Etika Humanistik
Fondasi Filosofis, Nilai Kemanusiaan, dan Relevansi
Global di Era Teknologi dan Krisis Moral
Alihkan ke: Filsafat Moral.
Abstrak
Etika Humanistik merupakan pendekatan
moral-filosofis yang menempatkan martabat, kebebasan, dan tanggung jawab
manusia sebagai pusat orientasi etis. Dalam konteks krisis global—baik moral,
ekologis, maupun teknologi—etika ini berfungsi sebagai paradigma reflektif yang
menegaskan kembali kemanusiaan sebagai dasar nilai universal. Artikel ini
menyajikan kajian sistematis mengenai fondasi ontologis, epistemologis,
aksiologis, serta relevansi sosial, politik, dan ilmiah dari etika humanistik,
disertai pembacaan genealogis terhadap perkembangannya sejak humanisme klasik
hingga paradigma interdisipliner kontemporer.
Secara ontologis, manusia dipahami sebagai
makhluk relasional dan transenden yang menemukan jati dirinya melalui dialog
dan keterlibatan dengan sesama serta dunia. Epistemologinya berakar pada
kesadaran reflektif dan rasionalitas komunikatif, di mana pengetahuan moral lahir
dari interaksi empatik dan dialogis. Aksiologinya menegaskan cinta,
keadilan, dan solidaritas sebagai nilai dasar yang menghubungkan kebajikan
personal dengan transformasi sosial. Dalam dimensi sosial, politik, dan
ekonomi, etika humanistik mengajukan kritik terhadap sistem kekuasaan dan
pasar yang meniadakan manusia, seraya menegaskan pentingnya demokrasi
partisipatif dan keadilan distributif. Sementara dalam dimensi ilmiah dan
interdisipliner, etika ini memperluas jangkauannya ke bidang teknologi, kedokteran,
pendidikan, dan ekologi, untuk menegaskan kembali tanggung jawab moral dalam
inovasi dan keberlanjutan.
Melalui sintesis filosofis, etika humanistik
integral berupaya memadukan rasionalitas dan empati, ilmu dan nilai, kebebasan
dan tanggung jawab, dalam suatu visi moral yang menyatukan dimensi personal dan
sosial manusia. Paradigma ini menolak reduksi moralitas menjadi legalisme atau
instrumentalisme, dan sebaliknya mengusulkan etika yang hidup, terbuka, dan
dialogis. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi oleh teknologi, ideologi, dan
krisis ekologi, Etika Humanistik tampil sebagai ethos peradaban baru—suatu
dasar reflektif dan praksis untuk membangun tatanan kehidupan yang adil,
berkeadaban, dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Etika
Humanistik, Humanisme Integral, Martabat Manusia, Rasionalitas Komunikatif,
Solidaritas, Ekologi Moral, Tanggung Jawab Global, Filsafat Nilai.
PEMBAHASAN
Etika Humanistik sebagai Poros Moral Dunia Modern
1.
Pendahuluan
Etika humanistik muncul sebagai salah satu aliran
pemikiran moral yang berupaya mengembalikan manusia pada kedudukannya yang
sentral dalam kehidupan etis, sosial, dan eksistensial. Di tengah kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang pesat, manusia kerap mengalami paradoks antara
kemampuan rasionalnya yang meningkat dan kehampaan moral yang kian mendalam.
Fenomena seperti krisis identitas, alienasi sosial, hegemoni sistem ekonomi
global, serta dehumanisasi dalam relasi antarindividu menjadi tanda bahwa
orientasi etika modern sering kali kehilangan dimensi kemanusiaannya. Dalam
konteks inilah etika humanistik tampil sebagai kritik sekaligus tawaran
alternatif yang menekankan pada nilai-nilai martabat, kebebasan, dan tanggung
jawab manusia sebagai inti kehidupan bermoral.¹
Secara historis, akar etika humanistik dapat
dilacak hingga filsafat Yunani Klasik, terutama dalam pemikiran Sokrates yang
menegaskan pentingnya “gnothi seauton” — mengenal diri sendiri sebagai jalan
menuju kebajikan moral.² Pemikiran ini berkembang dalam tradisi Renaisans, yang
melalui tokoh seperti Pico della Mirandola menegaskan potensi kebebasan manusia
untuk membentuk dirinya sendiri.³ Humanisme pada masa ini bukan hanya gerakan
intelektual, tetapi juga spiritual dan moral yang menolak pandangan
deterministik terhadap manusia. Selanjutnya, pada masa modern, etika humanistik
memperoleh bentuk baru melalui pemikiran Immanuel Kant yang menekankan bahwa
manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sekadar
alat bagi tujuan lain.⁴ Prinsip otonomi moral Kant membuka jalan bagi pemahaman
etika yang berbasis pada rasionalitas dan kebebasan manusia sebagai makhluk
bermartabat.
Namun, perkembangan masyarakat industri dan
globalisasi membawa tantangan baru bagi fondasi etika humanistik. Rasionalitas
instrumental yang dominan dalam sistem kapitalistik dan birokratik sering kali
mengubah manusia menjadi sekadar komponen dalam mekanisme produksi, mengaburkan
nilai-nilai kemanusiaan di balik efisiensi dan keuntungan.⁵ Dalam situasi
demikian, muncul kebutuhan mendesak untuk mengembangkan suatu paradigma etika
yang tidak hanya menekankan pada aturan normatif atau konsekuensi praktis,
tetapi juga pada makna eksistensial dan spiritual dari menjadi manusia. Etika
humanistik menjawab kebutuhan ini dengan memusatkan perhatian pada pengalaman
subjektif, relasi antarpribadi, dan kemampuan manusia untuk bertumbuh secara
moral dan emosional.⁶
Etika humanistik tidak dimaksudkan untuk
menggantikan etika normatif yang telah mapan, seperti deontologi atau
utilitarianisme, melainkan memperkaya dan mengoreksi keduanya dengan
menambahkan dimensi personal dan relasional. Dalam pandangan ini, tindakan
moral yang baik tidak hanya dinilai dari kesesuaian terhadap norma eksternal
atau manfaat yang dihasilkan, melainkan dari sejauh mana tindakan tersebut
memanifestasikan nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, cinta, dan
solidaritas.⁷ Etika humanistik menolak reduksi moralitas menjadi sekadar
kalkulasi rasional atau kepatuhan terhadap hukum, dan menegaskan bahwa inti
moralitas adalah kesadaran manusia akan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri
dan sesamanya.
Dalam dunia kontemporer, urgensi etika humanistik
semakin nyata. Di era digital, ketika hubungan sosial dimediasi oleh teknologi
dan algoritma, risiko dehumanisasi dan hilangnya empati meningkat signifikan.⁸
Ketika manusia berinteraksi melalui sistem yang didorong oleh logika efisiensi
dan data, nilai-nilai kemanusiaan seperti perhatian, kasih, dan penghargaan
terhadap martabat pribadi sering kali terabaikan. Di sisi lain, krisis ekologis
global menantang batas-batas etika humanistik tradisional, menuntut perluasan
solidaritas manusia kepada seluruh makhluk hidup dan ekosistem. Oleh karena
itu, pengembangan etika humanistik yang integral menjadi semakin penting, yaitu
etika yang mengakui keterkaitan ontologis antara manusia, masyarakat, dan
alam.⁹
Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan fondasi
konseptual etika humanistik melalui pendekatan filosofis yang meliputi dimensi
ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pembahasan ini akan menelusuri asal-usul
historis gagasan humanistik, menelaah landasan filosofisnya, serta menilai
relevansinya dalam menghadapi tantangan moral di era teknologi, globalisasi,
dan post-truth. Secara metodologis, analisis dilakukan dengan pendekatan
reflektif-kritis, menggabungkan penelusuran historis dengan argumentasi
rasional dan interpretasi hermeneutis atas teks dan konteks pemikiran. Dengan
demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi konseptual bagi
penguatan etika humanistik sebagai fondasi moral peradaban yang lebih
manusiawi, dialogis, dan berkeadilan.¹⁰
Footnotes
[1]
Erich Fromm, Man for Himself: An Inquiry into
the Psychology of Ethics (New York: Rinehart, 1947), 12–15.
[2]
Plato, Apology, trans. G. M. A. Grube
(Indianapolis: Hackett, 2002), 29e–30b.
[3]
Giovanni Pico della Mirandola, Oration on the
Dignity of Man, trans. A. R. Caponigri (Chicago: Gateway Editions, 1956),
5–7.
[4]
Immanuel Kant, Groundwork of the Metaphysics of
Morals, trans. Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 36–38.
[5]
Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit
of Capitalism, trans. Talcott Parsons (New York: Scribner, 1958), 181–183.
[6]
Carl Rogers, On Becoming a Person (Boston:
Houghton Mifflin, 1961), 25–27.
[7]
Paul Ricoeur, Oneself as Another, trans.
Kathleen Blamey (Chicago: University of Chicago Press, 1992), 172–175.
[8]
Sherry Turkle, Reclaiming Conversation: The
Power of Talk in a Digital Age (New York: Penguin Press, 2015), 9–12.
[9]
Edgar Morin, La Voie: Pour l'avenir de
l'humanité (Paris: Fayard, 2011), 48–50.
[10]
Jürgen Habermas, The Theory of Communicative
Action, vol. 1 (Boston: Beacon Press, 1984), 15–17.
2.
Landasan
Historis dan Genealogis Etika Humanistik
Gagasan etika humanistik memiliki akar panjang
dalam sejarah filsafat Barat, yang secara genealogis berkembang melalui
transformasi konsepsi tentang manusia, moralitas, dan kebebasan. Sejak awal,
humanisme tidak hanya merupakan gerakan intelektual, tetapi juga suatu sikap
eksistensial terhadap kehidupan, yang menempatkan manusia sebagai pusat makna
dan nilai. Jejak awalnya dapat ditemukan dalam tradisi Yunani Klasik, di mana
filsafat lahir sebagai refleksi atas kehidupan yang baik (eudaimonia)
dan bagaimana manusia dapat mencapainya melalui kebajikan moral (aretē).¹
Dalam pemikiran Sokrates, etika memperoleh dimensi
reflektif dan personal. Ia menolak pandangan sofis yang relativistik dan
menegaskan bahwa pengetahuan tentang kebaikan adalah syarat bagi tindakan yang
baik. “Tak ada orang yang berbuat jahat dengan sengaja,” ujar Sokrates,
menandaskan bahwa kejahatan lahir dari ketidaktahuan.² Dengan demikian,
moralitas dipandang bukan sebagai kepatuhan terhadap hukum eksternal, melainkan
hasil kesadaran batiniah yang mencerminkan keutuhan manusia sebagai makhluk
rasional. Aristoteles melanjutkan warisan ini dengan memperkenalkan konsep phronesis
(kebijaksanaan praktis), yang menjadi landasan bagi tindakan etis yang
menyeimbangkan rasio, emosi, dan konteks sosial.³ Etika Aristotelian menandai
lahirnya pemahaman bahwa manusia adalah makhluk sosial (zoon politikon),
yang mewujudkan kebaikan dirinya melalui partisipasi dalam kehidupan bersama.
Ketika memasuki Abad Pertengahan, perhatian etika
bergeser ke arah teosentris, dengan moralitas ditentukan oleh kehendak Ilahi.
Namun, dalam konteks Renaisans, humanisme bangkit kembali sebagai gerakan
pembebasan manusia dari dogma dan otoritas eksternal. Giovanni Pico della
Mirandola, dalam Oration on the Dignity of Man, menegaskan bahwa
keunikan manusia terletak pada kebebasannya untuk menentukan diri: Tuhan
memberi manusia tempat di tengah ciptaan agar ia dapat membentuk dirinya
sendiri sesuai kehendaknya.⁴ Di sini muncul gagasan fundamental humanisme etis:
bahwa martabat manusia tidak bersumber dari struktur hierarkis kosmos,
melainkan dari potensi otonominya. Erasmus dari Rotterdam menambahkan dimensi
moralitas universal dengan menekankan cinta, kesopanan, dan kebijaksanaan
sebagai ekspresi kemanusiaan sejati.⁵ Humanisme Renaisans dengan demikian
menegaskan bahwa etika tidak dapat dilepaskan dari penghargaan terhadap kebebasan
dan kemampuan reflektif manusia.
Periode Pencerahan (Enlightenment) memperluas
prinsip humanistik ini dalam kerangka rasional dan moral universal. Immanuel
Kant, dalam Groundwork of the Metaphysics of Morals, mengartikulasikan
prinsip bahwa manusia adalah tujuan pada dirinya sendiri (Zweck an sich
selbst), bukan sarana bagi tujuan lain.⁶ Prinsip ini meletakkan dasar bagi
pemahaman modern tentang martabat manusia dan otonomi moral, yang kemudian
menjadi salah satu tiang utama etika humanistik. Rasionalitas moral Kant
bersifat transendental, tetapi tetap berakar pada kebebasan subjek manusia
untuk menentukan tindakannya berdasarkan hukum moral batin (das moralische
Gesetz). Etika humanistik dalam bentuk Kantian ini menandai pergeseran dari
etika religius ke etika otonom—dari kepatuhan terhadap hukum eksternal menuju
ketaatan pada prinsip moral yang ditemukan dalam diri manusia sendiri.
Memasuki abad ke-19 dan ke-20, gagasan humanisme
berkembang melalui kritik terhadap rasionalisme semata dan munculnya perhatian
baru terhadap dimensi eksistensial dan psikologis manusia. Søren Kierkegaard
menekankan subjektivitas sebagai kebenaran, bahwa moralitas sejati lahir dari
komitmen pribadi dan tanggung jawab eksistensial.⁷ Friedrich Nietzsche,
sebaliknya, menggugat moralitas tradisional yang dianggap menindas vitalitas
manusia, dan menyerukan afirmasi terhadap kehidupan melalui konsep Übermensch.⁸
Sementara itu, dalam konteks abad ke-20, etika humanistik mengalami pembaruan
besar melalui gerakan personalisme dan psikologi humanistik. Emmanuel Mounier
mengembangkan personalisme sebagai filsafat yang menempatkan persona—manusia
konkret yang sadar dan berelasi—sebagai pusat etika dan politik.⁹ Sedangkan
Erich Fromm mengusung etika humanistik yang berakar pada cinta, kebebasan, dan
produktivitas diri sebagai jalan menuju kemanusiaan yang autentik.¹⁰
Dari garis historis ini dapat disimpulkan bahwa
etika humanistik merupakan hasil dialektika panjang antara rasionalitas,
kebebasan, dan relasi manusia dengan sesamanya. Ia berakar dalam kesadaran
Yunani tentang kebajikan, dibangkitkan kembali oleh semangat Renaisans yang
menegaskan martabat manusia, dan dimatangkan oleh Pencerahan yang mengukuhkan
otonomi moral. Dalam perkembangannya, etika humanistik memperluas jangkauannya
hingga mencakup dimensi eksistensial, psikologis, dan sosial, sehingga tidak
hanya berbicara tentang apa yang seharusnya dilakukan manusia, tetapi juga
tentang bagaimana manusia menjadi dirinya yang sejati. Dengan demikian,
landasan historis dan genealogis etika humanistik tidak hanya menggambarkan
evolusi gagasan moral, tetapi juga perjalanan reflektif manusia dalam mencari
makna kemanusiaannya yang utuh dan berkeadilan.¹¹
Footnotes
[1]
Aristotle, Nicomachean Ethics, trans.
Terence Irwin (Indianapolis: Hackett, 1999), 1097b–1100a.
[2]
Plato, Apology, trans. G. M. A. Grube
(Indianapolis: Hackett, 2002), 25c–28d.
[3]
Aristotle, Nicomachean Ethics, 1140a–1141b.
[4]
Giovanni Pico della Mirandola, Oration on the
Dignity of Man, trans. A. R. Caponigri (Chicago: Gateway Editions, 1956),
3–6.
[5]
Desiderius Erasmus, The Praise of Folly,
trans. Betty Radice (London: Penguin Classics, 1971), 115–118.
[6]
Immanuel Kant, Groundwork of the Metaphysics of
Morals, trans. Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1997),
39–41.
[7]
Søren Kierkegaard, Either/Or, trans.
Alastair Hannay (London: Penguin, 1992), 205–207.
[8]
Friedrich Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra,
trans. Walter Kaufmann (New York: Viking Press, 1954), 41–43.
[9]
Emmanuel Mounier, Personalism, trans. Philip
Mairet (London: Routledge, 1952), 23–27.
[10]
Erich Fromm, Man for Himself: An Inquiry into
the Psychology of Ethics (New York: Rinehart, 1947), 18–21.
[11]
Paul Tillich, Morality and Beyond (New York:
Harper & Row, 1963), 5–7.
3.
Ontologi
Etika Humanistik
Ontologi etika humanistik berakar pada pandangan
tentang hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat, kebebasan, dan
kapasitas reflektif untuk menentukan arah kehidupannya secara sadar. Dalam
kerangka ini, manusia dipahami bukan sekadar entitas biologis atau rasional,
tetapi sebagai subjek yang berkesadaran moral dan berelasi dengan dunia serta
sesamanya.¹ Etika humanistik dengan demikian menolak segala bentuk
reduksionisme—baik materialistik, mekanistik, maupun deterministik—yang meniadakan
dimensi eksistensial dan spiritual manusia. Manusia dalam pandangan ini
bukanlah hasil pasif dari struktur sosial atau kodrat alamiah semata, melainkan
aktor yang memiliki kemampuan untuk mencipta makna melalui kebebasan dan
tanggung jawab.²
Gagasan ini berakar pada tradisi eksistensialisme
dan personalisme yang memandang eksistensi manusia sebagai sesuatu yang
dinamis, terbuka, dan tak pernah selesai. Søren Kierkegaard menyebut manusia
sebagai “sintesis antara yang fana dan yang abadi,”³ yang berarti bahwa dalam
diri manusia terdapat ketegangan ontologis antara dimensi biologis dan
spiritual, antara keterbatasan dan kemungkinan. Keunikan manusia terletak pada
kemampuannya untuk menyadari ketegangan ini dan meresponsnya melalui pilihan
moral yang otentik. Etika humanistik, dalam konteks ini, tidak mendefinisikan
manusia berdasarkan apa yang ia miliki, tetapi berdasarkan bagaimana ia menjadi—yakni
proses aktualisasi potensi moral dan eksistensialnya dalam kehidupan nyata.⁴
Emmanuel Mounier, tokoh personalisme Prancis,
menegaskan bahwa inti ontologi manusia adalah persona, bukan individu
yang terisolasi.⁵ Persona merupakan subjek yang hidup dalam relasi: ia menjadi
dirinya sendiri melalui keterlibatan dengan orang lain. Maka, etika humanistik
bersifat dialogis dan relasional—suatu pandangan yang menolak atomisme moral.
Relasi antarmanusia bukan sekadar interaksi fungsional, tetapi pertemuan
antar-subjek yang memiliki nilai intrinsik.⁶ Dalam hal ini, etika humanistik
berdekatan dengan pemikiran Martin Buber yang menekankan relasi “Aku–Engkau”
sebagai dasar eksistensi manusia yang sejati.⁷ Dalam hubungan yang autentik,
manusia menemukan dirinya bukan melalui dominasi, melainkan melalui pengakuan
dan kasih. Ontologi etika humanistik dengan demikian menempatkan hubungan
antarpribadi sebagai locus utama dari pengalaman etis.
Dari perspektif fenomenologis, terutama melalui
pemikiran Edmund Husserl dan Max Scheler, manusia dipahami sebagai makhluk yang
memiliki kesadaran intensional, yaitu kesadaran yang selalu terarah pada
sesuatu di luar dirinya.⁸ Kesadaran ini memungkinkan manusia mengalami dunia
secara bermakna dan menilai tindakan berdasarkan nilai-nilai yang ia sadari
secara bebas. Max Scheler menolak pandangan Darwinistik yang menganggap manusia
sebagai hasil tertinggi dari evolusi biologis semata; baginya, manusia memiliki
keunggulan nilai (Wertüberlegenheit) karena kesanggupannya untuk
mengenali dan mencintai nilai-nilai moral.⁹ Dengan demikian, dalam perspektif
ontologis-etis, eksistensi manusia ditentukan bukan oleh apa yang dimilikinya,
melainkan oleh orientasi nilainya terhadap kebaikan, cinta, dan solidaritas.
Erich Fromm memperdalam pandangan ini dengan
menggabungkan aspek ontologis dan psikologis manusia. Menurutnya, manusia
adalah makhluk yang sadar akan keterpisahannya dari alam dan sesama, namun
memiliki hasrat eksistensial untuk mengatasi keterasingan itu melalui cinta dan
kreativitas.¹⁰ Keberadaan manusia, dalam kerangka ini, selalu bersifat
paradoksal: ia bebas tetapi juga terbatas, rasional tetapi emosional,
individual tetapi sosial. Ontologi etika humanistik menerima paradoks ini
sebagai inti kemanusiaan, bukan sebagai cacat eksistensi. Etika yang lahir
darinya bertujuan untuk mengarahkan manusia pada keseimbangan antara kebebasan
dan keterikatan, antara otonomi dan solidaritas.¹¹
Ontologi etika humanistik juga menegaskan bahwa
martabat manusia bersifat inheren dan tidak bergantung pada status
sosial, kemampuan intelektual, atau kontribusi ekonomi. Martabat manusia
berasal dari fakta ontologis bahwa setiap pribadi adalah subjek kesadaran dan
tanggung jawab.¹² Dengan demikian, etika humanistik berakar pada keyakinan
bahwa keberadaan manusia memiliki nilai pada dirinya sendiri—bukan karena
fungsi, efisiensi, atau kegunaan praktisnya. Hal ini berlawanan dengan logika
instrumentalis modern yang mengukur manusia berdasarkan produktivitas.¹³ Dalam
konteks sosial, pandangan ini memiliki implikasi mendalam: setiap tindakan etis
harus menghormati eksistensi manusia sebagai tujuan, bukan sarana.
Secara keseluruhan, ontologi etika humanistik dapat
dipahami sebagai filsafat tentang keberadaan manusia yang bermoral. Ia tidak
hanya menjelaskan apa manusia itu, tetapi bagaimana manusia
seharusnya hidup sesuai dengan hakikatnya. Manusia adalah makhluk yang mampu
melampaui diri, mengobjektivikasi pengalaman, dan menilai tindakannya secara
reflektif. Dalam hal ini, etika humanistik menjadi jembatan antara ontologi
eksistensial dan praksis moral. Ia memandang bahwa manusia menemukan
kemanusiaannya bukan dalam abstraksi, melainkan dalam tindakan konkret yang
mengafirmasi nilai-nilai kasih, empati, dan solidaritas.¹⁴ Dengan menegaskan
dimensi ontologis ini, etika humanistik bukan hanya sistem moral, melainkan
juga suatu pandangan hidup yang mengakar pada keberadaan manusia sebagai
makhluk yang sadar, bebas, dan bertanggung jawab atas makna dunia yang ia
ciptakan bersama yang lain.¹⁵
Footnotes
[1]
Emmanuel Levinas, Totality and Infinity: An
Essay on Exteriority, trans. Alphonso Lingis (Pittsburgh: Duquesne University
Press, 1969), 33–35.
[2]
Paul Ricoeur, Fallible Man, trans. Charles
Kelbley (Chicago: Regnery, 1965), 12–14.
[3]
Søren Kierkegaard, The Sickness Unto Death,
trans. Alastair Hannay (London: Penguin, 1989), 43–45.
[4]
Jean-Paul Sartre, Being and Nothingness, trans.
Hazel E. Barnes (New York: Washington Square Press, 1956), 553–556.
[5]
Emmanuel Mounier, Personalism, trans. Philip
Mairet (London: Routledge, 1952), 9–11.
[6]
Karol Wojtyła, Person and Act, trans.
Andrzej Potocki (Dordrecht: Reidel, 1979), 72–75.
[7]
Martin Buber, I and Thou, trans. Walter
Kaufmann (New York: Scribner, 1970), 54–57.
[8]
Edmund Husserl, Ideas Pertaining to a Pure
Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy, trans. F. Kersten (The
Hague: Martinus Nijhoff, 1982), 96–99.
[9]
Max Scheler, Formalism in Ethics and Non-Formal
Ethics of Values, trans. Manfred Frings and Roger Funk (Evanston:
Northwestern University Press, 1973), 27–30.
[10]
Erich Fromm, The Art of Loving (New York:
Harper & Row, 1956), 34–36.
[11]
Viktor E. Frankl, Man’s Search for Meaning
(Boston: Beacon Press, 2006), 103–105.
[12]
Immanuel Kant, Groundwork of the Metaphysics of
Morals, trans. Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1997),
42–43.
[13]
Herbert Marcuse, One-Dimensional Man
(Boston: Beacon Press, 1964), 121–124.
[14]
Gabriel Marcel, Being and Having, trans.
Katherine Farrer (Westminster: Dacre Press, 1949), 87–89.
[15]
Edgar Morin, La Voie: Pour l'avenir de
l'humanité (Paris: Fayard, 2011), 62–64.
4.
Epistemologi
Etika Humanistik
Epistemologi etika humanistik berfokus pada
pertanyaan tentang bagaimana manusia mengetahui dan memahami kebaikan moral
dalam konteks eksistensialnya. Tidak seperti etika rasionalistik atau
positivistik yang berupaya menemukan dasar moral melalui hukum universal atau
kalkulasi konsekuensi, etika humanistik memandang pengetahuan moral sebagai
hasil dari pengalaman hidup yang reflektif, empatik, dan dialogis.¹ Pengetahuan
etis tidak muncul dari abstraksi logis semata, melainkan dari kesadaran manusia
atas dirinya sendiri, sesama, dan dunia yang ia hidupi. Dalam kerangka ini,
manusia tidak hanya mengetahui kebaikan, tetapi mengalami dan menghidupinya
melalui keterlibatan eksistensial dalam relasi antarmanusia dan situasi
konkret.²
Landasan epistemologis etika humanistik
terinspirasi oleh tradisi fenomenologi dan hermeneutika. Edmund Husserl
memperkenalkan gagasan tentang kesadaran intensional, yakni kesadaran yang
selalu “terarah kepada sesuatu.”³ Bagi Husserl, memahami realitas berarti
mengungkap makna yang telah dialami dalam dunia kehidupan (Lebenswelt).
Etika humanistik mengambil alih gagasan ini dengan menekankan bahwa pengetahuan
moral berakar pada pengalaman konkret manusia yang sadar akan nilai-nilai yang
dihayati. Max Scheler kemudian mengembangkan lebih jauh melalui teori nilai (Wertethik),
di mana manusia tidak menciptakan nilai, tetapi menyadarinya melalui
intuisi emosional.⁴ Scheler menolak reduksi rasional terhadap moralitas:
pengetahuan etis bukanlah hasil dari kalkulasi intelektual, tetapi dari
kepekaan hati nurani yang mampu mengenali hierarki nilai secara langsung.
Sementara itu, hermeneutika moral sebagaimana
dikembangkan oleh Hans-Georg Gadamer dan Paul Ricoeur memperluas pemahaman
epistemologi etika humanistik dalam dimensi dialogis. Gadamer menegaskan bahwa
memahami nilai moral adalah proses interpretasi yang terjadi dalam horizon
historis dan linguistik manusia.⁵ Artinya, pengetahuan moral bersifat historis
dan intersubjektif, selalu terbuka terhadap koreksi dan pemaknaan ulang melalui
dialog. Ricoeur menambahkan bahwa etika bukan sekadar hasil pemahaman kognitif,
tetapi juga “praktik pemaknaan diri” (self-interpretation) yang
dilakukan manusia ketika ia menilai tindakannya sendiri di hadapan orang lain.⁶
Dengan demikian, epistemologi etika humanistik bersifat reflektif dan
komunikatif: manusia mengenal yang baik melalui percakapan batin dan interaksi
dengan sesamanya.
Erich Fromm, dalam Man for Himself,
menekankan bahwa pengetahuan moral yang sejati bersumber dari “rasionalitas
produktif,” yaitu kemampuan manusia untuk menilai berdasarkan cinta terhadap
kehidupan dan pengembangan potensi dirinya.⁷ Bagi Fromm, moralitas tidak dapat
dipisahkan dari kondisi psikologis dan sosial individu. Ketika seseorang
mengenal dirinya dengan jujur dan terbuka, ia mampu mengembangkan kesadaran etis
yang otonom—bukan berdasarkan paksaan eksternal, melainkan berdasarkan komitmen
terhadap kemanusiaan.⁸ Pandangan ini menunjukkan bahwa epistemologi etika
humanistik tidak hanya bersifat kognitif, melainkan juga afektif dan
eksistensial: pengetahuan etis adalah hasil integrasi antara rasio, emosi, dan
pengalaman.
Jürgen Habermas memberikan dimensi tambahan melalui
konsep rasionalitas komunikatif. Dalam teori ini, pengetahuan moral muncul dari
proses intersubjektif di mana individu berdialog secara rasional dan setara
untuk mencapai pemahaman bersama.⁹ Etika, dalam konteks ini, adalah hasil
diskursus yang bebas dari dominasi—suatu bentuk pengetahuan yang dihasilkan
oleh komunikasi yang jujur, terbuka, dan saling menghormati. Dengan
menggabungkan prinsip humanistik dan komunikatif, Habermas menegaskan bahwa
pengetahuan moral sejati tidak dapat diperoleh secara soliter, melainkan dalam
ruang publik yang memungkinkan partisipasi etis.¹⁰
Epistemologi etika humanistik dengan demikian
menolak dua ekstrem: relativisme subjektif yang meniadakan dasar moral, dan
absolutisme dogmatis yang menutup ruang bagi refleksi.¹¹ Ia beroperasi di
antara keduanya dengan mengakui bahwa pengetahuan etis bersifat terbuka,
historis, dan selalu dalam proses dialog. Manusia mengetahui kebaikan bukan
karena ia menemukan hukum moral yang sudah selesai, tetapi karena ia terlibat
secara reflektif dalam proses menjadi baik. Oleh sebab itu, etika
humanistik bersifat dinamis dan progresif—pengetahuan moral tidak berhenti pada
norma, tetapi berkembang seiring dengan kedewasaan moral manusia.¹²
Secara epistemologis, etika humanistik berlandaskan
pada tiga prinsip utama:
(1)
Refleksivitas, yakni
kemampuan manusia untuk mengenal diri dan menilai tindakannya sendiri;
(2)
Empati, yaitu
kapasitas untuk memahami pengalaman moral orang lain secara autentik; dan
(3)
Dialog, sebagai
proses pengujian kebenaran moral secara intersubjektif.¹³
Ketiganya membentuk kerangka pengetahuan moral yang
tidak terlepas dari konteks kehidupan, namun tetap berakar pada nilai-nilai universal
tentang martabat dan kemanusiaan. Dalam pandangan ini, epistemologi etika
humanistik tidak hanya menjelaskan bagaimana manusia mengetahui yang
baik, tetapi juga mengapa ia terdorong untuk mewujudkannya dalam
tindakan.¹⁴
Dengan demikian, epistemologi etika humanistik
memandang bahwa pengetahuan moral adalah hasil keterlibatan manusia secara
penuh dalam proses memahami dirinya, sesama, dan dunia. Ia bukan sekadar sistem
rasional tentang norma, melainkan bentuk kesadaran reflektif yang lahir dari
pengalaman eksistensial dan dialog etis. Dalam ruang inilah manusia menemukan
kebenaran yang bersifat humanistik: kebenaran yang hidup, terbuka, dan
mengundang partisipasi—bukan untuk menundukkan, melainkan untuk mempertemukan
manusia dalam kemanusiaannya yang paling dalam.¹⁵
Footnotes
[1]
Paul Ricoeur, Oneself as Another, trans.
Kathleen Blamey (Chicago: University of Chicago Press, 1992), 162–165.
[2]
Martin Buber, Between Man and Man, trans.
Ronald Gregor Smith (London: Routledge, 1947), 21–24.
[3]
Edmund Husserl, Ideas Pertaining to a Pure
Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy, trans. F. Kersten (The
Hague: Martinus Nijhoff, 1982), 97–99.
[4]
Max Scheler, Formalism in Ethics and Non-Formal
Ethics of Values, trans. Manfred Frings and Roger Funk (Evanston:
Northwestern University Press, 1973), 33–35.
[5]
Hans-Georg Gadamer, Truth and Method, trans.
Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall (New York: Continuum, 2004), 302–305.
[6]
Paul Ricoeur, Time and Narrative, vol. 3
(Chicago: University of Chicago Press, 1988), 243–245.
[7]
Erich Fromm, Man for Himself: An Inquiry into
the Psychology of Ethics (New York: Rinehart, 1947), 28–31.
[8]
Erich Fromm, The Art of Loving (New York:
Harper & Row, 1956), 40–42.
[9]
Jürgen Habermas, The Theory of Communicative
Action, vol. 1 (Boston: Beacon Press, 1984), 99–102.
[10]
Jürgen Habermas, Moral Consciousness and
Communicative Action, trans. Christian Lenhardt and Shierry Weber Nicholsen
(Cambridge, MA: MIT Press, 1990), 57–60.
[11]
Charles Taylor, Sources of the Self: The Making
of the Modern Identity (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989),
73–76.
[12]
Alasdair MacIntyre, After Virtue: A Study in
Moral Theory (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1981), 109–111.
[13]
Martha C. Nussbaum, Upheavals of Thought: The
Intelligence of Emotions (Cambridge: Cambridge University Press, 2001),
152–155.
[14]
Emmanuel Levinas, Ethics and Infinity:
Conversations with Philippe Nemo, trans. Richard A. Cohen (Pittsburgh:
Duquesne University Press, 1985), 85–87.
[15]
Edgar Morin, La Voie: Pour l'avenir de l'humanité
(Paris: Fayard, 2011), 70–72.
5.
Aksiologi
Etika Humanistik
Aksiologi etika
humanistik berakar pada keyakinan bahwa nilai moral tertinggi terletak pada
pengakuan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam pandangan ini,
nilai tidak dipahami sebagai entitas metafisis yang berdiri sendiri, melainkan
sebagai hasil dari kesadaran eksistensial manusia yang menyadari dirinya
sebagai makhluk bebas dan bertanggung jawab.¹ Etika humanistik menolak
pandangan moral yang bersifat heteronom—yang menempatkan nilai sebagai perintah
eksternal—dan sebaliknya menegaskan bahwa nilai moral lahir dari kesadaran
batiniah dan refleksi manusia atas eksistensinya sendiri di tengah dunia.²
Dengan demikian, pusat aksiologi etika humanistik adalah kemanusiaan
itu sendiri sebagai sumber, tolok ukur, dan tujuan dari setiap
nilai etis.
5.1. Nilai Dasar: Martabat, Kebebasan, dan Tanggung
Jawab
Nilai utama dalam
etika humanistik adalah martabat manusia (dignitas humana), yang dipahami
sebagai kualitas ontologis yang melekat pada setiap pribadi tanpa syarat.³
Martabat ini tidak ditentukan oleh prestasi, status sosial, atau kemampuan,
melainkan oleh keberadaan manusia sebagai subjek kesadaran dan kehendak moral.
Dari martabat lahir prinsip kebebasan, yakni kemampuan manusia untuk memilih
dan bertindak sesuai dengan suara nuraninya. Namun kebebasan dalam etika
humanistik tidak bersifat absolut, melainkan selalu diimbangi oleh tanggung
jawab terhadap diri sendiri, sesama, dan dunia.⁴ Seperti ditegaskan oleh Viktor
Frankl, kebebasan tanpa tanggung jawab akan melahirkan kehampaan eksistensial;
tanggung jawab memberi arah dan makna pada kebebasan manusia.⁵
Dengan demikian,
aksiologi etika humanistik membangun suatu keseimbangan antara otonomi
dan solidaritas.
Nilai moral tertinggi bukan sekadar kebebasan individual, tetapi kebebasan yang
dihayati dalam relasi dengan orang lain.⁶ Kebebasan sejati adalah kebebasan
yang menciptakan ruang bagi kebebasan orang lain—sebuah prinsip yang menjadi
inti solidaritas etis dan penghormatan terhadap kehidupan bersama.
5.2. Nilai Kasih, Empati, dan Solidaritas
Kasih (agape)
dalam etika humanistik merupakan bentuk nilai moral tertinggi karena ia
mengandung dimensi kreatif, dialogis, dan transformatif. Erich Fromm
menafsirkan kasih bukan sebagai emosi sentimental, melainkan sebagai tindakan
aktif yang menegaskan eksistensi orang lain sebagai pribadi yang bernilai.⁷
Dalam hubungan kasih, manusia melampaui egosentrisme dan menemukan dirinya
melalui pemberian diri. Empati, sebagai bentuk kesadaran etis, memungkinkan
seseorang untuk memahami pengalaman moral orang lain tanpa kehilangan keutuhan
dirinya.⁸
Solidaritas muncul
sebagai konsekuensi dari kasih dan empati. Ia adalah ekspresi sosial dari cinta
yang terwujud dalam keadilan dan kepedulian. Dalam pandangan ini, keadilan
bukan hanya urusan hukum, tetapi juga sikap etis yang mengakui kesetaraan dan
keberadaan orang lain sebagai sesama manusia.⁹ Aksiologi etika humanistik
menolak pandangan utilitarian yang menilai tindakan berdasarkan hasil atau
manfaat terbesar bagi mayoritas, karena pendekatan itu kerap mengabaikan
martabat individu.¹⁰ Sebaliknya, ia menegaskan bahwa setiap manusia memiliki
nilai intrinsik yang tak dapat dikorbankan atas nama kepentingan kolektif.
5.3. Kemanusiaan sebagai Prinsip Universal
Etika humanistik
memiliki orientasi universal, tetapi bukan dalam pengertian homogenisasi nilai.
Universalitas dalam etika ini bersifat dialogis dan partisipatif: nilai-nilai
moral universal muncul dari perjumpaan dan pengakuan timbal balik
antarpribadi.¹¹ Emmanuel Levinas menyebut bahwa tanggung jawab terhadap “yang
lain” (l’Autre)
mendahului setiap prinsip normatif; etika dimulai dari wajah manusia lain yang
menuntut pengakuan dan kasih.¹² Dengan demikian, universalitas etika humanistik
tidak bertolak dari abstraksi rasional, melainkan dari pengalaman konkret
tentang kemanusiaan bersama.
Dalam ranah sosial,
prinsip ini mewujud dalam nilai keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap
perbedaan. Etika humanistik mendorong pluralisme moral yang tidak relativistik:
ia mengakui keragaman pandangan moral, tetapi tetap berpijak pada komitmen
terhadap martabat manusia.¹³ Dalam kerangka ini, nilai kemanusiaan berfungsi
sebagai horizon etis yang menyatukan berbagai sistem nilai tanpa meniadakan
keunikan budaya atau tradisi.
5.4. Relasi antara Nilai dan Tindakan Moral
Dalam etika
humanistik, tindakan moral adalah manifestasi konkret dari nilai-nilai
kemanusiaan. Pengetahuan tentang nilai harus diwujudkan dalam tindakan yang
mencerminkan cinta, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama.¹⁴ Aksiologi
etika humanistik menolak dikotomi antara teori dan praksis, karena nilai hanya
memiliki makna sejati ketika dihidupi dalam tindakan. Nilai bukan sekadar objek
refleksi, tetapi cara hidup yang mengubah realitas sosial. Seperti ditegaskan
oleh Paulo Freire, kesadaran etis yang sejati selalu bersifat praksis: ia tidak
berhenti pada kontemplasi, tetapi mendorong transformasi sosial yang
membebaskan.¹⁵
Dalam konteks ini,
nilai kemanusiaan juga menjadi dasar bagi etika profesi, politik, dan
teknologi. Dalam dunia yang semakin dikuasai logika efisiensi dan
instrumentalitas, etika humanistik menegaskan bahwa nilai tertinggi bukan
terletak pada apa yang dapat dihasilkan, melainkan pada bagaimana tindakan
tersebut memelihara kemanusiaan.¹⁶ Tindakan etis sejati adalah tindakan yang
memanusiakan manusia—baik pelaku maupun yang dikenai tindakan.
5.5. Kesatuan Aksiologis antara Individu dan Komunitas
Aksiologi etika
humanistik tidak berhenti pada individu, melainkan mencakup dimensi sosial dan
kosmologis. Nilai moral tidak dapat diwujudkan dalam isolasi, tetapi dalam
jaringan relasi yang saling membangun. Manusia menemukan makna etis dalam
komunitas, dan komunitas memperoleh arah moral melalui partisipasi individu
yang sadar.¹⁷ Edgar Morin menyebut hal ini sebagai “humanisme integral,” yakni
kesadaran bahwa kemanusiaan sejati tidak dapat dipisahkan dari solidaritas
dengan seluruh kehidupan.¹⁸ Maka, etika humanistik memandang nilai-nilai moral
sebagai sistem yang saling terkait: kebebasan membutuhkan kasih, kasih
memerlukan keadilan, dan keadilan menuntut tanggung jawab sosial.
Akhirnya, aksiologi
etika humanistik menegaskan bahwa nilai-nilai moral bukanlah dogma yang statis,
melainkan prinsip hidup yang berkembang seiring dengan kedalaman kesadaran manusia.
Nilai tertinggi bukan sesuatu yang di luar manusia, tetapi yang dihidupi
manusia dalam relasinya dengan dunia. Dengan mengintegrasikan martabat,
kebebasan, tanggung jawab, kasih, dan solidaritas, etika humanistik membentuk
kerangka nilai yang mampu menuntun manusia menuju kehidupan yang lebih
autentik, adil, dan manusiawi.¹⁹
Footnotes
[1]
Paul Tillich, Morality and Beyond (New York: Harper & Row,
1963), 11–13.
[2]
Emmanuel Mounier, Personalism, trans. Philip Mairet (London:
Routledge, 1952), 18–21.
[3]
Immanuel Kant, Groundwork of the Metaphysics of Morals, trans.
Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 42–44.
[4]
Hannah Arendt, The Human Condition (Chicago: University of
Chicago Press, 1958), 172–174.
[5]
Viktor E. Frankl, Man’s Search for Meaning (Boston: Beacon
Press, 2006), 132–135.
[6]
Karol Wojtyła, Person and Act, trans. Andrzej Potocki
(Dordrecht: Reidel, 1979), 80–83.
[7]
Erich Fromm, The Art of Loving (New York: Harper & Row,
1956), 25–29.
[8]
Martin L. Hoffman, Empathy and Moral Development (Cambridge:
Cambridge University Press, 2000), 45–48.
[9]
Martha C. Nussbaum, Frontiers of Justice: Disability, Nationality,
Species Membership (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006), 67–70.
[10]
John Stuart Mill, Utilitarianism, ed. George Sher (Indianapolis:
Hackett, 2001), 16–18.
[11]
Paul Ricoeur, Reflections on the Just, trans. David Pellauer
(Chicago: University of Chicago Press, 2007), 98–100.
[12]
Emmanuel Levinas, Totality and Infinity: An Essay on Exteriority,
trans. Alphonso Lingis (Pittsburgh: Duquesne University Press, 1969), 197–199.
[13]
Charles Taylor, The Ethics of Authenticity (Cambridge, MA:
Harvard University Press, 1991), 41–43.
[14]
Max Scheler, Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values,
trans. Manfred Frings and Roger Funk (Evanston: Northwestern University Press,
1973), 45–47.
[15]
Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed, trans. Myra Bergman
Ramos (New York: Continuum, 2000), 88–90.
[16]
Herbert Marcuse, One-Dimensional Man (Boston: Beacon Press,
1964), 123–125.
[17]
Martin Buber, I and Thou, trans. Walter Kaufmann (New York:
Scribner, 1970), 62–64.
[18]
Edgar Morin, La Voie: Pour l'avenir de l'humanité (Paris:
Fayard, 2011), 95–98.
[19]
Erich Fromm, Man for Himself: An Inquiry into the Psychology of
Ethics (New York: Rinehart, 1947), 71–74.
6.
Dimensi
Sosial, Politik, dan Ekonomi
Etika humanistik,
sebagai paradigma moral yang berpusat pada martabat dan kebebasan manusia,
tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan ekonomi tempat manusia
hidup. Dalam dimensi ini, etika humanistik berfungsi bukan hanya sebagai
refleksi normatif, tetapi juga sebagai kritik terhadap struktur sosial yang
meniadakan kemanusiaan. Ia berupaya mengembalikan nilai-nilai moral ke dalam
ruang publik yang kerap didominasi oleh kekuasaan, kompetisi, dan efisiensi
instrumental.¹ Etika humanistik menolak pandangan bahwa kehidupan sosial dan
ekonomi dapat direduksi menjadi mekanisme impersonal, dan menegaskan bahwa inti
dari setiap sistem sosial adalah manusia—bukan sekadar angka, tenaga kerja,
atau komoditas.²
6.1. Etika Humanistik dan Struktur Sosial
Dalam tataran
sosial, etika humanistik berangkat dari pandangan bahwa manusia adalah makhluk
relasional yang menemukan jati dirinya melalui kebersamaan dan solidaritas.³
Setiap struktur sosial, oleh karena itu, harus dibangun di atas penghormatan
terhadap nilai-nilai kemanusiaan: keadilan, partisipasi, dan pengakuan. Max
Weber telah menunjukkan bagaimana rasionalitas instrumental modern menghasilkan
“sangkar besi” birokrasi, di mana manusia kehilangan makna dalam mekanisme
sistem.⁴ Etika humanistik hadir untuk memulihkan dimensi Lebenswelt
(dunia kehidupan) sebagaimana digagas Jürgen Habermas—yakni ruang sosial tempat
komunikasi dan makna bersama dapat tumbuh secara bebas.⁵
Krisis sosial
kontemporer, seperti alienasi, ketimpangan, dan polarisasi, sering kali berakar
pada kehilangan nilai humanistik dalam interaksi sosial. Erich Fromm menilai
bahwa masyarakat modern menderita “orientasi memiliki” (having
orientation), di mana manusia menilai dirinya berdasarkan
kepemilikan, bukan keberadaan.⁶ Etika humanistik mengajak masyarakat untuk
beralih ke being
orientation—cara hidup yang menekankan pengembangan diri, empati,
dan solidaritas sosial.⁷ Dengan demikian, tugas utama etika humanistik dalam
ranah sosial adalah membangun kembali tatanan yang memanusiakan hubungan
antarindividu dan mendorong solidaritas lintas perbedaan.
6.2. Dimensi Politik: Humanisme sebagai Kritik terhadap
Kekuasaan
Dalam dimensi
politik, etika humanistik menegaskan bahwa kekuasaan tidak boleh menjadi tujuan
pada dirinya sendiri, melainkan sarana untuk mewujudkan keadilan dan
kesejahteraan manusia. Hannah Arendt menyebut bahwa kekuasaan sejati lahir dari
tindakan bersama (action in concert), bukan dari
dominasi.⁸ Etika humanistik menolak politik yang mengobjektivikasi manusia—baik
dalam bentuk totalitarianisme, teknokrasi, maupun populisme—karena semua bentuk
tersebut meniadakan kebebasan moral individu.⁹
Prinsip politik
humanistik bertumpu pada pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagai
manifestasi konkret dari martabat manusia.¹⁰ Namun, pengakuan ini tidak cukup
jika hanya berbentuk hukum formal; ia harus disertai dengan praksis demokrasi
yang partisipatif dan komunikatif. Dalam kerangka Habermasian, legitimasi
politik hanya sah apabila lahir dari proses diskursus publik yang bebas dari
paksaan dan terbuka bagi semua warga.¹¹ Politik yang etis bukanlah politik
kekuasaan, tetapi politik dialog—suatu ruang di mana rasionalitas komunikatif
menggantikan logika dominasi.¹²
Etika humanistik
juga menawarkan kritik terhadap nasionalisme eksklusif dan ideologi yang
menolak pluralitas. Ia menekankan bahwa kebebasan dan identitas manusia hanya
dapat berkembang dalam masyarakat yang menghormati keberagaman.¹³ Dengan
demikian, etika humanistik dalam politik tidak sekadar menuntut keadilan
distributif, tetapi juga keadilan pengakuan (recognition justice), sebagaimana
dikembangkan oleh Axel Honneth: manusia membutuhkan pengakuan atas nilai dan
martabatnya agar dapat hidup bermakna di dalam komunitas politik.¹⁴
6.3. Dimensi Ekonomi: Humanisasi Produksi dan Konsumsi
Dalam bidang
ekonomi, etika humanistik menyoroti bahaya dehumanisasi akibat dominasi
kapitalisme global dan logika pasar bebas yang tak terkendali. Karl Polanyi
telah menunjukkan bahwa ekonomi pasar yang sepenuhnya otonom cenderung mengubah
manusia dan alam menjadi “komoditas fiktif.”¹⁵ Dalam pandangan etika
humanistik, ekonomi seharusnya tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga
kesejahteraan manusia dalam arti yang holistik: material, sosial, dan
spiritual.
Erich Fromm
menegaskan perlunya “etika produktivitas,” yaitu ekonomi yang berorientasi pada
perkembangan manusia, bukan eksploitasi.¹⁶ Dalam kerangka ini, pekerjaan
dipandang bukan sekadar sarana bertahan hidup, melainkan ekspresi kreatif dari
eksistensi manusia.⁷ Humanisasi ekonomi berarti menempatkan manusia kembali di
pusat aktivitas ekonomi: produksi yang etis menghormati pekerja, konsumsi yang
sadar menghormati bumi, dan distribusi yang adil menghormati kebutuhan
bersama.¹⁸
Ekonomi humanistik
juga mengandung dimensi ekologis. Edgar Morin dan Michel Serres menegaskan
bahwa sistem ekonomi modern hanya dapat bertahan jika mengakui keterkaitan
antara manusia dan alam sebagai satu ekosistem moral.¹⁹ Etika humanistik dalam
ekonomi menuntut keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan, antara
kemajuan dan tanggung jawab ekologis. Dengan demikian, kesejahteraan sejati
tidak dapat diukur hanya dengan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi dengan
derajat kemanusiaan dan keseimbangan ekosistem yang dihasilkan.²⁰
Integrasi Sosial, Politik, dan Ekonomi dalam Kerangka Humanistik
Ketiga
dimensi—sosial, politik, dan ekonomi—tidak berdiri sendiri, melainkan saling
berkelindan dalam struktur kehidupan manusia. Etika humanistik berupaya menciptakan
integrasi di antara ketiganya melalui nilai-nilai dialog, keadilan, dan
solidaritas.²¹ Masyarakat yang beretika humanistik adalah masyarakat yang
mengakui bahwa kebebasan ekonomi tanpa tanggung jawab sosial akan melahirkan
ketimpangan, dan kekuasaan politik tanpa nilai kemanusiaan akan menimbulkan
penindasan.²² Oleh karena itu, etika humanistik mendorong lahirnya tatanan
integral yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari setiap
kebijakan publik dan kegiatan ekonomi.
Dengan demikian,
dimensi sosial, politik, dan ekonomi dalam etika humanistik berfungsi sebagai
medan praksis moral. Di dalamnya, manusia tidak sekadar menjadi objek sistem,
tetapi subjek yang secara aktif
menciptakan makna, menegakkan keadilan, dan memelihara solidaritas.²³ Etika humanistik
bukan hanya ideal moral, tetapi juga prinsip praksis yang menuntun transformasi
struktur sosial menuju masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan manusiawi.²⁴
Footnotes
[1]
Paul Ricoeur, Reflections on the Just, trans. David Pellauer
(Chicago: University of Chicago Press, 2007), 41–43.
[2]
Erich Fromm, To Have or To Be? (New York: Harper & Row,
1976), 57–60.
[3]
Martin Buber, Between Man and Man, trans. Ronald Gregor Smith
(London: Routledge, 1947), 22–24.
[4]
Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism,
trans. Talcott Parsons (New York: Scribner, 1958), 181–184.
[5]
Jürgen Habermas, The Theory of Communicative Action, vol. 2
(Boston: Beacon Press, 1987), 119–122.
[6]
Erich Fromm, The Sane Society (New York: Rinehart, 1955),
111–113.
[7]
Ibid., 135–137.
[8]
Hannah Arendt, The Human Condition (Chicago: University of
Chicago Press, 1958), 190–193.
[9]
Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison,
trans. Alan Sheridan (New York: Vintage, 1977), 29–31.
[10]
United Nations, Universal Declaration of Human Rights (New
York: United Nations, 1948), Article 1.
[11]
Jürgen Habermas, Between Facts and Norms, trans. William Rehg
(Cambridge, MA: MIT Press, 1996), 107–110.
[12]
Ibid., 125–128.
[13]
Amartya Sen, Development as Freedom (New York: Knopf, 1999),
18–21.
[14]
Axel Honneth, The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of
Social Conflicts, trans. Joel Anderson (Cambridge, MA: MIT Press, 1995),
92–94.
[15]
Karl Polanyi, The Great Transformation (Boston: Beacon Press,
2001), 75–77.
[16]
Erich Fromm, Man for Himself: An Inquiry into the Psychology of
Ethics (New York: Rinehart, 1947), 85–87.
[17]
Ibid., 101–103.
[18]
Pope Francis, Laudato Si’: On Care for Our Common Home
(Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 2015), 128–130.
[19]
Edgar Morin and Michel Serres, Dialogues sur la Nature Humaine
(Paris: Éditions de l’Aube, 2000), 54–57.
[20]
Kate Raworth, Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a
21st-Century Economist (London: Random House, 2017), 43–46.
[21]
Charles Taylor, Modern Social Imaginaries (Durham: Duke
University Press, 2004), 89–91.
[22]
Martha C. Nussbaum, Creating Capabilities: The Human Development
Approach (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011), 94–96.
[23]
Emmanuel Levinas, Ethics and Infinity: Conversations with Philippe
Nemo, trans. Richard A. Cohen (Pittsburgh: Duquesne University Press,
1985), 94–96.
[24]
Edgar Morin, La Voie: Pour l'avenir de l'humanité (Paris:
Fayard, 2011), 101–104.
7.
Dimensi
Ilmiah dan Interdisipliner
Etika humanistik,
sebagai paradigma moral yang berpijak pada pengakuan terhadap martabat manusia,
memiliki relevansi luas yang melampaui ranah filsafat normatif. Ia berinteraksi
secara dinamis dengan berbagai disiplin ilmu, mulai dari psikologi, pendidikan,
kedokteran, teknologi, hingga ekologi.¹ Dalam kerangka interdisipliner, etika
humanistik tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral, tetapi juga sebagai
orientasi epistemologis dan aksiologis bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang
berpusat pada manusia (human-centered knowledge).² Etika
ini mengingatkan bahwa kemajuan ilmiah, seberapa pun spektakulernya, kehilangan
legitimasi moral bila tidak diarahkan untuk memajukan kemanusiaan, memperkuat
solidaritas sosial, dan menjaga keberlanjutan kehidupan.³
7.1. Etika Humanistik dan Ilmu Pengetahuan
Etika humanistik
menolak dikotomi tajam antara ilmu dan nilai, antara fakta dan moralitas. Sejak
era positivisme, ilmu pengetahuan sering dipersepsikan sebagai domain netral
yang hanya berurusan dengan “apa yang ada,” sementara etika dianggap berbicara
tentang “apa yang seharusnya.”⁴ Dikotomi ini menimbulkan bahaya dehumanisasi,
karena ilmu dapat digunakan tanpa pertimbangan moral—misalnya dalam eksploitasi
teknologi, manipulasi genetika, atau destruksi ekologis. Etika humanistik
menawarkan koreksi terhadap pandangan ini dengan menegaskan bahwa ilmu tidak
bebas nilai (value-free), melainkan selalu
berakar pada pilihan etis tentang tujuan penggunaannya.⁵
Dalam pandangan
Edgar Morin, sains harus bersifat reflektif dan kompleks, mengakui
keterkaitannya dengan dimensi kemanusiaan dan moralitas.⁶ Ilmu pengetahuan yang
etis tidak sekadar menjelaskan dunia, tetapi juga berkontribusi terhadap
pemeliharaan kehidupan. Dalam hal ini, etika humanistik berperan sebagai metaparameter
bagi seluruh kegiatan ilmiah: ia menjadi ukuran moral yang memastikan bahwa
pengetahuan digunakan untuk memperluas martabat manusia, bukan untuk
mempersempit atau merusaknya.⁷
7.2. Keterkaitan dengan Psikologi dan Pendidikan
Psikologi
humanistik, yang berkembang melalui pemikiran Abraham Maslow dan Carl Rogers,
memiliki kesesuaian filosofis yang mendalam dengan etika humanistik.⁸ Keduanya
menekankan potensi aktualisasi diri, kebebasan, dan cinta sebagai inti dari
perkembangan manusia. Maslow menyebut bahwa manusia memiliki kebutuhan
hierarkis yang berpuncak pada self-actualization—yakni kesadaran
diri yang tertinggi dan kemampuan untuk berbuat kebaikan secara autentik.⁹
Rogers menambahkan bahwa perkembangan moral sejati hanya mungkin terjadi dalam
kondisi psikologis yang menerima, empatik, dan tidak menghakimi (unconditional
positive regard).¹⁰
Dalam pendidikan,
etika humanistik berperan sebagai landasan filosofis bagi pedagogi yang
membebaskan dan memanusiakan. Paulo Freire menolak model pendidikan “banking
system” yang memposisikan peserta didik sebagai objek pasif penerima informasi.¹¹
Sebaliknya, ia mengajukan pendidikan dialogis yang berlandaskan kesadaran
kritis dan kebebasan. Etika humanistik dalam pendidikan menuntut hubungan
pedagogis yang dialogis, partisipatif, dan berorientasi pada pembentukan
pribadi yang otonom dan bertanggung jawab sosial.¹² Dengan demikian, dimensi
ilmiah etika humanistik mendorong pendidikan sebagai sarana humanisasi, bukan
indoktrinasi.
7.3. Humanisme dalam Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Dalam ranah medis,
etika humanistik menghadirkan kritik terhadap reduksionisme biomedis yang
memandang pasien semata sebagai objek biologis.¹³ Filsafat kedokteran
humanistik memulihkan pandangan bahwa manusia adalah makhluk utuh dengan
dimensi fisik, psikis, sosial, dan spiritual.¹⁴ Dokter, dalam kerangka ini, bukan
sekadar pelaksana prosedur teknis, tetapi mitra dialogis dalam penderitaan dan
penyembuhan pasien. Tristram Engelhardt dan Edmund Pellegrino menegaskan bahwa
martabat pasien tidak boleh direduksi menjadi statistik atau protokol medis,
karena inti dari praktik kedokteran adalah perjumpaan antara dua manusia yang
saling mengakui kemanusiaannya.¹⁵
Etika humanistik
dalam kedokteran juga menekankan pentingnya empati klinis, komunikasi
terapeutik, dan penghormatan terhadap otonomi pasien.¹⁶ Dengan demikian, ia
menjadi dasar bagi bioetika personalistik, yaitu
pendekatan etis yang menempatkan nilai kehidupan dan relasi antarpribadi di
atas pertimbangan utilitarian semata.¹⁷
7.4. Humanisme dan Teknologi Digital
Revolusi digital
menghadirkan tantangan baru bagi kemanusiaan: algoritma menggantikan keputusan
moral, data menggantikan pengalaman, dan efisiensi sering kali menyingkirkan
empati.¹⁸ Etika humanistik menuntut agar teknologi dikembangkan bukan hanya
berdasarkan logika inovasi, tetapi juga tanggung jawab moral terhadap manusia
dan masyarakat. Luciano Floridi menyebut perlunya “etika informasi” yang
berorientasi pada kesejahteraan manusia (infosphere well-being), di mana
setiap tindakan digital mempertimbangkan dampak sosial dan eksistensialnya.¹⁹
Dalam konteks ini,
pendekatan interdisipliner antara teknologi, filsafat, dan etika menjadi
keharusan.²⁰ Humanisasi teknologi berarti memastikan bahwa kecerdasan buatan,
otomasi, dan sistem digital memperkuat nilai-nilai kemanusiaan seperti empati,
keadilan, dan tanggung jawab sosial.²¹ Etika humanistik mendorong terbentuknya technomoral
citizenship—yaitu warga digital yang sadar etis, kritis terhadap
algoritma, dan berkomitmen pada martabat manusia di ruang maya.²²
7.5. Dimensi Ekologis dan Integralitas Pengetahuan
Etika humanistik
juga memiliki dimensi ekologis yang kuat. Ia menolak antroposentrisme sempit
yang memisahkan manusia dari alam.²³ Dalam kerangka humanisme ekologis, manusia
dipandang sebagai bagian integral dari jaringan kehidupan. Fritjof Capra dan
Arne Naess menekankan bahwa pemahaman ilmiah tentang alam harus diiringi dengan
kesadaran moral untuk melindunginya.²⁴ Edgar Morin menyebut bahwa pengetahuan
sejati bersifat integral dan ekologis—menyatukan sains, etika, dan
spiritualitas dalam satu kesadaran kompleks.²⁵
Pendekatan
interdisipliner ini melahirkan paradigma eco-humanistic ethics, yang
memandang tanggung jawab manusia terhadap alam bukan sebagai beban eksternal,
melainkan sebagai konsekuensi logis dari eksistensinya sebagai makhluk moral.²⁶
Ilmu ekologi, biologi, dan teknologi lingkungan dalam konteks ini bukan sekadar
disiplin teknis, tetapi juga praksis etis yang mengandung tanggung jawab
terhadap masa depan kehidupan.²⁷
Humanisasi Ilmu dan Tanggung Jawab Intelektual
Dimensi ilmiah dan
interdisipliner etika humanistik berpuncak pada gagasan humanisasi
ilmu pengetahuan.²⁸ Ilmuwan, pendidik, dokter, dan teknolog
memiliki tanggung jawab etis untuk memastikan bahwa kegiatan ilmiah mereka
tidak memisahkan kemajuan dari nilai.²⁹ Pengetahuan sejati menuntut integritas
moral dan komitmen terhadap kehidupan. Gabriel Marcel menyebut bahwa tanggung
jawab intelektual adalah bentuk cinta terhadap kebenaran yang disertai
kesetiaan terhadap manusia.³⁰
Etika humanistik
dengan demikian menjadi fondasi bagi ilmu pengetahuan yang tidak hanya mencari
kebenaran, tetapi juga memuliakan kehidupan. Ia mengajak setiap disiplin untuk
berpartisipasi dalam tugas universal: memanusiakan dunia melalui pengetahuan,
tindakan, dan refleksi.³¹ Dengan pendekatan ini, etika humanistik tampil bukan
sekadar sebagai teori moral, melainkan sebagai prinsip interdisipliner yang
menjiwai seluruh praksis ilmiah demi terciptanya peradaban yang lebih bijak,
empatik, dan berkelanjutan.³²
Footnotes
[1]
Paul Ricoeur, Reflections on the Just, trans. David Pellauer
(Chicago: University of Chicago Press, 2007), 110–113.
[2]
Edgar Morin, La Méthode, Tome 6: Éthique (Paris: Seuil, 2004),
45–47.
[3]
Erich Fromm, Man for Himself: An Inquiry into the Psychology of
Ethics (New York: Rinehart, 1947), 98–100.
[4]
Auguste Comte, The Positive Philosophy of Auguste Comte,
trans. Harriet Martineau (London: Trübner, 1896), 11–14.
[5]
Hans Jonas, The Imperative of Responsibility: In Search of an
Ethics for the Technological Age (Chicago: University of Chicago Press,
1984), 19–21.
[6]
Edgar Morin, Seven Complex Lessons in Education for the Future
(Paris: UNESCO, 1999), 25–28.
[7]
Ibid., 30–32.
[8]
Abraham H. Maslow, Motivation and Personality (New York:
Harper & Row, 1954), 220–223.
[9]
Ibid., 230–232.
[10]
Carl R. Rogers, On Becoming a Person (Boston: Houghton
Mifflin, 1961), 31–33.
[11]
Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed, trans. Myra Bergman
Ramos (New York: Continuum, 2000), 71–74.
[12]
Nel Noddings, Caring: A Relational Approach to Ethics and Moral
Education (Berkeley: University of California Press, 2003), 89–91.
[13]
Edmund D. Pellegrino and David C. Thomasma, The Virtues in Medical
Practice (New York: Oxford University Press, 1993), 10–12.
[14]
Tristram H. Engelhardt Jr., The Foundations of Bioethics (New
York: Oxford University Press, 1986), 50–52.
[15]
Ibid., 65–67.
[16]
Rita Charon, Narrative Medicine: Honoring the Stories of Illness
(New York: Oxford University Press, 2006), 38–41.
[17]
Karol Wojtyła, Person and Community: Selected Essays (New
York: Peter Lang, 1993), 97–99.
[18]
Sherry Turkle, Alone Together: Why We Expect More from Technology
and Less from Each Other (New York: Basic Books, 2011), 15–17.
[19]
Luciano Floridi, The Ethics of Information (Oxford: Oxford
University Press, 2013), 53–55.
[20]
Rafael Capurro and Michael Eldred, Digital Hermeneutics:
Philosophical Investigations in New Media (Hamburg: Springer, 2018),
22–25.
[21]
Shannon Vallor, Technology and the Virtues: A Philosophical Guide
to a Future Worth Wanting (Oxford: Oxford University Press, 2016), 78–81.
[22]
Ibid., 92–95.
[23]
Arne Naess, Ecology, Community and Lifestyle, trans. David
Rothenberg (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 162–165.
[24]
Fritjof Capra, The Web of Life: A New Scientific Understanding of
Living Systems (New York: Anchor Books, 1996), 43–45.
[25]
Edgar Morin, La Voie: Pour l'avenir de l'humanité (Paris:
Fayard, 2011), 121–123.
[26]
Pope Francis, Laudato Si’: On Care for Our Common Home
(Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 2015), 84–86.
[27]
Hans Jonas, The Phenomenon of Life: Toward a Philosophical Biology
(Evanston: Northwestern University Press, 2001), 102–104.
[28]
Jean Ladrière, The Challenge Presented to Cultures by Science and
Technology (Paris: UNESCO, 1990), 12–14.
[29]
Jürgen Habermas, Knowledge and Human Interests, trans. Jeremy
J. Shapiro (Boston: Beacon Press, 1972), 308–310.
[30]
Gabriel Marcel, Being and Having, trans. Katherine Farrer
(Westminster: Dacre Press, 1949), 88–90.
[31]
Edgar Morin, Seven Complex Lessons in Education for the Future,
54–57.
[32]
Paul Ricoeur, Freedom and Nature: The Voluntary and the Involuntary
(Evanston: Northwestern University Press, 1966), 76–79.
8.
Kritik
terhadap Etika Humanistik
Meskipun etika
humanistik menawarkan paradigma moral yang menekankan martabat, kebebasan, dan
solidaritas manusia, gagasan ini tidak lepas dari kritik yang cukup
mendasar—baik dari perspektif filsafat postmodern, posthumanisme, maupun teori
kritis. Kritik terhadap etika humanistik pada dasarnya berfokus pada tiga hal:
(1) kecenderungannya yang antropo-sentris, (2) problem universalitas
nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks pluralitas budaya, dan (3) kelemahannya
dalam menghadapi realitas kekuasaan dan struktur sosial-ekonomi modern.¹
Kritik-kritik ini penting bukan untuk meniadakan etika humanistik, melainkan
untuk memperkaya dan menajamkan orientasi reflektifnya terhadap tantangan zaman.
8.1. Tuduhan Antroposentrisme dan Krisis Humanisme
Salah satu kritik
paling tajam terhadap etika humanistik datang dari pemikir postmodern seperti
Michel Foucault dan Jacques Derrida, yang menilai bahwa humanisme klasik
terlalu menempatkan manusia sebagai pusat tatanan moral dan epistemologis
dunia.² Menurut Foucault, gagasan tentang “manusia” dalam humanisme modern
sebenarnya adalah konstruksi historis yang muncul dalam era tertentu dan dapat
pula menghilang.³ Dengan kata lain, “manusia” bukan hakikat universal,
melainkan hasil diskursif dari pengetahuan dan kekuasaan (power/knowledge).
Etika humanistik, dalam pandangan ini, masih membawa warisan antroposentris
yang menempatkan manusia sebagai penguasa atas alam dan makhluk lain, sehingga
gagal menumbuhkan kesadaran ekologis yang sejati.⁴
Jacques Derrida
menambahkan bahwa setiap klaim tentang “martabat manusia” cenderung eksklusif
karena selalu menetapkan batas antara siapa yang termasuk dan siapa yang
dikecualikan dari kategori “manusia.”⁵ Dalam konteks ini, etika humanistik
dituduh melestarikan logika biner dan eksklusi yang sama dengan yang
dikritiknya: rasionalitas vs. irasionalitas, manusia vs. hewan, budaya vs.
alam. Kritik ini melahirkan arah baru dalam filsafat moral kontemporer—yakni
posthumanisme dan transhumanisme—yang berupaya memperluas horizon etika
melampaui manusia sebagai pusat nilai moral.⁶ Donna Haraway, misalnya, melalui
konsep “cyborg,” mengusulkan visi etika yang menembus batas biologis dan
teknologi manusia, untuk membangun moralitas hibrid yang lebih inklusif
terhadap non-manusia.⁷
8.2. Problem Universalitas dan Pluralisme Nilai
Kritik lain
diarahkan pada klaim etika humanistik mengenai nilai-nilai universal seperti
martabat, kebebasan, dan solidaritas. Alasdair MacIntyre menegaskan bahwa klaim
universal tersebut sering kali berakar pada tradisi moral tertentu—khususnya
Eropa modern—yang tidak serta-merta berlaku bagi semua kebudayaan.⁸ Dalam
masyarakat yang plural, nilai-nilai moral tidak dapat dilepaskan dari konteks
historis dan simbolik yang membentuknya. Oleh karena itu, upaya untuk
memaksakan satu bentuk etika humanistik universal dapat berpotensi melahirkan
imperialisme moral yang meniadakan keanekaragaman budaya.⁹
Charles Taylor,
meskipun simpatik terhadap humanisme, mengingatkan bahwa otonomi dan kebebasan
individu yang menjadi dasar etika humanistik sering kali bertentangan dengan
komunitas tradisional yang menekankan relasi dan tanggung jawab sosial.¹⁰
Humanisme modern dianggap terlalu menonjolkan individualitas hingga mengabaikan
aspek komunal dari kehidupan moral.¹¹ Kritik ini memperlihatkan bahwa etika
humanistik memerlukan reinterpretasi agar lebih peka terhadap pluralitas moral
dan epistemologis dunia kontemporer. Dengan mengakui keragaman cara hidup dan
sistem nilai, etika humanistik dapat menghindari jebakan universalisme yang
kaku dan membuka diri pada dialog lintas budaya.
8.3. Kritik Marxis dan Struktural terhadap Keterbatasan
Praktis
Dari perspektif
teori kritis dan Marxis, etika humanistik dianggap terlalu idealistis dan gagal
memahami struktur kekuasaan material yang menentukan perilaku manusia dalam
masyarakat.¹² Karl Marx sendiri telah mengkritik humanisme moral Feuerbach
karena mengabaikan kondisi material dan ekonomi yang membentuk kesadaran
manusia.¹³ Dalam kerangka ini, etika humanistik dinilai cenderung melupakan
dimensi struktural dari ketidakadilan sosial. Ia menekankan transformasi moral
individu, tetapi kurang memperhatikan perubahan sistemik yang diperlukan untuk
menghapuskan alienasi dan eksploitasi.¹⁴
Herbert Marcuse dan
anggota Mazhab Frankfurt lainnya menegaskan bahwa humanisme liberal sering kali
beroperasi dalam batas sistem kapitalistik yang justru menindas manusia.¹⁵ Bagi
Marcuse, “manusia bebas” yang dibayangkan etika humanistik hanyalah ilusi dalam
masyarakat industri maju yang mengontrol kesadaran melalui konsumsi dan
teknologi.¹⁶ Oleh sebab itu, etika humanistik perlu melampaui moralitas
personal menuju etika struktural yang mengaitkan pembebasan individu dengan
transformasi sosial-ekonomi.¹⁷
8.4. Ketegangan antara Rasionalitas dan Emosi
Kritik lainnya
muncul dari perspektif psikologi dan eksistensialisme yang menilai bahwa etika
humanistik terlalu menekankan rasionalitas dan refleksi moral, tetapi kurang
memberi tempat bagi dimensi irasional dan afektif dalam diri manusia.¹⁸
Nietzsche, misalnya, menuduh moralitas humanistik sebagai bentuk sublimasi
kelemahan manusia yang menolak vitalitas kehidupan.¹⁹ Dalam pandangan ini,
etika humanistik dianggap mengekang kehendak kreatif manusia dengan ideal moral
yang terlalu “jinak.”
Namun, kritik ini
juga membuka ruang bagi pengembangan humanisme tragis—yakni etika yang
mengakui keterbatasan dan konflik eksistensial manusia tanpa kehilangan
komitmen terhadap nilai kemanusiaan.²⁰ Gabriel Marcel dan Paul Tillich
menegaskan bahwa etika humanistik sejati harus menampung paradoks kehidupan:
antara kebebasan dan tanggung jawab, antara cinta dan penderitaan, antara rasio
dan misteri.²¹ Dengan demikian, kritik terhadap rasionalitas etika humanistik
bukan sekadar penolakan, tetapi dorongan untuk memperkaya humanisme dengan
kedalaman emosional dan spiritual.
Reinterpretasi dan Pembaruan Etika Humanistik
Menanggapi
kritik-kritik tersebut, banyak pemikir kontemporer berusaha mereformulasi etika
humanistik agar tetap relevan dalam konteks global yang kompleks.²² Martha
Nussbaum, misalnya, melalui teori capabilities, berupaya
menggabungkan prinsip humanistik dengan sensitivitas terhadap perbedaan sosial
dan budaya.²³ Jürgen Habermas memperkuat fondasi rasionalitas humanistik
melalui konsep rasionalitas komunikatif, yang memungkinkan nilai kemanusiaan
diuji dan disepakati melalui dialog publik yang terbuka.²⁴
Sementara itu, Edgar
Morin menyerukan “humanisme kompleks” yang mengakui keterkaitan antara manusia,
masyarakat, dan alam.²⁵ Humanisme yang diperbaharui ini bukan lagi
antroposentris, melainkan ekosentris dan dialogis. Ia menolak absolutisme moral
tanpa terjerumus ke dalam relativisme, serta menempatkan manusia bukan sebagai
penguasa dunia, tetapi sebagai penjaga kehidupan.²⁶ Dengan demikian, kritik
terhadap etika humanistik tidak meniadakan validitasnya, tetapi justru membuka
jalan bagi evolusi etika ini menuju paradigma yang lebih inklusif, reflektif,
dan berkelanjutan.²⁷
Footnotes
[1]
Paul Ricoeur, Reflections on the Just, trans. David Pellauer
(Chicago: University of Chicago Press, 2007), 132–134.
[2]
Michel Foucault, The Order of Things: An Archaeology of the Human
Sciences (New York: Vintage, 1994), 385–387.
[3]
Ibid., 421–422.
[4]
Val Plumwood, Feminism and the Mastery of Nature (London:
Routledge, 1993), 45–48.
[5]
Jacques Derrida, Of Grammatology, trans. Gayatri Chakravorty
Spivak (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976), 112–115.
[6]
Rosi Braidotti, The Posthuman (Cambridge: Polity Press, 2013),
38–41.
[7]
Donna Haraway, A Cyborg Manifesto (New York: Routledge, 1991),
149–151.
[8]
Alasdair MacIntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory
(Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1981), 43–46.
[9]
Seyla Benhabib, Situating the Self: Gender, Community and
Postmodernism in Contemporary Ethics (New York: Routledge, 1992), 74–76.
[10]
Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of the Modern
Identity (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989), 504–507.
[11]
Ibid., 512–514.
[12]
Herbert Marcuse, One-Dimensional Man (Boston: Beacon Press,
1964), 110–112.
[13]
Karl Marx, Theses on Feuerbach (1845), in The German
Ideology, ed. C. J. Arthur (New York: International Publishers, 1970),
121–123.
[14]
Erich Fromm, The Sane Society (New York: Rinehart, 1955),
157–160.
[15]
Max Horkheimer, Eclipse of Reason (New York: Oxford University
Press, 1947), 63–66.
[16]
Herbert Marcuse, One-Dimensional Man, 138–141.
[17]
Jürgen Habermas, Theory and Practice, trans. John Viertel
(Boston: Beacon Press, 1973), 45–47.
[18]
Rollo May, Love and Will (New York: Norton, 1969), 102–104.
[19]
Friedrich Nietzsche, On the Genealogy of Morals, trans. Walter
Kaufmann (New York: Vintage, 1967), 59–61.
[20]
Miguel de Unamuno, The Tragic Sense of Life, trans. J. E. Crawford
Flitch (New York: Dover, 1954), 201–204.
[21]
Gabriel Marcel, The Mystery of Being, trans. G. S. Fraser
(Chicago: Henry Regnery, 1951), 78–80.
[22]
Paul Tillich, Morality and Beyond (New York: Harper & Row,
1963), 101–104.
[23]
Martha C. Nussbaum, Creating Capabilities: The Human Development
Approach (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011), 28–30.
[24]
Jürgen Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action,
trans. Christian Lenhardt and Shierry Weber Nicholsen (Cambridge, MA: MIT
Press, 1990), 69–72.
[25]
Edgar Morin, La Voie: Pour l'avenir de l'humanité (Paris:
Fayard, 2011), 129–131.
[26]
Ibid., 135–137.
[27]
Rosi Braidotti, Posthuman Feminism (Cambridge: Polity Press,
2022), 90–92.
9.
Relevansi
Kontemporer
Etika humanistik
menemukan relevansi yang semakin mendesak di tengah kompleksitas dunia
kontemporer yang ditandai oleh krisis moral, ekologis, sosial, dan teknologi.¹
Dalam konteks globalisasi dan era digital, manusia dihadapkan pada paradoks
kemajuan: di satu sisi, peningkatan kemampuan teknologis dan produktivitas material;
di sisi lain, munculnya alienasi, disinformasi, serta penurunan empati sosial.²
Etika humanistik hadir sebagai respons filosofis terhadap situasi ini—bukan
dengan menolak modernitas, melainkan dengan menawarkan orientasi etis yang
mengembalikan makna kemajuan kepada nilai-nilai kemanusiaan.³ Ia berupaya
meneguhkan kembali pandangan bahwa setiap bentuk perkembangan, baik ilmiah,
ekonomi, maupun politik, hanya sah bila selaras dengan martabat manusia dan
keberlanjutan kehidupan.
9.1. Etika Humanistik dalam Era Digital
Perkembangan
teknologi digital telah mengubah struktur eksistensi manusia secara mendasar.
Dalam masyarakat yang ditopang oleh algoritma, data, dan kecerdasan buatan,
manusia sering kali direduksi menjadi profil statistik atau komoditas informasi.⁴
Fenomena ini melahirkan apa yang disebut Shoshana Zuboff sebagai surveillance
capitalism, di mana kebebasan manusia digantikan oleh mekanisme
pengawasan yang tidak kasat mata.⁵ Dalam konteks ini, etika humanistik menuntut
adanya digital humanism—yakni
pendekatan teknologi yang berorientasi pada martabat dan kebebasan manusia.
Luciano Floridi
mengusulkan kerangka “infosphere ethics,” yaitu sistem
etika yang memperlakukan ruang digital sebagai lingkungan moral yang
membutuhkan tanggung jawab baru.⁶ Etika humanistik memperluas gagasan ini
dengan menekankan bahwa pengguna teknologi bukan sekadar konsumen informasi,
melainkan subjek etis yang memiliki hak dan kewajiban moral. Penggunaan
teknologi yang etis harus menghormati privasi, kedaulatan data, serta
integritas manusia sebagai makhluk otonom.⁷ Maka, relevansi etika humanistik di
era digital bukan hanya dalam menilai tindakan teknologi, tetapi juga dalam
membentuk kesadaran reflektif agar manusia tidak kehilangan kemanusiaannya di
tengah otomatisasi dan hiper-konektivitas.⁸
9.2. Humanisme dan Krisis Ekologis
Relevansi kedua
etika humanistik terletak pada tantangannya terhadap krisis ekologis global.
Krisis lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi alam secara masif
menunjukkan kegagalan etika modern yang antroposentris dan utilitarian.⁹ Etika
humanistik yang diperluas secara ekologis—atau humanisme ekologis—menegaskan
keterkaitan ontologis antara manusia dan alam.¹⁰ Manusia, sebagai bagian dari
komunitas kehidupan, memikul tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan
ekosistem dan memperlakukan alam bukan sebagai objek, melainkan sebagai mitra
dalam keberadaan.
Fritjof Capra
menyebut bahwa krisis ekologis sebenarnya adalah krisis kesadaran: manusia
kehilangan pandangan holistik tentang keterikatannya dengan kehidupan.¹¹ Dalam
kerangka ini, etika humanistik mengajak untuk memulihkan spiritualitas ekologis
yang menggabungkan rasionalitas ilmiah dengan rasa hormat terhadap kehidupan.
Edgar Morin menamai pendekatan ini “ethique de la reliance”—etika
keterhubungan—yang menghubungkan manusia dengan seluruh sistem kehidupan secara
integral.¹² Relevansi etika humanistik di sini adalah memperluas cakrawala
moralnya dari etika antarmanusia menuju etika kosmik, di mana tanggung jawab
manusia mencakup generasi mendatang dan seluruh makhluk hidup di planet ini.¹³
9.3. Humanisme dan Keadilan Sosial Global
Dalam konteks sosial
dan politik global, etika humanistik berhadapan dengan ketimpangan ekonomi,
migrasi paksa, konflik identitas, serta krisis kemanusiaan.¹⁴ Ide tentang
martabat manusia tidak lagi dapat dipahami secara lokal, tetapi harus
diproyeksikan secara universal dalam kerangka keadilan global. Amartya Sen dan
Martha Nussbaum, melalui teori capabilities, menegaskan bahwa
etika yang berorientasi pada kemanusiaan harus diwujudkan dalam kebijakan yang
memperluas kemampuan riil individu untuk hidup bermartabat.¹⁵ Etika humanistik,
dalam hal ini, menolak sistem ekonomi yang hanya berfokus pada pertumbuhan
tanpa distribusi keadilan, dan menuntut paradigma pembangunan yang berakar pada
kesejahteraan manusia.¹⁶
Dalam dunia yang
ditandai oleh krisis pengungsi, kemiskinan struktural, dan konflik geopolitik,
etika humanistik mendorong solidaritas transnasional.¹⁷ Nilai-nilai empati,
kasih, dan tanggung jawab sosial menjadi dasar bagi pembentukan budaya global
yang inklusif dan damai. Humanisme di sini bukan ideologi universalistik yang
menghapus perbedaan, melainkan etika dialog yang membuka ruang bagi keberagaman
untuk saling memperkaya.¹⁸ Dengan demikian, relevansi kontemporer etika
humanistik terletak pada kemampuannya membangun jembatan moral lintas bangsa
dan peradaban.
9.4. Humanisme dan Sains Kritis
Dalam ranah ilmu
pengetahuan modern, etika humanistik relevan untuk mengoreksi kecenderungan
reduksionistik dan teknokratis yang sering mengabaikan nilai-nilai moral.¹⁹
Rasionalitas ilmiah tanpa kesadaran etis dapat menghasilkan sains yang efektif
tetapi tidak bijaksana. Hans Jonas menegaskan bahwa dalam era teknologi tinggi,
etika baru harus muncul—etika tanggung jawab terhadap masa depan kehidupan.²⁰
Etika humanistik, dengan penekanannya pada tanggung jawab dan solidaritas,
menyediakan kerangka moral bagi ilmu pengetahuan agar tetap berorientasi pada
kebaikan bersama.²¹
Pendekatan
interdisipliner antara etika dan sains ini memungkinkan lahirnya paradigma human-centered
research yang mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dengan
nilai-nilai kemanusiaan.²² Melalui orientasi humanistik, penelitian dan inovasi
dapat diarahkan untuk mengatasi penderitaan, memperkuat kesejahteraan sosial,
serta memelihara kehidupan ekologis.²³ Dengan demikian, etika humanistik
menjadi jembatan antara kemajuan ilmiah dan moralitas publik.
Etika Humanistik sebagai Paradigma Peradaban Baru
Akhirnya, relevansi
kontemporer etika humanistik mencakup dimensi peradaban.²⁴ Dalam dunia yang
terfragmentasi oleh ideologi, teknologi, dan krisis moral, etika ini menawarkan
arah bagi pembaruan budaya global. Edgar Morin menyebut perlunya humanisme
regeneratif—suatu bentuk humanisme yang sadar akan kompleksitas dan
keterbatasannya sendiri.²⁵ Ia bukan humanisme yang menempatkan manusia sebagai
pusat alam semesta, melainkan sebagai penjaga kehidupan yang sadar akan
keterhubungan eksistensialnya.²⁶
Dalam kerangka ini,
etika humanistik dapat berperan sebagai fondasi bagi transformasi budaya dan
spiritual umat manusia.²⁷ Ia mendorong munculnya kesadaran reflektif, empatik,
dan ekologis sebagai dasar bagi tatanan dunia yang lebih damai dan
berkelanjutan. Humanisme kontemporer dengan demikian bukan nostalgia terhadap nilai
lama, tetapi visi baru tentang kemanusiaan yang berani memadukan teknologi,
sains, dan spiritualitas dalam kesatuan nilai moral.²⁸
Etika humanistik,
pada akhirnya, tetap relevan karena ia berbicara tentang inti kemanusiaan yang
tak lekang oleh perubahan zaman: keinginan untuk hidup bermakna, saling
memahami, dan menjaga kehidupan bersama.²⁹ Dalam dunia yang semakin canggih
namun sering kehilangan arah moral, humanisme etis menjadi jangkar bagi
refleksi dan tindakan manusia agar kemajuan tetap berakar pada kebaikan dan
kasih.³⁰
Footnotes
[1]
Erich Fromm, Man for Himself: An Inquiry into the Psychology of
Ethics (New York: Rinehart, 1947), 132–134.
[2]
Zygmunt Bauman, Liquid Modernity (Cambridge: Polity Press,
2000), 28–31.
[3]
Paul Ricoeur, Reflections on the Just, trans. David Pellauer
(Chicago: University of Chicago Press, 2007), 142–144.
[4]
Sherry Turkle, Alone Together: Why We Expect More from Technology
and Less from Each Other (New York: Basic Books, 2011), 19–21.
[5]
Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism (New York:
PublicAffairs, 2019), 58–60.
[6]
Luciano Floridi, The Ethics of Information (Oxford: Oxford
University Press, 2013), 101–103.
[7]
Rafael Capurro, Digital Ethics: Research and Practice (Berlin:
Springer, 2020), 45–47.
[8]
Shannon Vallor, Technology and the Virtues: A Philosophical Guide
to a Future Worth Wanting (Oxford: Oxford University Press, 2016), 92–94.
[9]
Val Plumwood, Environmental Culture: The Ecological Crisis of
Reason (London: Routledge, 2002), 54–56.
[10]
Arne Naess, Ecology, Community and Lifestyle, trans. David
Rothenberg (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 81–83.
[11]
Fritjof Capra, The Hidden Connections: A Science for Sustainable
Living (New York: Anchor Books, 2002), 12–14.
[12]
Edgar Morin, La Méthode, Tome 6: Éthique (Paris: Seuil, 2004),
57–60.
[13]
Pope Francis, Laudato Si’: On Care for Our Common Home
(Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 2015), 67–70.
[14]
Amartya Sen, Development as Freedom (New York: Knopf, 1999),
36–39.
[15]
Martha C. Nussbaum, Creating Capabilities: The Human Development
Approach (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011), 45–48.
[16]
Paul Streeten, Thinking About Development (Cambridge:
Cambridge University Press, 1997), 84–87.
[17]
Thomas Pogge, World Poverty and Human Rights (Cambridge:
Polity Press, 2002), 59–61.
[18]
Seyla Benhabib, The Rights of Others: Aliens, Residents, and
Citizens (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 113–116.
[19]
Jürgen Habermas, Knowledge and Human Interests, trans. Jeremy
J. Shapiro (Boston: Beacon Press, 1972), 308–311.
[20]
Hans Jonas, The Imperative of Responsibility: In Search of an
Ethics for the Technological Age (Chicago: University of Chicago Press,
1984), 9–11.
[21]
Paul Tillich, Morality and Beyond (New York: Harper & Row,
1963), 119–121.
[22]
Jean Ladrière, The Challenge Presented to Cultures by Science and
Technology (Paris: UNESCO, 1990), 15–17.
[23]
Edgar Morin, Seven Complex Lessons in Education for the Future
(Paris: UNESCO, 1999), 50–52.
[24]
Jürgen Habermas, Between Facts and Norms, trans. William Rehg
(Cambridge, MA: MIT Press, 1996), 130–132.
[25]
Edgar Morin, La Voie: Pour l'avenir de l'humanité (Paris:
Fayard, 2011), 139–141.
[26]
Ibid., 147–149.
[27]
Gabriel Marcel, Homo Viator: Introduction to the Metaphysic of Hope,
trans. Emma Craufurd (New York: Harper, 1962), 93–95.
[28]
Erich Fromm, The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology
(New York: Harper & Row, 1968), 102–105.
[29]
Paul Tillich, Love, Power, and Justice: Ontological Analysis and
Ethical Applications (New York: Oxford University Press, 1954), 88–91.
[30]
Edgar Morin, La Méthode, Tome 6: Éthique, 121–123.
10. Sintesis Filosofis: Menuju Etika Humanistik
Integral
Etika humanistik,
dalam keseluruhan bangun konseptualnya, tidak sekadar menempatkan manusia
sebagai pusat perhatian etis, melainkan berupaya memahami manusia sebagai
makhluk multidimensional yang hidup dalam jejaring relasi ontologis,
epistemologis, dan aksiologis yang kompleks.¹ Sintesis filosofis dari etika
humanistik bertujuan untuk memadukan berbagai dimensi tersebut menjadi suatu
kerangka etika integral yang menyeimbangkan antara kebebasan dan tanggung
jawab, individu dan komunitas, serta rasionalitas dan empati.² Ia tidak
berhenti pada pengakuan abstrak terhadap martabat manusia, tetapi berusaha
menegakkan praksis moral yang menumbuhkan kemanusiaan dalam tataran personal,
sosial, ekologis, dan spiritual.
10.1. Integrasi Ontologis: Manusia sebagai Makhluk
Relasional dan Transenden
Secara ontologis,
etika humanistik integral menegaskan bahwa hakikat manusia tidak dapat dipahami
secara terisolasi, melainkan dalam relasinya dengan sesama, alam, dan yang
transenden.³ Emmanuel Mounier menyebut manusia sebagai persona,
yaitu makhluk yang menjadi dirinya hanya melalui keterbukaan terhadap orang
lain.⁴ Hal ini menegaskan bahwa eksistensi manusia bersifat relasional—ia
menemukan kemanusiaannya melalui dialog, kasih, dan solidaritas. Etika
humanistik integral dengan demikian melampaui individualisme modern yang
atomistik, menuju pandangan dialogis di mana setiap tindakan moral merupakan
bentuk keterlibatan eksistensial dengan realitas yang lebih luas.
Namun,
relasionalitas ini tidak meniadakan kebebasan pribadi. Sebaliknya, kebebasan
merupakan kondisi ontologis yang memungkinkan manusia berpartisipasi secara
sadar dalam jaringan makna dunia.⁵ Gabriel Marcel menggambarkan hal ini sebagai
“misteri keberadaan bersama” (être-avec), di mana manusia
menemukan makna hidup melalui partisipasi dalam keberadaan orang lain.⁶ Dengan
demikian, integrasi ontologis dalam etika humanistik menuntut keseimbangan
antara otonomi pribadi dan keterlibatan komunal, antara keunikan eksistensial
dan tanggung jawab universal.
10.2. Integrasi Epistemologis: Rasionalitas Reflektif dan
Kesadaran Dialogis
Secara
epistemologis, etika humanistik integral menggabungkan rasionalitas kritis
dengan kesadaran reflektif dan dialogis.⁷ Pengetahuan moral tidak hanya
diperoleh melalui deduksi logis, tetapi melalui pengalaman hidup, empati, dan
komunikasi antarsubjek.⁸ Dengan demikian, epistemologi etika humanistik
bersifat partisipatif: manusia memahami nilai bukan melalui observasi
eksternal, tetapi melalui keterlibatan eksistensial dan dialog dengan dunia.
Jürgen Habermas
memberikan kontribusi penting dengan konsep rasionalitas komunikatif, di mana
kebenaran moral ditentukan melalui dialog yang bebas dari dominasi.⁹ Prinsip
ini selaras dengan etika humanistik integral, yang memandang bahwa pengetahuan
etis sejati lahir dari kesediaan untuk mendengarkan dan memahami perspektif
orang lain. Dalam konteks ini, etika humanistik menjadi ruang dialektis antara
refleksi individu dan konsensus sosial, antara kebebasan berpikir dan tanggung
jawab komunikasi.¹⁰
Epistemologi semacam
ini juga mengandung kesadaran hermeneutik: kebenaran moral tidak bersifat
final, tetapi selalu terbuka terhadap reinterpretasi dalam konteks historis dan
kultural.¹¹ Etika humanistik integral karenanya bersifat terbuka—sebuah
sistem yang tidak dogmatis, tetapi senantiasa berkembang seiring dengan
dinamika kesadaran manusia.
10.3. Integrasi Aksiologis: Kesatuan antara Cinta,
Keadilan, dan Solidaritas
Dalam ranah
aksiologis, etika humanistik integral mengusahakan sintesis antara nilai-nilai
personal dan sosial.¹² Cinta (agape) dipahami sebagai nilai etis
tertinggi yang menjadi sumber motivasi moral, sementara keadilan dan
solidaritas merupakan wujud konkret dari cinta dalam kehidupan publik.¹³ Paul
Ricoeur menyebut hubungan antara keduanya sebagai dialektika antara “etika”
(kehendak baik) dan “moralitas” (aturan universal), yang hanya dapat
diseimbangkan melalui refleksi dan empati.¹⁴
Cinta tanpa keadilan
akan menjadi sentimentalitas, sedangkan keadilan tanpa cinta berpotensi menjadi
legalisme yang dingin. Etika humanistik integral berusaha mengatasi dikotomi
ini dengan menegaskan bahwa nilai kemanusiaan sejati hanya terwujud ketika
tindakan moral didorong oleh kasih dan diwujudkan dalam struktur sosial yang
adil.¹⁵ Oleh karena itu, aksiologi etika humanistik bukan sekadar menekankan
kebajikan personal, tetapi juga menuntut transformasi sosial—yakni perwujudan
sistem politik dan ekonomi yang menghormati martabat setiap manusia.
10.4. Integrasi Interdisipliner: Ilmu, Teknologi, dan
Ekologi sebagai Ruang Etis
Etika humanistik
integral juga memandang ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekologi sebagai bagian
tak terpisahkan dari praksis moral.¹⁶ Dalam dunia modern yang ditandai oleh
kemajuan sains dan digitalisasi, dimensi etis tidak dapat dibatasi pada ruang
privat, tetapi harus diperluas ke seluruh medan sosial dan ekologis. Hans Jonas
menegaskan bahwa tanggung jawab moral kini mencakup konsekuensi jangka panjang
terhadap kehidupan di bumi.¹⁷ Dalam perspektif ini, etika humanistik integral
menjadi ethics
of responsibility—suatu kesadaran global yang menghubungkan
pengetahuan ilmiah dengan tanggung jawab moral dan ekologis.¹⁸
Integrasi
interdisipliner ini juga mencakup humanisasi teknologi. Luciano Floridi dan
Shannon Vallor menunjukkan bahwa perkembangan kecerdasan buatan dan sistem
digital harus diarahkan oleh prinsip-prinsip kemanusiaan seperti empati,
keadilan, dan transparansi.¹⁹ Dengan demikian, etika humanistik integral berfungsi
sebagai kerangka konseptual untuk memastikan bahwa kemajuan sains dan teknologi
tidak hanya memperluas kekuasaan manusia, tetapi juga memperdalam tanggung
jawabnya terhadap sesama dan alam.
10.5. Humanisme Integral sebagai Paradigma Moral
Peradaban
Etika humanistik
integral pada akhirnya berpuncak pada visi moral yang menyatukan seluruh
dimensi keberadaan manusia. Edgar Morin menyebutnya humanisme kompleks—suatu humanisme
yang tidak menutup diri terhadap kontradiksi, tetapi justru memeluk
kompleksitas sebagai hakikat kemanusiaan.²⁰ Humanisme integral ini menolak
bentuk-bentuk ekstrem: baik individualisme egoistik maupun kolektivisme
totaliter, baik idealisme metafisis maupun pragmatisme teknokratis.²¹ Ia
berupaya membangun keseimbangan antara refleksi dan tindakan, antara
pengetahuan dan kasih, antara kebebasan dan keterikatan.
Humanisme integral
tidak berhenti pada tataran moral, tetapi juga berfungsi sebagai paradigma
peradaban.²² Dalam dunia yang diwarnai oleh disrupsi digital, krisis ekologi,
dan polarisasi sosial, etika ini menjadi dasar bagi pembentukan budaya global
yang dialogis dan berkeadilan.²³ Ia menegaskan bahwa peradaban masa depan hanya
akan bertahan jika dibangun di atas penghormatan terhadap kehidupan dalam
segala bentuknya. Dengan demikian, etika humanistik integral menjadi proyek
filosofis sekaligus praksis historis—usaha untuk menjadikan kemanusiaan sebagai
poros etis dari transformasi peradaban.²⁴
Kesadaran Reflektif dan Transendensi Etis
Pada tataran
terdalam, etika humanistik integral mengandung dimensi transendensi: kesadaran
bahwa kemanusiaan tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa mengakui misteri
keberadaan yang melampaui rasionalitas.²⁵ Gabriel Marcel menegaskan bahwa
tindakan etis sejati lahir dari keterbukaan terhadap “Yang Lain” dalam
pengertian metafisis—suatu pengakuan bahwa kebaikan memiliki dimensi transenden
yang memberi arah bagi tindakan manusia.²⁶ Dengan demikian, etika humanistik
integral bukan sekadar moralitas sekuler, tetapi ruang spiritual di mana manusia
menyadari keterbatasannya dan tetap berjuang untuk kebaikan bersama.
Kesadaran semacam
ini menjadikan etika humanistik bukan hanya teori normatif, melainkan cara
hidup (modus
vivendi) yang berakar pada refleksi, empati, dan tanggung jawab.²⁷
Etika ini menegaskan bahwa menjadi manusia berarti berpartisipasi dalam proses
penciptaan makna, memperjuangkan keadilan, dan menjaga kehidupan.²⁸ Dalam
pengertian ini, etika humanistik integral bukan penutup wacana, melainkan awal
dari perjalanan filosofis menuju kemanusiaan yang utuh—sebuah ethos
yang menggabungkan kebijaksanaan, kasih, dan keberanian untuk hidup secara
otentik di dunia yang terus berubah.²⁹
Footnotes
[1]
Paul Ricoeur, Freedom and Nature: The Voluntary and the Involuntary
(Evanston: Northwestern University Press, 1966), 214–216.
[2]
Edgar Morin, La Méthode, Tome 6: Éthique (Paris: Seuil, 2004),
119–122.
[3]
Emmanuel Levinas, Totality and Infinity: An Essay on Exteriority,
trans. Alphonso Lingis (Pittsburgh: Duquesne University Press, 1969), 52–54.
[4]
Emmanuel Mounier, Personalism, trans. Philip Mairet (London:
Routledge, 1952), 19–21.
[5]
Paul Tillich, Love, Power, and Justice: Ontological Analysis and
Ethical Applications (New York: Oxford University Press, 1954), 65–67.
[6]
Gabriel Marcel, Being and Having, trans. Katherine Farrer
(Westminster: Dacre Press, 1949), 92–94.
[7]
Hans-Georg Gadamer, Truth and Method, trans. Joel Weinsheimer
and Donald G. Marshall (New York: Continuum, 2004), 340–342.
[8]
Max Scheler, Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values,
trans. Manfred Frings and Roger Funk (Evanston: Northwestern University Press,
1973), 37–39.
[9]
Jürgen Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action,
trans. Christian Lenhardt and Shierry Weber Nicholsen (Cambridge, MA: MIT
Press, 1990), 71–74.
[10]
Ibid., 80–83.
[11]
Paul Ricoeur, Oneself as Another, trans. Kathleen Blamey
(Chicago: University of Chicago Press, 1992), 280–282.
[12]
Martha C. Nussbaum, Upheavals of Thought: The Intelligence of
Emotions (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 189–191.
[13]
Erich Fromm, The Art of Loving (New York: Harper & Row,
1956), 98–101.
[14]
Paul Ricoeur, Reflections on the Just, trans. David Pellauer
(Chicago: University of Chicago Press, 2007), 155–157.
[15]
Martin Buber, I and Thou, trans. Walter Kaufmann (New York:
Scribner, 1970), 89–91.
[16]
Edgar Morin, Seven Complex Lessons in Education for the Future
(Paris: UNESCO, 1999), 64–67.
[17]
Hans Jonas, The Imperative of Responsibility: In Search of an
Ethics for the Technological Age (Chicago: University of Chicago Press,
1984), 117–120.
[18]
Pope Francis, Laudato Si’: On Care for Our Common Home
(Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 2015), 85–87.
[19]
Luciano Floridi, The Ethics of Information (Oxford: Oxford
University Press, 2013), 141–143.
[20]
Edgar Morin, La Voie: Pour l'avenir de l'humanité (Paris:
Fayard, 2011), 145–147.
[21]
Ibid., 150–152.
[22]
Charles Taylor, Modern Social Imaginaries (Durham: Duke
University Press, 2004), 98–101.
[23]
Amartya Sen, Development as Freedom (New York: Knopf, 1999),
102–104.
[24]
Paul Ricoeur, History and Truth, trans. Charles Kelbley
(Evanston: Northwestern University Press, 1965), 210–212.
[25]
Gabriel Marcel, The Mystery of Being, trans. G. S. Fraser
(Chicago: Henry Regnery, 1951), 117–119.
[26]
Emmanuel Levinas, Ethics and Infinity: Conversations with Philippe
Nemo, trans. Richard A. Cohen (Pittsburgh: Duquesne University Press,
1985), 91–93.
[27]
Viktor E. Frankl, Man’s Search for Meaning (Boston: Beacon
Press, 2006), 134–136.
[28]
Paul Tillich, Morality and Beyond (New York: Harper & Row,
1963), 145–147.
[29]
Edgar Morin, La Méthode, Tome 6: Éthique, 143–146.
11. Kesimpulan
Etika humanistik, sebagaimana telah diuraikan dalam
keseluruhan pembahasan sebelumnya, merupakan upaya filosofis untuk
mengembalikan manusia ke pusat refleksi moral tanpa jatuh pada antroposentrisme
yang menutup diri terhadap dunia. Ia menegaskan bahwa inti moralitas bukanlah
kepatuhan terhadap aturan eksternal, melainkan kesadaran reflektif manusia atas
martabat dirinya dan tanggung jawab terhadap kehidupan.¹ Etika ini memandang
manusia sebagai makhluk yang rasional sekaligus emosional, individual sekaligus
sosial, otonom sekaligus terikat, dan dengan demikian menolak reduksi moralitas
menjadi sistem normatif yang kering. Dengan orientasi tersebut, etika
humanistik berfungsi sebagai jembatan antara filsafat, sains, dan praksis
sosial, menghubungkan kebenaran, kebebasan, dan kasih sebagai tiga poros moral
kehidupan manusia.²
Pada level ontologis, etika humanistik menegaskan
bahwa hakikat manusia adalah makhluk relasional yang menemukan jati dirinya
melalui dialog dengan sesama, alam, dan yang transenden.³ Relasionalitas ini
menjadikan manusia tidak semata entitas individual, tetapi bagian dari jaringan
kehidupan yang lebih luas. Dalam konteks ini, martabat manusia bukanlah sesuatu
yang diberikan oleh institusi sosial, melainkan kenyataan eksistensial yang
melekat pada keberadaan manusia sebagai subjek yang sadar dan bertanggung
jawab.⁴ Ontologi etika humanistik dengan demikian membuka ruang bagi etika yang
bersifat dialogis dan interdependen—etika yang mengakui bahwa kemanusiaan
seseorang terwujud melalui pengakuan terhadap kemanusiaan yang lain.⁵
Dari sisi epistemologis, etika humanistik
mengedepankan pengetahuan moral yang bersumber dari refleksi eksistensial dan
dialog antarpribadi.⁶ Pengetahuan etis bukanlah penemuan kognitif yang bersifat
netral, tetapi hasil dari keterlibatan manusia dalam pengalaman hidup, empati,
dan komunikasi yang terbuka. Hal ini menegaskan bahwa moralitas sejati tidak
dapat dicapai tanpa partisipasi aktif dalam proses pengenalan diri dan orang lain.
Dengan demikian, epistemologi etika humanistik bersifat dinamis dan
komunikatif: ia mengakui keterbatasan manusia sekaligus kemampuannya untuk
tumbuh melalui interaksi rasional dan emosional.⁷
Sementara pada dimensi aksiologis, etika humanistik
menegaskan nilai-nilai dasar seperti martabat, kebebasan, tanggung jawab,
kasih, dan solidaritas.⁸ Nilai-nilai ini tidak dipahami sebagai norma abstrak,
tetapi sebagai orientasi praktis yang harus diwujudkan dalam kehidupan sosial,
politik, ekonomi, dan ilmiah. Etika humanistik menolak dikotomi antara teori
dan praksis, sebab moralitas yang sejati hanya memperoleh maknanya ketika
diwujudkan dalam tindakan konkret yang memanusiakan manusia lain.⁹ Aksiologi
semacam ini menjadikan etika humanistik bukan hanya sistem pemikiran, melainkan
ethos hidup yang menuntun manusia untuk mengaktualisasikan nilai-nilai
kemanusiaan dalam setiap aspek keberadaannya.¹⁰
Secara sosial-politik, etika humanistik menawarkan
kritik terhadap sistem kekuasaan dan ekonomi yang meniadakan nilai manusia. Ia
menentang segala bentuk dehumanisasi, baik dalam bentuk birokrasi tanpa empati,
kapitalisme tanpa nurani, maupun teknologi tanpa moralitas.¹¹ Dalam hal ini,
etika humanistik berfungsi sebagai koreksi moral terhadap rasionalitas
instrumental modern dan mendorong munculnya struktur sosial yang lebih adil,
demokratis, dan inklusif.¹² Melalui prinsip solidaritas dan keadilan, ia
menegaskan bahwa kemajuan sejati hanya dapat diukur dari sejauh mana masyarakat
mampu memanusiakan semua warganya.¹³
Dalam konteks kontemporer, relevansi etika
humanistik semakin kuat di tengah disrupsi digital dan krisis ekologis
global.¹⁴ Ia memberikan arah moral bagi perkembangan teknologi agar tetap
berpusat pada kesejahteraan manusia dan keseimbangan ekosistem. Humanisme
ekologis dan digital yang berakar pada nilai martabat dan tanggung jawab
menjadi landasan baru bagi keberlanjutan peradaban.¹⁵ Dengan demikian, etika
humanistik bukanlah nostalgia terhadap nilai klasik, tetapi paradigma baru yang
menegaskan kesatuan antara kemajuan teknologis dan kebijaksanaan moral.
Secara sintesis, etika humanistik integral
memadukan seluruh dimensi filsafat—ontologi, epistemologi, aksiologi—ke dalam
satu kerangka etis yang menyeluruh.¹⁶ Ia menggabungkan refleksi kritis dan
kesadaran eksistensial dengan praksis sosial yang membebaskan. Humanisme
integral sebagaimana dirumuskan oleh Edgar Morin dan Paul Ricoeur adalah
humanisme yang sadar akan kompleksitasnya sendiri: terbuka terhadap koreksi,
bersifat dialogis, dan berakar pada kasih sebagai prinsip tertinggi etika.¹⁷
Paradigma ini tidak hanya berbicara tentang apa yang baik, tetapi juga bagaimana
menjadi baik—yakni dengan hidup secara otentik, solider, dan bertanggung
jawab dalam dunia yang plural dan terus berubah.¹⁸
Akhirnya, etika humanistik dapat dipandang sebagai
filsafat moral yang memadukan rasionalitas dan empati, kebebasan dan cinta,
refleksi dan tindakan.¹⁹ Ia menghadirkan sintesis antara dimensi batin dan
sosial manusia, antara etika individu dan struktur kolektif. Di dalamnya
terkandung visi moral yang universal sekaligus kontekstual: menegakkan
kemanusiaan tanpa meniadakan keberagaman. Dalam dunia yang semakin
terfragmentasi, etika humanistik menawarkan arah baru bagi pembangunan
peradaban—sebuah ethos kemanusiaan yang memandang hidup sebagai tanggung
jawab bersama demi kebaikan yang lebih luas.²⁰ Dengan demikian, etika
humanistik tidak hanya merupakan refleksi filosofis, tetapi juga panggilan etis
bagi umat manusia untuk menciptakan dunia yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan.²¹
Footnotes
[1]
Paul Tillich, Morality and Beyond (New York:
Harper & Row, 1963), 118–120.
[2]
Edgar Morin, La Méthode, Tome 6: Éthique
(Paris: Seuil, 2004), 141–143.
[3]
Emmanuel Mounier, Personalism, trans. Philip
Mairet (London: Routledge, 1952), 24–26.
[4]
Immanuel Kant, Groundwork of the Metaphysics of
Morals, trans. Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1997),
42–44.
[5]
Martin Buber, I and Thou, trans. Walter
Kaufmann (New York: Scribner, 1970), 88–90.
[6]
Paul Ricoeur, Oneself as Another, trans.
Kathleen Blamey (Chicago: University of Chicago Press, 1992), 156–158.
[7]
Hans-Georg Gadamer, Truth and Method, trans.
Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall (New York: Continuum, 2004), 335–338.
[8]
Erich Fromm, Man for Himself: An Inquiry into
the Psychology of Ethics (New York: Rinehart, 1947), 98–101.
[9]
Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed,
trans. Myra Bergman Ramos (New York: Continuum, 2000), 70–72.
[10]
Paul Ricoeur, Reflections on the Just,
trans. David Pellauer (Chicago: University of Chicago Press, 2007), 152–154.
[11]
Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit
of Capitalism, trans. Talcott Parsons (New York: Scribner, 1958), 182–185.
[12]
Jürgen Habermas, Between Facts and Norms,
trans. William Rehg (Cambridge, MA: MIT Press, 1996), 107–109.
[13]
Martha C. Nussbaum, Creating Capabilities: The
Human Development Approach (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011),
95–97.
[14]
Sherry Turkle, Reclaiming Conversation: The
Power of Talk in a Digital Age (New York: Penguin Press, 2015), 21–23.
[15]
Pope Francis, Laudato Si’: On Care for Our
Common Home (Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 2015), 67–69.
[16]
Edgar Morin, La Voie: Pour l'avenir de
l'humanité (Paris: Fayard, 2011), 152–155.
[17]
Paul Ricoeur, Freedom and Nature: The Voluntary
and the Involuntary (Evanston: Northwestern University Press, 1966),
213–215.
[18]
Gabriel Marcel, The Mystery of Being, trans.
G. S. Fraser (Chicago: Henry Regnery, 1951), 117–119.
[19]
Viktor E. Frankl, Man’s Search for Meaning
(Boston: Beacon Press, 2006), 133–135.
[20]
Charles Taylor, The Ethics of Authenticity
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991), 95–97.
[21]
Edgar Morin, Seven Complex Lessons in Education
for the Future (Paris: UNESCO, 1999), 71–73.
Daftar Pustaka
Arendt, H. (1958). The human condition.
University of Chicago Press.
Bauman, Z. (2000). Liquid modernity. Polity
Press.
Benhabib, S. (1992). Situating the self: Gender,
community and postmodernism in contemporary ethics. Routledge.
Benhabib, S. (2004). The rights of others:
Aliens, residents, and citizens. Cambridge University Press.
Braidotti, R. (2013). The posthuman. Polity
Press.
Braidotti, R. (2022). Posthuman feminism.
Polity Press.
Buber, M. (1947). Between man and man (R. G.
Smith, Trans.). Routledge.
Buber, M. (1970). I and thou (W. Kaufmann,
Trans.). Scribner.
Capra, F. (1996). The web of life: A new
scientific understanding of living systems. Anchor Books.
Capra, F. (2002). The hidden connections: A
science for sustainable living. Anchor Books.
Capurro, R., & Eldred, M. (2018). Digital
hermeneutics: Philosophical investigations in new media. Springer.
Capurro, R. (2020). Digital ethics: Research and
practice. Springer.
Charon, R. (2006). Narrative medicine: Honoring the
stories of illness. Oxford University Press.
Comte, A. (1896). The positive philosophy of
Auguste Comte (H. Martineau, Trans.). Trübner.
Derrida, J. (1976). Of grammatology (G. C.
Spivak, Trans.). Johns Hopkins University Press.
Engelhardt, T. H. Jr. (1986). The foundations of
bioethics. Oxford University Press.
Erasmus, D. (1971). The praise of folly (B.
Radice, Trans.). Penguin Classics.
Floridi, L. (2013). The ethics of information.
Oxford University Press.
Foucault, M. (1977). Discipline and punish: The
birth of the prison (A. Sheridan, Trans.). Vintage.
Foucault, M. (1994). The order of things: An
archaeology of the human sciences. Vintage.
Frankl, V. E. (2006). Man’s search for meaning.
Beacon Press.
Freire, P. (2000). Pedagogy of the oppressed
(M. B. Ramos, Trans.). Continuum.
Fromm, E. (1947). Man for himself: An inquiry
into the psychology of ethics. Rinehart.
Fromm, E. (1955). The sane society.
Rinehart.
Fromm, E. (1956). The art of loving. Harper
& Row.
Fromm, E. (1968). The revolution of hope: Toward
a humanized technology. Harper & Row.
Fromm, E. (1976). To have or to be? Harper
& Row.
Gadamer, H.-G. (2004). Truth and method (J.
Weinsheimer & D. G. Marshall, Trans.). Continuum.
Habermas, J. (1972). Knowledge and human interests
(J. J. Shapiro, Trans.). Beacon Press.
Habermas, J. (1973). Theory and practice (J.
Viertel, Trans.). Beacon Press.
Habermas, J. (1984). The theory of communicative
action (Vol. 1). Beacon Press.
Habermas, J. (1987). The theory of communicative
action (Vol. 2). Beacon Press.
Habermas, J. (1990). Moral consciousness and
communicative action (C. Lenhardt & S. W. Nicholsen, Trans.). MIT
Press.
Habermas, J. (1996). Between facts and norms
(W. Rehg, Trans.). MIT Press.
Haraway, D. (1991). A cyborg manifesto.
Routledge.
Hoffman, M. L. (2000). Empathy and moral
development: Implications for caring and justice. Cambridge University
Press.
Honneth, A. (1995). The struggle for
recognition: The moral grammar of social conflicts (J. Anderson, Trans.).
MIT Press.
Horkheimer, M. (1947). Eclipse of reason.
Oxford University Press.
Husserl, E. (1982). Ideas pertaining to a pure
phenomenology and to a phenomenological philosophy (F. Kersten, Trans.).
Martinus Nijhoff.
Jonas, H. (1984). The imperative of
responsibility: In search of an ethics for the technological age.
University of Chicago Press.
Jonas, H. (2001). The phenomenon of life: Toward
a philosophical biology. Northwestern University Press.
Kant, I. (1997). Groundwork of the metaphysics
of morals (M. Gregor, Trans.). Cambridge University Press.
Kierkegaard, S. (1989). The sickness unto death
(A. Hannay, Trans.). Penguin.
Ladrière, J. (1990). The challenge presented to
cultures by science and technology. UNESCO.
Levinas, E. (1969). Totality and infinity: An
essay on exteriority (A. Lingis, Trans.). Duquesne University Press.
Levinas, E. (1985). Ethics and infinity:
Conversations with Philippe Nemo (R. A. Cohen, Trans.). Duquesne University
Press.
MacIntyre, A. (1981). After virtue: A study in
moral theory. University of Notre Dame Press.
Marcuse, H. (1964). One-dimensional man: Studies
in the ideology of advanced industrial society. Beacon Press.
Marcel, G. (1949). Being and having (K.
Farrer, Trans.). Dacre Press.
Marcel, G. (1951). The mystery of being (G.
S. Fraser, Trans.). Henry Regnery.
Marcel, G. (1962). Homo viator: Introduction to
the metaphysic of hope (E. Craufurd, Trans.). Harper.
Maslow, A. H. (1954). Motivation and personality.
Harper & Row.
Mill, J. S. (2001). Utilitarianism (G. Sher,
Ed.). Hackett.
Morin, E. (1999). Seven complex lessons in
education for the future. UNESCO.
Morin, E. (2004). La méthode, tome 6: Éthique.
Seuil.
Morin, E. (2011). La voie: Pour l’avenir de
l’humanité. Fayard.
Morin, E., & Serres, M. (2000). Dialogues
sur la nature humaine. Éditions de l’Aube.
Mounier, E. (1952). Personalism (P. Mairet,
Trans.). Routledge.
Naess, A. (1989). Ecology, community and
lifestyle (D. Rothenberg, Trans.). Cambridge University Press.
Noddings, N. (2003). Caring: A relational
approach to ethics and moral education (2nd ed.). University of California
Press.
Nietzsche, F. (1954). Thus spoke Zarathustra
(W. Kaufmann, Trans.). Viking Press.
Nietzsche, F. (1967). On the genealogy of morals
(W. Kaufmann, Trans.). Vintage.
Nussbaum, M. C. (2001). Upheavals of thought:
The intelligence of emotions. Cambridge University Press.
Nussbaum, M. C. (2006). Frontiers of justice:
Disability, nationality, species membership. Harvard University Press.
Nussbaum, M. C. (2011). Creating capabilities:
The human development approach. Harvard University Press.
Pellegrino, E. D., & Thomasma, D. C. (1993). The
virtues in medical practice. Oxford University Press.
Pico della Mirandola, G. (1956). Oration on the
dignity of man (A. R. Caponigri, Trans.). Gateway Editions.
Plato. (2002). Apology (G. M. A. Grube,
Trans.). Hackett.
Plumwood, V. (1993). Feminism and the mastery of
nature. Routledge.
Plumwood, V. (2002). Environmental culture: The
ecological crisis of reason. Routledge.
Polanyi, K. (2001). The great transformation:
The political and economic origins of our time (2nd ed.). Beacon Press.
Pogge, T. (2002). World poverty and human rights.
Polity Press.
Pope Francis. (2015). Laudato Si’: On care for
our common home. Libreria Editrice Vaticana.
Raworth, K. (2017). Doughnut economics: Seven
ways to think like a 21st-century economist. Random House.
Ricoeur, P. (1965). History and truth (C.
Kelbley, Trans.). Northwestern University Press.
Ricoeur, P. (1966). Freedom and nature: The
voluntary and the involuntary. Northwestern University Press.
Ricoeur, P. (1988). Time and narrative (Vol.
3; D. Pellauer, Trans.). University of Chicago Press.
Ricoeur, P. (1992). Oneself as another (K.
Blamey, Trans.). University of Chicago Press.
Ricoeur, P. (2007). Reflections on the just
(D. Pellauer, Trans.). University of Chicago Press.
Rogers, C. R. (1961). On becoming a person.
Houghton Mifflin.
Scheler, M. (1973). Formalism in ethics and non-formal
ethics of values (M. Frings & R. Funk, Trans.). Northwestern University
Press.
Sen, A. (1999). Development as freedom.
Knopf.
Serres, M., & Morin, E. (2000). Dialogues
sur la nature humaine. Éditions de l’Aube.
Streeten, P. (1997). Thinking about development.
Cambridge University Press.
Taylor, C. (1989). Sources of the self: The
making of the modern identity. Harvard University Press.
Taylor, C. (1991). The ethics of authenticity.
Harvard University Press.
Taylor, C. (2004). Modern social imaginaries.
Duke University Press.
Tillich, P. (1954). Love, power, and justice:
Ontological analysis and ethical applications. Oxford University Press.
Tillich, P. (1963). Morality and beyond.
Harper & Row.
Turkle, S. (2011). Alone together: Why we expect
more from technology and less from each other. Basic Books.
Turkle, S. (2015). Reclaiming conversation: The
power of talk in a digital age. Penguin Press.
Unamuno, M. de. (1954). The tragic sense of life
(J. E. C. Flitch, Trans.). Dover.
United Nations. (1948). Universal declaration of
human rights. United Nations.
Vallor, S. (2016). Technology and the virtues: A
philosophical guide to a future worth wanting. Oxford University Press.
Weber, M. (1958). The Protestant ethic and the
spirit of capitalism (T. Parsons, Trans.). Scribner.
Wojtyła, K. (1979). Person and act (A.
Potocki, Trans.). Reidel.
Wojtyła, K. (1993). Person and community:
Selected essays. Peter Lang.
Zuboff, S. (2019). The age of surveillance
capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power.
PublicAffairs.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar