Determinisme Kausal
Sebuah Telaah Filosofis tentang Keharusan,
Sebab-Akibat, dan Kebebasan Berkehendak
Alihkan ke: Determinisme.
Abstrak
Artikel ini membahas secara sistematis dan
komprehensif pandangan Determinisme Kausal sebagai salah satu perspektif
utama dalam perdebatan filosofis tentang kebebasan berkehendak (free will).
Melalui pendekatan historis, ontologis, epistemologis, dan etis, tulisan ini
menelusuri akar gagasan determinisme dari filsafat Yunani Kuno hingga pemikiran
kontemporer. Secara historis, determinisme berakar pada pemikiran atomistik
Demokritos dan mencapai bentuk rasionalnya melalui Stoisisme, lalu dikembangkan
dalam kerangka mekanistik oleh Laplace pada era modern. Secara ontologis,
determinisme kausal memandang realitas sebagai sistem tertutup yang diatur oleh
hukum sebab-akibat universal. Secara epistemologis, ia berlandaskan pada
keyakinan bahwa hukum-hukum alam dapat dipahami melalui rasionalitas manusia,
meskipun tantangan dari Hume, Kant, dan fisika kuantum mengungkapkan
keterbatasan pengetahuan kausal yang absolut.
Pada ranah etika, determinisme kausal menimbulkan
dilema tentang tanggung jawab moral dan kebebasan manusia, namun filsafat
kompatibilisme menawarkan jalan tengah dengan menafsirkan kebebasan sebagai
kesesuaian antara kehendak dan sebab internal. Artikel ini juga menyoroti
relevansi determinisme dalam konteks kontemporer — mulai dari psikologi dan
neurosains (neurodeterminisme), hingga determinisme algoritmik dalam era
digital. Akhirnya, melalui sintesis filosofis, determinisme dipahami bukan
sebagai penyangkalan terhadap kebebasan, melainkan sebagai kerangka rasional
yang mengakui keteraturan kosmos sekaligus menempatkan manusia sebagai makhluk
yang sadar dan reflektif terhadap determinasi yang membentuk dirinya. Dengan
demikian, determinisme kausal menuntun pada pemahaman bahwa kebebasan sejati
tidak terletak pada pelepasan dari sebab, tetapi pada kesadaran akan keharusan
dan kemampuan reflektif untuk menavigasi hukum-hukum yang mengatur realitas.
Kata Kunci: Determinisme kausal; kebebasan berkehendak;
kompatibilisme; kausalitas; etika; epistemologi; ontologi; filsafat kontemporer.
PEMBAHASAN
Determinisme Kausal dalam Filsafat Kebebasan
1.
Pendahuluan
Pertanyaan tentang kebebasan berkehendak (free
will) merupakan salah satu problem klasik dalam filsafat yang terus menjadi
perdebatan sepanjang sejarah pemikiran manusia. Sejak masa Yunani kuno hingga
filsafat modern, isu ini menyinggung dimensi paling mendasar dari eksistensi
manusia: apakah manusia sungguh memiliki kebebasan untuk memilih tindakannya,
ataukah segala keputusan, perasaan, dan perbuatannya hanyalah hasil dari
rangkaian sebab-akibat yang tak terhindarkan? Dalam konteks inilah, Determinisme
Kausal muncul sebagai salah satu pandangan filosofis yang paling berpengaruh
dan paling kontroversial dalam menjawab persoalan tersebut.
Determinisme kausal, secara umum, berangkat dari prinsip
kausalitas universal, yakni bahwa setiap peristiwa memiliki sebab yang
mendahuluinya dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa alasan yang
cukup.¹ Dalam pandangan ini, alam semesta dipahami sebagai sistem yang tertutup
dan teratur, di mana seluruh fenomena — dari gerak bintang hingga keputusan
manusia — tunduk pada hukum sebab-akibat yang pasti. Dengan demikian, kebebasan
individu tampak sebagai ilusi psikologis yang lahir dari ketidaktahuan manusia
terhadap faktor-faktor penyebab tindakannya sendiri.²
Dalam filsafat Yunani, gagasan determinisme pertama
kali mendapatkan bentuk sistematis melalui pemikiran Demokritos dan Leukippos,
yang menafsirkan seluruh realitas sebagai gerak atom-atom di dalam ruang
kosong, mengikuti hukum sebab-akibat yang niscaya.³ Pandangan ini kemudian
menemukan artikulasi rasional yang lebih halus dalam Stoa (Stoisisme),
yang menekankan tatanan rasional kosmos (logos) di mana segala sesuatu
terjadi sesuai dengan kehendak alam.⁴ Dalam filsafat modern, determinisme
kausal mencapai bentuk mekanistiknya melalui Pierre-Simon Laplace, yang
membayangkan bahwa jika ada makhluk superintelektual — yang sering disebut
sebagai Laplace’s Demon — mengetahui semua posisi dan momentum partikel
di alam semesta pada suatu waktu, maka ia dapat memprediksi seluruh masa depan
dan merekonstruksi seluruh masa lalu dengan sempurna.⁵ Pandangan ini menjadi
fondasi metafisik bagi banyak teori ilmiah pada abad ke-17 hingga ke-19,
terutama dalam kerangka fisika Newtonian yang menekankan keteraturan dan
kepastian hukum alam.
Namun, determinisme tidak hanya merupakan isu
metafisik atau ilmiah semata, melainkan juga menyentuh ranah etika dan
tanggung jawab moral. Jika setiap tindakan manusia sepenuhnya ditentukan
oleh faktor-faktor sebelumnya — baik genetik, sosial, psikologis, maupun
kosmologis — maka muncul pertanyaan mendasar: apakah manusia masih dapat
dimintai tanggung jawab moral atas tindakannya? Apakah makna “pilihan” dan
“kehendak” masih memiliki relevansi dalam dunia yang seluruhnya ditentukan oleh
sebab-akibat?⁶ Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi pusat dari perdebatan
antara para determinis, indeterminis, dan kompatibilis.
Lebih jauh lagi, determinisme kausal juga
berimplikasi pada epistemologi dan antropologi filosofis. Dalam
epistemologi, ia menantang klaim tentang kebebasan berpikir, karena bahkan
pikiran dan pengetahuan manusia dianggap hasil dari kondisi neurofisiologis
tertentu. Dalam antropologi, ia mengguncang fondasi pemahaman manusia sebagai
makhluk rasional dan bebas. Di sinilah muncul ketegangan antara pandangan naturalis
ilmiah yang cenderung deterministik, dan pandangan eksistensialis
yang menegaskan kebebasan mutlak manusia untuk menentukan makna hidupnya
sendiri.⁷
Dengan demikian, studi tentang determinisme kausal
tidak hanya relevan untuk memahami persoalan kebebasan berkehendak, tetapi juga
membuka diskusi yang lebih luas mengenai hakikat manusia, moralitas, dan
hubungan antara hukum alam dan kebebasan moral. Artikel ini bertujuan untuk
menguraikan secara sistematis aspek-aspek filosofis dari determinisme kausal —
mulai dari landasan historis, ontologis, epistemologis, hingga etis — serta
menyajikan kritik dan sintesis yang dapat menempatkan pandangan ini secara
proporsional dalam horizon filsafat kontemporer.
Footnotes
[1]
David Hume, An Enquiry Concerning Human
Understanding, ed. L. A. Selby-Bigge (Oxford: Clarendon Press, 1975), 73.
[2]
Baruch Spinoza, Ethics, trans. Edwin Curley
(Princeton: Princeton University Press, 1985), I, Prop. 29.
[3]
Democritus, Fragments, dalam Kathleen
Freeman, Ancilla to the Pre-Socratic Philosophers (Cambridge, MA:
Harvard University Press, 1983), 54.
[4]
Chrysippus, dikutip dalam A. A. Long dan D. N.
Sedley, The Hellenistic Philosophers, vol. 1 (Cambridge: Cambridge
University Press, 1987), 332.
[5]
Pierre-Simon Laplace, A Philosophical Essay on
Probabilities, trans. Frederick Truscott dan Frederick Emory (New York:
Dover, 1951), 4–5.
[6]
William James, The Dilemma of Determinism
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979), 3–7.
[7]
Jean-Paul Sartre, Being and Nothingness,
trans. Hazel E. Barnes (New York: Washington Square Press, 1992), 441–455.
2.
Landasan
Historis dan Genealogis
Pembahasan tentang Determinisme Kausal tidak
dapat dilepaskan dari akar-akar historisnya dalam tradisi filsafat Barat.
Konsep bahwa segala sesuatu terjadi secara niscaya karena sebab-sebab
sebelumnya telah menjadi bagian dari refleksi metafisik sejak masa Yunani Kuno.
Pemahaman ini mengalami perkembangan signifikan mulai dari materialisme
atomistik Demokritos, melalui rasionalisme Stoik, hingga mekanisisme
ilmiah era modern, dan akhirnya mendapat tantangan serius pada masa filsafat
kontemporer dengan munculnya teori relativitas, mekanika kuantum, serta
pemikiran eksistensialis.
2.1.
Determinisme dalam Filsafat Yunani
Kuno
Akar intelektual determinisme dapat ditelusuri pada
gagasan Leukippos dan Demokritos, dua filsuf dari Abdera yang
merumuskan teori atomisme materialis. Menurut mereka, seluruh realitas
terdiri atas atom-atom yang bergerak di dalam kehampaan (kenon) sesuai dengan
hukum yang tetap dan niscaya.¹ Tidak ada ruang bagi kebetulan atau kehendak
bebas; semua perubahan hanyalah hasil interaksi mekanis antaratom.² Dalam
kerangka ini, alam semesta dilihat sebagai mesin tertutup yang beroperasi
secara deterministik — suatu pandangan yang kelak mengilhami sains modern.
Sementara itu, para Stoa (Stoisisme) seperti
Zeno dari Citium dan Chrysippos mengembangkan determinisme dalam
bentuk yang lebih teologis dan rasional. Bagi mereka, seluruh kosmos diatur
oleh logos — rasio ilahi yang menjiwai segala sesuatu.³ Walaupun manusia
tampak memiliki kebebasan dalam bertindak, sesungguhnya ia hanyalah bagian dari
tatanan kosmik yang telah ditentukan oleh logos spermatikos, benih
rasional dari tatanan universal.⁴ Namun demikian, kaum Stoa mengajarkan bahwa
kebajikan sejati terletak pada penerimaan rasional terhadap tatanan yang sudah
ditentukan tersebut (amor fati), bukan dalam perlawanan terhadapnya.⁵
2.2.
Tradisi Skolastik dan Teologi
Determinasi
Pada abad pertengahan, persoalan determinasi
memperoleh dimensi teologis yang mendalam. Dalam tradisi Skolastik Kristen,
para teolog seperti Agustinus dari Hippo dan Thomas Aquinas
berupaya mendamaikan antara predestinasi Ilahi dan kebebasan manusia.⁶
Agustinus menegaskan bahwa kehendak manusia telah rusak oleh dosa asal dan
hanya rahmat Tuhan yang dapat membebaskannya; sehingga segala tindakan baik
pada hakikatnya ditentukan oleh kehendak Ilahi.⁷ Namun Aquinas menempuh
pendekatan yang lebih moderat: baginya, Tuhan memang menjadi sebab pertama dari
segala sesuatu, tetapi dalam rencana-Nya, Tuhan mengizinkan makhluk rasional
bertindak sebagai sebab sekunder.⁸ Dengan demikian, kebebasan manusia tidak
sepenuhnya lenyap, melainkan beroperasi dalam kerangka kausalitas ilahi yang
lebih tinggi.
Dalam tradisi Islam, diskursus serupa muncul antara
kaum Qadariyah dan Jabariyah, yang memperdebatkan sejauh mana
manusia memiliki kebebasan dalam kehendak. Kaum Jabariyah menekankan bahwa
semua tindakan manusia telah ditetapkan oleh kehendak Allah, sedangkan
Qadariyah menegaskan tanggung jawab manusia atas perbuatannya.⁹ Perdebatan ini
menunjukkan bahwa gagasan determinasi tidak hanya berakar dalam filsafat
Yunani, tetapi juga menjadi problem teologis universal yang menyentuh hakikat
kebebasan dan tanggung jawab moral.
2.3.
Mekanisisme dan Determinisme Ilmiah
Modern
Memasuki abad ke-17, determinisme mengalami
transformasi mendalam dalam konteks revolusi ilmiah. René Descartes
memandang alam semesta sebagai mesin raksasa (machina mundi) yang tunduk
pada hukum mekanika yang pasti.¹⁰ Pandangan ini kemudian dikembangkan secara
ekstrem oleh Thomas Hobbes, yang menafsirkan tindakan manusia sebagai gerak
tubuh yang dapat dijelaskan secara kausal melalui dorongan dan keinginan
material.¹¹
Puncak determinisme ilmiah tercapai dalam pemikiran
Pierre-Simon Laplace, yang mengandaikan bahwa jika seseorang mengetahui
seluruh keadaan partikel di alam semesta pada satu saat tertentu — posisi dan
kecepatannya — maka seluruh masa depan dan masa lalu dapat diprediksi secara
pasti.¹² Asumsi ini menegaskan universality of causation yang mutlak dan
menyingkirkan segala bentuk ketidakpastian. Alam semesta dalam pandangan
Laplace tidak memiliki ruang bagi kebetulan, apalagi bagi kebebasan kehendak.¹³
Tantangan
Modern dan Arah Baru Determinisme
Pada abad ke-20, determinisme klasik mulai digugat
melalui perkembangan mekanika kuantum dan teori relativitas.
Dalam mekanika kuantum, fenomena seperti ketidakpastian Heisenberg
menunjukkan bahwa tidak semua peristiwa dapat diprediksi secara deterministik;
partikel subatomik menunjukkan perilaku probabilistik yang tak dapat dijelaskan
oleh hukum sebab-akibat klasik.¹⁴ Demikian pula, dalam konteks teori chaos,
sistem deterministik sekalipun dapat menunjukkan ketidakpastian ekstrem akibat
sensitivitas terhadap kondisi awal.¹⁵
Meskipun demikian, sejumlah filsuf dan ilmuwan
tetap berusaha mempertahankan bentuk baru dari determinisme — yang dikenal
sebagai determinisme statistik atau kompatibilisme ilmiah — yang
mengakui adanya pola probabilistik tetapi tetap menolak konsep kebebasan
metafisis.¹⁶ Dengan begitu, sejarah determinisme kausal menunjukkan dialektika
panjang antara keharusan dan kebebasan, antara kepastian ilmiah dan
ketidakpastian eksistensial.
Footnotes
[1]
Democritus, Fragments, dalam Kathleen
Freeman, Ancilla to the Pre-Socratic Philosophers (Cambridge, MA:
Harvard University Press, 1983), 54–56.
[2]
Richard Sorabji, Necessity, Cause, and Blame:
Perspectives on Aristotle’s Theory (Ithaca, NY: Cornell University Press,
1980), 22.
[3]
Chrysippus, dikutip dalam A. A. Long dan D. N.
Sedley, The Hellenistic Philosophers, vol. 1 (Cambridge: Cambridge
University Press, 1987), 332–334.
[4]
John Sellars, Stoicism (Berkeley: University
of California Press, 2006), 43–45.
[5]
Epictetus, The Discourses, trans. Robert
Dobbin (London: Penguin Classics, 2008), II, 10.
[6]
Etienne Gilson, The Christian Philosophy of St.
Thomas Aquinas (New York: Random House, 1956), 211–218.
[7]
Augustine, On the Free Choice of the Will,
trans. Thomas Williams (Indianapolis: Hackett, 1993), II, 6–8.
[8]
Thomas Aquinas, Summa Theologica, I-II, q.
10, a. 4.
[9]
Majid Fakhry, A History of Islamic Philosophy
(New York: Columbia University Press, 2004), 77–81.
[10]
René Descartes, Principles of Philosophy,
trans. Valentine Rodger Miller and Reese P. Miller (Dordrecht: Reidel, 1983),
II, §36–42.
[11]
Thomas Hobbes, Leviathan (Cambridge:
Cambridge University Press, 1996), Part I, ch. 6.
[12]
Pierre-Simon Laplace, A Philosophical Essay on
Probabilities, trans. Frederick Truscott dan Frederick Emory (New York:
Dover, 1951), 4–5.
[13]
Karl Popper, The Open Universe: An Argument for
Indeterminism (London: Routledge, 1982), 13–15.
[14]
Werner Heisenberg, Physics and Philosophy: The
Revolution in Modern Science (New York: Harper & Row, 1962), 25–27.
[15]
Ilya Prigogine dan Isabelle Stengers, Order Out
of Chaos: Man’s New Dialogue with Nature (New York: Bantam, 1984), 49–52.
[16]
Daniel Dennett, Freedom Evolves (New York:
Viking, 2003), 127–130.
3.
Ontologi
Determinisme Kausal
Dalam kerangka filsafat, ontologi berurusan
dengan pertanyaan paling mendasar tentang “apa yang ada” dan “bagaimana sesuatu
itu ada”. Dalam konteks determinisme kausal, ontologi berfokus pada
struktur realitas yang diatur oleh prinsip kausalitas universal — yakni bahwa
segala peristiwa, tanpa kecuali, merupakan hasil dari sebab-sebab sebelumnya
yang niscaya.¹ Dengan demikian, dunia tidak dipahami sebagai ruang kebebasan
dan kemungkinan, melainkan sebagai sistem tertutup yang diatur oleh hukum
sebab-akibat yang pasti dan tak terelakkan. Ontologi determinisme kausal,
dengan demikian, menggambarkan realitas sebagai tatanan yang sepenuhnya
terhubung dalam jaringan kausal, di mana setiap entitas dan kejadian adalah
mata rantai dalam keseluruhan kosmos yang niscaya.
3.1.
Dunia sebagai Sistem Kausal Tertutup
Dalam pandangan deterministik, alam semesta
merupakan struktur tertutup dan teratur, di mana setiap perubahan
memiliki penyebab yang dapat dijelaskan secara rasional dan empiris.² Tidak ada
ruang bagi kebetulan ontologis, sebab semua fenomena tunduk pada hukum alam
yang tetap. Prinsip ini pertama kali mendapatkan bentuk sistematis dalam filsafat
Aristoteles, melalui konsep aitia (sebab), yang kemudian
berkembang menjadi causa efficiens dalam tradisi skolastik.³ Namun,
dalam konteks determinisme modern, prinsip kausalitas mengalami radikalisasi:
bukan hanya sebagian, tetapi seluruh realitas dipahami sebagai sistem
tertutup sebab-akibat, termasuk kesadaran manusia itu sendiri.
Pierre-Simon Laplace merumuskan hal ini secara eksplisit dalam bentuk
metaforis melalui gagasan tentang “iblis Laplace” (Laplace’s Demon):
suatu intelijensia hipotesis yang, dengan mengetahui posisi dan momentum setiap
partikel pada suatu waktu tertentu, dapat memprediksi seluruh masa depan dan
merekonstruksi seluruh masa lalu secara sempurna.⁴ Pandangan ini menggambarkan
ontologi dunia deterministik sebagai keseluruhan yang dapat diprediksi
secara total, tanpa ruang bagi kemungkinan sejati.
3.2.
Prinsip Keharusan dan Hukum Alam
Ontologi deterministik berpijak pada prinsip
keharusan (necessity) — bahwa segala sesuatu tidak mungkin terjadi secara
lain dari yang terjadi.⁵ Dengan kata lain, dalam alam deterministik, “yang
mungkin” identik dengan “yang aktual”, karena seluruh peristiwa merupakan
konsekuensi logis dari kondisi sebelumnya. Filsuf Baruch Spinoza
mengembangkan konsepsi ini dalam kerangka metafisika monistiknya. Baginya,
Tuhan atau Substansi Tunggal adalah causa sui (sebab bagi dirinya
sendiri), dan segala sesuatu yang ada merupakan modus dari substansi tersebut.⁶
Maka, tidak ada kebebasan dalam arti kebetulan atau pilihan otonom; segala
sesuatu mengikuti dari hakikat ilahi menurut keharusan kodrat-Nya sendiri.⁷
Dari sisi ilmiah, pandangan ini menemukan
paralelnya dalam mekanika klasik Newtonian, yang menegaskan bahwa semua
gerak di alam semesta tunduk pada hukum fisika universal.⁸ Dalam kerangka ini,
hukum alam bukan sekadar deskripsi empiris, tetapi memiliki status ontologis:
hukum-hukum tersebut merupakan struktur realitas itu sendiri. Dengan demikian,
dunia dipahami sebagai sistem hukum kausal yang objektif, independen dari
kesadaran manusia.
3.3.
Manusia dalam Struktur Ontologis
Determinisme
Salah satu implikasi paling mendalam dari ontologi
determinisme kausal adalah posisi manusia di dalamnya. Jika segala sesuatu
tunduk pada hukum kausalitas, maka manusia bukanlah agen bebas,
melainkan bagian dari jaringan sebab-akibat yang sama. Tindakan, kehendak, dan
pilihan manusia hanyalah hasil dari rangkaian sebab yang mendahului — faktor
genetik, kondisi sosial, pengalaman masa lalu, hingga dorongan biologis.⁹
Thomas Hobbes menafsirkan kehendak sebagai “keinginan terakhir yang mendahului
tindakan,” sehingga ia tetap merupakan efek dari sebab-sebab sebelumnya dalam
mekanisme psikologis manusia.¹⁰ Demikian pula, dalam pandangan David Hume,
hubungan sebab-akibat tidak memiliki dasar metafisik, melainkan merupakan
kebiasaan persepsi manusia terhadap keteraturan fenomena.¹¹ Namun, sekalipun
hubungan kausal bersifat fenomenal, ia tetap menegaskan bahwa pengalaman
manusia tentang dunia tidak pernah lepas dari urutan sebab dan akibat.
Dari perspektif ini, manusia dalam ontologi deterministik
bukanlah subjek yang menciptakan dunia, melainkan makhluk yang hidup di dalam
sistem realitas yang telah ditentukan. Kebebasan yang dirasakannya hanyalah
kesadaran yang tidak mengetahui sebab-sebab yang menentukannya — sebagaimana
ditegaskan Spinoza: homo se liberum esse existimat quia suarum actionum
causas ignorat (“manusia mengira dirinya bebas karena ia tidak mengetahui
sebab dari tindakannya”).¹²
Ontologi
Determinisme dan Tantangan Kontemporer
Ontologi determinisme kausal mendapat tantangan
signifikan dari perkembangan mekanika kuantum, yang memperkenalkan
prinsip ketidakpastian Heisenberg. Prinsip ini menyatakan bahwa pada
tingkat subatomik, posisi dan momentum partikel tidak dapat diketahui secara
bersamaan dengan presisi absolut; realitas mikro bersifat probabilistik, bukan
deterministik.¹³ Namun, sebagian filsuf dan ilmuwan seperti Albert Einstein
menolak konsekuensi ontologis dari indeterminisme kuantum, dengan ungkapan
terkenalnya: “Tuhan tidak bermain dadu.”¹⁴
Sebagian lain berusaha merekonsiliasi kedua posisi
tersebut melalui determinisme emergen, yang melihat bahwa ketidakpastian
pada level mikroskopik tidak meniadakan keteraturan kausal pada level
makroskopik.¹⁵ Dalam pandangan ini, hukum kausalitas tetap berlaku secara
emergen sebagai struktur realitas, walaupun bersifat probabilistik di tingkat
dasar. Dengan demikian, ontologi determinisme kausal kontemporer bergeser dari
model mekanistik menuju model kompleksitas terstruktur, di mana realitas
dipahami sebagai sistem yang masih kausal, tetapi tidak sepenuhnya dapat
direduksi pada keharusan absolut.
Footnotes
[1]
Peter van Inwagen, An Essay on Free Will
(Oxford: Clarendon Press, 1983), 55–56.
[2]
Karl Popper, The Open Universe: An Argument for
Indeterminism (London: Routledge, 1982), 11–14.
[3]
Aristotle, Physics, trans. R. P. Hardie and
R. K. Gaye (Oxford: Clarendon Press, 1930), II, 3–7.
[4]
Pierre-Simon Laplace, A Philosophical Essay on
Probabilities, trans. Frederick Truscott dan Frederick Emory (New York: Dover,
1951), 4–6.
[5]
Jonathan Schaffer, “Deterministic Chance?” The
British Journal for the Philosophy of Science 60, no. 1 (2009): 101–133.
[6]
Baruch Spinoza, Ethics, trans. Edwin Curley
(Princeton: Princeton University Press, 1985), I, Prop. 29.
[7]
Steven Nadler, Spinoza’s Ethics: An Introduction
(Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 88–91.
[8]
Isaac Newton, Philosophiae Naturalis Principia
Mathematica (London: Joseph Streater, 1687), Book I.
[9]
Daniel Dennett, Elbow Room: The Varieties of
Free Will Worth Wanting (Cambridge, MA: MIT Press, 1984), 13–15.
[10]
Thomas Hobbes, Leviathan (Cambridge:
Cambridge University Press, 1996), Part I, ch. 6.
[11]
David Hume, An Enquiry Concerning Human
Understanding, ed. L. A. Selby-Bigge (Oxford: Clarendon Press, 1975),
73–75.
[12]
Spinoza, Ethics, I, Appendix.
[13]
Werner Heisenberg, Physics and Philosophy: The
Revolution in Modern Science (New York: Harper & Row, 1962), 25–28.
[14]
Albert Einstein, “Quantum Mechanics and Reality,” Journal
of the Franklin Institute 221 (1936): 349–382.
[15]
Ilya Prigogine dan Isabelle Stengers, Order Out
of Chaos: Man’s New Dialogue with Nature (New York: Bantam, 1984), 53–59.
4.
Epistemologi
Determinisme Kausal
Epistemologi determinisme kausal berkaitan dengan bagaimana
manusia mengetahui dan memahami hubungan sebab-akibat yang menjadi dasar
dari pandangan dunia deterministik. Jika ontologi determinisme kausal
menegaskan bahwa seluruh realitas tunduk pada hukum keharusan dan keteraturan
alamiah, maka epistemologinya berupaya menjelaskan bagaimana pengetahuan tentang
keteraturan tersebut diperoleh, divalidasi, dan dibatasi oleh kapasitas
rasional manusia. Dalam konteks ini, persoalan utama yang muncul adalah: Bagaimana
kita dapat mengetahui bahwa dunia ini benar-benar deterministik? Apakah
prinsip kausalitas bersifat hasil pengamatan empiris, produk nalar rasional,
atau asumsi apriori dari pikiran manusia?
4.1.
Asal-usul Pengetahuan Kausalitas:
Empirisme dan Rasionalisme
Dua arus besar dalam filsafat modern — empirisme
dan rasionalisme — memberikan landasan epistemologis bagi determinisme
kausal. Bagi kaum empiris, seperti Francis Bacon dan John Locke,
hukum kausalitas ditemukan melalui pengalaman dan pengamatan terhadap
keteraturan alam.¹ Dengan metode induktif, manusia menafsirkan pola
berulang dalam alam sebagai indikasi adanya hubungan sebab dan akibat. Dalam
kerangka ini, ilmu pengetahuan menjadi bentuk sistematis dari pengumpulan data
empiris yang bertujuan menemukan hukum universal yang mengatur realitas.²
Sebaliknya, bagi para rasionalis seperti René Descartes
dan Baruch Spinoza, prinsip kausalitas merupakan bagian dari tatanan
rasional yang inheren dalam realitas dan dalam pikiran manusia sendiri.³
Spinoza, misalnya, menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada harus memiliki
sebab, dan sebab itu dapat dipahami melalui akal yang meniru tatanan Tuhan atau
Substansi Tunggal.⁴ Dengan demikian, pengetahuan tentang kausalitas
bukan sekadar hasil observasi, melainkan refleksi rasional terhadap struktur
niscaya alam semesta.
Kedua pendekatan ini — empiris dan rasional —
kemudian bersatu dalam epistemologi ilmiah modern, di mana pengamatan
empiris dan penalaran deduktif dipadukan untuk membentuk sistem hukum alam yang
dapat diuji dan diprediksi. Pandangan ini menjadi dasar bagi determinisme
ilmiah, yang memandang pengetahuan manusia sebagai sarana untuk mengungkap
hukum-hukum pasti yang mengatur alam semesta.
4.2.
Hume dan Krisis Empiris terhadap
Kausalitas
Namun, David Hume menggugat keyakinan
epistemologis ini dengan tajam. Ia berpendapat bahwa hubungan sebab-akibat
tidak pernah dapat diamati secara langsung; yang kita alami hanyalah urutan
peristiwa yang berulang (constant conjunction) — misalnya, api diikuti oleh
panas — tetapi kita tidak pernah menyaksikan “kekuatan kausal” yang
menghubungkan keduanya.⁵ Menurut Hume, keyakinan kita terhadap hubungan kausal
hanyalah kebiasaan pikiran (habit of mind), bukan hasil pengetahuan
rasional ataupun empiris yang sah.⁶
Pandangan Hume ini menimbulkan krisis epistemologis
bagi determinisme kausal. Jika hubungan sebab-akibat hanyalah kebiasaan
berpikir, maka dasar pengetahuan ilmiah — yang bertumpu pada kausalitas —
menjadi tidak pasti. Dalam hal ini, determinisme tampak bukan sebagai
pengetahuan objektif tentang realitas, melainkan sebagai keyakinan
psikologis yang lahir dari dorongan manusia untuk menemukan keteraturan di
dunia yang kompleks.
4.3.
Kant dan Rehabilitasi Kausalitas
sebagai Kondisi Apriori Pengetahuan
Menanggapi skeptisisme Hume, Immanuel Kant
berusaha menyelamatkan dasar epistemologi kausalitas melalui argumen bahwa
hubungan sebab-akibat bukan berasal dari pengalaman, melainkan merupakan kategori
apriori dari akal budi murni (Verstand).⁷ Dalam Critique of Pure Reason,
Kant menegaskan bahwa pikiran manusia tidak pasif menerima data indrawi, tetapi
secara aktif mengorganisirnya melalui kategori-kategori seperti ruang, waktu,
dan kausalitas.⁸
Dengan demikian, bagi Kant, prinsip kausalitas
bersifat transendental, yaitu syarat yang memungkinkan pengetahuan
ilmiah. Dunia fenomenal yang dapat kita ketahui memang tunduk pada hukum
sebab-akibat, tetapi hal itu tidak berarti dunia pada dirinya sendiri (noumenon)
juga deterministik.⁹ Maka, determinisme kausal hanya berlaku dalam dunia
pengalaman (fenomena), bukan pada tataran metafisis yang melampaui batas
pengetahuan manusia.
Epistemologi Kant ini memberikan batas penting bagi
determinisme: ia sah sejauh menyangkut dunia empiris, tetapi tidak dapat
digunakan untuk meniadakan kebebasan moral manusia yang berada dalam wilayah noumenal.
Dengan demikian, Kant membuka kemungkinan bagi kompatibilisme epistemologis
antara determinisme fenomenal dan kebebasan noumenal.¹⁰
4.4.
Ilmu Pengetahuan Modern dan
Rasionalitas Deterministik
Dalam era sains modern, epistemologi determinisme
kausal berkembang menjadi positivisme ilmiah sebagaimana dikembangkan
oleh Auguste Comte dan kemudian oleh kaum Logical Positivists.¹¹
Mereka beranggapan bahwa pengetahuan sejati hanya dapat diperoleh melalui
observasi empiris dan verifikasi logis; setiap pernyataan yang tidak dapat
diuji secara empiris dianggap tidak bermakna secara ilmiah.¹²
Dalam kerangka ini, determinisme bukan hanya
pandangan metafisik, tetapi juga metode epistemologis: dunia dianggap
dapat dipahami sepenuhnya melalui hukum-hukum yang dapat diverifikasi, dan
setiap ketidakpastian hanyalah akibat keterbatasan pengetahuan manusia, bukan
sifat dasar alam itu sendiri.¹³ Ilmu pengetahuan menjadi upaya kolektif untuk
menyingkap keteraturan kausal yang tersembunyi di balik kompleksitas fenomena.
Namun, pada abad ke-20, muncul tantangan terhadap
pandangan epistemologis ini. Karl Popper memperkenalkan
falsifikasionisme, yang menolak verifikasi absolut dan menggantikannya dengan
prinsip uji coba dan kesalahan (trial and error).¹⁴ Ia menegaskan bahwa
teori ilmiah tidak pernah dapat dibuktikan secara final, melainkan hanya dapat disangkal
oleh pengalaman. Dengan demikian, keyakinan terhadap determinisme absolut
menjadi lemah, karena pengetahuan ilmiah selalu bersifat sementara dan terbuka
terhadap revisi.¹⁵
Epistemologi
Deterministik dalam Era Kuantum dan Neurosains
Perkembangan ilmu kontemporer semakin memperluas
dimensi epistemologis determinisme. Dalam mekanika kuantum, sebagaimana
ditunjukkan oleh Werner Heisenberg, relasi sebab-akibat pada tingkat
mikro bersifat probabilistik; artinya, pengetahuan manusia tidak lagi dapat
memastikan keadaan sistem secara deterministik, melainkan hanya memperkirakan
probabilitas hasil pengukuran.¹⁶ Sementara itu, dalam neurosains modern,
eksperimen oleh Benjamin Libet dan penerusnya menunjukkan bahwa aktivitas
otak yang menentukan keputusan terjadi sebelum seseorang secara sadar merasakan
kehendak untuk bertindak.¹⁷ Temuan ini menimbulkan kembali perdebatan apakah
kesadaran hanyalah efek samping dari proses kausal di otak, bukan penyebab
tindakan.
Kedua bidang ini memperlihatkan bahwa determinisme
tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai struktur hukum yang pasti, melainkan
sebagai kerangka epistemologis yang lentur, di mana hubungan
sebab-akibat dipahami secara probabilistik, sistemik, dan emergen. Dengan kata lain,
epistemologi determinisme kausal kini bergeser dari kepastian mekanistik menuju
rasionalitas kompleks yang tetap mencari keteraturan tanpa menafikan
keterbatasan pengetahuan manusia.
Footnotes
[1]
Francis Bacon, Novum Organum, ed. Lisa
Jardine dan Michael Silverthorne (Cambridge: Cambridge University Press, 2000),
45–48.
[2]
John Locke, An Essay Concerning Human
Understanding (Oxford: Clarendon Press, 1975), II, ch. 27.
[3]
René Descartes, Principles of Philosophy,
trans. Valentine Rodger Miller dan Reese P. Miller (Dordrecht: Reidel, 1983),
II, §36–42.
[4]
Baruch Spinoza, Ethics, trans. Edwin Curley
(Princeton: Princeton University Press, 1985), I, Prop. 29.
[5]
David Hume, An Enquiry Concerning Human
Understanding, ed. L. A. Selby-Bigge (Oxford: Clarendon Press, 1975),
73–75.
[6]
Richard Swinburne, Space and Time (London:
Macmillan, 1981), 12–14.
[7]
Immanuel Kant, Critique of Pure Reason,
trans. Paul Guyer dan Allen W. Wood (Cambridge: Cambridge University Press,
1998), A176–A189/B218–B232.
[8]
Henry Allison, Kant’s Transcendental Idealism:
An Interpretation and Defense (New Haven: Yale University Press, 1983),
147–150.
[9]
Kant, Critique of Pure Reason,
A557–A566/B585–B595.
[10]
Allen Wood, Kantian Ethics (Cambridge:
Cambridge University Press, 2008), 32–34.
[11]
Auguste Comte, The Positive Philosophy,
trans. Harriet Martineau (New York: Calvin Blanchard, 1855), 5–6.
[12]
A. J. Ayer, Language, Truth and Logic (New
York: Dover, 1952), 31–35.
[13]
Ernest Nagel, The Structure of Science (New
York: Harcourt, Brace & World, 1961), 122–126.
[14]
Karl Popper, The Logic of Scientific Discovery
(London: Routledge, 2002), 17–19.
[15]
Popper, The Open Universe: An Argument for
Indeterminism (London: Routledge, 1982), 28–30.
[16]
Werner Heisenberg, Physics and Philosophy: The
Revolution in Modern Science (New York: Harper & Row, 1962), 25–27.
[17]
Benjamin Libet, “Unconscious Cerebral Initiative
and the Role of Conscious Will in Voluntary Action,” Behavioral and Brain
Sciences 8, no. 4 (1985): 529–566.
5.
Etika
dan Aksiologi dalam Determinisme Kausal
Persoalan etika dalam konteks determinisme
kausal menyentuh inti dari problem kebebasan berkehendak: jika segala
tindakan manusia ditentukan oleh hukum sebab-akibat yang niscaya, apakah
tanggung jawab moral masih mungkin? Sementara itu, persoalan aksiologi
berkaitan dengan nilai dan makna tindakan dalam dunia yang deterministik: apakah
keadilan, kebaikan, dan tanggung jawab masih memiliki dasar jika manusia tidak
benar-benar bebas?
Determinisme kausal, dengan klaim bahwa seluruh
kejadian merupakan konsekuensi keharusan alamiah, tampaknya meniadakan ruang
bagi kebebasan moral. Namun, sejarah pemikiran memperlihatkan bahwa filsafat
tidak berhenti pada kesimpulan nihilistik itu. Justru sebaliknya, banyak filsuf
berusaha menunjukkan bahwa moralitas tetap memiliki makna bahkan dalam dunia
yang sepenuhnya ditentukan oleh sebab-akibat. Bagian ini membahas secara
sistematis posisi determinisme terhadap tanggung jawab moral, konsep kebebasan
dalam etika, dan nilai-nilai yang dapat bertahan dalam kerangka dunia
deterministik.
5.1.
Dilema Etis: Keharusan dan Tanggung
Jawab Moral
Dalam kerangka determinisme keras (hard
determinism), manusia dianggap tidak memiliki kebebasan dalam arti
ontologis: setiap tindakan merupakan hasil dari rangkaian sebab yang tak
terputus, dari kondisi biologis hingga sosial.¹ Maka, ketika seseorang
melakukan kejahatan atau kebaikan, ia hanya menindaklanjuti dorongan yang
ditentukan oleh faktor sebelumnya. Secara logis, hal ini menimbulkan paradoks:
bagaimana mungkin kita memuji atau menyalahkan seseorang atas tindakan yang
sebenarnya tidak dapat ia kendalikan?²
Baron d’Holbach dalam The System of Nature menyatakan bahwa kehendak manusia
hanyalah hasil dari interaksi antara organisme dan lingkungannya; tidak ada
“jiwa bebas” di balik tindakan.³ Maka, konsep tanggung jawab moral hanyalah
konstruksi sosial untuk menjaga ketertiban. Namun, filsafat etika tidak
berhenti pada fatalisme moral ini. Bahkan di dalam determinisme, tanggung jawab
tetap dapat dipahami sebagai kesesuaian antara tindakan dan struktur kausal internal
individu — suatu bentuk kebebasan relatif yang masih memberi ruang bagi
penilaian moral.⁴
5.2.
Kompatibilisme: Kebebasan sebagai
Kesesuaian dengan Sebab Internal
Kompatibilisme berusaha menjembatani determinisme dan tanggung jawab moral dengan
menafsirkan ulang makna kebebasan. Menurut Thomas Hobbes dan David
Hume, kebebasan tidak berarti bebas dari sebab, melainkan bebas dari paksaan
eksternal.⁵ Manusia dikatakan bebas ketika ia bertindak sesuai dengan
kehendak, meskipun kehendak itu sendiri ditentukan oleh sebab-sebab
sebelumnya.⁶ Dalam kerangka ini, tanggung jawab moral tetap sah karena tindakan
merefleksikan kondisi batin individu — bukan karena ia dapat bertindak “tanpa
sebab,” tetapi karena tindakannya sesuai dengan karakter dan motifnya sendiri.
Pandangan ini dikembangkan lebih lanjut oleh John
Stuart Mill, yang menegaskan bahwa moralitas tidak memerlukan kebebasan
metafisis, melainkan kebebasan praktis untuk bertindak sesuai dengan keinginan
rasional.⁷ Dengan demikian, penilaian moral diarahkan bukan pada kebebasan
absolut, tetapi pada kesesuaian antara kehendak, pengetahuan, dan akibat
tindakan. Moralitas menjadi sistem evaluasi terhadap kualitas sebab internal
yang membentuk perilaku manusia.
5.3.
Determinisme dan Keadilan: Sanksi
sebagai Kausalitas Moral
Dalam masyarakat deterministik, sistem hukum dan
etika dapat dilihat bukan sebagai sarana pembalasan, tetapi sebagai mekanisme
kausal korektif. Menurut pandangan ini, hukuman bukanlah pembalasan atas
tindakan bebas, melainkan alat untuk mengubah kondisi yang menyebabkan perilaku
tidak bermoral.⁸ Seperti dijelaskan oleh Clarence Darrow dalam
pembelaannya terhadap kasus Leopold dan Loeb, pelaku kejahatan tidak layak
disalahkan secara metafisis karena perbuatannya adalah hasil dari determinasi
genetik, sosial, dan psikologis.⁹ Namun, masyarakat tetap perlu menegakkan
keadilan melalui intervensi yang bersifat kausal — misalnya rehabilitasi,
pendidikan moral, atau pencegahan sosial.
Dengan demikian, determinisme kausal menuntun pada etika
korektif, bukan retributif: tujuannya bukan membalas, melainkan
memperbaiki.¹⁰ Sistem hukum menjadi instrumen sebab yang bertujuan menciptakan
akibat yang diinginkan, yaitu keteraturan sosial dan kesejahteraan moral. Dalam
kerangka aksiologi deterministik, nilai moral suatu tindakan diukur bukan dari
kebebasannya, tetapi dari efek kausal yang konstruktif terhadap dunia
sosial.¹¹
5.4.
Spinoza dan Etika Keperluan:
Kebebasan sebagai Pemahaman terhadap Determinasi
Baruch Spinoza memberikan sintesis menarik antara determinisme metafisik dan kebebasan
etis. Dalam Ethics, ia menegaskan bahwa segala sesuatu terjadi menurut
keharusan kodrat Ilahi.¹² Namun, manusia dapat mencapai kebebasan sejati
melalui pengetahuan yang memadai tentang sebab-sebab — karena dengan
memahami determinasi yang mengatur dirinya, manusia tidak lagi diperbudak oleh
dorongan buta.¹³ Kebebasan, bagi Spinoza, bukanlah kemampuan untuk memilih
secara acak, tetapi kesadaran terhadap keharusan.
Dengan demikian, etika Spinoza bersifat deterministik
dan rasional sekaligus: manusia menjadi “bebas” sejauh ia memahami
sebab-sebab yang menentukannya dan menyesuaikan kehendaknya dengan tatanan
universal.¹⁴ Dalam kerangka ini, tindakan etis bukanlah hasil kehendak otonom,
melainkan hasil dari pengetahuan yang benar. Semakin seseorang memahami
jaringan sebab-akibat, semakin ia hidup sesuai dengan rasio dan semakin tinggi
derajat kebebasannya.¹⁵
5.5.
Aksiologi Deterministik: Nilai,
Makna, dan Tujuan
Secara aksiologis, determinisme kausal menimbulkan
pertanyaan tentang makna nilai-nilai moral dalam dunia yang tanpa
kebetulan. Jika kebaikan dan kejahatan merupakan akibat dari kondisi yang telah
ditentukan, apakah nilai-nilai itu masih memiliki signifikansi? Nietzsche,
misalnya, menolak moralitas tradisional yang didasarkan pada kehendak bebas,
dan menggantinya dengan etika afirmatif: menegaskan kehidupan sebagaimana
adanya (amor fati).¹⁶ Dalam hal ini, nilai bukanlah norma eksternal,
tetapi hasil dari kekuatan untuk menerima keharusan dengan sukacita.
Dalam tradisi modern, Daniel Dennett dan Susan
Wolf mengembangkan bentuk aksiologi kompatibilis yang lebih pragmatis.¹⁷
Mereka menegaskan bahwa nilai moral tetap relevan sejauh ia berfungsi dalam
sistem sosial dan psikologis manusia yang kausal: pujian, penghargaan, dan
hukuman bukan karena kebebasan metafisis, melainkan karena efektivitasnya dalam
membentuk perilaku bermoral.¹⁸ Nilai, dalam konteks deterministik, bukanlah
entitas metafisik, tetapi alat evolusioner dan sosial untuk menjaga
keberlanjutan komunitas rasional.
Sintesis
Etis: Kebebasan Reflektif dalam Dunia Deterministik
Etika dalam determinisme kausal akhirnya mengarah
pada pengakuan bahwa kebebasan moral tidak dapat dipahami sebagai otonomi
mutlak, melainkan sebagai refleksivitas terhadap determinasi.¹⁹ Manusia
tidak bebas dari sebab, tetapi dapat menjadi sadar akan sebab-sebab yang
memengaruhinya, dan dengan kesadaran itu, mampu mengarahkan kehidupannya secara
rasional. Kebebasan moral, dengan demikian, identik dengan pengetahuan diri
terhadap determinasi.
Aksiologinya terletak pada kemampuan untuk
membangun sistem nilai yang memadai bagi struktur realitas kausal: kebaikan
adalah keteraturan yang selaras dengan hukum alam dan rasio; kejahatan adalah
ketidaktahuan terhadapnya.²⁰ Dalam arti ini, determinisme kausal tidak menghancurkan
moralitas, melainkan menuntut bentuk moralitas baru — moralitas yang sadar akan
hukum alam dan menyesuaikan dirinya dengan tatanan rasional semesta.²¹
Footnotes
[1]
Ted Honderich, A Theory of Determinism: The
Mind, Neuroscience, and Life-Hopes (Oxford: Clarendon Press, 1988), 33–35.
[2]
Peter van Inwagen, An Essay on Free Will
(Oxford: Clarendon Press, 1983), 122–125.
[3]
Paul-Henri Thiry (Baron d’Holbach), The System
of Nature (London: B. Johnson, 1770), 98–101.
[4]
Derk Pereboom, Living Without Free Will
(Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 46–49.
[5]
Thomas Hobbes, Leviathan (Cambridge:
Cambridge University Press, 1996), Part I, ch. 6.
[6]
David Hume, An Enquiry Concerning Human
Understanding, ed. L. A. Selby-Bigge (Oxford: Clarendon Press, 1975), sec.
8.
[7]
John Stuart Mill, On Liberty (London:
Parker, 1859), 13–17.
[8]
Clarence Darrow, Attorney for the Damned
(Chicago: University of Chicago Press, 1957), 201–205.
[9]
Stephen J. Gould, The Mismeasure of Man (New
York: W. W. Norton, 1981), 114–116.
[10]
R. Jay Wallace, Responsibility and the Moral
Sentiments (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994), 61–63.
[11]
Patricia Churchland, Braintrust: What
Neuroscience Tells Us about Morality (Princeton: Princeton University
Press, 2011), 89–92.
[12]
Baruch Spinoza, Ethics, trans. Edwin Curley
(Princeton: Princeton University Press, 1985), IV, Prop. 68.
[13]
Steven Nadler, Spinoza’s Ethics: An Introduction
(Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 155–158.
[14]
Michael Della Rocca, Spinoza (New York:
Routledge, 2008), 173–176.
[15]
Gilles Deleuze, Spinoza: Practical Philosophy
(San Francisco: City Lights, 1988), 28–30.
[16]
Friedrich Nietzsche, Ecce Homo, trans.
Walter Kaufmann (New York: Vintage, 1969), 258–262.
[17]
Daniel Dennett, Freedom Evolves (New York:
Viking, 2003), 145–150.
[18]
Susan Wolf, Freedom within Reason (Oxford:
Oxford University Press, 1990), 12–15.
[19]
Robert Kane, The Significance of Free Will
(New York: Oxford University Press, 1996), 84–87.
[20]
Martha Nussbaum, Upheavals of Thought: The
Intelligence of Emotions (Cambridge: Cambridge University Press, 2001),
95–98.
[21]
Alasdair MacIntyre, After Virtue (Notre
Dame: University of Notre Dame Press, 2007), 126–130.
6.
Kritik
terhadap Determinisme Kausal
Walaupun determinisme kausal memiliki daya
tarik intelektual yang kuat karena menawarkan pandangan dunia yang teratur,
rasional, dan ilmiah, ia tidak luput dari kritik filosofis yang tajam. Kritik
terhadap determinisme mencakup beragam bidang — dari metafisika dan
epistemologi hingga etika, ilmu pengetahuan, dan teologi. Setiap cabang
pemikiran memberikan bantahan yang menyoroti keterbatasan pandangan
deterministik dalam menjelaskan kebebasan, kreativitas, dan tanggung jawab
manusia.
6.1.
Kritik Metafisik: Kebebasan
Eksistensial dan Otonomi Subjek
Dari perspektif eksistensialisme, determinisme
kausal ditolak karena dianggap meniadakan inti kemanusiaan — yakni kebebasan
untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihan itu. Jean-Paul Sartre
menegaskan bahwa manusia “terkutuk untuk bebas” (condamné à être libre)
karena ia tidak memiliki kodrat yang menentukan dirinya; ia membentuk
hakikatnya melalui tindakan.¹ Determinisme, dalam pandangan Sartre, adalah
bentuk “pelarian dari tanggung jawab,” sebab ia mengandaikan bahwa manusia
hanyalah akibat dari kondisi luar.²
Søren Kierkegaard juga mengkritik determinisme dengan menekankan dimensi eksistensial
pilihan, di mana individu berhadapan dengan “kecemasan kebebasan” (Angest).³
Bagi Kierkegaard, tindakan moral dan religius hanya mungkin bila manusia
memiliki ruang kebebasan ontologis untuk memilih. Jika setiap tindakan telah
ditentukan sebelumnya, maka tidak ada autentisitas, iman, atau cinta yang
sejati. Kritik ini menyoroti bahwa determinisme kausal gagal menangkap dimensi
subjektif eksistensi yang menjadi ciri khas manusia.
6.2.
Kritik Epistemologis: Indeterminasi
dan Keterbatasan Pengetahuan
Secara epistemologis, determinisme kausal
bergantung pada asumsi bahwa seluruh realitas dapat diketahui secara pasti
melalui hukum sebab-akibat. Namun, filsafat ilmu kontemporer menunjukkan
bahwa pengetahuan manusia terhadap sebab-akibat tidak pernah bersifat absolut.
Werner Heisenberg, melalui prinsip ketidakpastian (uncertainty principle),
menunjukkan bahwa pada level subatomik, posisi dan momentum partikel tidak
dapat diketahui secara simultan dengan presisi absolut.⁴ Hal ini berarti bahwa
bahkan dalam sistem fisika yang sangat kecil, tidak ada kepastian mutlak —
hanya probabilitas. Dengan demikian, determinisme klasik Newtonian kehilangan
dasar empirisnya.
Selain itu, Karl Popper menolak determinisme
epistemologis melalui argumen falsifikasionisme: teori ilmiah tidak pernah bisa
diverifikasi secara final, tetapi hanya bisa disangkal (falsified).⁵
Jika ilmu pengetahuan selalu terbuka terhadap revisi, maka klaim bahwa hukum
kausal dapat menjelaskan segala hal menjadi tidak dapat dipertahankan. Popper
menyebut posisi ini sebagai “indeterminisme terbuka”, di mana masa depan
bukan sekadar hasil dari masa lalu, melainkan terbentuk secara dinamis dalam
proses evolutif realitas.⁶
6.3.
Kritik Ilmiah: Ketidakpastian Kuantum
dan Kompleksitas Sistem
Dalam sains modern, determinisme kausal dikritik
karena tidak mampu menjelaskan fenomena indeterministik dan non-linear. Mekanika
kuantum memperlihatkan bahwa partikel tidak mengikuti hukum sebab-akibat
klasik, melainkan menunjukkan perilaku probabilistik yang hanya dapat
diramalkan secara statistik.⁷ Filsuf seperti Arthur Eddington dan Ilya
Prigogine berpendapat bahwa ketidakpastian ini bukan sekadar keterbatasan
pengamatan, tetapi sifat ontologis dari realitas itu sendiri.⁸
Selain itu, teori chaos menunjukkan bahwa
bahkan sistem deterministik dapat menghasilkan ketidakpastian praktis,
karena sangat peka terhadap kondisi awal (sensitivity to initial conditions).⁹
Dalam konteks ini, determinisme kausal mungkin benar secara teoritis, tetapi
mustahil secara epistemologis: manusia tidak akan pernah memiliki pengetahuan
sempurna untuk memprediksi akibat dari setiap sebab.¹⁰ Akibatnya, determinisme
kehilangan makna operasionalnya sebagai pandangan ilmiah yang absolut.
6.4.
Kritik Etis: Paradoks Tanggung Jawab
dan Kebebasan Moral
Kritik etis terhadap determinisme menyoroti
paradoks tanggung jawab moral. Jika semua tindakan manusia sudah ditentukan,
maka konsep pujian, celaan, dan keadilan moral menjadi kehilangan dasar
rasionalnya.¹¹ Filsuf seperti Immanuel Kant menolak determinisme moral
dengan menegaskan bahwa etika hanya mungkin jika manusia bebas.¹² Dalam Critique
of Practical Reason, Kant menyatakan bahwa “kebebasan adalah kondisi
niscaya bagi hukum moral.”¹³ Dengan kata lain, moralitas tidak dapat dilepaskan
dari otonomi kehendak.
Lebih jauh, William James menolak
determinisme moral dengan menyebutnya sebagai “doktrin keputusasaan,” karena
menghapus makna usaha dan tanggung jawab manusia.¹⁴ Dalam kerangka pragmatisme,
James menegaskan bahwa kebebasan harus dipertahankan, sebab tanpa keyakinan
akan kebebasan, manusia kehilangan dasar bagi tindakan moral dan makna
kehidupan.¹⁵ Kritik ini menunjukkan bahwa determinisme tidak hanya problematis
secara metafisis, tetapi juga destruktif secara eksistensial.
6.5.
Kritik Teologis: Kebebasan dan
Kehendak Ilahi
Dalam tradisi teologi, determinisme kausal sering
kali dipandang sebagai ancaman terhadap keadilan dan kebijaksanaan Ilahi.
Jika setiap tindakan manusia sudah ditentukan secara niscaya oleh Tuhan atau
hukum alam, maka konsep pahala, dosa, dan tanggung jawab spiritual menjadi
absurd.
Thomas Aquinas berupaya menyeimbangkan antara kehendak Ilahi dan kebebasan manusia
melalui gagasan “causa secunda” — bahwa Tuhan memang sebab pertama dari
segala sesuatu, tetapi Ia memberi makhluk rasional kemampuan untuk bertindak
sebagai sebab sekunder.¹⁶ Sebaliknya, dalam teologi Islam klasik, perdebatan
antara Jabariyah (yang menekankan penentuan mutlak) dan Qadariyah
(yang menegaskan kebebasan manusia) menunjukkan ketegangan serupa antara
keharusan kosmik dan tanggung jawab moral.¹⁷
Kritik teologis terhadap determinisme menyoroti
bahwa sistem sebab-akibat tidak dapat menjelaskan dimensi spiritual dan moral
manusia. Dengan menghilangkan kebebasan, determinisme mereduksi manusia menjadi
sekadar mekanisme biologis tanpa makna ilahi atau tujuan moral.
6.6.
Kritik Postmodern dan Humanistik:
Penolakan terhadap Totalitas Rasional
Dalam filsafat kontemporer, determinisme dikritik
sebagai bentuk metanarasi modernitas yang menindas keragaman pengalaman
manusia. Michel Foucault dan Jacques Derrida menunjukkan bahwa
struktur kausal yang totalistik sering kali berfungsi sebagai alat kekuasaan
dan pengetahuan yang menindas subjektivitas individu.¹⁸ Determinisme, dalam hal
ini, bukan sekadar teori metafisik, tetapi juga dispositif epistemik
yang menormalisasi keteraturan dan menyingkirkan perbedaan.
Foucault menolak pandangan bahwa manusia adalah
hasil tunggal dari sebab-sebab universal; baginya, subjek manusia terbentuk
dalam relasi kuasa-pengetahuan yang kontingen dan historis.¹⁹ Demikian
pula, Derrida mempersoalkan “logika keharusan” yang meniadakan ambiguitas dan
ketakterhinggaan makna.²⁰ Dengan demikian, kritik postmodern menegaskan bahwa
determinisme gagal memahami kompleksitas, pluralitas, dan kontingensi realitas
sosial dan bahasa.
Sintesis
Kritis: Dari Determinisme ke Kompleksitas dan Emergensi
Meskipun determinisme klasik ditolak di berbagai
bidang, banyak filsuf modern berusaha menyintesis unsur-unsur positifnya.
Determinisme tidak lagi dipahami sebagai sistem yang absolut dan tertutup,
tetapi sebagai kerangka kompleksitas terbuka di mana sebab-akibat
bekerja secara emergen dan multi-arah.²¹
Daniel Dennett menyebut posisi ini sebagai “evolutionary compatibilism”, yaitu
gagasan bahwa hukum kausal tetap berlaku, tetapi dalam bentuk yang memungkinkan
kebebasan reflektif manusia untuk muncul sebagai fenomena tingkat tinggi (higher-order
phenomenon).²² Dalam pandangan ini, determinasi dan kebebasan bukanlah dua
hal yang bertentangan, melainkan dua sisi dari satu proses alam semesta yang
dinamis.
Footnotes
[1]
Jean-Paul Sartre, Being and Nothingness,
trans. Hazel E. Barnes (New York: Washington Square Press, 1992), 441–445.
[2]
Sartre, Existentialism Is a Humanism, trans.
Philip Mairet (New Haven: Yale University Press, 2007), 28–31.
[3]
Søren Kierkegaard, The Concept of Anxiety,
trans. Reidar Thomte (Princeton: Princeton University Press, 1980), 43–47.
[4]
Werner Heisenberg, Physics and Philosophy: The
Revolution in Modern Science (New York: Harper & Row, 1962), 25–28.
[5]
Karl Popper, The Logic of Scientific Discovery
(London: Routledge, 2002), 17–20.
[6]
Popper, The Open Universe: An Argument for
Indeterminism (London: Routledge, 1982), 34–38.
[7]
Arthur Eddington, The Nature of the Physical
World (Cambridge: Cambridge University Press, 1928), 103–108.
[8]
Ilya Prigogine dan Isabelle Stengers, Order Out
of Chaos: Man’s New Dialogue with Nature (New York: Bantam, 1984), 49–53.
[9]
Edward Lorenz, The Essence of Chaos
(Seattle: University of Washington Press, 1993), 18–22.
[10]
James Gleick, Chaos: Making a New Science
(New York: Viking, 1987), 37–39.
[11]
R. Jay Wallace, Responsibility and the Moral
Sentiments (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994), 66–70.
[12]
Immanuel Kant, Critique of Practical Reason,
trans. Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 29–31.
[13]
Allen Wood, Kantian Ethics (Cambridge:
Cambridge University Press, 2008), 41–44.
[14]
William James, The Dilemma of Determinism
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979), 4–6.
[15]
Richard Gale, The Philosophy of William James
(Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 112–115.
[16]
Thomas Aquinas, Summa Theologica, I-II, q.
10, a. 4.
[17]
Majid Fakhry, A History of Islamic Philosophy
(New York: Columbia University Press, 2004), 77–81.
[18]
Michel Foucault, Power/Knowledge: Selected
Interviews and Other Writings 1972–1977, ed. Colin Gordon (New York:
Pantheon, 1980), 98–100.
[19]
Foucault, The Archaeology of Knowledge,
trans. A. M. Sheridan Smith (New York: Routledge, 1972), 129–132.
[20]
Jacques Derrida, Writing and Difference,
trans. Alan Bass (Chicago: University of Chicago Press, 1978), 278–282.
[21]
Robert C. Bishop, “Determinism and Indeterminism in
Physics,” The Stanford Encyclopedia of Philosophy (2021), sec. 4–6.
[22]
Daniel Dennett, Freedom Evolves (New York:
Viking, 2003), 162–168.
7.
Relevansi
Kontemporer Determinisme Kausal
Dalam lanskap pemikiran modern dan kontemporer, determinisme
kausal tetap menjadi salah satu tema sentral dalam filsafat, ilmu
pengetahuan, dan kajian interdisipliner tentang manusia. Meskipun pandangan
deterministik klasik — yang menekankan kepastian dan keharusan mutlak — telah dikritik
dan direvisi, prinsip dasar bahwa setiap peristiwa memiliki sebab yang
mendahului masih menjadi fondasi bagi banyak teori ilmiah, etika, psikologi,
hingga teknologi. Pada abad ke-21, determinisme kausal tidak lagi dipahami
secara mekanistik, melainkan dalam bentuk determinisme kompleks, emergen,
dan probabilistik, yang menggabungkan keteraturan dan ketidakpastian
sebagai dua sisi dari realitas yang sama.
7.1.
Determinisme dalam Filsafat Sains
Modern
Dalam konteks filsafat sains, determinisme
tetap memainkan peran penting sebagai kerangka berpikir tentang penjelasan
ilmiah dan prediksi hukum alam. Filsuf sains seperti Carl Hempel dan
Ernest Nagel menegaskan bahwa penjelasan ilmiah yang sah harus
menunjukkan hubungan kausal yang dapat digeneralisasi dalam bentuk hukum.¹
Prinsip covering law model mereka mencerminkan semangat deterministik:
bahwa setiap peristiwa dapat dijelaskan melalui hukum umum yang menghubungkan
sebab dan akibat.
Namun, perkembangan fisika kuantum dan kosmologi
modern memperluas pemahaman ini. Filsuf seperti John Earman dan Robert
Bishop berpendapat bahwa determinisme modern tidak harus berarti kepastian
absolut, melainkan stabilitas hukum probabilistik yang memungkinkan
prediksi dalam batas tertentu.² Dalam hal ini, determinisme tidak bertentangan
dengan indeterminasi, melainkan berfungsi sebagai struktur konseptual untuk
memahami pola-pola keteraturan di tengah ketidakterdugaan.
Selain itu, muncul bentuk baru yang disebut “determinisme
emergen”, yaitu pandangan bahwa keteraturan dan keharusan dapat muncul dari
sistem kompleks tanpa harus bersifat absolut di tingkat dasar.³ Pandangan ini
banyak digunakan dalam teori sistem dinamis, biologi evolusioner, dan ekologi,
di mana pola deterministik muncul dari interaksi non-linear antar komponen.
7.2.
Determinisme dalam Psikologi dan
Ilmu Saraf (Neurodeterminisme)
Di bidang psikologi dan neurosains,
determinisme memperoleh relevansi baru melalui penelitian tentang hubungan
antara otak, kesadaran, dan perilaku. Eksperimen Benjamin Libet pada
1980-an menunjukkan bahwa aktivitas listrik di otak (readiness potential)
mendahului keputusan sadar untuk bertindak sekitar 300–500 milidetik.⁴ Temuan
ini mengindikasikan bahwa keputusan manusia mungkin sudah “diputuskan” secara
neural sebelum individu menyadarinya, sehingga menimbulkan gagasan neurodeterminisme.
Para peneliti seperti Patrick Haggard dan Daniel
Wegner memperkuat pandangan ini dengan argumen bahwa kehendak bebas adalah
ilusi yang diciptakan oleh sistem kesadaran untuk menjaga narasi otonomi diri.⁵
Namun, beberapa filsuf kognitif seperti Daniel Dennett menafsirkan hasil
ini secara kompatibilis: meskipun proses neural mendahului kesadaran, kesadaran
tetap berperan sebagai mekanisme reflektif yang mengintegrasikan sebab-sebab
internal ke dalam tindakan yang rasional.⁶
Dengan demikian, dalam konteks kontemporer,
determinisme kausal dalam psikologi tidak lagi dipahami sebagai fatalisme
biologis, tetapi sebagai kerangka neurokausal yang menjelaskan bagaimana
pengalaman, genetik, dan lingkungan bekerja secara sinergis dalam membentuk
perilaku manusia.
7.3.
Determinisme dan Teknologi:
Kausalitas dalam Era Algoritma dan Kecerdasan Buatan
Relevansi determinisme juga tampak dalam filsafat
teknologi dan etika digital, khususnya dalam konteks kecerdasan buatan
(AI) dan algoritma prediktif. Dalam dunia digital, setiap tindakan,
klik, dan pilihan manusia dapat dimodelkan, diprediksi, dan dimanipulasi
berdasarkan data besar (big data). Hal ini melahirkan bentuk baru dari determinisme
algoritmik — pandangan bahwa perilaku manusia di ruang digital semakin
ditentukan oleh pola kausal dalam sistem teknologi.⁷
Menurut Shoshana Zuboff, sistem ekonomi
digital saat ini bekerja dengan prinsip surveillance capitalism, di mana
prediksi perilaku manusia menjadi komoditas utama.⁸ Algoritma AI tidak hanya
menggambarkan pola, tetapi juga menciptakan sebab-sebab baru melalui
mekanisme umpan balik yang memengaruhi pilihan individu. Dalam hal ini,
determinisme tidak lagi bersifat alamiah, tetapi sosioteknologis: manusia
menjadi bagian dari jaringan sebab-akibat yang diatur oleh data dan program.
Namun, para pemikir seperti Luciano Floridi
dan Kate Crawford memperingatkan bahwa determinisme algoritmik berisiko
mereduksi manusia menjadi entitas yang sepenuhnya terukur.⁹ Mereka menyerukan
pendekatan etis yang mengakui kompleksitas moral dan kebebasan reflektif
manusia, di tengah dominasi sistem kausal digital yang semakin canggih.
7.4.
Determinisme dalam Ilmu Sosial dan
Struktur Kekuasaan
Dalam teori sosial, determinisme muncul
dalam berbagai bentuk — dari determinisme ekonomi Marxian, determinisme
struktural Althusserian, hingga determinisme linguistik Foucaultian.
Karl Marx memahami sejarah sebagai hasil dari keharusan material dan
hubungan produksi yang membentuk kesadaran sosial.¹⁰ Dalam Preface to A
Contribution to the Critique of Political Economy, Marx menulis bahwa
“bukan kesadaran manusia yang menentukan keberadaannya, melainkan keberadaan
sosial yang menentukan kesadarannya.”¹¹
Sementara itu, Louis Althusser memperkenalkan
konsep overdetermination, yang menyatakan bahwa peristiwa sosial
ditentukan oleh banyak faktor sekaligus — ekonomi, ideologi, dan politik —
dalam hubungan kompleks yang saling memperkuat.¹² Dengan demikian, determinisme
dalam teori sosial tidak bersifat linear, melainkan sistemik dan multilapis.
Dalam pemikiran kontemporer, Michel Foucault
menggambarkan determinasi sosial dalam bentuk relasi kuasa-pengetahuan,
di mana struktur diskursif membentuk cara individu berpikir dan bertindak tanpa
mereka sadari.¹³ Namun, Foucault menolak determinisme absolut dengan
menunjukkan adanya “titik-titik resistensi” — ruang bagi kebebasan dan
transformasi di dalam sistem kekuasaan itu sendiri.¹⁴
7.5.
Determinisme dalam Etika dan
Filsafat Kontemporer
Dalam etika kontemporer, determinisme kausal
kembali dipertimbangkan melalui kompatibilisme evolusioner dan neuroetika.
Filsuf seperti Patricia Churchland dan Daniel Dennett menegaskan
bahwa tanggung jawab moral tetap bermakna bahkan dalam dunia yang kausal,
sejauh tindakan manusia muncul dari sistem sebab internal yang terintegrasi dan
sadar.¹⁵
Pendekatan ini menolak pandangan fatalistik dengan
menekankan bahwa kebebasan praktis dapat muncul dari mekanisme biologis
dan sosial yang kompleks. Misalnya, seseorang dianggap bertanggung jawab bukan
karena bebas dari sebab, tetapi karena ia merupakan bagian sadar dari jaringan
sebab yang dapat merefleksikan dirinya sendiri.¹⁶ Dengan demikian, determinisme
kontemporer mengarah pada bentuk etika reflektif yang tidak meniadakan
keharusan, melainkan mengakui kebebasan dalam batas-batas kausalitas.
7.6.
Relevansi Kosmologis dan Filsafat
Alam Semesta
Dalam kosmologi modern, determinisme
mendapatkan bentuk baru dalam diskusi tentang asal-usul dan nasib alam semesta.
Beberapa model fisika teoritis — seperti kosmologi inflasi, teori
medan kuantum, dan hipotesis multiverse — memunculkan perdebatan
apakah hukum alam memungkinkan kebebasan atau seluruh realitas tunduk pada
kausalitas universal.¹⁷
Fisikawan seperti Stephen Hawking dalam The
Grand Design berargumen bahwa alam semesta tidak membutuhkan Tuhan sebagai
penyebab pertama, karena hukum fisika itu sendiri cukup untuk menjelaskan
eksistensi realitas.¹⁸ Namun, filsuf seperti Robert Kane dan Thomas
Nagel menolak pandangan ini, dengan menegaskan bahwa hukum alam tidak dapat
menjelaskan pengalaman kesadaran dan kehendak, yang menunjukkan adanya
dimensi non-kausal dalam realitas.¹⁹ Dengan demikian, determinisme tetap
menjadi medan perdebatan antara naturalisme ilmiah dan humanisme metafisik.
Sintesis
Relevansi Kontemporer: Dari Mekanika ke Kompleksitas Moral
Dalam dunia kontemporer yang ditandai oleh kemajuan
teknologi, biologi, dan teori sistem, determinisme kausal telah berevolusi dari
konsep metafisik menjadi kerangka interdisipliner. Ia digunakan untuk
menjelaskan hubungan antarfenomena — dari neuron ke algoritma, dari sistem
sosial ke struktur kosmik — tanpa lagi menuntut kepastian mutlak.
Relevansi filosofisnya kini terletak pada
kemampuannya untuk menawarkan model kausal yang terbuka, di mana
kebebasan, nilai, dan makna tidak dihapuskan, tetapi ditafsirkan ulang dalam
kerangka keteraturan alam yang kompleks. Dengan demikian, determinisme kausal
tetap menjadi jantung dialog antara sains dan humaniora, antara keharusan
dan kebebasan, serta antara penjelasan dan penafsiran dalam
pencarian manusia memahami dirinya dan alam semesta.
Footnotes
[1]
Carl G. Hempel dan Paul Oppenheim, “Studies in the
Logic of Explanation,” Philosophy of Science 15, no. 2 (1948): 135–175.
[2]
John Earman, A Primer on Determinism
(Dordrecht: Reidel, 1986), 12–15; Robert C. Bishop, “Determinism and
Indeterminism in Physics,” The Stanford Encyclopedia of Philosophy
(2021), sec. 4–6.
[3]
Stuart Kauffman, At Home in the Universe: The
Search for the Laws of Self-Organization and Complexity (Oxford: Oxford
University Press, 1995), 67–71.
[4]
Benjamin Libet, “Unconscious Cerebral Initiative
and the Role of Conscious Will in Voluntary Action,” Behavioral and Brain
Sciences 8, no. 4 (1985): 529–566.
[5]
Daniel M. Wegner, The Illusion of Conscious Will
(Cambridge, MA: MIT Press, 2002), 142–148.
[6]
Daniel Dennett, Freedom Evolves (New York:
Viking, 2003), 138–143.
[7]
Evgeny Morozov, To Save Everything, Click Here:
The Folly of Technological Solutionism (New York: PublicAffairs, 2013),
103–108.
[8]
Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance
Capitalism (New York: PublicAffairs, 2019), 91–95.
[9]
Luciano Floridi, The Ethics of Information
(Oxford: Oxford University Press, 2013), 56–58; Kate Crawford, Atlas of AI
(New Haven: Yale University Press, 2021), 22–26.
[10]
Karl Marx, Preface to A Contribution to the
Critique of Political Economy (Moscow: Progress Publishers, 1977), 20–21.
[11]
Ibid., 21.
[12]
Louis Althusser, For Marx, trans. Ben
Brewster (London: Verso, 2005), 95–100.
[13]
Michel Foucault, Discipline and Punish: The
Birth of the Prison, trans. Alan Sheridan (New York: Vintage, 1977),
195–199.
[14]
Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews
and Other Writings 1972–1977, ed. Colin Gordon (New York: Pantheon, 1980),
142–144.
[15]
Patricia Churchland, Braintrust: What
Neuroscience Tells Us about Morality (Princeton: Princeton University
Press, 2011), 101–104.
[16]
Daniel Dennett, Elbow Room: The Varieties of
Free Will Worth Wanting (Cambridge, MA: MIT Press, 1984), 12–15.
[17]
Sean Carroll, The Big Picture: On the Origins of
Life, Meaning, and the Universe Itself (New York: Dutton, 2016), 133–136.
[18]
Stephen Hawking dan Leonard Mlodinow, The Grand
Design (New York: Bantam, 2010), 30–33.
[19]
Robert Kane, The Significance of Free Will
(New York: Oxford University Press, 1996), 214–217; Thomas Nagel, Mind and
Cosmos (Oxford: Oxford University Press, 2012), 88–91.
8.
Sintesis
Filosofis
Bagian ini bertujuan untuk menyusun sintesis
konseptual atas seluruh pembahasan mengenai determinisme kausal, dengan
mempertemukan dimensi ontologis, epistemologis, dan etisnya dalam kerangka
filsafat yang lebih utuh. Sintesis ini bukan sekadar kompromi antara pandangan
deterministik dan kebebasan, tetapi upaya reflektif untuk memahami hubungan
dialektis antara keharusan (necessity) dan kebebasan (freedom)
sebagai dua aspek yang saling melengkapi dari eksistensi manusia dan kosmos.
8.1.
Dialektika antara Keharusan dan
Kebebasan
Sejarah filsafat menunjukkan bahwa determinisme dan
kebebasan bukanlah dua prinsip yang sepenuhnya bertentangan, melainkan dua kutub
yang berinteraksi dalam dialektika pemahaman tentang realitas. Dalam kerangka Hegelian,
misalnya, kebebasan tidak dimaknai sebagai ketiadaan sebab, melainkan sebagai kesadaran
terhadap keharusan.¹ Dengan mengenali hukum-hukum yang mengatur realitas, subjek
rasional tidak lagi diperbudak oleh keharusan eksternal, melainkan menyesuaikan
dirinya dengan tatanan universal secara sadar. Kebebasan sejati, dengan
demikian, adalah freedom through necessity, bukan freedom from
necessity.
Baruch Spinoza juga mengajarkan hal yang serupa dalam Ethics: kebebasan
bukanlah kemampuan untuk bertindak tanpa sebab, tetapi kemampuan untuk memahami
sebab-sebab yang menentukannya.² Dengan demikian, dalam sintesis ini, kebebasan
dan determinasi tidak lagi diposisikan secara oposisi, tetapi secara
komplementer — kebebasan adalah refleksivitas terhadap determinasi.³
8.2.
Determinisme Reflektif dan Kesadaran
Diri
Sintesis filosofis determinisme menuntut pengakuan
atas keberadaan sebab-akibat universal, tetapi sekaligus menempatkan manusia
sebagai makhluk yang sadar akan jaringan sebab-akibat itu. Dengan
refleksi, manusia tidak sekadar menjadi bagian pasif dari sistem kausal,
melainkan mampu memahami, memprediksi, dan memodifikasi akibat yang mungkin
terjadi.⁴
Filsuf modern seperti Daniel Dennett
mengembangkan gagasan ini dalam bentuk evolutionary compatibilism, di
mana kebebasan dipahami sebagai kemampuan tingkat tinggi (higher-order
capacity) yang muncul secara evolusioner dari sistem deterministik yang
kompleks.⁵ Dalam pandangan ini, kesadaran, bahasa, dan rasionalitas merupakan
mekanisme evolusioner yang memberi manusia kemampuan untuk mengelola
sebab-sebab internal dan mengantisipasi akibat eksternal, sehingga
menciptakan ruang bagi otonomi reflektif di dalam sistem kausal.
Kebebasan manusia, dengan demikian, bukanlah “celah
metafisis” di luar hukum alam, tetapi kemampuan reflektif untuk menavigasi
hukum-hukum itu melalui pengetahuan, kehendak, dan nilai.⁶
8.3.
Sintesis Epistemologis: Kausalitas
sebagai Struktur Pengetahuan Terbuka
Epistemologi determinisme klasik yang bersifat
mekanistik kini digantikan oleh pandangan epistemologi sistem terbuka,
di mana hukum kausal tidak lagi dipahami sebagai rantai linear, melainkan
sebagai jejaring dinamis yang memungkinkan kompleksitas dan emergensi.⁷
Dalam sains modern, konsep determinasi mengalami
reinterpretasi: bukan lagi tentang kepastian mutlak, melainkan keteraturan
probabilistik dan prinsip keterbatasan pengetahuan.⁸ Hal ini sejalan
dengan prinsip uncertainty Heisenberg dan teori chaos, yang menunjukkan
bahwa keteraturan dan ketidakpastian dapat koeksis dalam satu sistem. Dari
sudut pandang filsafat ilmu, sintesis ini menunjukkan bahwa pengetahuan manusia
tentang kausalitas selalu bersifat asimtotik — mendekati kebenaran tanpa
pernah mencapainya sepenuhnya.⁹
Dengan demikian, epistemologi determinisme kausal
yang disintesis adalah epistemologi yang rasional tetapi rendah hati,
yang mengakui peran sebab-akibat universal namun juga menerima keterbatasan
kognitif dan kontingensi realitas.¹⁰
8.4.
Sintesis Etis: Kebebasan dalam
Determinasi Moral
Dalam bidang etika, sintesis filosofis antara
determinisme dan kebebasan melahirkan kompatibilisme moral reflektif.
Pandangan ini menegaskan bahwa tanggung jawab moral tetap mungkin, karena
tindakan manusia dapat dinilai berdasarkan struktur sebab internal yang
sadar dan reflektif.¹¹
William James dan John Stuart Mill menyatakan bahwa moralitas tidak bergantung
pada kebebasan metafisis, tetapi pada kemampuan untuk bertindak sesuai
dengan pengetahuan dan nilai.¹² Dalam kerangka ini, determinisme justru
memperkuat moralitas, karena dengan memahami sebab-sebab perilaku, manusia
dapat memperbaikinya secara rasional. Etika deterministik tidak meniadakan
kebebasan, melainkan mengubahnya menjadi tanggung jawab epistemik —
kewajiban untuk memahami mengapa kita bertindak sebagaimana kita bertindak.¹³
Selain itu, sintesis etis ini sejalan dengan
pemikiran Spinoza tentang beatitudo — kebahagiaan tertinggi yang
dicapai bukan melalui kehendak bebas absolut, tetapi melalui pengetahuan yang
adekuat tentang tatanan kausal alam semesta.¹⁴ Dengan demikian, tindakan etis
adalah tindakan yang selaras dengan pemahaman rasional terhadap determinasi
diri dan dunia.
8.5.
Aksiologi Determinisme Humanistik:
Makna di Tengah Keharusan
Secara aksiologis, determinisme yang disintesis
dengan humanisme filosofis memulihkan dimensi makna dan nilai dalam
dunia yang kausal. Walaupun setiap peristiwa ditentukan, manusia tetap memiliki
peran aktif dalam memberi makna terhadap determinasi itu.¹⁵ Sebagaimana
dikemukakan oleh Albert Camus, absurditas kehidupan tidak menghapus
makna, melainkan menantang manusia untuk menciptakan makna dalam
keterbatasan.¹⁶
Dalam konteks ini, determinisme tidak lagi
dipandang sebagai ancaman, tetapi sebagai struktur kosmik yang memberi arah
bagi kebijaksanaan eksistensial. Menyadari bahwa hidup tunduk pada hukum
sebab-akibat tidak berarti menyerah pada fatalisme, melainkan menemukan
kebebasan dalam penerimaan reflektif terhadap realitas.¹⁷ Kebijaksanaan ini
tampak dalam konsep amor fati Nietzsche — mencintai keharusan sebagai
bentuk tertinggi afirmasi kehidupan.¹⁸
8.6.
Sintesis Onto-Etika: Kebebasan
sebagai Pengetahuan dan Partisipasi
Pada akhirnya, sintesis filosofis determinisme
kausal mengarah pada integrasi antara ontologi, epistemologi, dan etika.
Ontologinya menegaskan keteraturan universal; epistemologinya mengakui
keterbatasan pengetahuan dan sifat emergen kausalitas; etikanya menekankan
tanggung jawab reflektif di dalam determinasi.
Dalam sintesis ini, kebebasan tidak diartikan
sebagai kemampuan untuk memulai rantai sebab baru secara mutlak, tetapi
sebagai kemampuan untuk berpartisipasi secara sadar dalam rantai sebab yang
telah ada.¹⁹ Dengan pengetahuan, refleksi, dan kesadaran, manusia dapat
mengubah arah determinasi tanpa meniadakannya. Ia tidak berada di luar hukum
alam, tetapi menjadi bagian sadar dari hukum itu — suatu bentuk kebebasan
partisipatif.²⁰
Dengan demikian, sintesis filosofis ini menempatkan
determinisme kausal bukan sebagai doktrin yang meniadakan kebebasan, melainkan
sebagai kerangka rasional bagi kebebasan yang terwujud dalam kesadaran akan
keharusan.²¹
Kesimpulan
Sintetis
Determinisme kausal, setelah melewati kritik dan
reinterpretasi, menemukan bentuknya yang lebih matang dalam filsafat kontemporer:
determinisme reflektif dan terbuka, yang menerima hukum sebab-akibat
tanpa menghapus ruang bagi kebebasan moral dan kesadaran. Ia bukan lagi
pandangan mekanistik, melainkan paradigma holistik yang melihat dunia sebagai jejaring
keterkaitan di mana manusia berperan sebagai pengamat, pelaku, dan peserta
aktif.
Dalam perspektif ini, kebebasan dan determinisme
tidak lagi dipandang sebagai dua ekstrem yang harus dipertentangkan, tetapi
sebagai dua sisi dari realitas yang sama — realitas rasional dan bermakna,
di mana pengetahuan, nilai, dan tindakan manusia menjadi bagian integral dari
keteraturan kosmos.²²
Footnotes
[1]
G. W. F. Hegel, The Philosophy of History,
trans. J. Sibree (New York: Dover, 1956), 22–24.
[2]
Baruch Spinoza, Ethics, trans. Edwin Curley
(Princeton: Princeton University Press, 1985), IV, Prop. 68.
[3]
Steven Nadler, Spinoza’s Ethics: An Introduction
(Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 155–158.
[4]
Karl Popper, The Open Universe: An Argument for
Indeterminism (London: Routledge, 1982), 33–35.
[5]
Daniel Dennett, Freedom Evolves (New York:
Viking, 2003), 158–162.
[6]
Patricia Churchland, Braintrust: What
Neuroscience Tells Us about Morality (Princeton: Princeton University
Press, 2011), 88–90.
[7]
Ilya Prigogine dan Isabelle Stengers, Order Out
of Chaos: Man’s New Dialogue with Nature (New York: Bantam, 1984), 52–55.
[8]
Werner Heisenberg, Physics and Philosophy: The
Revolution in Modern Science (New York: Harper & Row, 1962), 25–28.
[9]
Bas C. van Fraassen, The Scientific Image (Oxford:
Clarendon Press, 1980), 124–127.
[10]
Thomas Kuhn, The Structure of Scientific
Revolutions (Chicago: University of Chicago Press, 1996), 66–68.
[11]
R. Jay Wallace, Responsibility and the Moral
Sentiments (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994), 70–73.
[12]
William James, The Dilemma of Determinism
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979), 10–12; John Stuart Mill, Utilitarianism
(London: Parker, Son, and Bourn, 1863), 34–36.
[13]
Derk Pereboom, Living Without Free Will
(Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 49–52.
[14]
Gilles Deleuze, Spinoza: Practical Philosophy
(San Francisco: City Lights, 1988), 28–30.
[15]
Viktor E. Frankl, Man’s Search for Meaning
(Boston: Beacon Press, 2006), 111–114.
[16]
Albert Camus, The Myth of Sisyphus, trans.
Justin O’Brien (New York: Vintage, 1955), 54–58.
[17]
Martha Nussbaum, The Fragility of Goodness
(Cambridge: Cambridge University Press, 1986), 94–97.
[18]
Friedrich Nietzsche, Ecce Homo, trans.
Walter Kaufmann (New York: Vintage, 1969), 261–263.
[19]
Daniel Dennett, Elbow Room: The Varieties of
Free Will Worth Wanting (Cambridge, MA: MIT Press, 1984), 142–146.
[20]
Peter van Inwagen, An Essay on Free Will
(Oxford: Clarendon Press, 1983), 202–204.
[21]
Robert Kane, The Significance of Free Will
(New York: Oxford University Press, 1996), 184–188.
[22]
Alasdair MacIntyre, After Virtue (Notre
Dame: University of Notre Dame Press, 2007), 126–130.
9.
Kesimpulan
Pembahasan mengenai determinisme kausal
memperlihatkan bahwa persoalan tentang kebebasan dan keharusan bukan hanya
problem metafisik, tetapi juga epistemologis, etis, dan eksistensial. Sepanjang
sejarah filsafat, gagasan bahwa segala sesuatu ditentukan oleh hukum
sebab-akibat telah memunculkan dua kecenderungan utama: pertama, keyakinan pada
keteraturan rasional alam semesta; kedua, kekhawatiran bahwa keteraturan itu
meniadakan ruang bagi kebebasan manusia. Di antara dua kutub inilah
determinisme kausal terus bergerak — dari mekanisisme klasik menuju pemahaman
yang lebih reflektif, kompleks, dan terbuka.
9.1.
Kesatuan antara Keharusan dan
Rasionalitas Alam
Secara ontologis, determinisme kausal menegaskan
bahwa realitas bersifat tertata secara rasional. Sejak Demokritos hingga
Laplace, pandangan ini memberikan kerangka yang memungkinkan ilmu pengetahuan
memahami alam melalui hukum universal.¹ Dengan prinsip kausalitas, manusia
dapat menafsirkan fenomena alam bukan sebagai hasil kebetulan, melainkan
sebagai akibat yang niscaya dari sebab-sebab tertentu. Prinsip ini menjadi
dasar bagi kemajuan sains modern, yang menempatkan keteraturan sebagai esensi
dari eksistensi alam.
Namun, keteraturan tersebut tidak dapat dipahami
sebagai keharusan absolut yang meniadakan kemungkinan. Filsafat dan sains
kontemporer menunjukkan bahwa keteraturan itu bersifat dinamis dan emergen,
sebagaimana tampak dalam teori chaos dan mekanika kuantum.² Maka, determinisme
yang semula tampak sebagai sistem tertutup kini dipahami sebagai sistem
terbuka, di mana kepastian dan ketidakpastian membentuk harmoni yang saling
melengkapi.
9.2.
Kebebasan sebagai Kesadaran terhadap
Determinasi
Secara etis dan eksistensial, determinisme tidak
mesti berarti fatalisme. Pemikiran Spinoza, Hegel, dan
filsuf-filsuf kompatibilis modern seperti Daniel Dennett menunjukkan
bahwa kebebasan sejati tidak terletak pada pelepasan diri dari sebab, melainkan
pada kesadaran terhadap sebab-sebab yang membentuk diri kita.³ Manusia
menjadi bebas bukan karena ia dapat bertindak di luar hukum alam, tetapi karena
ia memahami hukum itu dan dapat menyesuaikan tindakannya secara rasional.
Dengan demikian, kebebasan dalam konteks determinisme
adalah refleksivitas rasional — kemampuan untuk menyadari, memahami, dan
mengarahkan determinasi diri melalui pengetahuan dan kehendak sadar.⁴ Ini
adalah bentuk kebebasan yang aktif, bukan kebebasan negatif yang tanpa batas.
Kebebasan reflektif ini memungkinkan tanggung jawab moral tetap berdiri teguh,
karena manusia bertindak berdasarkan pemahaman dan kesadaran, bukan sekadar
impuls atau kebetulan.⁵
9.3.
Rehabilitasi Etika dan Nilai dalam
Dunia Kausal
Dalam ranah etika dan aksiologi, determinisme
kausal menuntut rekonstruksi cara pandang terhadap tanggung jawab dan nilai
moral. Jika tindakan manusia merupakan hasil sebab-sebab yang kompleks —
biologis, sosial, dan psikologis — maka moralitas harus dilihat sebagai sistem
rasional untuk memahami dan memperbaiki kondisi kausal tersebut.⁶ Hukuman,
penghargaan, dan norma tidak lagi dimaknai sebagai pembalasan terhadap tindakan
bebas, tetapi sebagai mekanisme kausal sosial untuk menumbuhkan perilaku
bermoral.
Etika deterministik bukanlah etika fatalistik,
melainkan etika transformasional: manusia bertanggung jawab sejauh ia
berupaya memahami dan mengubah sebab-sebab yang menentukannya.⁷ Dalam pandangan
ini, kebajikan adalah kemampuan untuk hidup sesuai dengan tatanan alam dan
rasio; sementara kejahatan adalah bentuk ketidaktahuan terhadapnya. Dengan
memahami hukum sebab-akibat, manusia menemukan jalan menuju kebijaksanaan moral
— sebagaimana ditekankan oleh Spinoza bahwa “pengetahuan adalah jalan menuju
kebebasan.”⁸
9.4.
Kesadaran Kausal sebagai Dasar
Eksistensi Manusia Modern
Dalam dunia kontemporer yang dikuasai oleh neurosains,
algoritma, dan kecerdasan buatan, determinisme memperoleh bentuk baru yang
lebih konkret dan kompleks. Manusia kini menyaksikan bagaimana perilakunya
dapat dijelaskan oleh pola biologis dan sistem digital. Namun, justru di tengah
determinasi baru inilah muncul kebutuhan yang lebih mendesak untuk memahami
diri secara reflektif.⁹
Kebebasan manusia tidak lagi diukur dari
kemampuannya untuk “melawan sebab,” melainkan dari kapasitasnya untuk menginterpretasikan,
mengarahkan, dan memaknai determinasi yang melingkupinya. Di sinilah
filsafat memainkan peran penting — bukan untuk meniadakan hukum kausal, tetapi
untuk menempatkannya dalam horizon makna manusiawi yang lebih luas.
Determinisme
Kausal sebagai Paradigma Integratif
Keseluruhan pembahasan ini menunjukkan bahwa
determinisme kausal bukanlah dogma tertutup, melainkan paradigma integratif
yang dapat menyatukan sains, etika, dan eksistensialisme. Ia memungkinkan kita memahami
keteraturan alam semesta tanpa meniadakan kebebasan moral manusia, serta
mengakui hukum sebab-akibat tanpa terjebak dalam reduksionisme mekanistik.¹⁰
Dalam sintesis akhir, determinisme kausal dapat
dipahami sebagai jalan tengah filosofis antara keharusan kosmik dan
kebebasan reflektif. Ia menegaskan bahwa manusia adalah makhluk kausal yang
sadar — bagian dari hukum alam yang universal, tetapi juga subjek yang memiliki
kapasitas untuk memahami, menilai, dan mengubah arah determinasi itu melalui pengetahuan
dan kebajikan.¹¹
Dengan demikian, determinisme kausal tidak menutup
ruang bagi kebebasan, melainkan memperdalam maknanya: kebebasan bukanlah
pelarian dari sebab, tetapi kesediaan untuk mengerti dan berdamai dengan
keharusan.¹²
Footnotes
[1]
Pierre-Simon Laplace, A Philosophical Essay on
Probabilities, trans. Frederick Truscott dan Frederick Emory (New York:
Dover, 1951), 4–5.
[2]
Ilya Prigogine dan Isabelle Stengers, Order Out
of Chaos: Man’s New Dialogue with Nature (New York: Bantam, 1984), 49–53.
[3]
Baruch Spinoza, Ethics, trans. Edwin Curley
(Princeton: Princeton University Press, 1985), IV, Prop. 68.
[4]
G. W. F. Hegel, The Philosophy of History,
trans. J. Sibree (New York: Dover, 1956), 22–24.
[5]
Daniel Dennett, Freedom Evolves (New York:
Viking, 2003), 162–166.
[6]
R. Jay Wallace, Responsibility and the Moral
Sentiments (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994), 70–73.
[7]
Derk Pereboom, Living Without Free Will
(Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 50–52.
[8]
Steven Nadler, Spinoza’s Ethics: An Introduction
(Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 155–158.
[9]
Benjamin Libet, “Unconscious Cerebral Initiative
and the Role of Conscious Will in Voluntary Action,” Behavioral and Brain
Sciences 8, no. 4 (1985): 529–566.
[10]
Karl Popper, The Open Universe: An Argument for
Indeterminism (London: Routledge, 1982), 33–35.
[11]
Robert Kane, The Significance of Free Will
(New York: Oxford University Press, 1996), 184–188.
[12]
Friedrich Nietzsche, Ecce Homo, trans.
Walter Kaufmann (New York: Vintage, 1969), 261–263.
Daftar Pustaka
Althusser, L. (2005). For Marx (B. Brewster,
Trans.). London: Verso.
Allison, H. (1983). Kant’s transcendental
idealism: An interpretation and defense. New Haven: Yale University Press.
Aquinas, T. (1947). Summa Theologica
(Fathers of the English Dominican Province, Trans.). New York: Benziger Bros.
Aristotle. (1930). Physics (R. P. Hardie
& R. K. Gaye, Trans.). Oxford: Clarendon Press.
Ayer, A. J. (1952). Language, truth and logic.
New York: Dover.
Bacon, F. (2000). Novum organum (L. Jardine
& M. Silverthorne, Eds.). Cambridge: Cambridge University Press.
Bishop, R. C. (2021). Determinism and indeterminism
in physics. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy.
Camus, A. (1955). The myth of Sisyphus (J.
O’Brien, Trans.). New York: Vintage.
Carroll, S. (2016). The big picture: On the
origins of life, meaning, and the universe itself. New York: Dutton.
Chrysippus. (1987). In A. A. Long & D. N.
Sedley (Eds.), The Hellenistic philosophers (Vol. 1). Cambridge:
Cambridge University Press.
Churchland, P. (2011). Braintrust: What
neuroscience tells us about morality. Princeton: Princeton University Press.
Comte, A. (1855). The positive philosophy
(H. Martineau, Trans.). New York: Calvin Blanchard.
Curley, E. (Trans.). (1985). In B. Spinoza, Ethics.
Princeton: Princeton University Press.
Darrow, C. (1957). Attorney for the damned.
Chicago: University of Chicago Press.
Deleuze, G. (1988). Spinoza: Practical
philosophy (R. Hurley, Trans.). San Francisco: City Lights.
Democritus. (1983). Fragments. In K.
Freeman, Ancilla to the pre-Socratic philosophers. Cambridge, MA:
Harvard University Press.
Dennett, D. (1984). Elbow room: The varieties of
free will worth wanting. Cambridge, MA: MIT Press.
Dennett, D. (2003). Freedom evolves. New
York: Viking.
Descartes, R. (1983). Principles of philosophy
(V. R. Miller & R. P. Miller, Trans.). Dordrecht: Reidel.
D’Holbach, P.-H. T. (1770). The system of nature
(B. Johnson, Trans.). London: B. Johnson.
Earman, J. (1986). A primer on determinism.
Dordrecht: Reidel.
Eddington, A. (1928). The nature of the physical
world. Cambridge: Cambridge University Press.
Einstein, A. (1936). Quantum mechanics and reality.
Journal of the Franklin Institute, 221, 349–382.
Epictetus. (2008). The discourses (R.
Dobbin, Trans.). London: Penguin Classics.
Fakhry, M. (2004). A history of Islamic
philosophy. New York: Columbia University Press.
Floridi, L. (2013). The ethics of information.
Oxford: Oxford University Press.
Foucault, M. (1972). The archaeology of
knowledge (A. M. Sheridan Smith, Trans.). New York: Routledge.
Foucault, M. (1977). Discipline and punish: The
birth of the prison (A. Sheridan, Trans.). New York: Vintage.
Foucault, M. (1980). Power/knowledge: Selected
interviews and other writings, 1972–1977 (C. Gordon, Ed.). New York:
Pantheon.
Frankl, V. E. (2006). Man’s search for meaning.
Boston: Beacon Press.
Freeman, K. (1983). Ancilla to the pre-Socratic
philosophers. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Gale, R. (2005). The philosophy of William James.
Cambridge: Cambridge University Press.
Gleick, J. (1987). Chaos: Making a new science.
New York: Viking.
Gilson, E. (1956). The Christian philosophy of
St. Thomas Aquinas. New York: Random House.
Gould, S. J. (1981). The mismeasure of man.
New York: W. W. Norton.
Haggard, P. (2008). Human volition: Towards a neuroscience
of will. Nature Reviews Neuroscience, 9(12), 934–946.
Hawking, S., & Mlodinow, L. (2010). The
grand design. New York: Bantam.
Hegel, G. W. F. (1956). The philosophy of
history (J. Sibree, Trans.). New York: Dover.
Heisenberg, W. (1962). Physics and philosophy:
The revolution in modern science. New York: Harper & Row.
Hempel, C. G., & Oppenheim, P. (1948). Studies
in the logic of explanation. Philosophy of Science, 15(2), 135–175.
Hobbes, T. (1996). Leviathan. Cambridge:
Cambridge University Press.
Honderich, T. (1988). A theory of determinism:
The mind, neuroscience, and life-hopes. Oxford: Clarendon Press.
Hume, D. (1975). An enquiry concerning human
understanding (L. A. Selby-Bigge, Ed.). Oxford: Clarendon Press.
James, W. (1979). The dilemma of determinism.
Cambridge, MA: Harvard University Press.
Kane, R. (1996). The significance of free will.
New York: Oxford University Press.
Kant, I. (1997). Critique of practical reason
(M. Gregor, Trans.). Cambridge: Cambridge University Press.
Kant, I. (1998). Critique of pure reason (P.
Guyer & A. W. Wood, Trans.). Cambridge: Cambridge University Press.
Kauffman, S. (1995). At home in the universe:
The search for the laws of self-organization and complexity. Oxford: Oxford
University Press.
Kierkegaard, S. (1980). The concept of anxiety
(R. Thomte, Trans.). Princeton: Princeton University Press.
Kuhn, T. S. (1996). The structure of scientific
revolutions (3rd ed.). Chicago: University of Chicago Press.
Laplace, P.-S. (1951). A philosophical essay on
probabilities (F. Truscott & F. Emory, Trans.). New York: Dover.
Libet, B. (1985). Unconscious cerebral initiative
and the role of conscious will in voluntary action. Behavioral and Brain
Sciences, 8(4), 529–566.
Locke, J. (1975). An essay concerning human
understanding (P. Nidditch, Ed.). Oxford: Clarendon Press.
Long, A. A., & Sedley, D. N. (1987). The
Hellenistic philosophers (Vol. 1). Cambridge: Cambridge University Press.
Lorenz, E. (1993). The essence of chaos.
Seattle: University of Washington Press.
MacIntyre, A. (2007). After virtue (3rd
ed.). Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
Marx, K. (1977). Preface to a contribution to
the critique of political economy. Moscow: Progress Publishers.
Mill, J. S. (1859). On liberty. London:
Parker.
Mill, J. S. (1863). Utilitarianism. London:
Parker, Son, and Bourn.
Morozov, E. (2013). To save everything, click
here: The folly of technological solutionism. New York: PublicAffairs.
Nadler, S. (2006). Spinoza’s ethics: An
introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
Nagel, T. (2012). Mind and cosmos: Why the
materialist neo-Darwinian conception of nature is almost certainly false.
Oxford: Oxford University Press.
Nagel, E. (1961). The structure of science.
New York: Harcourt, Brace & World.
Newton, I. (1687). Philosophiae naturalis
principia mathematica. London: Joseph Streater.
Nietzsche, F. (1969). Ecce homo (W.
Kaufmann, Trans.). New York: Vintage.
Nussbaum, M. C. (1986). The fragility of
goodness: Luck and ethics in Greek tragedy and philosophy. Cambridge:
Cambridge University Press.
Nussbaum, M. C. (2001). Upheavals of thought:
The intelligence of emotions. Cambridge: Cambridge University Press.
Pereboom, D. (2001). Living without free will.
Cambridge: Cambridge University Press.
Popper, K. (1982). The open universe: An
argument for indeterminism. London: Routledge.
Popper, K. (2002). The logic of scientific
discovery. London: Routledge.
Prigogine, I., & Stengers, I. (1984). Order
out of chaos: Man’s new dialogue with nature. New York: Bantam.
Rocca, M. D. (2008). Spinoza. New York:
Routledge.
Sartre, J.-P. (1992). Being and nothingness
(H. E. Barnes, Trans.). New York: Washington Square Press.
Sartre, J.-P. (2007). Existentialism is a
humanism (P. Mairet, Trans.). New Haven: Yale University Press.
Schaffer, J. (2009). Deterministic chance? The
British Journal for the Philosophy of Science, 60(1), 101–133.
Sellars, J. (2006). Stoicism. Berkeley:
University of California Press.
Sorabji, R. (1980). Necessity, cause, and blame:
Perspectives on Aristotle’s theory. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Spinoza, B. (1985). Ethics (E. Curley,
Trans.). Princeton: Princeton University Press.
Swinburne, R. (1981). Space and time.
London: Macmillan.
van Fraassen, B. C. (1980). The scientific image.
Oxford: Clarendon Press.
van Inwagen, P. (1983). An essay on free will.
Oxford: Clarendon Press.
Wallace, R. J. (1994). Responsibility and the
moral sentiments. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Wegner, D. M. (2002). The illusion of conscious
will. Cambridge, MA: MIT Press.
Williams, T. (Trans.). (1993). In Augustine, On
the free choice of the will. Indianapolis: Hackett.
Wolf, S. (1990). Freedom within reason.
Oxford: Oxford University Press.
Wood, A. (2008). Kantian ethics. Cambridge:
Cambridge University Press.
Zuboff, S. (2019). The age of surveillance
capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. New
York: PublicAffairs.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar