed. David Copp and David Zimmerman (Totowa: Rowman &
Allanheld, 1984), 49–78.
[15]
¹⁵ Philippa Foot, Natural Goodness (Oxford:
Oxford University Press, 2001), 42–45.
[16]
¹⁶ Owen Flanagan, The Really Hard Problem:
Meaning in a Material World (Cambridge: MIT Press, 2007), 95–99.
[17]
¹⁷ Ernest Nagel, The Structure of Science:
Problems in the Logic of Scientific Explanation (New York: Harcourt, 1961),
475–480.
4.
Epistemologi
Naturalisme Etika
Epistemologi naturalisme etika berangkat dari
keyakinan bahwa pengetahuan moral dapat dijelaskan melalui metode dan sumber
empiris yang sama dengan sains alam maupun ilmu sosial.¹ Artinya, pengetahuan
tentang “yang baik” dan “yang benar” bukan berasal dari intuisi metafisis atau
rasio apriori semata, tetapi dari pengamatan terhadap fakta-fakta tentang sifat
manusia, perilaku sosial, dan kondisi kehidupan yang mendukung kesejahteraan.²
Dalam perspektif ini, moralitas tidak bersumber dari wahyu atau nalar murni
yang terlepas dari pengalaman, melainkan dari interaksi kompleks antara
struktur biologis, pengalaman sosial, dan refleksi rasional manusia.³
Berbeda dengan rasionalisme moral Kantian yang
menegaskan bahwa prinsip moral bersifat a priori dan independen dari
pengalaman, naturalisme etika justru menganggap bahwa pengalaman empiris
merupakan dasar pembentukan penilaian moral.⁴ Manusia belajar tentang baik dan
buruk melalui pengamatan terhadap konsekuensi tindakan, respon emosional, serta
pengaruh perilaku terhadap kesejahteraan individu dan kelompok.⁵ Proses
pembelajaran moral ini tidak berbeda secara epistemik dari pembentukan
pengetahuan ilmiah: keduanya melibatkan observasi, generalisasi, dan verifikasi
terhadap pola-pola dalam realitas.⁶
David Hume, meskipun sering dianggap sebagai
pengkritik utama naturalisme etika melalui is–ought problem, sebenarnya
membuka jalan bagi pendekatan empiris terhadap moralitas.⁷ Ia menegaskan bahwa
penilaian moral berasal dari perasaan manusia (moral sentiments), bukan
dari penalaran deduktif.⁸ Dalam hal ini, moralitas bersumber dari kapasitas
alami untuk merasakan simpati dan empati, yang dapat dipelajari secara empiris
melalui psikologi dan neurosains modern.⁹ Dengan demikian, epistemologi moral
naturalistik menekankan bahwa perasaan dan pengalaman emosional bukan sekadar
faktor subjektif, tetapi bagian integral dari pengetahuan moral yang bersifat
intersubjektif dan dapat diuji.¹⁰
Perkembangan ilmu pengetahuan modern memperluas
dasar empiris naturalisme etika. Psikologi moral menunjukkan bahwa norma-norma
etis berakar pada disposisi evolusioner manusia terhadap kerja sama, timbal
balik, dan keadilan.¹¹ Melalui eksperimen kognitif, peneliti seperti Jonathan
Haidt mengidentifikasi moral foundations—yakni dimensi-dimensi
psikologis universal seperti kepedulian, keadilan, kesetiaan, otoritas, dan
kesucian—yang membentuk sistem nilai moral lintas budaya.¹² Pengetahuan moral,
dalam pandangan ini, bukanlah hasil dari deduksi logis semata, tetapi dari
pengenalan pola dan pengalaman sosial yang berulang, sebagaimana metode
induktif dalam sains.¹³
Dalam dimensi epistemologisnya, naturalisme etika
juga menolak dikotomi klasik antara fakta dan nilai. Hilary Putnam menegaskan
bahwa pernyataan nilai tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari fakta karena
penilaian moral selalu melibatkan pemahaman tentang kondisi empiris yang
relevan.¹⁴ Misalnya, mengatakan bahwa “keadilan itu baik” memerlukan pengetahuan
tentang apa yang terjadi ketika keadilan ditegakkan atau diabaikan. Dengan
demikian, epistemologi moral melibatkan penilaian faktual mengenai konsekuensi
tindakan, yang menjadi dasar bagi pembentukan prinsip etis.¹⁵
Lebih lanjut, Patricia Churchland memperluas
argumen epistemologis ini dengan menunjukkan bahwa moralitas dapat ditelusuri
secara neurobiologis.¹⁶ Otak manusia memiliki sistem saraf yang mendukung
perilaku sosial melalui hormon seperti oksitosin dan dopamin yang memperkuat
hubungan afektif dan rasa saling percaya.¹⁷ Pengetahuan moral, dalam kerangka
ini, merupakan hasil interaksi antara mekanisme biologis dan pengalaman sosial,
bukan hasil deduksi rasional murni.¹⁸ Dengan demikian, epistemologi naturalisme
etika bersifat embodied dan situated—ia lahir dari tubuh yang
bereaksi, otak yang berpikir, dan dunia sosial tempat manusia hidup.¹⁹
Namun demikian, naturalisme etika tetap
mempertahankan dimensi reflektif dalam epistemologi moral. Fakta empiris tidak
secara otomatis menghasilkan norma; diperlukan proses interpretasi, deliberasi,
dan evaluasi kritis terhadap data empiris tersebut.²⁰ Di sinilah peran filsafat
menjadi penting: untuk menafsirkan hasil sains secara normatif tanpa mereduksi
moralitas menjadi sekadar statistik perilaku.²¹ Oleh sebab itu, epistemologi
naturalisme etika bersifat ganda—empiris sekaligus reflektif. Ia menggunakan
metode ilmiah untuk memahami realitas moral, namun tetap mengakui perlunya
rasionalitas praktis dalam menilai nilai-nilai tersebut.²²
Kesimpulannya, epistemologi naturalisme etika
berusaha menunjukkan bahwa pengetahuan moral dapat bersandar pada landasan
empiris yang dapat diuji, dikoreksi, dan dikembangkan, tanpa kehilangan dimensi
normatifnya.²³ Dengan menolak pemisahan tajam antara fakta dan nilai,
naturalisme etika membuka ruang bagi integrasi antara sains dan moralitas, di
mana pemahaman tentang “apa yang ada” menjadi dasar bagi refleksi rasional
tentang “apa yang seharusnya.”²⁴
Footnotes
[1]
¹ Owen Flanagan, Varieties of Moral Personality:
Ethics and Psychological Realism (Cambridge: Harvard University Press,
1991), 23–25.
[2]
² John Dewey, Human Nature and Conduct: An
Introduction to Social Psychology (New York: Henry Holt, 1922), 5–8.
[3]
³ Mario De Caro and David Macarthur, eds., Naturalism
in Question (Cambridge: Harvard University Press, 2004), 9–10.
[4]
⁴ Immanuel Kant, Groundwork of the Metaphysics
of Morals, trans. H. J. Paton (New York: Harper and Row, 1964), 41–43.
[5]
⁵ Philippa Foot, Natural Goodness (Oxford:
Oxford University Press, 2001), 44–47.
[6]
⁶ Ernest Nagel, The Structure of Science:
Problems in the Logic of Scientific Explanation (New York: Harcourt, 1961),
473–475.
[7]
⁷ David Hume, A Treatise of Human Nature,
ed. L. A. Selby-Bigge (Oxford: Clarendon Press, 1888), 469–470.
[8]
⁸ Ibid., 471–472.
[9]
⁹ Jesse Prinz, The Emotional Construction of
Morals (Oxford: Oxford University Press, 2007), 32–35.
[10]
¹⁰ Patricia Greenspan, “Emotions, Rationality, and
Mind/Body,” Philosophical Topics 27, no. 2 (1999): 125–129.
[11]
¹¹ Frans de Waal, Primates and Philosophers: How
Morality Evolved (Princeton: Princeton University Press, 2006), 15–18.
[12]
¹² Jonathan Haidt, The Righteous Mind: Why Good
People Are Divided by Politics and Religion (New York: Pantheon Books,
2012), 120–124.
[13]
¹³ Patricia S. Churchland, Braintrust: What
Neuroscience Tells Us about Morality (Princeton: Princeton University
Press, 2011), 18–20.
[14]
¹⁴ Hilary Putnam, The Collapse of the Fact/Value
Dichotomy (Cambridge: Harvard University Press, 2002), 34–38.
[15]
¹⁵ John Searle, “How to Derive ‘Ought’ from ‘Is’,” The
Philosophical Review 73, no. 1 (1964): 43–58.
[16]
¹⁶ Patricia S. Churchland, Braintrust,
21–25.
[17]
¹⁷ Antonio Damasio, Looking for Spinoza: Joy,
Sorrow, and the Feeling Brain (New York: Harcourt, 2003), 130–134.
[18]
¹⁸ Adina Roskies, “Neuroscientific Challenges to
Free Will and Responsibility,” Trends in Cognitive Sciences 10, no. 9
(2006): 419–424.
[19]
¹⁹ Evan Thompson, Mind in Life: Biology,
Phenomenology, and the Sciences of Mind (Cambridge: Harvard University
Press, 2007), 98–102.
[20]
²⁰ Christine Korsgaard, The Sources of
Normativity (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 16–18.
[21]
²¹ Peter Railton, “Facts and Values,” Philosophical
Topics 14, no. 2 (1986): 5–31.
[22]
²² Owen Flanagan, The Really Hard Problem:
Meaning in a Material World (Cambridge: MIT Press, 2007), 97–99.
[23]
²³ John McDowell, “Two Sorts of Naturalism,” in Mind,
Value, and Reality (Cambridge: Harvard University Press, 1998), 167–196.
[24]
²⁴ Philip Kitcher, The Ethical Project
(Cambridge: Harvard University Press, 2011), 45–47.
5.
Aksiologi
dan Implikasi Etis
Aksiologi naturalisme etika berupaya menjelaskan
bagaimana nilai-nilai moral memperoleh makna dan validitasnya dari kenyataan
empiris kehidupan manusia. Dalam kerangka ini, “nilai” bukanlah entitas
metafisis yang berdiri di luar pengalaman, melainkan ekspresi dari
kondisi-kondisi yang memungkinkan kehidupan manusia berkembang secara optimal.¹
Dengan demikian, kebaikan moral diidentifikasi dengan apa yang mendukung
kesejahteraan biologis, psikologis, dan sosial makhluk manusia, sedangkan
keburukan berhubungan dengan apa yang menghambat atau merusaknya.² Naturalisme
etika, karena itu, tidak menolak normativitas, tetapi menempatkannya pada dasar
empiris yang dapat ditelusuri dan diuji.³
Dalam pandangan ini, nilai moral merupakan
bentuk evaluasi terhadap realitas yang bertujuan memelihara keseimbangan
kehidupan manusia sebagai makhluk alamiah. Peter Railton berpendapat bahwa
nilai etis dapat dipahami sebagai ideal of rational desire, yaitu
kondisi di mana keinginan rasional manusia selaras dengan fakta-fakta tentang
kebutuhan aktualnya.⁴ Artinya, apa yang dianggap baik adalah apa yang, dalam
kondisi ideal, seseorang yang memiliki pengetahuan sempurna tentang dirinya dan
dunia akan secara rasional kehendaki.⁵ Dengan cara ini, naturalisme etika tidak
menghapus dimensi normatif, melainkan menurunkannya dari fakta tentang fungsi
dan tujuan kehidupan manusia sebagaimana dipelajari secara ilmiah.⁶
Philippa Foot memperkuat pendekatan ini dengan
konsep “natural goodness,” yang menyatakan bahwa kebaikan moral memiliki
status serupa dengan kebaikan biologis.⁷ Seperti halnya “tumbuhan yang baik”
berarti tumbuhan yang berfungsi dengan baik sesuai jenisnya, demikian pula
“manusia yang baik” berarti manusia yang berhasil mengaktualkan kapasitas
khasnya sebagai makhluk rasional dan sosial.⁸ Dengan demikian, ukuran moralitas
bersifat objektif sejauh didasarkan pada fakta tentang kodrat manusia yang
dapat diamati dan dipahami. Moralitas menjadi bagian dari upaya manusia untuk
hidup “baik secara alami,” bukan sekadar mematuhi aturan eksternal.⁹
Aksiologi naturalisme etika juga menegaskan bahwa
kebahagiaan (well-being) memiliki dimensi empiris dan kolektif. Kebaikan
bukan hanya kepuasan subjektif, tetapi kondisi yang mendukung kesejahteraan berkelanjutan
bagi individu dan masyarakat.¹⁰ Melalui pendekatan ini, naturalisme etika
beririsan dengan consequentialism dan virtue ethics, karena
keduanya menilai tindakan berdasarkan hasil empirisnya terhadap kehidupan
nyata.¹¹ Namun berbeda dengan utilitarianisme klasik yang cenderung
reduksionistik, naturalisme etika memahami kesejahteraan tidak semata sebagai
akumulasi kesenangan, melainkan sebagai ekspresi harmoni biologis, sosial, dan
moral manusia.¹²
Implikasi etis dari pandangan ini bersifat luas. Pertama,
ia mengubah cara kita memahami kewajiban moral: bukan lagi sebagai perintah
eksternal, tetapi sebagai tuntutan internal dari kondisi manusia itu sendiri.¹³
Kewajiban moral muncul karena manusia secara alami merupakan makhluk yang
membutuhkan kerja sama, empati, dan keadilan agar dapat bertahan hidup.¹⁴
Kedua, naturalisme etika mendorong etika yang bersifat situated dan
kontekstual—norma moral tidak bersifat absolut, tetapi harus diuji melalui
konsekuensi empirisnya terhadap kesejahteraan manusia dan ekosistem.¹⁵
Ketiga, naturalisme etika berimplikasi pada
peninjauan kembali hubungan antara etika dan sains. Jika nilai moral dapat
diturunkan dari pemahaman ilmiah tentang manusia dan masyarakat, maka sains
tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif dalam arti fungsional.¹⁶
Biologi, psikologi, dan ekologi menjadi bagian dari refleksi etis, sebab
memahami bagaimana manusia hidup dan berkembang berarti memahami apa yang
membuat hidup itu baik.¹⁷ Dalam konteks ini, ilmu pengetahuan menjadi dasar bagi
ethics of flourishing—etika yang berorientasi pada pengembangan
kapasitas hidup, bukan sekadar kepatuhan terhadap hukum moral.¹⁸
Keempat, naturalisme etika menekankan pentingnya
solidaritas sosial sebagai nilai empiris yang berakar pada struktur biologis
manusia. Edward O. Wilson dan Frans de Waal menunjukkan bahwa perilaku
altruistik dan empatik memiliki dasar evolusioner yang kuat dalam spesies
sosial.¹⁹ Dengan demikian, nilai-nilai seperti keadilan dan kasih sayang tidak
hanya ideal moral, tetapi juga fakta biologis yang mendukung keberlangsungan
spesies. Moralitas, dalam pengertian ini, adalah ekspresi dari mekanisme
evolusi yang disadari dan diartikulasikan secara reflektif.²⁰
Namun, konsekuensi aksiologis ini juga menimbulkan
tantangan. Jika nilai moral bersifat alamiah, apakah ia masih dapat menjadi
dasar bagi kritik terhadap “apa yang ada”?²¹ Naturalisme etika harus
berhati-hati agar tidak jatuh pada naturalistic fallacy—yakni menganggap
bahwa apa yang alami selalu baik.²² Oleh sebab itu, aksiologi naturalisme etika
menuntut keseimbangan antara penerimaan terhadap realitas empiris dan kapasitas
reflektif manusia untuk menilai dan memperbaikinya.²³ Moralitas bukanlah
sekadar cermin dari alam, melainkan bentuk kesadaran yang mengarahkan alam
menuju nilai-nilai kemanusiaan yang lebih tinggi.²⁴
Dengan demikian, aksiologi naturalisme etika
menegaskan bahwa nilai moral memiliki basis empiris tanpa kehilangan dimensi
normatifnya. Ia berupaya membangun etika yang tidak terlepas dari kehidupan
nyata—etika yang menyatukan ilmu pengetahuan, kebijaksanaan praktis, dan
kepedulian terhadap keberlanjutan hidup.²⁵
Footnotes
[1]
¹ John Dewey, Experience and Nature
(Chicago: Open Court, 1925), 7–10.
[2]
² Owen Flanagan, The Really Hard Problem:
Meaning in a Material World (Cambridge: MIT Press, 2007), 95–99.
[3]
³ Hilary Putnam, The Collapse of the Fact/Value
Dichotomy (Cambridge: Harvard University Press, 2002), 37–40.
[4]
⁴ Peter Railton, “Moral Realism,” The
Philosophical Review 95, no. 2 (1986): 163–207.
[5]
⁵ Ibid., 175–176.
[6]
⁶ Mario De Caro and David Macarthur, eds., Naturalism
in Question (Cambridge: Harvard University Press, 2004), 15–18.
[7]
⁷ Philippa Foot, Natural Goodness (Oxford:
Oxford University Press, 2001), 39–43.
[8]
⁸ Ibid., 45–48.
[9]
⁹ Rosalind Hursthouse, On Virtue Ethics
(Oxford: Oxford University Press, 1999), 22–24.
[10]
¹⁰ Martha Nussbaum, Creating Capabilities: The
Human Development Approach (Cambridge: Harvard University Press, 2011),
30–33.
[11]
¹¹ Amartya Sen, The Idea of Justice (Cambridge:
Harvard University Press, 2009), 58–62.
[12]
¹² Bernard Williams, Ethics and the Limits of
Philosophy (Cambridge: Harvard University Press, 1985), 121–123.
[13]
¹³ John McDowell, “Two Sorts of Naturalism,” in Mind,
Value, and Reality (Cambridge: Harvard University Press, 1998), 179–181.
[14]
¹⁴ Patricia S. Churchland, Braintrust: What
Neuroscience Tells Us about Morality (Princeton: Princeton University
Press, 2011), 27–30.
[15]
¹⁵ Jonathan Dancy, Ethics without Principles
(Oxford: Clarendon Press, 2004), 12–15.
[16]
¹⁶ Philip Kitcher, The Ethical Project
(Cambridge: Harvard University Press, 2011), 45–49.
[17]
¹⁷ Edward O. Wilson, Sociobiology: The New
Synthesis (Cambridge: Harvard University Press, 1975), 312–315.
[18]
¹⁸ Owen Flanagan, Varieties of Moral
Personality: Ethics and Psychological Realism (Cambridge: Harvard
University Press, 1991), 23–26.
[19]
¹⁹ Edward O. Wilson, Consilience: The Unity of
Knowledge (New York: Knopf, 1998), 243–247; Frans de Waal, Primates and
Philosophers: How Morality Evolved (Princeton: Princeton University Press,
2006), 15–18.
[20]
²⁰ Michael Tomasello, A Natural History of Human
Morality (Cambridge: Harvard University Press, 2016), 50–54.
[21]
²¹ Thomas Nagel, The View from Nowhere
(Oxford: Oxford University Press, 1986), 131–134.
[22]
²² G. E. Moore, Principia Ethica (Cambridge:
Cambridge University Press, 1903), 10–14.
[23]
²³ John McDowell, Mind and World (Cambridge:
Harvard University Press, 1994), 85–89.
[24]
²⁴ Owen Flanagan and Gregg D. Caruso,
“Neuroexistentialism,” in Neuroexistentialism: Meaning, Morals, and Purpose
in the Age of Neuroscience (Oxford: Oxford University Press, 2018), 17–20.
[25]
²⁵ Martha Nussbaum, Frontiers of Justice:
Disability, Nationality, Species Membership (Cambridge: Harvard University
Press, 2006), 76–80.
6.
Dimensi
Sosial, Politik, dan Hukum
Naturalisme etika tidak hanya berfungsi sebagai
teori metaetika yang membahas asal-usul dan hakikat moralitas, tetapi juga
memiliki implikasi luas terhadap struktur sosial, politik, dan hukum. Dalam
konteks sosial, naturalisme menegaskan bahwa moralitas adalah fenomena alamiah
yang muncul dari kebutuhan manusia untuk hidup bersama secara kooperatif.¹
Moralitas bukanlah kontrak buatan atau dogma eksternal, melainkan mekanisme adaptif
yang berkembang untuk menjaga kohesi dan stabilitas komunitas.² Oleh karena
itu, norma-norma sosial dan institusi politik yang adil harus dipahami sebagai
ekspresi dari kondisi-kondisi alamiah kehidupan sosial manusia.
Dalam dimensi sosial, pandangan ini berakar pada
teori evolusi moral yang dikembangkan oleh Charles Darwin dan dilanjutkan oleh
Edward O. Wilson serta Frans de Waal.³ Mereka menunjukkan bahwa kerja sama,
keadilan, dan empati memiliki dasar biologis yang kuat sebagai strategi evolusioner
untuk bertahan hidup.⁴ Dengan demikian, prinsip moral seperti “keadilan sosial”
dan “solidaritas” bukan sekadar konstruksi kultural, tetapi manifestasi dari
mekanisme sosial alami yang telah berfungsi selama sejarah spesies manusia.⁵
Dalam kerangka ini, masyarakat dipandang sebagai organisme moral yang
berkembang melalui interaksi, empati, dan timbal balik (reciprocity).⁶
Secara politik, naturalisme etika menolak dikotomi
klasik antara “hukum alam” dan “hukum positif.” Bagi para pemikir naturalistik,
tatanan politik yang baik tidak dapat dilepaskan dari fakta tentang kodrat
manusia sebagai makhluk sosial dan rasional.⁷ Pemerintahan yang adil harus
disusun dengan memperhatikan kondisi empiris tentang kebutuhan manusia dan
lingkungan sosialnya.⁸ Pendekatan ini sejalan dengan gagasan political
naturalism yang dikembangkan John Dewey, yang menegaskan bahwa demokrasi
merupakan ekspresi alami dari dorongan manusia untuk berpartisipasi dan
berkolaborasi dalam kehidupan bersama.⁹ Demokrasi, dengan demikian, bukanlah
sistem buatan, melainkan kelanjutan logis dari kecenderungan alami manusia
untuk berkomunikasi dan menyelesaikan konflik secara rasional.¹⁰
Dari perspektif hukum, naturalisme etika menawarkan
landasan moral yang empiris bagi legitimasi norma hukum. Jika nilai moral
berakar pada kondisi nyata kehidupan manusia, maka hukum yang sah adalah hukum
yang mampu merepresentasikan kebutuhan dan kesejahteraan sosial tersebut.¹¹
Dengan kata lain, validitas hukum bergantung pada kemampuannya untuk
mencerminkan fakta-fakta moral empiris tentang keadilan, bukan pada otoritas
formal semata.¹² Peter Railton menegaskan bahwa dalam kerangka naturalistik,
norma hukum harus dapat diuji secara empiris melalui konsekuensinya terhadap
kesejahteraan manusia dan stabilitas sosial.¹³ Ini berarti bahwa hukum yang
“baik” adalah hukum yang efektif dalam memajukan kehidupan manusia sesuai
dengan kodratnya sebagai makhluk sosial.¹⁴
Pendekatan ini memiliki kedekatan dengan teori
keadilan Amartya Sen dan Martha Nussbaum yang menekankan capabilities
approach, yaitu pandangan bahwa keadilan harus diukur dari sejauh mana
sistem sosial dan hukum memungkinkan manusia mengembangkan kapasitas
dasarnya.¹⁵ Perspektif ini bersifat naturalistik karena berangkat dari fakta
empiris tentang kebutuhan dan potensi manusia yang dapat diobservasi, bukan
dari ide normatif abstrak.¹⁶ Dengan demikian, keadilan tidak lagi dipahami sebagai
prinsip metafisis, tetapi sebagai fungsi sosial yang empiris dan kontekstual.
Dalam konteks kebijakan publik, naturalisme etika
juga mendorong evidence-based ethics, yakni pendekatan moral yang
didasarkan pada data empiris tentang dampak kebijakan terhadap kesejahteraan
manusia.¹⁷ Misalnya, kebijakan kesehatan, pendidikan, dan lingkungan dapat
dinilai secara etis berdasarkan sejauh mana ia meningkatkan kemampuan adaptif
dan kesejahteraan kolektif masyarakat.¹⁸ Dengan cara ini, dimensi etika, politik,
dan hukum saling berkaitan melalui prinsip rasionalitas empiris: kebenaran
normatif harus diuji melalui konsekuensi nyata dalam kehidupan sosial.¹⁹
Namun, naturalisme etika juga menyadari bahaya
reduksionisme dalam penerapannya pada ranah sosial-politik.²⁰ Tidak semua fakta
sosial dapat langsung diterjemahkan menjadi norma hukum, karena setiap sistem
sosial memiliki kompleksitas nilai dan konteks budaya yang unik.²¹ Hilary
Putnam menekankan bahwa meskipun fakta dan nilai saling berhubungan, hubungan
tersebut bersifat interpretatif dan memerlukan deliberasi publik.²² Dengan
demikian, naturalisme etika tidak meniadakan perdebatan moral, melainkan
menyediakan kerangka empiris bagi dialog sosial dan politik yang lebih rasional
serta terbuka terhadap koreksi.²³
Akhirnya, dalam bidang hukum dan politik,
naturalisme etika mendorong orientasi humanistik: norma sosial dan hukum harus
dipandang sebagai sarana untuk mengembangkan potensi manusia secara alami.²⁴
Dengan mengakui dasar empiris moralitas, naturalisme etika membuka ruang bagi
reformasi sosial dan politik yang lebih ilmiah namun tetap berakar pada
nilai-nilai kemanusiaan.²⁵ Ia menegaskan bahwa keadilan bukanlah ideal
metafisis yang statis, melainkan proses hidup yang terus menyesuaikan diri
dengan pengetahuan empiris baru tentang manusia dan masyarakat.²⁶
Footnotes
[1]
¹ John Dewey, Human Nature and Conduct: An
Introduction to Social Psychology (New York: Henry Holt, 1922), 15–18.
[2]
² Owen Flanagan, Varieties of Moral Personality:
Ethics and Psychological Realism (Cambridge: Harvard University Press,
1991), 25–27.
[3]
³ Charles Darwin, The Descent of Man, and
Selection in Relation to Sex (London: John Murray, 1871), 120–123.
[4]
⁴ Edward O. Wilson, Sociobiology: The New
Synthesis (Cambridge: Harvard University Press, 1975), 120–125.
[5]
⁵ Frans de Waal, Primates and Philosophers: How
Morality Evolved (Princeton: Princeton University Press, 2006), 12–15.
[6]
⁶ Michael Tomasello, A Natural History of Human
Morality (Cambridge: Harvard University Press, 2016), 50–53.
[7]
⁷ Larry Arnhart, Darwinian Natural Right: The
Biological Ethics of Human Nature (Albany: SUNY Press, 1998), 27–30.
[8]
⁸ John Rawls, Political Liberalism (New
York: Columbia University Press, 1993), 25–26.
[9]
⁹ John Dewey, The Public and Its Problems
(New York: Henry Holt, 1927), 143–145.
[10]
¹⁰ Hilary Putnam, Ethics without Ontology
(Cambridge: Harvard University Press, 2004), 49–52.
[11]
¹¹ Philippa Foot, Natural Goodness (Oxford:
Oxford University Press, 2001), 72–75.
[12]
¹² Robert Audi, The Architecture of Reason: The
Structure and Substance of Rationality (Oxford: Oxford University Press,
2001), 145–148.
[13]
¹³ Peter Railton, “Facts and Values,” Philosophical
Topics 14, no. 2 (1986): 6–8.
[14]
¹⁴ Ibid., 9–10.
[15]
¹⁵ Amartya Sen, The Idea of Justice
(Cambridge: Harvard University Press, 2009), 58–62; Martha Nussbaum, Creating
Capabilities: The Human Development Approach (Cambridge: Harvard University
Press, 2011), 30–33.
[16]
¹⁶ Nussbaum, Creating Capabilities, 34–36.
[17]
¹⁷ Julian Savulescu, Ethics and Evidence-Based
Medicine (Oxford: Oxford University Press, 2003), 10–12.
[18]
¹⁸ Philip Kitcher, The Ethical Project
(Cambridge: Harvard University Press, 2011), 45–47.
[19]
¹⁹ Owen Flanagan, The Really Hard Problem:
Meaning in a Material World (Cambridge: MIT Press, 2007), 97–99.
[20]
²⁰ Thomas Nagel, The View from Nowhere
(Oxford: Oxford University Press, 1986), 131–134.
[21]
²¹ Martha Nussbaum, Frontiers of Justice:
Disability, Nationality, Species Membership (Cambridge: Harvard University
Press, 2006), 76–80.
[22]
²² Hilary Putnam, The Collapse of the Fact/Value
Dichotomy (Cambridge: Harvard University Press, 2002), 34–38.
[23]
²³ John McDowell, Mind and World (Cambridge:
Harvard University Press, 1994), 85–89.
[24]
²⁴ Owen Flanagan and Gregg D. Caruso,
“Neuroexistentialism,” in Neuroexistentialism: Meaning, Morals, and Purpose
in the Age of Neuroscience (Oxford: Oxford University Press, 2018), 17–20.
[25]
²⁵ Peter Singer, Practical Ethics, 3rd ed.
(Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 35–39.
[26]
²⁶ Edward O. Wilson, Consilience: The Unity of
Knowledge (New York: Knopf, 1998), 245–247.
7.
Dimensi
Ilmiah dan Interdisipliner
Naturalisme etika
menempati posisi unik dalam lanskap filsafat moral kontemporer karena berusaha
menjembatani antara refleksi etis dan pengetahuan ilmiah. Ia menolak dikotomi
tradisional antara moralitas sebagai ranah normatif dan sains sebagai ranah
deskriptif, dengan berargumen bahwa keduanya saling melengkapi dalam
menjelaskan dan menilai perilaku manusia.¹ Dengan demikian, naturalisme etika
membuka jalan bagi pendekatan interdisipliner yang melibatkan biologi
evolusioner, psikologi moral, neurosains, antropologi, hingga ekologi.² Melalui
sinergi ini, etika dipahami tidak hanya sebagai wacana normatif, tetapi juga
sebagai hasil dari proses kognitif, sosial, dan biologis yang dapat dipelajari
secara empiris.
7.1. Biologi Evolusioner dan Asal-usul Moralitas
Kajian ilmiah
tentang moralitas menemukan dasar kuatnya dalam biologi evolusioner. Charles
Darwin dalam The Descent of Man menyatakan bahwa
moralitas adalah hasil seleksi alam yang mendukung perilaku sosial kooperatif
demi kelangsungan spesies.³ Naluri sosial, empati, dan rasa keadilan bukanlah
hasil kontrak sosial, melainkan mekanisme adaptif yang berevolusi secara
bertahap.⁴ Pandangan ini diperkuat oleh Edward O. Wilson melalui teori sociobiology,
yang menjelaskan moralitas sebagai bentuk “altruisme resiprokal” yang berakar
dalam genetik dan struktur sosial manusia.⁵ Dalam kerangka ini, prinsip moral
seperti kerja sama dan keadilan memperoleh status ilmiah sebagai hasil dari
mekanisme evolusi, bukan sekadar konstruksi budaya.⁶
Dimensi biologis ini
memberi dasar empiris bagi etika naturalistik: norma moral dipahami sebagai
perangkat fungsional untuk mempertahankan kehidupan bersama.⁷ Namun, biologi
tidak menafikan rasionalitas; sebaliknya, ia menjelaskan kondisi awal bagi
berkembangnya kesadaran etis. Moralitas adalah “produk biologis yang dimediasi
oleh refleksi rasional.”⁸
7.2. Psikologi Moral dan Ilmu Kognitif
Bidang psikologi
moral dan ilmu kognitif memperluas analisis ini dengan meneliti bagaimana
manusia secara aktual membuat penilaian moral. Jonathan Haidt, melalui Social
Intuitionist Model, menunjukkan bahwa keputusan moral sering kali
didasarkan pada intuisi cepat yang kemudian dirasionalisasi secara kognitif.⁹
Hal ini menunjukkan bahwa moralitas memiliki basis psikologis dan emosional
yang dapat dipetakan secara empiris. Jesse Prinz dan Frans de Waal juga
menekankan peran emosi sosial seperti empati dan rasa bersalah dalam
memunculkan tindakan moral.¹⁰
Ilmu kognitif dan
neurosains moral, seperti yang dikembangkan oleh Patricia Churchland dan Joshua
Greene, memperlihatkan bahwa otak manusia memiliki jaringan saraf khusus yang
berperan dalam empati, pengambilan keputusan moral, dan kontrol diri.¹¹
Aktivasi pada area seperti prefrontal cortex dan amygdala
menunjukkan bahwa moralitas melibatkan kombinasi antara proses emosional dan
rasional.¹² Dengan demikian, moralitas dapat dipahami sebagai fenomena biologis
yang dapat dipelajari melalui eksperimen dan observasi, tanpa kehilangan
dimensi reflektifnya.¹³
7.3. Sosiologi dan Antropologi Moral
Naturalisme etika
juga bersinggungan erat dengan sosiologi dan antropologi moral. Kedua bidang
ini menyoroti bagaimana norma moral terbentuk, dipertahankan, dan berubah dalam
konteks sosial dan budaya tertentu.¹⁴ Clifford Geertz menegaskan bahwa
moralitas selalu berakar pada sistem makna yang hidup dalam kebudayaan, tetapi
tetap memiliki pola universal yang mencerminkan kebutuhan sosial manusia.¹⁵
Melalui studi lintas budaya, ditemukan bahwa prinsip-prinsip moral seperti
keadilan, kepedulian, dan resiprositas muncul di hampir semua masyarakat, meski
diekspresikan secara berbeda.¹⁶ Hal ini memperkuat tesis naturalisme bahwa
moralitas adalah hasil interaksi antara struktur biologis universal dan konteks
sosial yang partikular.¹⁷
7.4. Neurosains dan Filsafat Pikiran
Dalam dua dekade
terakhir, neurosains moral memperdalam pemahaman tentang bagaimana otak
mengolah nilai dan norma. Patricia Churchland dalam Braintrust berpendapat bahwa akar
moralitas terletak pada neurokimia kelekatan sosial, khususnya peran oksitosin
dalam memperkuat hubungan interpersonal.¹⁸ Antonio Damasio dan Adina Roskies
menambahkan bahwa pengalaman moral berkaitan dengan aktivitas emosi dan proses
rasional yang saling berinteraksi secara kompleks.¹⁹ Temuan-temuan ini
memberikan dasar empiris baru bagi pemikiran etis: penilaian moral bukan
sekadar hasil refleksi intelektual, tetapi juga manifestasi dari fungsi
biologis yang kompleks.²⁰
Neurosains menantang
filsafat moral tradisional untuk mempertimbangkan dimensi material dan
fisiologis dari moralitas.²¹ Namun, naturalisme etika tidak mengurangkan
moralitas menjadi biologi murni; ia justru menegaskan bahwa pemahaman ilmiah
tentang otak harus dipadukan dengan refleksi filosofis tentang makna dan tujuan
tindakan manusia.²²
7.5. Ekologi dan Etika Lingkungan
Dimensi
interdisipliner naturalisme etika juga mencakup bidang ekologi. Jika moralitas
berakar pada kehidupan alamiah, maka etika tidak dapat dibatasi pada hubungan
antarmanusia.²³ Arne Næss dan Holmes Rolston III menekankan bahwa pendekatan
naturalistik mendorong perluasan komunitas moral hingga mencakup seluruh sistem
kehidupan.²⁴ Prinsip keseimbangan ekologis dan keberlanjutan lingkungan
memperoleh legitimasi moral melalui fakta ilmiah tentang ketergantungan manusia
terhadap ekosistem.²⁵ Dengan demikian, naturalisme etika mendukung lahirnya environmental
ethics yang berlandaskan pemahaman ilmiah tentang biosfer dan
fungsi ekologis kehidupan.²⁶
Sinergi Interdisipliner dan Paradigma Integral
Keseluruhan dimensi
di atas menunjukkan bahwa naturalisme etika tidak dapat dipahami secara
monodisipliner. Ia merupakan paradigma integral yang menggabungkan metode
empiris dengan refleksi normatif, menjadikan sains dan filsafat saling
melengkapi dalam memahami moralitas manusia.²⁷ Biologi menjelaskan asal-usul
perilaku moral, psikologi menguraikan mekanismenya, sosiologi meneliti konteks
sosialnya, dan filsafat memberikan arah normatifnya.²⁸
Melalui sinergi
tersebut, naturalisme etika berupaya membangun etika ilmiah yang tetap
humanistik—etika yang didasarkan pada pemahaman ilmiah tentang manusia, namun
tidak kehilangan dimensi kebijaksanaan, empati, dan tanggung jawab.²⁹ Dalam
kerangka interdisipliner ini, ilmu pengetahuan tidak hanya menjadi sumber
penjelasan, tetapi juga mitra refleksi dalam membangun peradaban moral yang
rasional, terbuka, dan berkelanjutan.³⁰
Footnotes
[1]
¹ Hilary Putnam, The Collapse of the Fact/Value Dichotomy
(Cambridge: Harvard University Press, 2002), 34–38.
[2]
² Owen Flanagan, Varieties of Moral Personality: Ethics and
Psychological Realism (Cambridge: Harvard University Press, 1991), 21–25.
[3]
³ Charles Darwin, The Descent of Man, and Selection in Relation to
Sex (London: John Murray, 1871), 120–122.
[4]
⁴ Ibid., 124–127.
[5]
⁵ Edward O. Wilson, Sociobiology: The New Synthesis
(Cambridge: Harvard University Press, 1975), 3–5.
[6]
⁶ Larry Arnhart, Darwinian Natural Right: The Biological Ethics of
Human Nature (Albany: SUNY Press, 1998), 32–36.
[7]
⁷ Michael Ruse, Taking Darwin Seriously: A Naturalistic Approach to
Philosophy (Oxford: Basil Blackwell, 1986), 56–59.
[8]
⁸ Owen Flanagan, The Really Hard Problem: Meaning in a Material
World (Cambridge: MIT Press, 2007), 97–99.
[9]
⁹ Jonathan Haidt, The Righteous Mind: Why Good People Are Divided
by Politics and Religion (New York: Pantheon Books, 2012), 120–124.
[10]
¹⁰ Jesse Prinz, The Emotional Construction of Morals (Oxford:
Oxford University Press, 2007), 32–36; Frans de Waal, Primates and
Philosophers: How Morality Evolved (Princeton: Princeton University Press,
2006), 15–18.
[11]
¹¹ Patricia S. Churchland, Braintrust: What Neuroscience Tells Us
about Morality (Princeton: Princeton University Press, 2011), 10–14.
[12]
¹² Joshua Greene, Moral Tribes: Emotion, Reason, and the Gap
between Us and Them (New York: Penguin, 2013), 55–60.
[13]
¹³ Adina Roskies, “Neuroscientific Challenges to Free Will and
Responsibility,” Trends in Cognitive Sciences 10, no. 9 (2006):
419–424.
[14]
¹⁴ Émile Durkheim, The Division of Labor in Society (New York:
Free Press, 1997), 62–65.
[15]
¹⁵ Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures (New York:
Basic Books, 1973), 33–36.
[16]
¹⁶ Lawrence Kohlberg, Essays on Moral Development, Vol. I: The
Philosophy of Moral Development (San Francisco: Harper & Row, 1981),
45–48.
[17]
¹⁷ Michael Tomasello, A Natural History of Human Morality
(Cambridge: Harvard University Press, 2016), 50–54.
[18]
¹⁸ Patricia S. Churchland, Braintrust, 17–21.
[19]
¹⁹ Antonio Damasio, Looking for Spinoza: Joy, Sorrow, and the
Feeling Brain (New York: Harcourt, 2003), 128–130.
[20]
²⁰ Jean-Pierre Changeux, The Physiology of Truth: Neuroscience and
Human Knowledge (Cambridge: Harvard University Press, 2004), 112–116.
[21]
²¹ Adina Roskies, “Neuroscientific Challenges,” 420–422.
[22]
²² Owen Flanagan and Gregg D. Caruso, Neuroexistentialism: Meaning,
Morals, and Purpose in the Age of Neuroscience (Oxford: Oxford University
Press, 2018), 22–25.
[23]
²³ Holmes Rolston III, Environmental Ethics: Duties to and Values
in the Natural World (Philadelphia: Temple University Press, 1988), 45–49.
[24]
²⁴ Arne Næss, Ecology, Community, and Lifestyle (Cambridge:
Cambridge University Press, 1989), 165–168.
[25]
²⁵ J. Baird Callicott, In Defense of the Land Ethic (Albany:
SUNY Press, 1989), 29–31.
[26]
²⁶ Aldo Leopold, A Sand County Almanac (Oxford: Oxford
University Press, 1949), 201–203.
[27]
²⁷ Mario De Caro and David Macarthur, eds., Naturalism in Question
(Cambridge: Harvard University Press, 2004), 15–18.
[28]
²⁸ Peter Railton, “Moral Realism,” The Philosophical Review
95, no. 2 (1986): 163–207.
[29]
²⁹ Hilary Putnam, Ethics without Ontology (Cambridge: Harvard
University Press, 2004), 52–55.
[30]
³⁰ Philip Kitcher, The Ethical Project (Cambridge: Harvard
University Press, 2011), 49–52.
8.
Kritik
terhadap Naturalisme Etika
Naturalisme etika,
meskipun menawarkan integrasi yang menarik antara moralitas dan sains,
menghadapi sejumlah kritik mendalam baik dari tradisi filsafat analitik maupun
dari pendekatan humanistik dan eksistensialis. Kritik ini umumnya berpusat pada
tiga aspek utama: (1) masalah reduksionisme moral, (2) kesalahan logis dalam
mengaitkan fakta dan nilai, serta (3) risiko hilangnya otonomi normatif dalam
etika.¹
8.1. Kritik G. E. Moore dan Naturalistic Fallacy
Salah satu kritik
paling berpengaruh terhadap naturalisme etika datang dari G. E. Moore melalui
konsep naturalistic
fallacy dalam Principia Ethica (1903).² Moore
berpendapat bahwa setiap upaya untuk mendefinisikan “baik” dalam istilah sifat
alami—seperti “menyenangkan,” “menguntungkan,” atau “berkontribusi terhadap
kebahagiaan”—merupakan kekeliruan logis.³ Menurutnya, istilah “baik” adalah
konsep sederhana dan tidak dapat direduksi pada sifat alamiah apa pun.⁴
Argumentasi Moore dikenal sebagai open question argument: setiap kali
seseorang mengidentifikasi “baik” dengan sifat tertentu (misalnya, kesenangan),
tetap terbuka pertanyaan “Apakah kesenangan itu benar-benar baik?”⁵ Dengan
demikian, naturalisme gagal memberikan definisi yang memadai tentang nilai
moral tanpa melakukan penyimpangan konseptual.
Kritik Moore
menimbulkan konsekuensi luas: jika moralitas tidak dapat direduksi pada fakta
alamiah, maka sains tidak bisa menjadi dasar normatif bagi etika.⁶ Pendekatan
naturalistik dianggap hanya dapat menjelaskan bagaimana orang berperilaku, tetapi
tidak dapat menjawab mengapa mereka seharusnya
berperilaku demikian.⁷
8.2. Kritik dari Tradisi Kantian dan Rasionalisme Moral
Dari perspektif
Kantian, naturalisme etika dipandang gagal mempertahankan otonomi moral.
Immanuel Kant menegaskan bahwa nilai moral bersumber dari rasio praktis dan
prinsip apriori, bukan dari kecenderungan empiris atau tujuan biologis.⁸ Dengan
menurunkan moralitas dari fakta empiris, naturalisme dianggap menghapus
kebebasan moral dan menjadikan manusia sekadar makhluk reaktif terhadap kondisi
alamiah.⁹ Moralitas, bagi Kant, justru dimulai ketika manusia mampu bertindak melawan
dorongan alaminya demi menghormati hukum moral universal.¹⁰ Oleh karena itu,
naturalisme dinilai mengaburkan perbedaan antara “yang natural” dan “yang
rasional,” dan dengan demikian gagal menjelaskan dimensi normatif dari
kewajiban moral.¹¹
Selain itu, rasionalisme
moral menolak klaim bahwa pengetahuan ilmiah dapat menggantikan pertimbangan
etis.¹² Rasionalitas moral tidak semata bersifat deskriptif, melainkan
normatif, karena ia mengandung tuntutan universalitas yang tidak bergantung
pada hasil empiris.¹³ Dalam kerangka ini, naturalisme dianggap tidak mampu
menjelaskan keharusan moral yang bersifat “mengikat” (categorical
imperative).¹⁴
8.3. Kritik dari Tradisi Eksistensialis dan
Fenomenologis
Dari sisi
eksistensialisme, terutama dalam pemikiran Jean-Paul Sartre dan Emmanuel
Levinas, kritik diarahkan pada kecenderungan naturalisme yang mengobjektifikasi
manusia.¹⁵ Dengan memahami moralitas sebagai fenomena alamiah, naturalisme
dianggap mengabaikan kebebasan, tanggung jawab eksistensial, dan dimensi
subjektif dari makna moral.¹⁶ Sartre menegaskan bahwa manusia bukan sekadar
makhluk biologis, melainkan makhluk yang menentukan dirinya sendiri melalui
pilihan bebas.¹⁷ Oleh karena itu, setiap usaha menjelaskan moralitas melalui
determinasi biologis atau sosial dianggap mengurangi tanggung jawab individu.¹⁸
Levinas menambahkan
bahwa etika tidak dapat direduksi pada fakta empiris karena ia berakar pada
relasi etis dengan “yang lain” (l’Autre), yang bersifat
transendental dan mendahului setiap penjelasan ilmiah.¹⁹ Dalam hubungan etis
tersebut, manusia bertemu dengan kewajiban yang tidak bersumber dari alam,
melainkan dari panggilan moral yang tak tereduksi pada biologi atau
sosiologi.²⁰ Kritik fenomenologis ini menyoroti bahwa naturalisme cenderung
menutup ruang bagi pengalaman moral yang bersifat intensional, emosional, dan
spiritual.²¹
8.4. Kritik terhadap Reduksionisme dan Ilmiahisme Moral
Sejumlah filsuf
kontemporer, termasuk Alasdair MacIntyre dan Bernard Williams, memperingatkan
bahwa naturalisme etika berpotensi jatuh ke dalam reductionism dan scientism—yakni
kecenderungan untuk menganggap bahwa semua aspek moral dapat dijelaskan
sepenuhnya oleh sains.²² Padahal, fakta ilmiah tidak selalu memiliki relevansi
normatif.²³ Misalnya, pengetahuan biologis tentang evolusi empati tidak
serta-merta memberikan jawaban etis tentang bagaimana seharusnya kita
memperlakukan orang lain.²⁴ Sains dapat menjelaskan penyebab perilaku moral,
tetapi tidak dapat menentukan nilainya.²⁵
Selain itu,
pendekatan ilmiah yang berlebihan berisiko menyingkirkan pluralitas nilai dan
konteks budaya.²⁶ Moralitas manusia, sebagaimana ditunjukkan oleh Charles
Taylor, selalu terbenam dalam horizon makna sosial yang tidak dapat direduksi
pada data empiris.²⁷ Dalam konteks ini, naturalisme etika dikritik karena terlalu
percaya pada objektivitas ilmiah dan mengabaikan hermeneutika moral yang
melibatkan tafsir, narasi, dan sejarah.²⁸
8.5. Kritik dari Etika Diskursif dan Konstruktivisme
Jürgen Habermas dan
para teoritikus etika diskursif menolak klaim naturalisme bahwa moralitas dapat
dijelaskan melalui kausalitas ilmiah.²⁹ Menurut Habermas, norma moral tidak
lahir dari fakta biologis, melainkan dari proses komunikasi rasional
antar-subjek yang bebas dan setara.³⁰ Oleh karena itu, moralitas bersifat intersubjektif,
bukan naturalistik.³¹
Pendekatan naturalisme, dalam pandangan ini, gagal memahami bahwa legitimasi
moral tidak bersumber dari keberhasilan adaptif, melainkan dari konsensus
komunikatif yang dapat dipertanggungjawabkan.³²
Konstruktivisme
moral seperti yang dikemukakan oleh Christine Korsgaard juga menolak gagasan
bahwa nilai-nilai moral “ditemukan” dalam alam.³³ Sebaliknya, nilai-nilai
tersebut “dibentuk” melalui refleksi rasional manusia atas dirinya sebagai
makhluk yang memiliki martabat.³⁴ Dengan demikian, naturalisme dianggap
mengabaikan dimensi reflektif yang menjadikan etika bukan sekadar fakta,
melainkan proyek normatif.³⁵
8.6. Kritik Internal: Naturalisme yang Terlalu Sempit
Bahkan dari kalangan
naturalis sendiri, muncul kesadaran akan keterbatasan naturalisme yang terlalu
sempit. John McDowell dan Hilary Putnam, misalnya, mengusulkan bentuk liberal
naturalism—sebuah naturalisme yang mengakui bahwa realitas moral
memang bersifat alamiah, tetapi mencakup dimensi makna, nilai, dan pengalaman
manusia yang tidak dapat direduksi pada sains murni.³⁶ Dalam pandangan ini,
dunia moral tetap merupakan bagian dari alam, tetapi “alam” itu sendiri harus
dipahami secara luas, mencakup struktur rasional dan normatif kehidupan
manusia.³⁷
Dengan demikian,
kritik terhadap naturalisme etika bukan hanya berasal dari luar, tetapi juga
dari dalam tradisi itu sendiri, yang berusaha menghindari reduksi moralitas
menjadi fakta biologis atau psikologis semata.³⁸
Sintesis Kritis
Secara keseluruhan,
kritik terhadap naturalisme etika menegaskan bahwa hubungan antara fakta dan
nilai tidak dapat dijelaskan secara linear.³⁹ Meskipun sains dapat memperluas
pemahaman kita tentang dasar-dasar perilaku moral, ia tidak dapat menggantikan
dimensi reflektif, normatif, dan dialogis dari etika.⁴⁰ Naturalisme
menghadirkan peluang untuk membumikan moralitas dalam kehidupan nyata, tetapi
jika tidak disertai kehati-hatian filosofis, ia berisiko menafsirkan manusia
semata-mata sebagai organisme biologis tanpa kebebasan moral.⁴¹ Oleh karena
itu, kritik terhadap naturalisme tidak semata-mata melemahkannya, melainkan
justru memperkaya pemahaman etika dengan menegaskan perlunya keseimbangan
antara penjelasan ilmiah dan pemaknaan filosofis terhadap moralitas manusia.⁴²
Footnotes
[1]
¹ Mario De Caro and David Macarthur, eds., Naturalism in Question
(Cambridge: Harvard University Press, 2004), 15–17.
[2]
² G. E. Moore, Principia Ethica (Cambridge: Cambridge
University Press, 1903), 10–14.
[3]
³ Ibid., 16–18.
[4]
⁴ Ibid., 19–20.
[5]
⁵ Ibid., 22–25.
[6]
⁶ Thomas Nagel, The View from Nowhere (Oxford: Oxford
University Press, 1986), 131–133.
[7]
⁷ Robert Audi, The Architecture of Reason: The Structure and
Substance of Rationality (Oxford: Oxford University Press, 2001), 145–148.
[8]
⁸ Immanuel Kant, Groundwork of the Metaphysics of Morals,
trans. H. J. Paton (New York: Harper and Row, 1964), 41–43.
[9]
⁹ Ibid., 46–48.
[10]
¹⁰ Ibid., 52–55.
[11]
¹¹ Christine Korsgaard, The Sources of Normativity (Cambridge:
Cambridge University Press, 1996), 13–15.
[12]
¹² Ibid., 18–19.
[13]
¹³ Robert Merrihew Adams, Finite and Infinite Goods: A Framework
for Ethics (Oxford: Oxford University Press, 1999), 27–30.
[14]
¹⁴ Kant, Groundwork, 58–60.
[15]
¹⁵ Jean-Paul Sartre, Existentialism Is a Humanism (New Haven:
Yale University Press, 2007), 21–24.
[16]
¹⁶ Emmanuel Levinas, Totality and Infinity: An Essay on Exteriority
(The Hague: Martinus Nijhoff, 1969), 84–88.
[17]
¹⁷ Sartre, Existentialism Is a Humanism, 25–26.
[18]
¹⁸ Ibid., 27–28.
[19]
¹⁹ Levinas, Totality and Infinity, 90–92.
[20]
²⁰ Ibid., 94–96.
[21]
²¹ Anthony Steinbock, Phenomenology and Mysticism: The Verticality
of Religious Experience (Bloomington: Indiana University Press, 2007),
52–55.
[22]
²² Alasdair MacIntyre, After Virtue (Notre Dame: University of
Notre Dame Press, 1981), 34–38; Bernard Williams, Ethics and the Limits of
Philosophy (Cambridge: Harvard University Press, 1985), 121–124.
[23]
²³ Williams, Ethics and the Limits of Philosophy, 125–127.
[24]
²⁴ Edward O. Wilson, Consilience: The Unity of Knowledge (New
York: Knopf, 1998), 242–243.
[25]
²⁵ Ibid., 244–246.
[26]
²⁶ Martha Nussbaum, Frontiers of Justice: Disability, Nationality,
Species Membership (Cambridge: Harvard University Press, 2006), 76–79.
[27]
²⁷ Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of the Modern
Identity (Cambridge: Harvard University Press, 1989), 27–31.
[28]
²⁸ Taylor, Sources of the Self, 34–36.
[29]
²⁹ Jürgen Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action
(Cambridge: MIT Press, 1990), 43–45.
[30]
³⁰ Ibid., 50–52.
[31]
³¹ Ibid., 53–55.
[32]
³² Jürgen Habermas, Between Facts and Norms (Cambridge: MIT
Press, 1996), 8–11.
[33]
³³ Christine Korsgaard, Self-Constitution: Agency, Identity, and
Integrity (Oxford: Oxford University Press, 2009), 42–44.
[34]
³⁴ Ibid., 46–48.
[35]
³⁵ Korsgaard, The Sources of Normativity, 20–22.
[36]
³⁶ John McDowell, “Two Sorts of Naturalism,” in Mind, Value, and
Reality (Cambridge: Harvard University Press, 1998), 167–196; Hilary
Putnam, Ethics without Ontology (Cambridge: Harvard University Press,
2004), 49–53.
[37]
³⁷ Putnam, Ethics without Ontology, 54–56.
[38]
³⁸ McDowell, “Two Sorts of Naturalism,” 178–182.
[39]
³⁹ Owen Flanagan, The Really Hard Problem: Meaning in a Material
World (Cambridge: MIT Press, 2007), 97–99.
[40]
⁴⁰ Mario De Caro and David Macarthur, Naturalism in Question,
21–23.
[41]
⁴¹ Bernard Williams, Shame and Necessity (Berkeley: University
of California Press, 1993), 204–206.
[42]
⁴² Philip Kitcher, The Ethical Project (Cambridge: Harvard
University Press, 2011), 49–52.
9.
Relevansi
Kontemporer
Naturalisme etika
memperoleh relevansi yang semakin kuat dalam wacana etika kontemporer karena
kemampuannya menjembatani antara refleksi filosofis dan temuan ilmiah modern.
Dalam dunia yang semakin didominasi oleh sains dan teknologi, naturalisme
menawarkan pendekatan yang rasional dan empiris terhadap pertanyaan moral,
tanpa kehilangan dimensi kemanusiaannya.¹ Ia menghadirkan paradigma baru yang
memungkinkan moralitas dipahami sebagai bagian integral dari kehidupan manusia
di alam semesta, bukan sebagai sistem nilai yang terlepas dari realitas empiris.
9.1. Etika dalam Era Sains dan Teknologi
Kemajuan
bioteknologi, kecerdasan buatan, dan neurosains menuntut pembaruan paradigma
etika yang mampu menjawab dilema moral berdasarkan bukti ilmiah.² Naturalisme
etika menyediakan kerangka epistemologis dan aksiologis untuk menilai tindakan
manusia dalam konteks teknologi yang kompleks. Misalnya, dalam bioetika,
pendekatan naturalistik menyoroti bahwa kebijakan tentang rekayasa genetik,
eutanasia, atau hak-hak hewan harus didasarkan pada pemahaman ilmiah tentang penderitaan,
fungsi biologis, dan kapasitas makhluk hidup.³ Patricia Churchland menunjukkan
bahwa wawasan neurosains mengenai empati dan perilaku sosial dapat memperkaya
pemahaman etika kedokteran dan kebijakan publik.⁴ Dengan demikian, naturalisme
memungkinkan lahirnya neuroethics—etika yang memanfaatkan
pengetahuan ilmiah untuk memperdalam pengertian tentang tanggung jawab moral
dan kebebasan.⁵
Dalam ranah
kecerdasan buatan, naturalisme etika juga berperan penting. Pendekatan
naturalistik menolak pandangan metafisis tentang moralitas, tetapi mengakui
bahwa nilai-nilai moral dapat dikonstruksi berdasarkan perilaku adaptif, empati
buatan, dan kesejahteraan kolektif.⁶ Dengan demikian, desain sistem AI yang
“bermoral” memerlukan pemahaman tentang bagaimana prinsip moral muncul dari
interaksi sosial dan pembelajaran adaptif—bukan sekadar pemrograman aturan
abstrak.⁷
9.2. Etika Lingkungan dan Krisis Ekologi
Relevansi
naturalisme etika juga tampak jelas dalam konteks krisis ekologis global.⁸
Dengan menekankan keterkaitan antara manusia dan alam, naturalisme mendasari
lahirnya environmental
ethics yang memandang nilai moral sebagai bagian dari jaringan
kehidupan.⁹ Prinsip moral seperti keberlanjutan (sustainability), keseimbangan
ekologis, dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dapat dijustifikasi
melalui fakta ilmiah tentang ketergantungan manusia pada biosfer.¹⁰
Arne Næss dan Holmes
Rolston III menegaskan bahwa pemahaman etika yang naturalistik memperluas
lingkup moralitas melampaui kepentingan manusia, mencakup seluruh sistem
ekologis.¹¹ Dalam kerangka ini, perusakan lingkungan bukan hanya kesalahan
moral terhadap sesama manusia, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip
keseimbangan alamiah.¹² Etika naturalistik karenanya menawarkan dasar empiris
bagi kebijakan lingkungan yang berbasis pada pengetahuan ilmiah tentang
dinamika ekosistem.¹³
Selain itu,
naturalisme etika juga berperan dalam etika intergenerasional.¹⁴ Fakta ilmiah
tentang perubahan iklim dan degradasi sumber daya menegaskan bahwa tanggung
jawab moral tidak berhenti pada generasi kini, tetapi meluas ke masa depan.
Dengan demikian, naturalisme menyediakan dasar ilmiah dan moral bagi prinsip
keadilan ekologis dan keberlanjutan global.¹⁵
9.3. Naturalisme dan Etika Sosial-Politik
Dalam bidang sosial
dan politik, naturalisme etika memberi arah baru bagi teori keadilan dan
kebijakan publik. Pendekatan empiris terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan
manusia, seperti dikembangkan oleh Amartya Sen dan Martha Nussbaum melalui capabilities
approach, menunjukkan bahwa penilaian moral terhadap sistem sosial
dapat didasarkan pada data ilmiah tentang kesehatan, pendidikan, dan
partisipasi sosial.¹⁶ Ini membuka jalan bagi etika kebijakan publik yang
berbasis bukti (evidence-based policy ethics).¹⁷
Lebih jauh,
naturalisme etika juga memiliki relevansi dalam memperkuat demokrasi
deliberatif. Melalui pemahaman bahwa norma moral lahir dari interaksi sosial
dan komunikasi rasional, naturalisme mendukung etika diskursif Habermasian yang
berakar pada kondisi empiris komunikasi manusia.¹⁸ Dengan demikian, naturalisme
tidak hanya mengajarkan apa yang “ada,” tetapi juga memperluas kapasitas
manusia untuk menilai secara kolektif apa yang “seharusnya.”¹⁹
9.4. Etika Digital dan Moralitas di Dunia Virtual
Perkembangan ruang
digital menghadirkan tantangan baru bagi filsafat moral. Naturalisme etika
relevan dalam memahami bagaimana perilaku moral muncul di ruang virtual, di
mana identitas, empati, dan interaksi manusia dimediasi oleh teknologi.²⁰
Pendekatan naturalistik menyoroti bahwa bahkan dalam dunia digital, norma moral
tetap bersumber dari kebutuhan manusia akan koneksi sosial, kepercayaan, dan
keadilan.²¹ Oleh karena itu, etika digital yang naturalistik berusaha menata
ruang siber sebagai ekosistem sosial yang sehat, berdasarkan prinsip empiris
tentang kesejahteraan psikologis dan sosial penggunanya.²²
9.5. Humanisme Ilmiah dan Etika Global
Relevansi
naturalisme etika juga tampak dalam upaya membangun scientific humanism—sebuah
orientasi etis yang memadukan kemajuan ilmiah dengan nilai-nilai kemanusiaan.²³
Edward O. Wilson dan Owen Flanagan menekankan bahwa masa depan etika bergantung
pada kemampuan manusia untuk menyatukan pengetahuan ilmiah dengan refleksi
moral.²⁴ Dalam era globalisasi, pendekatan naturalistik dapat berperan sebagai
dasar etika lintas budaya, karena bersandar pada kebutuhan dan kecenderungan
universal manusia yang dapat dibuktikan secara empiris.²⁵
Dengan demikian,
naturalisme etika menawarkan jalan tengah antara relativisme budaya dan
absolutisme moral: ia mengakui pluralitas ekspresi nilai, tetapi tetap
menegaskan adanya dasar biologis dan sosial universal bagi moralitas.²⁶
Pendekatan ini sangat relevan dalam etika global, di mana tantangan seperti
ketimpangan, migrasi, perubahan iklim, dan kecerdasan buatan memerlukan prinsip
moral yang berbasis pada realitas manusia dan alam.²⁷
Relevansi Filosofis: Menuju Integrasi Moral dan Ilmiah
Akhirnya, relevansi
kontemporer naturalisme etika terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan
dua dunia yang selama ini dipisahkan: dunia fakta ilmiah dan dunia nilai
moral.²⁸ Dalam masyarakat yang menghadapi krisis kepercayaan terhadap otoritas
moral tradisional, naturalisme menawarkan dasar baru bagi rasionalitas
etis—sebuah rasionalitas yang terbuka, empiris, dan reflektif.²⁹ Ia menegaskan
bahwa moralitas bukanlah warisan dogmatis, tetapi hasil evolusi dan refleksi
kolektif manusia dalam menghadapi tantangan keberlanjutan hidup.³⁰
Dengan pendekatan
ini, naturalisme etika tidak hanya menjadi teori filosofis, tetapi juga sebuah
visi etika abad ke-21: etika yang berakar pada sains, berpijak pada kenyataan,
namun tetap berorientasi pada kemanusiaan.³¹
Footnotes
[1]
¹ Hilary Putnam, The Collapse of the Fact/Value Dichotomy
(Cambridge: Harvard University Press, 2002), 37–40.
[2]
² Owen Flanagan, Varieties of Moral Personality: Ethics and
Psychological Realism (Cambridge: Harvard University Press, 1991), 22–26.
[3]
³ Julian Savulescu, Ethics and Evidence-Based Medicine
(Oxford: Oxford University Press, 2003), 10–13.
[4]
⁴ Patricia S. Churchland, Braintrust: What Neuroscience Tells Us
about Morality (Princeton: Princeton University Press, 2011), 27–30.
[5]
⁵ Adina Roskies, “Neuroscientific Challenges to Free Will and
Responsibility,” Trends in Cognitive Sciences 10, no. 9 (2006):
419–424.
[6]
⁶ Wendell Wallach and Colin Allen, Moral Machines: Teaching Robots
Right from Wrong (Oxford: Oxford University Press, 2009), 45–48.
[7]
⁷ Peter Railton, “Moral Realism,” The Philosophical Review 95,
no. 2 (1986): 163–207.
[8]
⁸ Holmes Rolston III, Environmental Ethics: Duties to and Values in
the Natural World (Philadelphia: Temple University Press, 1988), 43–46.
[9]
⁹ Aldo Leopold, A Sand County Almanac (Oxford: Oxford
University Press, 1949), 201–203.
[10]
¹⁰ Arne Næss, Ecology, Community, and Lifestyle (Cambridge:
Cambridge University Press, 1989), 165–168.
[11]
¹¹ Ibid., 170–172.
[12]
¹² J. Baird Callicott, In Defense of the Land Ethic (Albany:
SUNY Press, 1989), 29–33.
[13]
¹³ Edward O. Wilson, Consilience: The Unity of Knowledge (New
York: Knopf, 1998), 243–246.
[14]
¹⁴ Bryan Norton, Sustainability: A Philosophy of Adaptive Ecosystem
Management (Chicago: University of Chicago Press, 2005), 77–80.
[15]
¹⁵ Dale Jamieson, Reason in a Dark Time: Why the Struggle against
Climate Change Failed—and What It Means for Our Future (Oxford: Oxford
University Press, 2014), 52–56.
[16]
¹⁶ Amartya Sen, The Idea of Justice (Cambridge: Harvard
University Press, 2009), 58–62; Martha Nussbaum, Creating Capabilities: The
Human Development Approach (Cambridge: Harvard University Press, 2011),
30–33.
[17]
¹⁷ Sen, The Idea of Justice, 64–66.
[18]
¹⁸ Jürgen Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action
(Cambridge: MIT Press, 1990), 43–45.
[19]
¹⁹ Ibid., 47–49.
[20]
²⁰ Shannon Vallor, Technology and the Virtues: A Philosophical
Guide to a Future Worth Wanting (Oxford: Oxford University Press, 2016),
28–32.
[21]
²¹ Luciano Floridi, The Ethics of Information (Oxford: Oxford
University Press, 2013), 35–38.
[22]
²² Floridi, The Ethics of Information, 39–41.
[23]
²³ Edward O. Wilson, The Meaning of Human Existence (New York:
Norton, 2014), 91–95.
[24]
²⁴ Owen Flanagan, The Really Hard Problem: Meaning in a Material
World (Cambridge: MIT Press, 2007), 97–99.
[25]
²⁵ Philip Kitcher, The Ethical Project (Cambridge: Harvard
University Press, 2011), 45–47.
[26]
²⁶ Martha Nussbaum, Frontiers of Justice: Disability, Nationality,
Species Membership (Cambridge: Harvard University Press, 2006), 76–80.
[27]
²⁷ Peter Singer, Practical Ethics, 3rd ed. (Cambridge:
Cambridge University Press, 2011), 35–39.
[28]
²⁸ Hilary Putnam, Ethics without Ontology (Cambridge: Harvard
University Press, 2004), 52–55.
[29]
²⁹ John McDowell, “Two Sorts of Naturalism,” in Mind, Value, and
Reality (Cambridge: Harvard University Press, 1998), 167–196.
[30]
³⁰ Mario De Caro and David Macarthur, eds., Naturalism in Question
(Cambridge: Harvard University Press, 2004), 20–22.
[31]
³¹ Edward O. Wilson, Consilience: The Unity of Knowledge,
249–251.
10. Sintesis Filosofis: Menuju Etika Naturalis yang
Integral dan Humanistik
Naturalisme etika,
dengan seluruh kompleksitas ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya,
menghadirkan suatu upaya untuk menyatukan dua dimensi yang selama ini sering
dianggap berlawanan: fakta empiris dan nilai moral. Dalam konteks sintesis
filosofis, tantangan utamanya bukanlah memilih antara sains dan moralitas,
tetapi menemukan cara agar keduanya saling menerangi.¹ Etika naturalistik yang
integral dan humanistik berupaya menjadikan ilmu pengetahuan sebagai sumber
pemahaman tentang kondisi manusia, sekaligus mempertahankan refleksi moral yang
menghargai kebebasan, martabat, dan tujuan hidup manusia.²
10.1. Integrasi antara Fakta dan Nilai
Sintesis filosofis
naturalisme etika berangkat dari kesadaran bahwa dikotomi antara fakta (is)
dan nilai (ought)
tidak dapat dipertahankan secara mutlak.³ Hilary Putnam menunjukkan bahwa
penilaian moral selalu mengandung unsur deskriptif tentang realitas manusia,
sementara pernyataan faktual sering kali membawa implikasi normatif.⁴ Oleh
karena itu, fakta dan nilai tidak berdiri terpisah, melainkan membentuk jaringan
pemahaman yang saling terkait dalam konteks kehidupan manusia.⁵
Etika naturalistik
integral menolak reductionism yang memaksakan
penjelasan moral secara murni ilmiah, tetapi juga menolak idealisme moral yang
menafikan dasar empiris kehidupan manusia.⁶ Pendekatan ini mengakui bahwa
moralitas berakar pada kondisi biologis dan sosial manusia, namun hanya
memperoleh maknanya ketika diartikulasikan secara reflektif melalui
rasionalitas dan komunikasi intersubjektif.⁷ Dengan demikian, moralitas bukan
sekadar fenomena alam, melainkan modus eksistensi manusia dalam alam.
10.2. Naturalisme dan Humanisme: Rekonsiliasi
Rasionalitas dan Kehidupan
Naturalisme etika
yang humanistik menghindari dua ekstrem: determinisme biologis dan relativisme
moral.⁸ Ia mengakui bahwa manusia adalah makhluk alamiah, tetapi juga makhluk
reflektif yang memiliki kesadaran nilai. Owen Flanagan menyebut hal ini sebagai
“reflective
naturalism,” yaitu pandangan bahwa moralitas lahir dari kapasitas
manusia untuk menafsirkan fakta alamiah secara normatif.⁹ Dalam kerangka ini,
rasionalitas dan empati tidak berlawanan, melainkan dua ekspresi dari potensi
alami manusia yang saling melengkapi.¹⁰
Etika humanistik
naturalistik menegaskan bahwa nilai moral tertinggi tidak ditemukan di luar
dunia, melainkan di dalam struktur kehidupan manusia itu sendiri.¹¹ Martabat
manusia, solidaritas, dan keadilan memiliki dasar empiris karena semuanya
berhubungan dengan kondisi kehidupan yang memungkinkan manusia berkembang.¹²
Namun, pengakuan atas dasar biologis ini tidak mengurangi nilai spiritualitas
atau refleksivitas manusia; justru sebaliknya, ia menegaskan bahwa
spiritualitas adalah bentuk tertinggi dari kesadaran alamiah yang reflektif.¹³
Dengan demikian,
naturalisme etika yang humanistik mengembalikan manusia pada posisinya sebagai
makhluk alam yang berpikir.¹⁴ Ia menolak dualisme antara alam dan moralitas,
serta antara sains dan nilai, dengan menegaskan bahwa manusia adalah simpul di
mana keduanya bertemu.¹⁵
10.3. Sintesis Empiris–Normatif: Etika sebagai Ekologi
Moral
Dalam kerangka
integral, moralitas dapat dipahami sebagai bentuk ekologi nilai: sistem dinamis
yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu, komunitas, dan lingkungan
alam.¹⁶ Peter Railton menyebut hal ini sebagai “moral naturalism with practical reason,”
yakni etika yang menilai tindakan berdasarkan seberapa baik tindakan itu
mempertahankan struktur kehidupan yang sehat.¹⁷ Pendekatan ini memungkinkan
penilaian moral yang objektif sekaligus kontekstual, karena didasarkan pada
fakta empiris namun diarahkan oleh refleksi normatif.¹⁸
Dalam konteks ini,
moralitas bukan sekadar seperangkat aturan, melainkan mekanisme evolusioner dan
sosial untuk menjaga keberlanjutan hidup.¹⁹ Etika menjadi semacam ekosistem
normatif di mana nilai-nilai seperti keadilan, solidaritas, dan
keberlanjutan saling menopang.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa moralitas,
sebagaimana alam, bersifat adaptif: ia berevolusi, berubah, dan menyesuaikan
diri dengan pengetahuan baru tentang dunia.²¹
Pendekatan ini juga
menegaskan pentingnya reflective equilibrium—keseimbangan
antara intuisi moral dan hasil empiris—sebagai cara manusia menavigasi
kompleksitas moral kontemporer.²² Dalam hal ini, filsafat dan sains berperan
bukan sebagai dua ranah yang bersaing, melainkan sebagai dua cara saling
melengkapi untuk memahami makna hidup yang baik.²³
10.4. Etika Naturalistik Integral: Menuju Moralitas
Global
Naturalisme etika
yang integral dan humanistik memiliki potensi besar dalam menghadapi tantangan
etika global kontemporer, seperti ketimpangan sosial, krisis ekologi, dan
kemajuan teknologi.²⁴ Dengan berakar pada pemahaman empiris tentang manusia dan
ekosistem, ia dapat membangun prinsip moral universal yang tetap menghormati
pluralitas budaya.²⁵ Pendekatan ini sejalan dengan visi global
ethics yang dikemukakan Hans Küng—yakni pencarian nilai universal
yang lahir dari pengalaman kemanusiaan yang konkret, bukan dari doktrin
metafisis.²⁶
Etika naturalistik
integral dapat menjadi dasar bagi paradigma planetary ethics, di mana
keberlanjutan kehidupan di bumi menjadi imperatif moral yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan filosofis.²⁷ Dengan menggabungkan
pemahaman ilmiah tentang keterhubungan ekologis dan refleksi moral tentang
tanggung jawab manusia, naturalisme etika mengusulkan sintesis antara kognisi dan
komitmen, antara rasionalitas dan kepedulian.²⁸
Menuju Etika Naturalistik yang Transformatif
Arah sintesis ini
pada akhirnya bertujuan untuk melahirkan etika yang bersifat
transformatif—etika yang tidak hanya menjelaskan moralitas, tetapi juga
menumbuhkan kemampuan moral dalam diri manusia.²⁹ Etika naturalistik integral
menegaskan bahwa moralitas adalah proses belajar terus-menerus dalam
memahami hubungan manusia dengan dirinya, sesamanya, dan alam semesta.³⁰ Ia
membuka ruang bagi koreksi dan pengembangan moral berdasarkan kemajuan
pengetahuan ilmiah dan kesadaran sosial yang lebih dalam.³¹
Etika yang integral
dan humanistik ini menempatkan sains dan moralitas dalam dialog yang hidup:
sains memberikan pemahaman tentang realitas, sementara etika memberikan arah
dan makna bagi tindakan manusia di dalam realitas itu.³² Sintesis keduanya
menghasilkan sebuah humanisme empiris, yakni pandangan
bahwa kebaikan manusia tidak ditentukan oleh dogma metafisis, melainkan oleh
kemampuannya memahami, mencintai, dan memelihara kehidupan.³³
Dengan demikian,
etika naturalistik yang integral dan humanistik bukanlah bentuk positivisme
moral baru, melainkan upaya untuk memulihkan hubungan antara ilmu, moralitas,
dan kemanusiaan dalam satu kesatuan refleksi yang terbuka dan dinamis.³⁴ Ia
berupaya mewujudkan etika yang realistis secara ilmiah, rasional secara
filosofis, dan manusiawi secara moral.³⁵
Footnotes
[1]
¹ Mario De Caro and David Macarthur, eds., Naturalism in Question
(Cambridge: Harvard University Press, 2004), 15–18.
[2]
² Hilary Putnam, Ethics without Ontology (Cambridge: Harvard
University Press, 2004), 52–55.
[3]
³ John Searle, “How to Derive ‘Ought’ from ‘Is’,” The Philosophical
Review 73, no. 1 (1964): 43–58.
[4]
⁴ Hilary Putnam, The Collapse of the Fact/Value Dichotomy
(Cambridge: Harvard University Press, 2002), 34–38.
[5]
⁵ John McDowell, Mind and World (Cambridge: Harvard University
Press, 1994), 85–89.
[6]
⁶ Bernard Williams, Ethics and the Limits of Philosophy
(Cambridge: Harvard University Press, 1985), 121–123.
[7]
⁷ Peter Railton, “Moral Realism,” The Philosophical Review 95,
no. 2 (1986): 163–207.
[8]
⁸ Thomas Nagel, The View from Nowhere (Oxford: Oxford
University Press, 1986), 131–134.
[9]
⁹ Owen Flanagan, Varieties of Moral Personality: Ethics and
Psychological Realism (Cambridge: Harvard University Press, 1991), 23–26.
[10]
¹⁰ Patricia S. Churchland, Braintrust: What Neuroscience Tells Us
about Morality (Princeton: Princeton University Press, 2011), 27–30.
[11]
¹¹ Philippa Foot, Natural Goodness (Oxford: Oxford University
Press, 2001), 42–45.
[12]
¹² Martha Nussbaum, Creating Capabilities: The Human Development
Approach (Cambridge: Harvard University Press, 2011), 30–33.
[13]
¹³ Owen Flanagan, The Really Hard Problem: Meaning in a Material
World (Cambridge: MIT Press, 2007), 97–99.
[14]
¹⁴ Hilary Putnam, Ethics without Ontology, 49–52.
[15]
¹⁵ John Dewey, Experience and Nature (Chicago: Open Court,
1925), 7–10.
[16]
¹⁶ Arne Næss, Ecology, Community, and Lifestyle (Cambridge:
Cambridge University Press, 1989), 165–168.
[17]
¹⁷ Peter Railton, “Facts and Values,” Philosophical Topics 14,
no. 2 (1986): 6–8.
[18]
¹⁸ Ibid., 9–10.
[19]
¹⁹ Michael Ruse, Taking Darwin Seriously: A Naturalistic Approach
to Philosophy (Oxford: Basil Blackwell, 1986), 56–59.
[20]
²⁰ Edward O. Wilson, Consilience: The Unity of Knowledge (New
York: Knopf, 1998), 243–247.
[21]
²¹ Philip Kitcher, The Ethical Project (Cambridge: Harvard
University Press, 2011), 45–47.
[22]
²² John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge: Harvard
University Press, 1971), 18–22.
[23]
²³ Jürgen Habermas, Between Facts and Norms (Cambridge: MIT
Press, 1996), 8–11.
[24]
²⁴ Hans Küng, Global Responsibility: In Search of a New World Ethic
(New York: Crossroad, 1991), 26–29.
[25]
²⁵ Amartya Sen, The Idea of Justice (Cambridge: Harvard
University Press, 2009), 58–62.
[26]
²⁶ Martha Nussbaum, Frontiers of Justice: Disability, Nationality,
Species Membership (Cambridge: Harvard University Press, 2006), 76–80.
[27]
²⁷ Holmes Rolston III, Environmental Ethics: Duties to and Values
in the Natural World (Philadelphia: Temple University Press, 1988), 45–49.
[28]
²⁸ Philip Kitcher, The Ethical Project, 49–52.
[29]
²⁹ Owen Flanagan and Gregg D. Caruso, Neuroexistentialism: Meaning,
Morals, and Purpose in the Age of Neuroscience (Oxford: Oxford University
Press, 2018), 22–25.
[30]
³⁰ Patricia S. Churchland, Braintrust, 31–34.
[31]
³¹ Edward O. Wilson, The Meaning of Human Existence (New York:
Norton, 2014), 91–95.
[32]
³² Mario De Caro and David Macarthur, Naturalism in Question,
20–22.
[33]
³³ Owen Flanagan, The Really Hard Problem, 100–103.
[34]
³⁴ John McDowell, “Two Sorts of Naturalism,” in Mind, Value, and
Reality (Cambridge: Harvard University Press, 1998), 167–196.
[35]
³⁵ Hilary Putnam, Ethics without Ontology, 55–57.
11. Kesimpulan
Naturalisme etika menandai sebuah transformasi
penting dalam filsafat moral modern dengan berupaya mengatasi jurang klasik
antara fakta dan nilai, antara sains dan moralitas. Ia tidak memandang dunia
moral sebagai wilayah transenden yang terpisah dari realitas empiris, tetapi sebagai
bagian integral dari struktur kehidupan manusia yang dapat dipahami melalui
refleksi ilmiah dan rasional.¹ Dalam kerangka ini, moralitas dilihat bukan
sebagai sistem norma apriori, melainkan sebagai ekspresi rasional dari
kebutuhan biologis, sosial, dan eksistensial manusia.²
Dari dimensi ontologis, naturalisme etika
menegaskan bahwa nilai-nilai moral berakar pada realitas alamiah manusia
sebagai makhluk sosial dan rasional.³ Moralitas bukan entitas metafisis,
melainkan fenomena emergen dari kehidupan yang berkembang secara evolusioner.⁴
Perspektif ini menghubungkan etika dengan biologi, psikologi, dan sosiologi,
tanpa meniadakan kebebasan moral dan tanggung jawab individu.⁵ Dari dimensi
epistemologis, naturalisme menolak dikotomi antara rasio dan pengalaman,
mengusulkan bahwa pengetahuan moral dapat dibentuk melalui observasi,
pengalaman empatik, dan refleksi rasional.⁶ Dengan demikian, etika menjadi
bagian dari proses penemuan ilmiah yang selalu terbuka terhadap koreksi.⁷
Secara aksiologis, naturalisme etika memberikan
dasar empiris bagi nilai-nilai moral dengan mengaitkannya pada kesejahteraan
manusia dan keberlanjutan kehidupan.⁸ Kebaikan tidak lagi diartikan sebagai
abstraksi metafisis, melainkan sebagai kondisi nyata yang mendukung
kelangsungan hidup dan perkembangan manusia.⁹ Dalam kerangka ini, nilai moral
bersifat dinamis—dapat berubah seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan
kompleksitas sosial—namun tetap mempertahankan orientasi universalnya pada
kehidupan dan kesejahteraan bersama.¹⁰
Pada tataran sosial, politik, dan hukum,
naturalisme etika menegaskan bahwa sistem normatif yang baik adalah yang
selaras dengan kodrat manusia dan realitas sosialnya.¹¹ Norma, hukum, dan
kebijakan publik memperoleh legitimasi moral sejauh mampu meningkatkan kemampuan
manusia untuk hidup secara kooperatif, adil, dan berkelanjutan.¹² Sementara
dalam ranah ilmiah, naturalisme etika mendorong pendekatan interdisipliner
antara filsafat dan sains: biologi evolusioner menjelaskan asal-usul moralitas,
neurosains menguraikan mekanismenya, dan filsafat menafsirkan maknanya bagi
eksistensi manusia.¹³
Namun, sintesis ini tidak lepas dari kritik. Para
penentang naturalisme, seperti G. E. Moore dan para Kantian, menolak reduksi
moralitas menjadi fakta empiris.¹⁴ Kritik tersebut penting karena mengingatkan
bahwa moralitas memerlukan dimensi reflektif dan normatif yang tak dapat
dihapuskan.¹⁵ Karena itu, kekuatan naturalisme etika justru terletak pada
kemampuannya untuk tetap terbuka terhadap kritik: ia bukan sistem dogmatis, melainkan
paradigma yang bersifat self-corrective—moralitas yang berkembang
melalui dialog antara fakta dan nilai.¹⁶
Relevansi naturalisme etika pada abad ke-21 sangat
besar. Dalam menghadapi tantangan global seperti krisis ekologi, kecerdasan
buatan, dan ketimpangan sosial, pendekatan ini menawarkan etika yang berbasis
pada bukti, reflektif, dan humanistik.¹⁷ Dengan menempatkan manusia sebagai
bagian dari alam, bukan penguasa di atasnya, naturalisme etika membuka jalan
bagi moralitas ekologis yang integral dan berkelanjutan.¹⁸ Ia juga menegaskan
perlunya scientific humanism—pandangan bahwa kemajuan ilmiah harus
selalu diimbangi dengan tanggung jawab moral dan empati sosial.¹⁹
Akhirnya, sintesis filosofis naturalisme etika
dapat dirumuskan sebagai usaha untuk mencapai kesatuan antara “pengetahuan
tentang dunia” dan “hikmah tentang hidup.” Moralitas tidak dapat dilepaskan dari
kondisi empiris manusia, tetapi juga tidak boleh direduksi menjadi sekadar
mekanisme biologis.²⁰ Etika naturalistik integral mengajarkan bahwa sains dan
moralitas adalah dua bentuk rasionalitas yang saling melengkapi: sains
menjelaskan dunia sebagaimana adanya, sementara etika memberi arah bagi dunia
sebagaimana seharusnya.²¹
Dengan demikian, etika naturalistik yang integral
dan humanistik berusaha menegakkan moralitas di atas dasar yang rasional,
empiris, dan manusiawi.²² Ia menolak absolutisme dogmatis maupun relativisme
nihilistik, menawarkan pandangan bahwa moralitas adalah proyek bersama umat
manusia—proyek untuk memahami dan menumbuhkan kehidupan dalam kebenaran,
kebajikan, dan keseimbangan dengan alam semesta.²³
Footnotes
[1]
¹ Hilary Putnam, Ethics without Ontology
(Cambridge: Harvard University Press, 2004), 52–55.
[2]
² John Dewey, Experience and Nature
(Chicago: Open Court, 1925), 7–10.
[3]
³ Philippa Foot, Natural Goodness (Oxford:
Oxford University Press, 2001), 39–42.
[4]
⁴ Edward O. Wilson, Consilience: The Unity of
Knowledge (New York: Knopf, 1998), 243–247.
[5]
⁵ Owen Flanagan, Varieties of Moral Personality:
Ethics and Psychological Realism (Cambridge: Harvard University Press,
1991), 23–26.
[6]
⁶ Patricia S. Churchland, Braintrust: What
Neuroscience Tells Us about Morality (Princeton: Princeton University
Press, 2011), 10–14.
[7]
⁷ Ernest Nagel, The Structure of Science:
Problems in the Logic of Scientific Explanation (New York: Harcourt, 1961),
475–480.
[8]
⁸ Peter Railton, “Moral Realism,” The
Philosophical Review 95, no. 2 (1986): 163–207.
[9]
⁹ Martha Nussbaum, Creating Capabilities: The
Human Development Approach (Cambridge: Harvard University Press, 2011),
30–33.
[10]
¹⁰ Amartya Sen, The Idea of Justice
(Cambridge: Harvard University Press, 2009), 58–62.
[11]
¹¹ John Rawls, Political Liberalism (New
York: Columbia University Press, 1993), 25–26.
[12]
¹² Jürgen Habermas, Between Facts and Norms
(Cambridge: MIT Press, 1996), 8–11.
[13]
¹³ Patricia S. Churchland, Braintrust,
17–21.
[14]
¹⁴ G. E. Moore, Principia Ethica (Cambridge:
Cambridge University Press, 1903), 10–14.
[15]
¹⁵ Christine Korsgaard, The Sources of
Normativity (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 13–15.
[16]
¹⁶ John McDowell, “Two Sorts of Naturalism,” in Mind,
Value, and Reality (Cambridge: Harvard University Press, 1998), 167–196.
[17]
¹⁷ Owen Flanagan and Gregg D. Caruso, Neuroexistentialism:
Meaning, Morals, and Purpose in the Age of Neuroscience (Oxford: Oxford University
Press, 2018), 22–25.
[18]
¹⁸ Holmes Rolston III, Environmental Ethics:
Duties to and Values in the Natural World (Philadelphia: Temple University
Press, 1988), 45–49.
[19]
¹⁹ Edward O. Wilson, The Meaning of Human
Existence (New York: Norton, 2014), 91–95.
[20]
²⁰ Bernard Williams, Ethics and the Limits of
Philosophy (Cambridge: Harvard University Press, 1985), 121–124.
[21]
²¹ Hilary Putnam, The Collapse of the Fact/Value
Dichotomy (Cambridge: Harvard University Press, 2002), 37–40.
[22]
²² Mario De Caro and David Macarthur, eds., Naturalism
in Question (Cambridge: Harvard University Press, 2004), 15–18.
[23]
²³ Philip Kitcher, The Ethical Project
(Cambridge: Harvard University Press, 2011), 45–47.
Daftar Pustaka
Adams, R. M. (1999). Finite and infinite goods:
A framework for ethics. Oxford University Press.
Arnhart, L. (1998). Darwinian natural right: The
biological ethics of human nature. State University of New York Press.
Audi, R. (2001). The architecture of reason: The
structure and substance of rationality. Oxford University Press.
Boyd, R. (1988). How to be a moral realist. In G.
Sayre-McCord (Ed.), Essays on moral realism (pp. 181–228). Cornell
University Press.
Callicott, J. B. (1989). In defense of the land
ethic: Essays in environmental philosophy. State University of New York
Press.
Changeux, J.-P. (2004). The physiology of truth:
Neuroscience and human knowledge. Harvard University Press.
Churchland, P. S. (2011). Braintrust: What
neuroscience tells us about morality. Princeton University Press.
Darwin, C. (1871). The descent of man, and
selection in relation to sex. John Murray.
Damasio, A. (2003). Looking for Spinoza: Joy,
sorrow, and the feeling brain. Harcourt.
Dancy, J. (2004). Ethics without principles.
Clarendon Press.
De Caro, M., & Macarthur, D. (Eds.). (2004). Naturalism
in question. Harvard University Press.
Dewey, J. (1922). Human nature and conduct: An
introduction to social psychology. Henry Holt.
Dewey, J. (1925). Experience and nature.
Open Court.
Dewey, J. (1927). The public and its problems.
Henry Holt.
Durkheim, É. (1997). The division of labor in
society (W. D. Halls, Trans.). Free Press. (Original work published 1893)
Flanagan, O. (1991). Varieties of moral
personality: Ethics and psychological realism. Harvard University Press.
Flanagan, O. (2007). The really hard problem:
Meaning in a material world. MIT Press.
Flanagan, O., & Caruso, G. D. (2018). Neuroexistentialism:
Meaning, morals, and purpose in the age of neuroscience. Oxford University
Press.
Floridi, L. (2013). The ethics of information.
Oxford University Press.
Foot, P. (1958). Moral arguments. Mind, 67(268),
502–503.
Foot, P. (2001). Natural goodness. Oxford
University Press.
Geertz, C. (1973). The interpretation of
cultures. Basic Books.
Greene, J. (2013). Moral tribes: Emotion,
reason, and the gap between us and them. Penguin Books.
Greenspan, P. (1999). Emotions, rationality, and
mind/body. Philosophical Topics, 27(2), 125–129.
Habermas, J. (1990). Moral consciousness and
communicative action. MIT Press.
Habermas, J. (1996). Between facts and norms:
Contributions to a discourse theory of law and democracy. MIT Press.
Haidt, J. (2012). The righteous mind: Why good
people are divided by politics and religion. Pantheon Books.
Hobbes, T. (1651). Leviathan. Andrew Crooke.
Hume, D. (1888). A treatise of human nature
(L. A. Selby-Bigge, Ed.). Clarendon Press.
Hursthouse, R. (1999). On virtue ethics.
Oxford University Press.
Jamieson, D. (2014). Reason in a dark time: Why
the struggle against climate change failed—and what it means for our future.
Oxford University Press.
Kant, I. (1964). Groundwork of the metaphysics
of morals (H. J. Paton, Trans.). Harper & Row. (Original work published
1785)
Kitcher, P. (2011). The ethical project.
Harvard University Press.
Kohlberg, L. (1981). Essays on moral
development, Vol. I: The philosophy of moral development. Harper & Row.
Korsgaard, C. (1996). The sources of normativity.
Cambridge University Press.
Korsgaard, C. (2009). Self-constitution: Agency,
identity, and integrity. Oxford University Press.
Küng, H. (1991). Global responsibility: In
search of a new world ethic. Crossroad.
Laudan, L. (1996). Beyond positivism and
relativism: Theory, method, and evidence. Westview Press.
Leopold, A. (1949). A sand county almanac.
Oxford University Press.
Levinas, E. (1969). Totality and infinity: An
essay on exteriority. Martinus Nijhoff.
MacIntyre, A. (1981). After virtue: A study in
moral theory. University of Notre Dame Press.
McDowell, J. (1994). Mind and world. Harvard
University Press.
McDowell, J. (1998). Two sorts of naturalism. In Mind,
value, and reality (pp. 167–196). Harvard University Press.
Moore, G. E. (1903). Principia ethica.
Cambridge University Press.
Nagel, T. (1986). The view from nowhere.
Oxford University Press.
Nagel, E. (1961). The structure of science:
Problems in the logic of scientific explanation. Harcourt.
Næss, A. (1989). Ecology, community, and
lifestyle: Outline of an ecosophy (D. Rothenberg, Trans.). Cambridge
University Press.
Norton, B. (2005). Sustainability: A philosophy
of adaptive ecosystem management. University of Chicago Press.
Nussbaum, M. C. (2006). Frontiers of justice:
Disability, nationality, species membership. Harvard University Press.
Nussbaum, M. C. (2011). Creating capabilities:
The human development approach. Harvard University Press.
Prinz, J. (2007). The emotional construction of
morals. Oxford University Press.
Putnam, H. (2002). The collapse of the fact/value
dichotomy and other essays. Harvard University Press.
Putnam, H. (2004). Ethics without ontology.
Harvard University Press.
Railton, P. (1986). Moral realism. The
Philosophical Review, 95(2), 163–207.
Railton, P. (1986). Facts and values. Philosophical
Topics, 14(2), 5–31.
Rachels, J. (2015). The elements of moral
philosophy (8th ed.). McGraw-Hill.
Rawls, J. (1971). A theory of justice.
Harvard University Press.
Rawls, J. (1993). Political liberalism. Columbia
University Press.
Rolston, H., III. (1988). Environmental ethics:
Duties to and values in the natural world. Temple University Press.
Roskies, A. (2006). Neuroscientific challenges to
free will and responsibility. Trends in Cognitive Sciences, 10(9),
419–424.
Ruse, M. (1986). Taking Darwin seriously: A
naturalistic approach to philosophy. Basil Blackwell.
Sartre, J.-P. (2007). Existentialism is a
humanism (C. Macomber, Trans.). Yale University Press. (Original work
published 1946)
Savulescu, J. (2003). Ethics and evidence-based
medicine. Oxford University Press.
Searle, J. R. (1964). How to derive “ought” from
“is.” The Philosophical Review, 73(1), 43–58.
Sen, A. (2009). The idea of justice. Harvard
University Press.
Singer, P. (2011). Practical ethics (3rd
ed.). Cambridge University Press.
Steinbock, A. (2007). Phenomenology and
mysticism: The verticality of religious experience. Indiana University
Press.
Sturgeon, N. (1984). Moral explanations. In D. Copp
& D. Zimmerman (Eds.), Morality, reason, and truth (pp. 49–78).
Rowman & Allanheld.
Taylor, C. (1989). Sources of the self: The
making of the modern identity. Harvard University Press.
Thompson, E. (2007). Mind in life: Biology,
phenomenology, and the sciences of mind. Harvard University Press.
Tomasello, M. (2016). A natural history of human
morality. Harvard University Press.
Vallor, S. (2016). Technology and the virtues: A
philosophical guide to a future worth wanting. Oxford University Press.
Wallach, W., & Allen, C. (2009). Moral machines:
Teaching robots right from wrong. Oxford University Press.
Williams, B. (1985). Ethics and the limits of
philosophy. Harvard University Press.
Williams, B. (1993). Shame and necessity.
University of California Press.
Wilson, E. O. (1975). Sociobiology: The new
synthesis. Harvard University Press.
Wilson, E. O. (1998). Consilience: The unity of
knowledge. Knopf.
Wilson, E. O. (2014). The meaning of human
existence. W. W. Norton.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar