Metode Kritis: Rasionalitas, Refleksivitas, dan Emansipasi Pengetahuan

Metode Kritis

Rasionalitas, Refleksivitas, dan Emansipasi Pengetahuan

---

Alihkan ke: Epistemologi dalam Filsafat.

---

Abstrak

Artikel ini membahas secara komprehensif Metode Kritis dalam Epistemologi sebagai paradigma reflektif yang berupaya memulihkan hubungan antara pengetahuan, rasionalitas, dan kemanusiaan. Metode kritis, yang berakar pada tradisi Frankfurt School melalui pemikiran Horkheimer, Adorno, dan Habermas, menolak pandangan positivistik tentang ilmu pengetahuan yang mengabaikan nilai dan konteks sosial. Ia menegaskan bahwa pengetahuan tidak netral, melainkan selalu dibentuk oleh relasi kekuasaan, ideologi, dan kepentingan manusia. Melalui prinsip rasionalitas komunikatif, metode kritis menempatkan proses dialog dan intersubjektivitas sebagai dasar pencarian kebenaran yang autentik dan emansipatoris.

Secara ontologis, metode kritis memandang realitas sosial sebagai konstruksi historis yang dihasilkan oleh kesadaran reflektif manusia. Dari sisi epistemologis, ia mengembangkan konsep rasionalitas kritis—yakni kemampuan untuk menilai klaim kebenaran melalui argumentasi rasional, refleksi diri, dan dialog tanpa dominasi. Dalam ranah aksiologis, metode ini menegaskan bahwa tujuan utama pengetahuan adalah pembebasan manusia dari struktur ketidakadilan dan distorsi ideologis. Dimensi sosial, politik, dan ekonomi pengetahuan dijelaskan melalui kritik terhadap dominasi teknokratis dan komodifikasi ilmu dalam masyarakat modern.

Artikel ini juga menunjukkan relevansi metode kritis di era digital dan post-truth, di mana informasi dan teknologi sering digunakan sebagai instrumen kekuasaan baru. Dalam konteks ini, metode kritis berfungsi untuk membongkar bias algoritmik, menegaskan etika komunikasi digital, serta membangun kesadaran reflektif terhadap struktur kekuasaan data. Melalui sintesis filosofisnya, artikel ini menegaskan pentingnya pengembangan epistemologi kritis humanistik—sebuah paradigma pengetahuan yang mengintegrasikan refleksi rasional, nilai humanistik, dan tanggung jawab etis terhadap kehidupan bersama.

Kata Kunci: Metode Kritis; Epistemologi; Rasionalitas Komunikatif; Emansipasi; Frankfurt School; Etika Digital; Humanisme; Post-Truth.

---

PEMBAHASAN

Metode Kritis dalam Epistemologi

---

1.           Pendahuluan

Metode kritis dalam epistemologi muncul sebagai upaya reflektif terhadap krisis rasionalitas modern yang ditandai oleh dominasi positivisme dan reduksi pengetahuan pada fakta-fakta empiris semata. Dalam sejarah filsafat, epistemologi tidak hanya berperan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana manusia mengetahui, tetapi juga mengapa dan untuk apa pengetahuan itu diciptakan. Di titik inilah metode kritis menjadi relevan, sebab ia berupaya mengembalikan dimensi normatif dan emansipatoris dari proses berpikir, sekaligus menolak objektivitas yang hampa nilai dan terpisah dari konteks sosialnya. Max Horkheimer, salah satu tokoh utama Mazhab Frankfurt, menegaskan bahwa teori kritis harus menolak menjadi sekadar alat teknis untuk mengontrol realitas; sebaliknya, ia harus berfungsi sebagai kekuatan reflektif untuk membebaskan manusia dari struktur dominasi dan penindasan yang tersembunyi dalam sistem sosial dan pengetahuan itu sendiri.¹

Metode kritis tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan dari dinamika sejarah pemikiran modern yang mengaitkan antara rasionalitas, kekuasaan, dan ideologi. Sejak Kant merumuskan kritik rasio murni sebagai bentuk refleksi atas batas kemampuan manusia dalam mengetahui, benih-benih berpikir kritis telah tertanam dalam tradisi filsafat Barat.² Namun, tradisi ini memperoleh bentuk radikalnya dalam kritik Marx terhadap kesadaran ideologis dan relasi produksi, yang kemudian diolah kembali oleh para pemikir Frankfurt seperti Horkheimer, Adorno, dan Habermas. Mereka menyoroti bahwa pengetahuan tidak pernah netral, melainkan selalu diproduksi dalam relasi sosial yang sarat kepentingan dan nilai.³ Oleh karena itu, tugas metode kritis bukan hanya menguji validitas kognitif suatu klaim pengetahuan, tetapi juga menelusuri kondisi historis, sosial, dan politis yang memungkinkan klaim tersebut muncul dan berfungsi.

Dalam kerangka epistemologis, metode kritis menolak dikotomi klasik antara subjek dan objek pengetahuan. Ia memandang proses mengetahui sebagai aktivitas reflektif dan dialogis, di mana subjek tidak hanya mengamati dunia, tetapi juga terlibat di dalamnya secara aktif dan historis.⁴ Proses ini melibatkan refleksivitas epistemik, yakni kesadaran akan posisi, nilai, dan kepentingan yang menyertai setiap tindakan mengenal. Dengan demikian, metode kritis menuntut sikap ilmiah yang tidak sekadar mencari kepastian, tetapi juga mempertanyakan dasar-dasar asumsi yang menopang kepastian itu. Dalam hal ini, epistemologi kritis bersifat transformatif: ia bukan hanya menjelaskan realitas, melainkan juga berupaya mengubahnya melalui kesadaran rasional dan praksis sosial.⁵

Dalam konteks modern dan kontemporer, relevansi metode kritis semakin menonjol di tengah gejala instrumentalisasi pengetahuan, di mana sains dan teknologi sering kali digunakan bukan untuk pencerahan, melainkan untuk kepentingan ekonomi dan politik yang hegemonik. Rasionalitas yang semula diidealkan sebagai sarana pembebasan manusia dari mitos dan ketidaktahuan kini justru menjadi instrumen kontrol baru yang membentuk pola pikir dan perilaku massal.⁶ Oleh sebab itu, metode kritis menawarkan alternatif epistemologis yang berakar pada rasionalitas komunikatif (Habermas), yang menekankan dialog, argumentasi rasional, dan kesetaraan partisipatif antar-subjek.⁷ Melalui pendekatan ini, pengetahuan dipahami sebagai hasil interaksi sosial yang terbuka terhadap koreksi, perbedaan, dan konsensus normatif.

Secara konseptual, artikel ini bertujuan untuk menggali landasan filosofis metode kritis, baik dari aspek ontologis, epistemologis, maupun aksiologisnya. Pembahasan juga akan menelusuri dimensi sosial dan interdisipliner dari metode ini, termasuk perannya dalam membentuk paradigma keilmuan yang lebih reflektif dan humanistik. Dengan demikian, metode kritis tidak hanya dipahami sebagai kerangka teoritis dalam filsafat pengetahuan, tetapi juga sebagai orientasi praksis yang menuntut tanggung jawab moral dan sosial dari setiap tindakan berpikir. Melalui pendekatan kritis, epistemologi dapat kembali pada tujuan utamanya: bukan sekadar mengetahui dunia, tetapi menegaskan kembali martabat manusia di dalamnya.⁸

---

Footnotes

[1]                Max Horkheimer, Critical Theory: Selected Essays (New York: Herder and Herder, 1972), 188.

[2]                Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, trans. Paul Guyer and Allen W. Wood (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 133–136.

[3]                Karl Marx, The German Ideology (New York: International Publishers, 1970), 47.

[4]                Theodor W. Adorno, Negative Dialectics (London: Routledge, 1973), 20–25.

[5]                Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno, Dialectic of Enlightenment (New York: Continuum, 1991), 95–102.

[6]                Herbert Marcuse, One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society (Boston: Beacon Press, 1964), 12–18.

[7]                Jürgen Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society (Boston: Beacon Press, 1984), 86–94.

[8]                David Held, Introduction to Critical Theory: Horkheimer to Habermas (Cambridge: Polity Press, 1980), 5–9.

---

2.           Landasan Historis dan Genealogis

Metode kritis dalam epistemologi berakar pada tradisi panjang refleksi filosofis mengenai hubungan antara rasionalitas, kebebasan, dan kekuasaan. Akar genealogisnya dapat ditelusuri dari proyek Kritik Immanuel Kant pada akhir abad ke-18, berkembang melalui kritik sosial Karl Marx terhadap ideologi dan ekonomi politik abad ke-19, dan memperoleh bentuk sistematisnya dalam pemikiran para filsuf Frankfurt School pada abad ke-20. Dalam sejarah intelektual modern, metode kritis tidak muncul secara tiba-tiba; ia merupakan hasil evolusi dari berbagai bentuk perlawanan filosofis terhadap positivisme, determinisme ilmiah, dan dogmatisme rasionalitas instrumental yang mendominasi paradigma pengetahuan Barat sejak pencerahan.¹

Kant menjadi tokoh penting dalam fondasi historis metode kritis karena melalui Critique of Pure Reason ia memperkenalkan prinsip bahwa pengetahuan bukanlah hasil pasif dari pengalaman, melainkan konstruksi aktif dari subjek rasional.² Dengan demikian, pengetahuan selalu bersifat reflektif dan terbatas pada kondisi-kondisi transendental yang memungkinkan pengalaman. Di sinilah muncul benih epistemologi kritis: kesadaran bahwa mengetahui berarti juga mengkritisi syarat-syarat kemungkinan pengetahuan itu sendiri. Namun, dalam konteks sosial-politik abad ke-19, kritik Kantian ini kemudian diperluas dan disosialisasikan oleh Karl Marx yang menegaskan bahwa kesadaran manusia tidak dapat dipisahkan dari kondisi material dan struktur ekonomi masyarakatnya.³ Marx menggeser fokus epistemologi dari level transendental menuju level historis-material, menegaskan bahwa setiap sistem pengetahuan merefleksikan kepentingan kelas tertentu.⁴ Dengan demikian, kritik epistemologis bertransformasi menjadi kritik ideologis: pengetahuan bukan hanya persoalan kebenaran, tetapi juga kekuasaan.

Peralihan dari Marx ke teori kritis Frankfurt menandai babak baru dalam sejarah metode kritis. Setelah pengalaman dua perang dunia dan kebangkitan totalitarianisme, sekelompok intelektual Jerman yang tergabung dalam Institut für Sozialforschung di Frankfurt—seperti Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, dan kemudian Jürgen Habermas—merumuskan kembali kritik terhadap rasionalitas modern yang telah kehilangan dimensi emansipatorisnya.⁵ Mereka melihat bahwa kemajuan sains dan teknologi justru berkontribusi pada pembentukan sistem sosial yang menindas melalui mekanisme birokrasi, ekonomi kapitalistik, dan industri budaya.⁶ Rasionalitas yang seharusnya membebaskan manusia dari mitos, dalam praktiknya berubah menjadi alat reproduksi dominasi. Oleh karena itu, proyek teori kritis berupaya menghidupkan kembali fungsi reflektif filsafat—bukan sekadar menjelaskan dunia, melainkan juga menilai dan mentransformasinya.⁷

Dalam tahap selanjutnya, metode kritis memperoleh dimensi komunikatif melalui karya Jürgen Habermas yang mencoba merekonstruksi rasionalitas modern dengan memperkenalkan konsep rationality as communicative action. Habermas berusaha mengatasi pesimisme Adorno dan Horkheimer dengan menunjukkan bahwa di balik distorsi ideologis terdapat potensi rasionalitas yang inheren dalam komunikasi antar-subjek.⁸ Dengan demikian, metode kritis tidak lagi sekadar berfokus pada kritik terhadap struktur ekonomi atau budaya, tetapi juga terhadap bentuk-bentuk komunikasi yang menghambat konsensus rasional dan kebebasan. Evolusi ini memperluas cakupan metode kritis dari level teori sosial menjadi paradigma epistemologis yang menekankan partisipasi, dialog, dan refleksivitas.

Selain itu, secara genealogis, metode kritis juga berinteraksi dengan tradisi hermeneutik (Gadamer) dan fenomenologi (Husserl), yang sama-sama menekankan dimensi historis dan interpretatif dari pengetahuan.⁹ Namun, jika hermeneutik lebih berorientasi pada pemahaman (Verstehen), metode kritis menambahkan unsur normatif, yaitu evaluasi dan perubahan (Kritik). Dengan kata lain, metode kritis berfungsi sebagai jembatan antara penafsiran dan transformasi: memahami dunia untuk mengubahnya.¹⁰

Dari perspektif sejarah intelektual, metode kritis dapat dipandang sebagai respons terhadap kegagalan rasionalitas modern yang tereduksi menjadi instrumentalisme. Ia mengembalikan dimensi etis dan humanistik dalam epistemologi, serta menegaskan bahwa setiap klaim pengetahuan harus diuji bukan hanya berdasarkan kebenaran empiris, tetapi juga berdasarkan potensi emansipatorisnya.¹¹ Karena itu, metode kritis tidak hanya menjadi metode berpikir, melainkan juga sebuah ethos intelektual yang menggabungkan refleksi, tanggung jawab, dan keberpihakan pada kemanusiaan di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.¹²

---

Footnotes

[1]                David Held, Introduction to Critical Theory: Horkheimer to Habermas (Cambridge: Polity Press, 1980), 12–16.

[2]                Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, trans. Paul Guyer and Allen W. Wood (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 178–182.

[3]                Karl Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy (New York: International Publishers, 1970), 20–23.

[4]                Karl Marx dan Friedrich Engels, The German Ideology (New York: International Publishers, 1970), 47–50.

[5]                Max Horkheimer, “Traditional and Critical Theory,” dalam Critical Theory: Selected Essays (New York: Herder and Herder, 1972), 188–243.

[6]                Theodor W. Adorno dan Max Horkheimer, Dialectic of Enlightenment (New York: Continuum, 1991), 94–103.

[7]                Herbert Marcuse, Reason and Revolution: Hegel and the Rise of Social Theory (London: Routledge, 1960), 23–27.

[8]                Jürgen Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society (Boston: Beacon Press, 1984), 99–110.

[9]                Hans-Georg Gadamer, Truth and Method (New York: Crossroad, 1989), 265–270.

[10]             Jürgen Habermas, Knowledge and Human Interests (Boston: Beacon Press, 1971), 301–307.

[11]             Seyla Benhabib, Critique, Norm, and Utopia: A Study of the Foundations of Critical Theory (New York: Columbia University Press, 1986), 41–46.

[12]             Raymond Geuss, The Idea of a Critical Theory: Habermas and the Frankfurt School (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), 7–10.

---

3.           Ontologi: Realitas Sosial dan Kesadaran Reflektif

Dalam kerangka metode kritis, ontologi tidak dipahami sebagai pencarian terhadap esensi metafisik yang tetap, melainkan sebagai analisis terhadap kondisi historis dan sosial yang membentuk kenyataan. Realitas bukanlah entitas yang berdiri sendiri di luar subjek, tetapi merupakan hasil konstruksi dialektis antara manusia dan struktur sosial tempat ia hidup.¹ Dengan demikian, metode kritis menolak pandangan ontologis positivistik yang memandang dunia sosial sebagai “obyek” netral yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Sebaliknya, realitas sosial selalu bersifat mediatif—terbentuk melalui interaksi, bahasa, dan kesadaran historis.²

Kritik terhadap ontologi tradisional ini dapat ditelusuri pada gagasan Marx mengenai praxis, yaitu hubungan aktif manusia dengan dunia melalui kerja dan produksi sosial.³ Dalam pengertian ini, eksistensi manusia bukan sekadar “ada” dalam dunia, tetapi “mengada-dalam-proses” (sein im Werden): ia membentuk dan sekaligus dibentuk oleh kondisi material yang diciptakannya sendiri.⁴ Kesadaran manusia lahir dari aktivitas sosial, dan dengan demikian memiliki sifat reflektif dan historis. Realitas sosial, dalam kerangka ini, bukanlah sekumpulan fakta yang independen, melainkan hasil relasi dialektis antara subjek dan struktur, antara individu dan masyarakat, antara kebebasan dan determinasi.⁵

Mazhab Frankfurt memperdalam dimensi ontologis ini dengan menekankan bahwa dunia sosial modern telah terkolonisasi oleh rasionalitas instrumental. Horkheimer dan Adorno menunjukkan bahwa rasionalitas yang semula dimaksudkan untuk menguasai alam kini telah berbalik menjadi kekuatan yang menguasai manusia itu sendiri.⁶ Dunia sosial modern, dalam pandangan mereka, tidak lagi menjadi ruang kebebasan, melainkan sistem yang menundukkan individu pada logika efisiensi, produksi, dan konsumsi. Ontologi sosial modern karenanya harus dibaca sebagai “realitas terdistorsi,” yakni dunia yang diatur oleh logika dominasi. Dalam kondisi demikian, tugas metode kritis adalah membongkar struktur distorsi tersebut melalui kesadaran reflektif yang emansipatoris.⁷

Kesadaran reflektif menjadi inti dari ontologi kritis. Ia bukan sekadar kemampuan untuk mengetahui, tetapi juga kemampuan untuk menyadari bagaimana pengetahuan terbentuk dan digunakan dalam struktur kekuasaan. Habermas menekankan bahwa subjek modern hanya dapat memahami realitasnya secara kritis melalui komunikasi yang bebas dari dominasi.⁸ Artinya, eksistensi manusia selalu bersifat intersubjektif—manusia hanya dapat memahami dirinya melalui dialog dengan yang lain. Dengan demikian, realitas sosial bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan hasil proses komunikatif yang terus berlangsung. Ontologi metode kritis, karenanya, bersifat dinamis dan relasional: realitas adalah jaringan makna yang senantiasa dinegosiasikan melalui tindakan reflektif.⁹

Di sini, “kesadaran reflektif” berarti melampaui sekadar kesadaran fenomenal menuju kesadaran kritis—yakni kemampuan untuk memahami bahwa kondisi sosial yang tampak alamiah sebenarnya merupakan hasil konstruksi historis.¹⁰ Melalui refleksi kritis, manusia mampu menyingkap bentuk-bentuk alienasi dan ideologi yang menutupi realitas sejati hubungan sosialnya.¹¹ Dengan kesadaran ini, ontologi tidak lagi berurusan dengan keberadaan “yang ada,” tetapi dengan bagaimana keberadaan itu dihasilkan, dipertahankan, dan dapat diubah.¹²

Implikasi ontologis dari metode kritis sangat besar: manusia dipahami sebagai makhluk yang tidak hanya “mengetahui” dunia, tetapi juga “menciptakan” dunia melalui kesadarannya.¹³ Dengan demikian, realitas sosial bukanlah totalitas tertutup, melainkan medan praksis di mana kebebasan, refleksi, dan transformasi dapat terjadi. Ontologi kritis menolak determinisme sosial sekaligus menolak subjektivisme ekstrem, dengan menegaskan bahwa eksistensi manusia selalu berada dalam ketegangan antara struktur dan agensi, antara fakta dan nilai, antara kebutuhan dan kebebasan.¹⁴

Secara keseluruhan, metode kritis mengajukan ontologi reflektif yang berpusat pada kesadaran manusia sebagai subjek historis dan moral. Dunia sosial bukanlah sesuatu yang harus diterima apa adanya, melainkan sesuatu yang dapat dipahami dan diubah melalui refleksi rasional dan tindakan komunikatif. Dalam arti ini, realitas sosial adalah hasil konstruksi historis yang terbuka bagi kritik dan pembaruan—suatu ontologi yang berpihak pada kebebasan dan martabat manusia.¹⁵

---

Footnotes

[1]                Max Horkheimer, “Traditional and Critical Theory,” dalam Critical Theory: Selected Essays (New York: Herder and Herder, 1972), 200–204.

[2]                Theodor W. Adorno, Negative Dialectics (London: Routledge, 1973), 33–38.

[3]                Karl Marx, Theses on Feuerbach, dalam The German Ideology (New York: International Publishers, 1970), 121–123.

[4]                Karl Marx, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 (Moscow: Progress Publishers, 1977), 76–80.

[5]                Herbert Marcuse, Reason and Revolution: Hegel and the Rise of Social Theory (London: Routledge, 1960), 89–95.

[6]                Theodor W. Adorno dan Max Horkheimer, Dialectic of Enlightenment (New York: Continuum, 1991), 120–125.

[7]                Max Horkheimer, Eclipse of Reason (New York: Oxford University Press, 1947), 43–47.

[8]                Jürgen Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society (Boston: Beacon Press, 1984), 285–289.

[9]                Jürgen Habermas, Knowledge and Human Interests (Boston: Beacon Press, 1971), 301–307.

[10]             Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed (New York: Continuum, 1970), 83–86.

[11]             Michel Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings (New York: Pantheon, 1980), 109–113.

[12]             Raymond Geuss, The Idea of a Critical Theory: Habermas and the Frankfurt School (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), 22–26.

[13]             Herbert Marcuse, One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society (Boston: Beacon Press, 1964), 65–69.

[14]             Seyla Benhabib, Critique, Norm, and Utopia: A Study of the Foundations of Critical Theory (New York: Columbia University Press, 1986), 53–57.

[15]             Axel Honneth, The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts (Cambridge: Polity Press, 1995), 92–97.

---

4.           Epistemologi: Prinsip, Tujuan, dan Rasionalitas Kritis

Epistemologi metode kritis berpijak pada pandangan bahwa pengetahuan tidak pernah netral, melainkan selalu terjalin dengan kepentingan manusia untuk memahami dan mengubah realitas sosialnya.¹ Sejak Horkheimer menulis Traditional and Critical Theory, epistemologi kritis memisahkan diri dari paradigma pengetahuan yang hanya berfungsi untuk menjelaskan dunia (explanatory knowledge) menuju pengetahuan yang juga menilai dan mentransformasi dunia (emancipatory knowledge).² Pengetahuan bukanlah sekadar alat untuk menguasai alam dan manusia, tetapi merupakan sarana untuk mencapai kesadaran reflektif yang membebaskan dari struktur dominasi, ideologi, dan distorsi komunikasi. Dengan demikian, epistemologi kritis tidak sekadar mempertanyakan “bagaimana kita mengetahui,” tetapi juga “mengapa dan untuk siapa pengetahuan itu digunakan.”

4.1.       Prinsip-Prinsip Dasar Epistemologi Kritis

Metode kritis berangkat dari tiga prinsip epistemologis utama: refleksivitas, historisitas, dan intersubjektivitas. Pertama, refleksivitas mengandaikan bahwa subjek pengetahuan harus sadar akan posisi, kepentingan, dan kondisi sosial yang melingkupinya.³ Proses mengetahui bukanlah aktivitas yang bebas nilai, melainkan tindakan yang senantiasa terhubung dengan konteks kekuasaan, bahasa, dan budaya. Kedua, historisitas menegaskan bahwa pengetahuan selalu bersifat temporal dan kontekstual; tidak ada kebenaran yang berdiri di luar sejarah sosial manusia.⁴ Ketiga, intersubjektivitas menolak pandangan subjektivisme solipsistik dan objektivisme ilmiah yang kaku. Habermas menegaskan bahwa kebenaran hanya dapat dicapai melalui proses komunikasi yang terbuka, di mana subjek-subjek yang berpartisipasi saling memberikan argumen secara rasional tanpa dominasi.⁵

Dengan demikian, epistemologi kritis menolak dua ekstrem epistemologis modern: positivisme yang mengagungkan fakta empiris sebagai sumber tunggal kebenaran, dan relativisme yang menganggap semua klaim kebenaran setara tanpa ukuran rasionalitas.⁶ Positivisme gagal karena mengabaikan dimensi sosial dan normatif dari pengetahuan, sedangkan relativisme gagal karena meniadakan kemungkinan kritik rasional. Oleh karena itu, metode kritis mencari jalan tengah berupa rasionalitas reflektif, yakni kemampuan untuk menilai kebenaran melalui argumentasi yang bersifat dialogis, terbuka terhadap kritik, dan berorientasi pada pemahaman timbal balik.⁷

4.2.       Tujuan Epistemologis: Pengetahuan sebagai Emansipasi

Tujuan akhir epistemologi kritis adalah emansipasi manusia dari bentuk-bentuk ketidaksadaran dan penindasan struktural yang menghambat kebebasan berpikir dan bertindak.⁸ Bagi Habermas, setiap bentuk pengetahuan membawa interest tertentu—baik teknis, praktis, maupun emansipatoris. Hanya pengetahuan yang berorientasi emansipatoris yang memungkinkan manusia mencapai otonomi dan refleksi diri.⁹ Pengetahuan dalam arti kritis bukan semata untuk memprediksi atau mengontrol dunia, melainkan untuk menyingkap kondisi-kondisi yang membuat dunia tampak seolah tidak dapat diubah. Dengan demikian, epistemologi kritis mengembalikan fungsi moral dari rasionalitas: pengetahuan yang sejati adalah yang mendorong kesadaran, keadilan, dan pembebasan.¹⁰

Pendekatan ini juga mengimplikasikan bahwa kegiatan ilmiah harus berlandaskan kesadaran etis. Ilmuwan bukan hanya pengamat, tetapi juga partisipan yang terlibat dalam proses sosial.¹¹ Ia harus mampu mengkritisi nilai-nilai, kepentingan, dan struktur ideologis yang memengaruhi produksi pengetahuan. Di sini, epistemologi kritis menuntut sikap tanggung jawab epistemik: kesadaran bahwa setiap teori membawa konsekuensi sosial dan politik.¹² Oleh karena itu, tugas utama pengetahuan adalah membuka ruang refleksi dan dialog yang memungkinkan pembentukan kesadaran kolektif dan transformasi sosial.¹³

4.3.       Rasionalitas Kritis: Dari Instrumental ke Komunikatif

Salah satu sumbangan terbesar teori kritis terhadap epistemologi modern adalah konsep rasionalitas komunikatif (Habermas) sebagai koreksi terhadap rasionalitas instrumental. Rasionalitas instrumental memandang pengetahuan sebagai alat untuk mencapai efisiensi, kontrol, dan dominasi atas dunia; inilah jenis rasionalitas yang mendasari sains modern dan teknologi kapitalistik.¹⁴ Sebaliknya, rasionalitas komunikatif berlandaskan pada prinsip intersubjective understanding—pemahaman timbal balik yang dicapai melalui argumentasi rasional dan dialog tanpa paksaan.¹⁵

Dalam kerangka ini, kebenaran tidak diukur oleh keberhasilan teknis atau keakuratan empiris semata, tetapi oleh validitas komunikasi, yakni sejauh mana klaim kebenaran dapat diterima melalui kesepakatan rasional antar-subjek yang otonom dan setara.¹⁶ Rasionalitas kritis berupaya membangun ruang wacana publik yang bebas dari dominasi, di mana semua klaim kebenaran dapat diuji melalui argumentasi yang terbuka dan reflektif.¹⁷ Ini berarti epistemologi kritis berorientasi pada praksis dialogis: pengetahuan bukan hasil final, melainkan proses negosiasi makna yang berlangsung terus-menerus di antara manusia.

Dengan demikian, metode kritis tidak hanya membedah struktur pengetahuan, tetapi juga menegaskan dimensi moral dan politik dari berpikir. Ia menuntut bahwa setiap klaim pengetahuan harus diuji bukan hanya berdasarkan “apakah benar,” tetapi juga “apakah adil” dan “apakah membebaskan.”¹⁸ Rasionalitas kritis, pada akhirnya, bukan sekadar cara berpikir, melainkan cara hidup yang berakar pada komitmen terhadap kebenaran, kebebasan, dan kemanusiaan.¹⁹

---

Footnotes

[1]                Max Horkheimer, “Traditional and Critical Theory,” dalam Critical Theory: Selected Essays (New York: Herder and Herder, 1972), 198–204.

[2]                Ibid., 205–210.

[3]                Theodor W. Adorno, Negative Dialectics (London: Routledge, 1973), 29–33.

[4]                Herbert Marcuse, Reason and Revolution: Hegel and the Rise of Social Theory (London: Routledge, 1960), 90–95.

[5]                Jürgen Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society (Boston: Beacon Press, 1984), 82–89.

[6]                Raymond Geuss, The Idea of a Critical Theory: Habermas and the Frankfurt School (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), 22–26.

[7]                Seyla Benhabib, Critique, Norm, and Utopia: A Study of the Foundations of Critical Theory (New York: Columbia University Press, 1986), 48–53.

[8]                Jürgen Habermas, Knowledge and Human Interests (Boston: Beacon Press, 1971), 308–312.

[9]                Ibid., 314–317.

[10]             Axel Honneth, The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts (Cambridge: Polity Press, 1995), 91–96.

[11]             David Held, Introduction to Critical Theory: Horkheimer to Habermas (Cambridge: Polity Press, 1980), 22–25.

[12]             Thomas McCarthy, The Critical Theory of Jürgen Habermas (Cambridge: MIT Press, 1978), 77–80.

[13]             Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed (New York: Continuum, 1970), 81–84.

[14]             Max Horkheimer, Eclipse of Reason (New York: Oxford University Press, 1947), 42–45.

[15]             Jürgen Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol. 2: Lifeworld and System (Boston: Beacon Press, 1987), 134–138.

[16]             Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol. 1, 95–100.

[17]             Nancy Fraser, “Rethinking the Public Sphere,” Social Text 25/26 (1990): 56–80.

[18]             Benhabib, Critique, Norm, and Utopia, 61–65.

[19]             Honneth, The Struggle for Recognition, 101–105.

---

5.           Aksiologi: Nilai, Etika, dan Tujuan Emansipatoris

Aksiologi dalam metode kritis berakar pada pandangan bahwa pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari nilai dan kepentingan manusia yang membentuknya.¹ Jika epistemologi kritis menyoroti proses rasional dan reflektif dalam memahami realitas, maka aksiologi kritis berfokus pada mengapa pengetahuan itu dihasilkan, untuk siapa ia digunakan, dan nilai-nilai apa yang menopangnya. Dalam hal ini, metode kritis menolak klaim netralitas ilmiah sebagaimana diasumsikan oleh positivisme. Bagi para pemikir Frankfurt, tidak ada ilmu yang bebas nilai; setiap bentuk rasionalitas selalu mengandung orientasi moral dan politis tertentu.² Oleh karena itu, tugas etis metode kritis adalah mengembalikan pengetahuan kepada fungsi aslinya—yakni membebaskan manusia dari ketidakadilan, dominasi, dan ketidaksadaran ideologis.³

5.1.       Nilai-Nilai Dasar dalam Metode Kritis

Nilai-nilai yang mendasari metode kritis dapat dirumuskan dalam tiga pilar utama: kebebasan, rasionalitas komunikatif, dan solidaritas sosial. Kebebasan (freedom) dipahami bukan sekadar kebebasan negatif dari intervensi eksternal, tetapi kebebasan positif untuk berpartisipasi dalam pembentukan makna dan struktur sosial.⁴ Habermas menekankan bahwa kebebasan hanya dapat diwujudkan melalui komunikasi yang tidak terdistorsi, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berbicara dan didengar.⁵ Nilai kedua, rasionalitas komunikatif, mengandung prinsip bahwa kebenaran dan keadilan tidak dapat dipaksakan melalui kekuasaan, melainkan harus dicapai melalui argumentasi yang terbuka dan reflektif.⁶ Adapun solidaritas sosial mengandung dimensi moral bahwa pengetahuan sejati menuntut tanggung jawab terhadap yang lain; ia tidak bersifat egosentris, tetapi kooperatif dan humanistik.⁷

Dengan demikian, metode kritis bersifat normatif: ia tidak hanya menjelaskan kondisi dunia, tetapi juga mengandung visi tentang dunia yang seharusnya. Di sinilah nilai-nilai moral menjadi panduan epistemologis. Pengetahuan yang baik bukanlah yang paling objektif secara teknis, melainkan yang paling berdaya untuk membebaskan manusia dari struktur penindasan.⁸ Seperti dikemukakan Horkheimer, teori kritis “bukan hanya untuk memahami masyarakat, tetapi untuk mengubahnya.”⁹

5.2.       Etika Reflektif dan Tanggung Jawab Epistemik

Dalam konteks etika, metode kritis mengembangkan apa yang disebut etika reflektif, yaitu kesadaran bahwa setiap tindakan pengetahuan membawa konsekuensi sosial dan moral.¹⁰ Etika ini menolak reduksi moralitas menjadi hukum eksternal atau utilitas pragmatis; sebaliknya, moralitas berakar pada rasionalitas komunikatif yang mengakui martabat dan otonomi setiap individu. Habermas, melalui Discourse Ethics, menegaskan bahwa norma moral hanya sah bila dapat diterima oleh semua pihak yang terdampak melalui proses diskursus rasional yang bebas dari paksaan.¹¹ Dengan demikian, tindakan etis tidak bersifat hierarkis, melainkan dialogis: ia muncul dari komunikasi yang egaliter antara subjek-subjek rasional.

Etika reflektif ini juga menuntut tanggung jawab epistemik: kesadaran bahwa produksi pengetahuan tidak boleh dilepaskan dari dampaknya terhadap manusia dan lingkungan sosial.¹² Dalam masyarakat kapitalistik modern, di mana sains dan teknologi kerap digunakan untuk eksploitasi ekonomi dan politik, tanggung jawab epistemik menjadi landasan moral bagi ilmuwan dan intelektual.¹³ Pengetahuan harus berfungsi sebagai sarana pemberdayaan, bukan dominasi; sebagai alat kritik, bukan legitimasi status quo.¹⁴

5.3.       Tujuan Emansipatoris Pengetahuan

Tujuan tertinggi dari aksiologi metode kritis adalah emansipasi manusia. Emansipasi di sini tidak semata berarti pembebasan eksternal dari penindasan sosial, tetapi juga pembebasan internal dari kesadaran palsu dan ketergantungan ideologis.¹⁵ Dalam pandangan Habermas, pengetahuan yang emansipatoris menuntut subjek untuk memahami kondisi-kondisi yang mengikatnya, sehingga ia dapat bertindak secara otonom.¹⁶ Proses ini bersifat reflektif dan transformasional: melalui kritik terhadap struktur kekuasaan dan ideologi, manusia dapat mengubah hubungan sosial menuju bentuk yang lebih adil dan manusiawi.

Herbert Marcuse menegaskan bahwa tujuan sejati ilmu pengetahuan bukanlah efisiensi teknis, melainkan pembentukan masyarakat rasional yang mampu menyeimbangkan kebutuhan material dengan kebebasan spiritual.¹⁷ Dengan demikian, aksiologi kritis menempatkan nilai-nilai humanistik—seperti keadilan, solidaritas, dan martabat manusia—sebagai ukuran tertinggi bagi validitas pengetahuan.¹⁸ Pengetahuan yang tidak memajukan kemanusiaan kehilangan legitimasi moralnya.

Dalam konteks dunia kontemporer yang ditandai oleh krisis etika, disinformasi, dan fragmentasi sosial, prinsip-prinsip aksiologis metode kritis menjadi semakin relevan. Ia menuntun kita untuk melihat bahwa setiap tindakan berpikir dan berkomunikasi harus diarahkan pada pembentukan dunia yang lebih rasional, adil, dan terbuka terhadap perbedaan.¹⁹ Aksiologi kritis, dengan demikian, bukan hanya teori nilai, tetapi juga proyek etis global untuk merehabilitasi rasionalitas manusia agar kembali berpihak pada kebebasan dan martabat universal.²⁰

---

Footnotes

[1]                Max Horkheimer, Critical Theory: Selected Essays (New York: Herder and Herder, 1972), 198–202.

[2]                Theodor W. Adorno, Negative Dialectics (London: Routledge, 1973), 45–49.

[3]                Herbert Marcuse, Reason and Revolution: Hegel and the Rise of Social Theory (London: Routledge, 1960), 93–97.

[4]                Isaiah Berlin, Two Concepts of Liberty (Oxford: Clarendon Press, 1969), 123–127.

[5]                Jürgen Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society (Boston: Beacon Press, 1984), 99–105.

[6]                Ibid., 110–113.

[7]                Axel Honneth, The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts (Cambridge: Polity Press, 1995), 85–89.

[8]                Raymond Geuss, The Idea of a Critical Theory: Habermas and the Frankfurt School (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), 31–34.

[9]                Max Horkheimer, “Traditional and Critical Theory,” dalam Critical Theory: Selected Essays (New York: Herder and Herder, 1972), 210.

[10]             Seyla Benhabib, Critique, Norm, and Utopia: A Study of the Foundations of Critical Theory (New York: Columbia University Press, 1986), 57–61.

[11]             Jürgen Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action (Cambridge: MIT Press, 1990), 60–64.

[12]             Thomas McCarthy, The Critical Theory of Jürgen Habermas (Cambridge: MIT Press, 1978), 79–83.

[13]             Herbert Marcuse, One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society (Boston: Beacon Press, 1964), 65–69.

[14]             Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed (New York: Continuum, 1970), 88–92.

[15]             Karl Marx, The German Ideology (New York: International Publishers, 1970), 55–58.

[16]             Jürgen Habermas, Knowledge and Human Interests (Boston: Beacon Press, 1971), 312–316.

[17]             Marcuse, Reason and Revolution, 145–150.

[18]             Nancy Fraser, “What’s Critical about Critical Theory? The Case of Habermas and Gender,” New German Critique 35 (1985): 97–108.

[19]             Benhabib, Critique, Norm, and Utopia, 68–72.

[20]             Honneth, The Struggle for Recognition, 103–106.

---

6.           Dimensi Sosial, Politik, dan Ekonomi Pengetahuan

Metode kritis memandang bahwa pengetahuan tidak pernah berdiri di atas ruang hampa, melainkan senantiasa terikat pada konteks sosial, politik, dan ekonomi yang melahirkannya.¹ Dalam kerangka ini, epistemologi tidak hanya membicarakan bagaimana manusia mengetahui, tetapi juga siapa yang berhak mengetahui, dalam kondisi apa pengetahuan diproduksi, dan untuk kepentingan siapa ia digunakan.² Dengan demikian, teori kritis berfungsi sebagai perangkat analisis yang membongkar struktur kekuasaan yang tersembunyi di balik produksi dan legitimasi pengetahuan. Horkheimer menyebut bahwa setiap sistem pengetahuan selalu memiliki dimensi ideologis, karena ia memantulkan sekaligus memperkuat relasi kekuasaan sosial yang ada.³

6.1.       Pengetahuan dan Kekuasaan Sosial

Pengetahuan merupakan bentuk kekuasaan simbolik yang memiliki kemampuan untuk mengatur cara manusia memahami dunia.⁴ Michel Foucault menegaskan bahwa tidak ada pengetahuan yang bebas dari relasi kekuasaan, sebab setiap wacana pengetahuan selalu memproduksi rezim kebenaran—yaitu seperangkat norma, bahasa, dan institusi yang menentukan apa yang boleh dikatakan benar.⁵ Dalam kerangka metode kritis, hal ini berarti bahwa pengetahuan harus dipahami sebagai bagian dari praktik sosial yang mengatur relasi antara yang mengetahui (knower) dan yang diketahui (known). Habermas menambahkan bahwa struktur komunikasi dalam masyarakat modern kerap mengalami distorsi akibat dominasi sistem ekonomi dan politik yang menundukkan ruang publik pada logika efisiensi dan kendali.⁶ Akibatnya, proses pencarian kebenaran tergeser oleh kepentingan instrumental dan komersial.

Oleh karena itu, metode kritis berupaya mengembalikan fungsi sosial pengetahuan sebagai sarana dialog dan emansipasi. Ia menolak bentuk rasionalitas yang hanya menekankan output teknis dan efektivitas tanpa memperhatikan dimensi etis dan sosialnya.⁷ Dalam masyarakat yang diatur oleh media, algoritma, dan birokrasi, pengetahuan sering kali menjadi instrumen reproduksi kekuasaan—baik dalam bentuk ideologi politik maupun hegemoni budaya.⁸ Maka, tugas teori kritis adalah menyingkap bagaimana struktur sosial tertentu menentukan cara berpikir, berkomunikasi, dan bertindak manusia dalam kehidupan sehari-hari.⁹

6.2.       Politik Pengetahuan: Ideologi dan Hegemoni

Dimensi politik pengetahuan berkaitan erat dengan persoalan ideologi dan hegemoni. Karl Marx menegaskan bahwa ideologi berfungsi untuk menutupi kontradiksi sosial yang melekat dalam sistem ekonomi kapitalistik, dengan cara menghadirkan pandangan dunia yang tampak alami dan tidak dapat digugat.¹⁰ Dalam pengertian ini, pengetahuan berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan: ia membentuk kesadaran kolektif agar menerima tatanan yang ada. Antonio Gramsci memperluas gagasan ini melalui konsep hegemoni, yakni bentuk dominasi yang tidak lagi bersifat koersif, melainkan kultural—dicapai melalui persuasi, pendidikan, dan kontrol atas institusi pengetahuan seperti sekolah, universitas, media, dan agama.¹¹

Mazhab Frankfurt melihat fenomena ini terwujud dalam apa yang mereka sebut industri budaya (culture industry), yaitu sistem produksi pengetahuan dan hiburan yang berfungsi untuk melestarikan ketundukan sosial melalui konsumsi pasif dan reproduksi nilai-nilai dominan.¹² Dalam konteks ini, pengetahuan bukan lagi ruang refleksi, tetapi komoditas yang diatur oleh logika pasar dan media.¹³ Akibatnya, masyarakat kehilangan kapasitas kritisnya, terjebak dalam rasionalitas instrumental yang hanya menilai sesuatu berdasarkan manfaat dan efisiensi, bukan kebenaran atau keadilan.¹⁴

6.3.       Ekonomi Pengetahuan dan Komodifikasi Rasionalitas

Dalam era modern hingga kontemporer, dimensi ekonomi pengetahuan menjadi semakin sentral.¹⁵ Dengan berkembangnya kapitalisme global, pengetahuan kini diproduksi dan dipasarkan sebagai komoditas—sebuah aset yang dapat dijual, dipatenkan, dan dikendalikan oleh institusi tertentu.¹⁶ Fenomena ini disebut sebagai knowledge economy, di mana kekuasaan ekonomi berpindah dari kepemilikan barang ke penguasaan informasi dan inovasi. Namun, dari perspektif metode kritis, ekonomi pengetahuan tidak bebas nilai; ia sering kali memperdalam ketimpangan sosial antara mereka yang memiliki akses terhadap informasi dan mereka yang tidak.¹⁷

Habermas menyoroti bahwa ketika rasionalitas teknokratis menguasai ruang publik, dialog antar-subjek digantikan oleh sistem yang digerakkan oleh uang dan kekuasaan.¹⁸ Dalam masyarakat semacam itu, ilmu pengetahuan tidak lagi menjadi wahana pembebasan, tetapi bagian dari struktur reproduksi dominasi. Herbert Marcuse menyebut kondisi ini sebagai “masyarakat berdimensi tunggal,” di mana manusia teralienasi oleh teknologi dan kehilangan daya kritis terhadap sistem yang mereka bantu pertahankan.¹⁹

Epistemologi kritis, oleh karena itu, berupaya mengembalikan pengetahuan kepada fungsi sosialnya yang sejati: bukan sebagai alat produksi kapital, melainkan sebagai ruang refleksi etis dan praksis emansipatoris.²⁰ Ia menuntut agar pengetahuan digunakan untuk memperkuat kesadaran kritis, solidaritas, dan keadilan sosial—bukan sekadar untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi atau kemajuan teknis yang tanpa arah moral.²¹

6.4.       Pengetahuan sebagai Praksis Sosial Emansipatoris

Dari keseluruhan pandangan tersebut, metode kritis menyimpulkan bahwa pengetahuan sejati harus bersifat praksis, yakni berakar pada tindakan sosial yang reflektif dan transformatif.²² Ia tidak berhenti pada analisis intelektual, tetapi berupaya mengubah struktur sosial yang tidak adil. Dengan demikian, fungsi sosial pengetahuan bukanlah mempertahankan keteraturan, melainkan membuka ruang bagi perubahan.²³ Seperti dikemukakan Habermas, rasionalitas komunikatif dapat menjadi dasar bagi demokrasi deliberatif yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan norma dan kebijakan secara rasional.²⁴

Dengan cara ini, metode kritis menjembatani epistemologi dan etika: pengetahuan tidak hanya harus benar secara logis, tetapi juga baik secara moral dan adil secara sosial.²⁵ Dalam dunia yang diwarnai oleh ketimpangan ekonomi dan krisis demokrasi, gagasan ini menjadi semakin penting. Teori kritis mengingatkan bahwa pengetahuan sejati bukanlah kekuasaan atas dunia, melainkan tanggung jawab terhadap kemanusiaan.²⁶

---

Footnotes

[1]                Max Horkheimer, Critical Theory: Selected Essays (New York: Herder and Herder, 1972), 190–193.

[2]                Raymond Geuss, The Idea of a Critical Theory: Habermas and the Frankfurt School (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), 22–26.

[3]                Horkheimer, Critical Theory, 195–199.

[4]                Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power (Cambridge: Polity Press, 1991), 37–41.

[5]                Michel Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings (New York: Pantheon, 1980), 131–135.

[6]                Jürgen Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society (Boston: Beacon Press, 1984), 286–290.

[7]                Herbert Marcuse, One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society (Boston: Beacon Press, 1964), 67–71.

[8]                Theodor W. Adorno dan Max Horkheimer, Dialectic of Enlightenment (New York: Continuum, 1991), 94–100.

[9]                David Held, Introduction to Critical Theory: Horkheimer to Habermas (Cambridge: Polity Press, 1980), 27–31.

[10]             Karl Marx dan Friedrich Engels, The German Ideology (New York: International Publishers, 1970), 64–68.

[11]             Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks (New York: International Publishers, 1971), 12–15.

[12]             Adorno dan Horkheimer, Dialectic of Enlightenment, 121–126.

[13]             Horkheimer, Eclipse of Reason (New York: Oxford University Press, 1947), 49–52.

[14]             Marcuse, One-Dimensional Man, 88–91.

[15]             Manuel Castells, The Rise of the Network Society (Oxford: Blackwell, 1996), 17–22.

[16]             Nico Stehr, Knowledge Societies (London: Sage, 1994), 41–45.

[17]             Peter Drucker, Post-Capitalist Society (New York: HarperCollins, 1993), 71–76.

[18]             Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol. 2: Lifeworld and System (Boston: Beacon Press, 1987), 165–169.

[19]             Marcuse, One-Dimensional Man, 101–107.

[20]             Seyla Benhabib, Critique, Norm, and Utopia: A Study of the Foundations of Critical Theory (New York: Columbia University Press, 1986), 61–66.

[21]             Nancy Fraser, “Rethinking the Public Sphere,” Social Text 25/26 (1990): 56–80.

[22]             Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed (New York: Continuum, 1970), 95–99.

[23]             Horkheimer, Critical Theory, 200–205.

[24]             Jürgen Habermas, Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy (Cambridge: MIT Press, 1996), 107–112.

[25]             Axel Honneth, Freedom’s Right: The Social Foundations of Democratic Life (Cambridge: Polity Press, 2014), 91–95.

[26]             Benhabib, Critique, Norm, and Utopia, 71–74.

---

7.           Dimensi Ilmiah dan Interdisipliner

Metode kritis tidak hanya merupakan kerangka filsafat pengetahuan, tetapi juga paradigma ilmiah yang bersifat reflektif, normatif, dan interdisipliner.¹ Dalam tradisi ilmu modern yang sering terjebak dalam fragmentasi disipliner, metode kritis hadir sebagai usaha untuk menyatukan kembali dimensi teoritis, praktis, dan etis dari pengetahuan manusia.² Tujuan utamanya bukan hanya menjelaskan realitas sosial secara objektif, tetapi juga memahami dan mengubahnya melalui refleksi rasional dan tindakan kolektif. Oleh karena itu, metode kritis menolak dualisme antara teori dan praksis serta mengajukan sintesis epistemologis antara ilmu dan moralitas.³

7.1.       Rasionalitas Ilmiah dan Kritik terhadap Positivisme

Dalam konteks ilmiah, metode kritis berkembang sebagai respons terhadap dominasi positivisme yang menilai ilmu hanya berdasarkan kriteria empiris, verifikasi, dan prediksi.⁴ Horkheimer menegaskan bahwa ilmu pengetahuan modern telah kehilangan fungsi reflektifnya karena terjebak pada rasionalitas instrumental yang hanya bertujuan untuk mengontrol dan memanipulasi realitas.⁵ Akibatnya, ilmu menjadi teknokratis dan teralienasi dari nilai-nilai kemanusiaan. Kritik terhadap positivisme ini kemudian dilanjutkan oleh Habermas melalui proyek reconstruction of rationality, yaitu usaha untuk memulihkan dimensi komunikatif dan moral dari pengetahuan ilmiah.⁶

Habermas membagi pengetahuan ke dalam tiga kepentingan dasar: teknis, praktis, dan emansipatoris.⁷ Pengetahuan teknis bersifat objektif dan bertujuan menguasai alam; pengetahuan praktis menekankan pemahaman intersubjektif antar-manusia; sedangkan pengetahuan emansipatoris berupaya membebaskan manusia dari distorsi ideologis dan dominasi.⁸ Dengan pembagian ini, metode kritis membuka jalan bagi ilmu pengetahuan untuk mengembangkan refleksi diri terhadap fungsi sosial dan etisnya. Dalam arti ini, ilmu tidak hanya menjadi sarana pengumpulan data, melainkan juga alat pembebasan.⁹

7.2.       Integrasi dengan Ilmu Sosial dan Humaniora

Metode kritis memiliki daya jangkau yang luas dalam ilmu sosial dan humaniora.¹⁰ Dalam sosiologi, ia menekankan pentingnya memahami struktur sosial bukan sebagai entitas statis, melainkan sebagai hasil interaksi historis antara kekuasaan, budaya, dan ekonomi.¹¹ Dalam ilmu komunikasi, teori kritis digunakan untuk menganalisis bagaimana media membentuk opini publik, mengontrol kesadaran sosial, dan menciptakan hegemoni simbolik.¹² Dalam studi budaya, pendekatan kritis membantu menyingkap makna ideologis di balik teks, wacana, dan praktik konsumsi.¹³

Interdisiplineritas metode kritis juga tampak dalam hubungannya dengan bidang filsafat bahasa, psikologi sosial, ekonomi politik, hingga studi feminisme.¹⁴ Gadamer dan Habermas, misalnya, mempertemukan hermeneutika dan teori sosial untuk menunjukkan bahwa pemahaman manusia selalu terbentuk dalam konteks dialog dan sejarah.¹⁵ Sementara itu, teori feminis kritis (Benhabib, Fraser) mengembangkan dimensi gender dalam teori kritis, menyoroti bagaimana struktur patriarki bekerja melalui bahasa dan institusi pengetahuan.¹⁶ Pendekatan interdisipliner ini menunjukkan bahwa metode kritis bersifat terbuka dan adaptif, mampu berdialog dengan berbagai disiplin untuk membangun pengetahuan yang lebih reflektif dan transformatif.

7.3.       Metode Kritis dan Ilmu Alam: Kritik atas Objektivitas Ilmiah

Walaupun berakar dalam tradisi ilmu sosial, metode kritis juga memiliki relevansi dengan ilmu alam.¹⁷ Kritik terhadap objektivitas ilmiah mengajukan bahwa ilmu alam pun tidak terlepas dari konteks sosial dan ekonomi yang mendukungnya. Seperti dijelaskan oleh Thomas Kuhn dalam The Structure of Scientific Revolutions, perkembangan ilmu dipengaruhi oleh paradigma dan komunitas ilmiah yang menentukan apa yang dianggap “normal” dalam riset.¹⁸ Hal ini selaras dengan pandangan teori kritis bahwa pengetahuan ilmiah selalu terikat pada kerangka nilai tertentu. Marcuse bahkan menegaskan bahwa teknologi modern dapat menjadi alat penindasan bila tidak disertai dengan refleksi etis tentang tujuan penggunaannya.¹⁹

Dengan demikian, metode kritis mengusulkan bentuk ilmu reflektif—ilmu yang sadar akan keterbatasannya sendiri dan terbuka terhadap kritik.²⁰ Ia tidak menolak sains, tetapi menolak penyalahgunaan rasionalitas sains yang memisahkan pengetahuan dari kepentingan moral dan sosial.²¹ Pendekatan ini juga menginspirasi paradigma baru dalam ilmu lingkungan dan ekologi, seperti critical ecological theory, yang menilai relasi manusia dan alam dari sudut keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab etis.²²

---

Relevansi Interdisipliner di Era Digital

Dalam era digital dan globalisasi, interdisiplineritas metode kritis menjadi semakin penting.²³ Pengetahuan kini tersebar secara cepat melalui teknologi informasi, tetapi juga rentan dimanipulasi oleh kekuatan ekonomi dan politik global. Di tengah arus informasi yang masif, teori kritis berperan untuk menilai bagaimana algoritma, data, dan media digital memengaruhi struktur kesadaran dan demokrasi publik.²⁴ Pendekatan interdisipliner antara filsafat, ilmu komputer, komunikasi, dan etika diperlukan untuk memahami bentuk baru dominasi dan resistensi dalam digital society.²⁵

Selain itu, metode kritis menjadi dasar bagi pendekatan critical data studies, digital ethics, dan posthumanist critique, yang berupaya mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan di tengah rasionalitas teknologis.²⁶ Interdisiplineritas di sini tidak sekadar kolaborasi antardisiplin, melainkan integrasi epistemologis—cara berpikir lintas batas yang menggabungkan refleksi filosofis, analisis empiris, dan komitmen moral terhadap emansipasi manusia.²⁷

Dengan demikian, dimensi ilmiah dan interdisipliner dari metode kritis menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan sejati bukanlah sistem tertutup, melainkan jaringan reflektif yang terus mengoreksi dirinya.²⁸ Ia menegaskan bahwa rasionalitas harus dikembalikan kepada fungsi humanistiknya: sebagai sarana untuk memperluas kebebasan, memperdalam pemahaman, dan memperjuangkan keadilan sosial dalam semua bidang kehidupan manusia.²⁹

---

Footnotes

[1]                Max Horkheimer, Critical Theory: Selected Essays (New York: Herder and Herder, 1972), 194–198.

[2]                Raymond Geuss, The Idea of a Critical Theory: Habermas and the Frankfurt School (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), 31–35.

[3]                Theodor W. Adorno, Negative Dialectics (London: Routledge, 1973), 23–28.

[4]                Auguste Comte, Cours de Philosophie Positive (Paris: Bachelier, 1830), 12–14.

[5]                Horkheimer, Eclipse of Reason (New York: Oxford University Press, 1947), 43–47.

[6]                Jürgen Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society (Boston: Beacon Press, 1984), 85–92.

[7]                Jürgen Habermas, Knowledge and Human Interests (Boston: Beacon Press, 1971), 301–307.

[8]                Ibid., 308–312.

[9]                Herbert Marcuse, Reason and Revolution: Hegel and the Rise of Social Theory (London: Routledge, 1960), 97–101.

[10]             David Held, Introduction to Critical Theory: Horkheimer to Habermas (Cambridge: Polity Press, 1980), 22–27.

[11]             Anthony Giddens, Central Problems in Social Theory (Berkeley: University of California Press, 1979), 65–70.

[12]             Douglas Kellner, Media Culture: Cultural Studies, Identity and Politics between the Modern and the Postmodern (London: Routledge, 1995), 23–27.

[13]             Stuart Hall, Encoding/Decoding, dalam Culture, Media, Language (London: Routledge, 1980), 128–138.

[14]             Seyla Benhabib, Critique, Norm, and Utopia: A Study of the Foundations of Critical Theory (New York: Columbia University Press, 1986), 56–60.

[15]             Hans-Georg Gadamer, Truth and Method (New York: Crossroad, 1989), 278–283.

[16]             Nancy Fraser, “What’s Critical about Critical Theory? The Case of Habermas and Gender,” New German Critique 35 (1985): 97–108.

[17]             Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (Chicago: University of Chicago Press, 1962), 9–11.

[18]             Ibid., 110–113.

[19]             Herbert Marcuse, One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society (Boston: Beacon Press, 1964), 89–94.

[20]             Horkheimer, Critical Theory, 202–206.

[21]             Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol. 2: Lifeworld and System (Boston: Beacon Press, 1987), 120–124.

[22]             Andrew Dobson, Critical Theory and Green Politics (London: Routledge, 1993), 42–47.

[23]             Manuel Castells, The Rise of the Network Society (Oxford: Blackwell, 1996), 23–28.

[24]             Nick Couldry dan Ulises Mejias, The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism (Stanford: Stanford University Press, 2019), 13–17.

[25]             Luciano Floridi, The Ethics of Information (Oxford: Oxford University Press, 2013), 99–103.

[26]             Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism (New York: PublicAffairs, 2019), 151–156.

[27]             Benhabib, Critique, Norm, and Utopia, 63–68.

[28]             Habermas, Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy (Cambridge: MIT Press, 1996), 110–115.

[29]             Axel Honneth, Freedom’s Right: The Social Foundations of Democratic Life (Cambridge: Polity Press, 2014), 118–122.

---

8.           Kritik terhadap Metode Kritis

Metode kritis, meskipun berperan penting dalam mengembalikan fungsi reflektif dan emansipatoris pengetahuan, tidak lepas dari berbagai kritik baik dari kalangan filsafat analitik, positivistik, postmodern, maupun internal dari para pemikir kritis sendiri. Kritik-kritik ini berfokus pada beberapa aspek utama: klaim universalitas rasionalitas komunikatif, problem normativitas tanpa fondasi metafisis, kesulitan penerapan dalam konteks empiris, serta risiko dogmatisme moral dalam praksis sosial.¹

8.1.       Kritik dari Positivisme dan Filsafat Ilmu Modern

Kritik paling awal terhadap metode kritis datang dari paradigma positivisme logis, yang menolak aspek normatif dan reflektif dalam epistemologi.² Bagi kaum positivis seperti Karl Popper dan Rudolf Carnap, teori kritis dianggap tidak ilmiah karena tidak dapat diuji secara empiris dan tidak menghasilkan proposisi yang dapat difalsifikasi.³ Mereka menuduh bahwa teori kritis bersandar pada asumsi ideologis dan nilai-nilai moral yang tidak bisa diverifikasi secara objektif.⁴ Popper, misalnya, menegaskan bahwa klaim emansipatoris Frankfurt School justru membawa risiko dogmatisme baru karena menggantikan objektivitas ilmiah dengan ideologi rasionalitas kritis.⁵

Selain itu, kaum positivis menganggap pendekatan kritis terlalu subjektif karena menggabungkan dimensi moral dan politik dalam analisis ilmiah.⁶ Dengan demikian, teori kritis dituduh melanggar prinsip netralitas nilai (value neutrality) yang menjadi landasan sosiologi Weberian dan filsafat ilmu kontemporer.⁷ Namun, para pemikir kritis seperti Horkheimer dan Habermas membalik tuduhan tersebut dengan menegaskan bahwa justru klaim “netralitas ilmiah” adalah bentuk ideologi baru—karena ia menutupi hubungan kekuasaan dan kepentingan yang tersembunyi dalam proses produksi pengetahuan.⁸

8.2.       Kritik dari Postmodernisme dan Dekonstruksi

Gelombang kritik berikutnya datang dari kalangan postmodern dan dekonstruksionis, terutama Michel Foucault, Jean-François Lyotard, dan Jacques Derrida.⁹ Mereka menuduh metode kritis masih terjebak dalam warisan modernitas yang mengidealkan rasionalitas universal. Lyotard dalam The Postmodern Condition menolak klaim universalitas rasionalitas komunikatif Habermas, dengan menyatakan bahwa masyarakat kontemporer tidak lagi tunduk pada satu “metanarasi” kebenaran, melainkan terdiri atas pluralitas bahasa, wacana, dan logika pengetahuan.¹⁰ Foucault menambahkan bahwa rasionalitas sendiri adalah produk kekuasaan; oleh karena itu, upaya membangun rasionalitas komunikatif yang bebas dari dominasi hanyalah utopia yang menutupi mekanisme kuasa yang lebih halus.¹¹

Derrida, melalui pendekatan dekonstruksi, mengkritik asumsi Habermas bahwa komunikasi dapat mencapai konsensus rasional.¹² Menurutnya, bahasa selalu bersifat tidak stabil dan penuh ambiguitas; makna tidak pernah selesai, dan setiap wacana selalu membuka ruang perbedaan yang tak dapat direduksi pada kesepakatan universal.¹³ Kritik ini mengguncang landasan epistemologi kritis yang menekankan intersubjektivitas dan konsensus, karena menunjukkan bahwa setiap proses komunikasi pun terperangkap dalam permainan tanda dan kuasa.¹⁴

8.3.       Kritik Internal: Antara Rasionalitas dan Emansipasi

Dari dalam tradisi teori kritis sendiri, sejumlah pemikir generasi ketiga—seperti Axel Honneth, Nancy Fraser, dan Seyla Benhabib—mengajukan kritik terhadap Habermas dan pendahulunya.¹⁵ Mereka menilai bahwa teori kritis terlalu menekankan dimensi rasional dan prosedural, sementara mengabaikan aspek afektif, sosial, dan ekonomi dari penindasan. Honneth, misalnya, berargumen bahwa emansipasi tidak dapat dicapai hanya melalui komunikasi rasional, tetapi melalui perjuangan untuk recognition (pengakuan), yaitu kebutuhan manusia akan penghargaan, cinta, dan martabat sosial.¹⁶

Nancy Fraser menambahkan bahwa teori kritis cenderung terlalu berfokus pada wacana, sehingga mengabaikan struktur material ketimpangan ekonomi yang menjadi sumber utama ketidakadilan.¹⁷ Ia mengusulkan sintesis antara redistribution (keadilan ekonomi) dan recognition (keadilan kultural) sebagai basis baru bagi teori kritis.¹⁸ Benhabib, di sisi lain, menyoroti bahwa teori Habermas terlalu maskulin dan tidak cukup mempertimbangkan pengalaman partikular perempuan, minoritas, dan kelompok terpinggirkan dalam proses komunikasi.¹⁹ Kritik-kritik ini memperluas horizon metode kritis agar lebih kontekstual dan inklusif terhadap perbedaan sosial-budaya.

8.4.       Kritik terhadap Penerapan Praktis dan Relevansi Kontemporer

Salah satu kelemahan utama metode kritis terletak pada kesulitannya untuk diterapkan secara konkret dalam penelitian empiris maupun dalam kebijakan publik.²⁰ Pendekatan ini sering dianggap terlalu abstrak dan normatif, sehingga sulit dioperasionalkan dalam metodologi ilmiah yang menuntut pengukuran dan generalisasi.²¹ Dalam bidang politik, teori kritis dikritik karena cenderung elitis—lebih banyak digunakan oleh intelektual daripada dipraktikkan oleh masyarakat luas.²²

Selain itu, di era digital dan post-truth, prinsip rasionalitas komunikatif menghadapi tantangan baru.²³ Dunia maya yang ditandai oleh polarisasi, algoritma, dan informasi manipulatif mengganggu ideal Habermas tentang wacana rasional tanpa distorsi.²⁴ Dalam kondisi ini, teori kritis perlu merevisi asumsi-asumsinya mengenai komunikasi publik dan mempertimbangkan dinamika baru kekuasaan digital serta ekonomi data.²⁵

---

Evaluasi Filosofis: Antara Kritik dan Konstruksi

Kritik-kritik terhadap metode kritis tidak sepenuhnya meniadakan relevansinya, melainkan memperkaya dan memperluas cakupannya.²⁶ Meskipun dituduh idealistik atau utopis, teori kritis tetap menjadi salah satu tradisi filosofis paling konsisten dalam mempertahankan orientasi moral dan emansipatoris pengetahuan.²⁷ Kekuatan metode kritis terletak pada kemampuannya untuk selalu mengkritik dirinya sendiri—suatu self-reflexivity yang membuatnya terus relevan di tengah perubahan paradigma ilmiah dan sosial.²⁸

Namun demikian, masa depan metode kritis bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan tantangan baru: pluralisme budaya, kapitalisme digital, krisis ekologi, dan krisis kebenaran.²⁹ Teori kritis, jika ingin tetap hidup, harus melampaui kecenderungan modernistiknya dan membangun dialog kreatif dengan epistemologi feminis, ekologi politik, dan teori teknologi kritis.³⁰ Dengan cara itu, metode kritis dapat terus menjadi motor refleksi dan pembebasan di tengah dunia yang semakin kompleks dan terfragmentasi.³¹

---

Footnotes

[1]                David Held, Introduction to Critical Theory: Horkheimer to Habermas (Cambridge: Polity Press, 1980), 186–190.

[2]                Karl Popper, The Logic of Scientific Discovery (London: Routledge, 1959), 25–29.

[3]                Rudolf Carnap, The Logical Structure of the World (Berkeley: University of California Press, 1967), 55–59.

[4]                Ibid., 62–66.

[5]                Karl Popper, Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge (London: Routledge, 1963), 216–220.

[6]                Hans Albert, Treatise on Critical Reason (Princeton: Princeton University Press, 1985), 88–91.

[7]                Max Weber, Methodology of the Social Sciences (New York: Free Press, 1949), 50–54.

[8]                Max Horkheimer, Eclipse of Reason (New York: Oxford University Press, 1947), 34–38.

[9]                Jean-François Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984), 23–27.

[10]             Ibid., 61–64.

[11]             Michel Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings (New York: Pantheon, 1980), 142–146.

[12]             Jacques Derrida, Writing and Difference (Chicago: University of Chicago Press, 1978), 278–282.

[13]             Ibid., 290–293.

[14]             Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison (New York: Vintage, 1977), 25–29.

[15]             Seyla Benhabib, Critique, Norm, and Utopia: A Study of the Foundations of Critical Theory (New York: Columbia University Press, 1986), 58–63.

[16]             Axel Honneth, The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts (Cambridge: Polity Press, 1995), 91–96.

[17]             Nancy Fraser, Justice Interruptus: Critical Reflections on the "Postsocialist" Condition (New York: Routledge, 1997), 11–15.

[18]             Ibid., 23–27.

[19]             Benhabib, Situating the Self: Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics (Cambridge: Polity Press, 1992), 39–43.

[20]             Thomas McCarthy, The Critical Theory of Jürgen Habermas (Cambridge: MIT Press, 1978), 112–117.

[21]             Raymond Geuss, The Idea of a Critical Theory: Habermas and the Frankfurt School (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), 45–49.

[22]             Andrew Arato dan Eike Gebhardt, The Essential Frankfurt School Reader (New York: Continuum, 1982), 201–206.

[23]             Nancy Fraser, “Rethinking the Public Sphere,” Social Text 25/26 (1990): 56–80.

[24]             Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism (New York: PublicAffairs, 2019), 131–135.

[25]             Luciano Floridi, The Ethics of Information (Oxford: Oxford University Press, 2013), 118–122.

[26]             Habermas, Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy (Cambridge: MIT Press, 1996), 111–116.

[27]             Herbert Marcuse, One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society (Boston: Beacon Press, 1964), 94–99.

[28]             Horkheimer, Critical Theory: Selected Essays (New York: Herder and Herder, 1972), 203–207.

[29]             Nancy Fraser dan Axel Honneth, Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange (London: Verso, 2003), 9–12.

[30]             Benhabib, Critique, Norm, and Utopia, 67–72.

[31]             Fraser, Justice Interruptus, 92–97.

---

9.           Relevansi Kontemporer: Metode Kritis di Era Digital dan Post-Truth

Dalam era digital dan post-truth, metode kritis menemukan relevansi baru sebagai instrumen refleksi dan resistensi terhadap distorsi pengetahuan, manipulasi informasi, dan dominasi teknologi.¹ Masyarakat kontemporer hidup dalam situasi epistemik yang paradoksal: di satu sisi, akses terhadap informasi melimpah tanpa batas; di sisi lain, kebenaran menjadi semakin sulit dibedakan dari opini, propaganda, atau konstruksi algoritmik.² Dalam konteks ini, prinsip rasionalitas komunikatif dan kesadaran reflektif yang dikembangkan oleh Habermas menjadi landasan penting untuk membangun kembali ruang publik yang rasional, terbuka, dan emansipatoris.³

9.1.       Krisis Rasionalitas di Era Post-Truth

Fenomena post-truth menandai era di mana emosi dan identitas lebih menentukan opini publik daripada fakta dan argumentasi rasional.⁴ Kebangkitan disinformasi, teori konspirasi, dan polarisasi politik di media sosial memperlihatkan kemunduran rasionalitas publik. Menurut Lee McIntyre, post-truth bukan hanya krisis epistemik, melainkan juga politik: ia melemahkan kemampuan masyarakat untuk mendiskusikan kebenaran secara kolektif.⁵ Dalam situasi ini, metode kritis menawarkan mekanisme reflektif untuk menilai dan membongkar relasi antara pengetahuan, kepentingan, dan kekuasaan yang membentuk wacana digital.⁶

Mazhab Frankfurt telah lama mengingatkan bahwa media modern berpotensi menjadi industri budaya yang memproduksi kesadaran palsu melalui hiburan dan konsumsi simbolik.⁷ Kini, logika tersebut berkembang dalam bentuk algoritma media sosial yang mengatur pengalaman informasi manusia berdasarkan kalkulasi komersial dan preferensi politik.⁸ Dengan demikian, epistemologi kritis harus diperluas menjadi kritik digital, yakni kesadaran terhadap bagaimana teknologi memediasi realitas dan mengonstruksi persepsi sosial.⁹

9.2.       Rasionalitas Komunikatif dan Etika Digital

Habermas menegaskan bahwa masyarakat demokratis hanya dapat berfungsi bila komunikasi publik berlangsung dalam kondisi bebas dari distorsi.¹⁰ Namun, di era digital, komunikasi publik tidak lagi diatur oleh norma dialog rasional, melainkan oleh logika attention economy—di mana nilai informasi ditentukan oleh jumlah klik dan keterlibatan emosional, bukan oleh validitas argumen.¹¹ Dalam kondisi seperti ini, rasionalitas komunikatif perlu ditransformasikan menjadi rasionalitas digital, yaitu upaya menciptakan ruang diskursif yang memadukan teknologi dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan akses.¹²

Etika digital yang berlandaskan metode kritis menuntut pengguna, pengembang teknologi, dan masyarakat luas untuk bersikap reflektif terhadap cara teknologi membentuk relasi sosial dan identitas manusia.¹³ Pendekatan ini menolak determinisme teknologi yang menganggap bahwa kemajuan digital selalu identik dengan kemajuan moral. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa setiap inovasi teknologi harus tunduk pada prinsip etika komunikatif—bahwa teknologi harus memperluas kapasitas manusia untuk berpikir, berpartisipasi, dan berempati.¹⁴

9.3.       Kritik terhadap Algoritma, Data, dan Kekuasaan

Salah satu tantangan epistemologis terbesar dalam era digital adalah dominasi algoritma dan data dalam menentukan aliran pengetahuan. Shoshana Zuboff menyebut fenomena ini sebagai surveillance capitalism, yakni sistem ekonomi yang mengekstraksi perilaku manusia sebagai sumber komoditas data.¹⁵ Dalam kerangka metode kritis, kondisi ini menunjukkan bentuk baru dari rasionalitas instrumental, di mana manusia direduksi menjadi objek pengukuran dan prediksi.¹⁶

Kritik terhadap algoritma bukan berarti penolakan terhadap teknologi, melainkan usaha untuk menyingkap ideologi yang tersembunyi dalam logika algoritmik.¹⁷ Algoritma, seperti halnya wacana, mengandung nilai dan asumsi yang menentukan apa yang dianggap penting, relevan, atau benar.¹⁸ Oleh karena itu, metode kritis menuntut agar desain teknologi diperlakukan sebagai praktik sosial yang harus tunduk pada prinsip demokrasi dan keadilan.¹⁹ Rasionalitas kritis di era digital berarti mempertanyakan: siapa yang mengendalikan data, siapa yang menentukan algoritma, dan siapa yang diuntungkan oleh arus informasi global.²⁰

9.4.       Transformasi Interdisipliner: Dari Teori Sosial ke Ekologi Digital

Dalam perkembangan kontemporer, metode kritis telah berkembang menjadi critical digital studies, data ethics, dan ecological epistemology.²¹ Disiplin-disiplin ini menggabungkan teori sosial, ilmu komputer, ekonomi politik, dan etika untuk menganalisis relasi antara teknologi, kapitalisme, dan kesadaran manusia.²² Sebagaimana ditegaskan oleh Nick Couldry dan Ulises Mejias, dunia digital menciptakan bentuk baru kolonialisme pengetahuan di mana kehidupan manusia diserap ke dalam sistem data global tanpa kesadaran reflektif.²³

Dengan demikian, teori kritis di era digital menuntut pendekatan yang lebih integral—melihat bahwa pengetahuan, lingkungan digital, dan kesadaran manusia saling memengaruhi secara sistemik.²⁴ Relevansinya tidak hanya terletak pada kemampuan untuk mengkritik struktur sosial, tetapi juga dalam membangun paradigma pengetahuan yang humanistik, ekologis, dan kolaboratif.²⁵

---

Menuju Rasionalitas Kritis Humanistik di Era Digital

Metode kritis tetap relevan karena mampu menyediakan kerangka etik dan epistemologis untuk menghadapi disorientasi nilai di era post-truth.²⁶ Ia menegaskan bahwa pembebasan manusia tidak cukup dicapai melalui kemajuan teknologi, melainkan melalui kesadaran reflektif atas struktur kekuasaan yang bekerja di baliknya.²⁷ Rasionalitas kritis humanistik menempatkan manusia bukan sebagai objek teknologi, tetapi sebagai subjek reflektif yang berpartisipasi dalam membentuk arah perkembangan pengetahuan.²⁸

Di tengah dominasi algoritma dan fragmentasi wacana digital, teori kritis memberikan panduan untuk merekonstruksi ruang publik yang berbasis pada kejujuran, keterbukaan, dan keadilan komunikatif.²⁹ Dengan menggabungkan filsafat, etika, dan teknologi, metode kritis tetap menjadi salah satu pendekatan paling kuat untuk memahami dan menanggapi tantangan epistemologis abad ke-21—dari fake news hingga kecerdasan buatan—dengan orientasi yang humanistik dan emansipatoris.³⁰

---

Footnotes

[1]                David Held, Introduction to Critical Theory: Horkheimer to Habermas (Cambridge: Polity Press, 1980), 215–219.

[2]                Lee McIntyre, Post-Truth (Cambridge: MIT Press, 2018), 3–6.

[3]                Jürgen Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society (Boston: Beacon Press, 1984), 99–104.

[4]                Ralph Keyes, The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life (New York: St. Martin’s Press, 2004), 11–14.

[5]                McIntyre, Post-Truth, 22–27.

[6]                Nancy Fraser, “Rethinking the Public Sphere,” Social Text 25/26 (1990): 56–80.

[7]                Theodor W. Adorno dan Max Horkheimer, Dialectic of Enlightenment (New York: Continuum, 1991), 94–100.

[8]                Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism (New York: PublicAffairs, 2019), 131–138.

[9]                Douglas Kellner, Media Spectacle and the Crisis of Democracy (Boulder: Paradigm, 2005), 17–22.

[10]             Jürgen Habermas, Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy (Cambridge: MIT Press, 1996), 109–112.

[11]             Tim Wu, The Attention Merchants: The Epic Scramble to Get Inside Our Heads (New York: Knopf, 2016), 45–49.

[12]             Luciano Floridi, The Ethics of Information (Oxford: Oxford University Press, 2013), 115–119.

[13]             Don Ihde, Technology and the Lifeworld: From Garden to Earth (Bloomington: Indiana University Press, 1990), 98–101.

[14]             Luciano Floridi, Information: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2010), 74–78.

[15]             Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, 157–162.

[16]             Herbert Marcuse, One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society (Boston: Beacon Press, 1964), 84–89.

[17]             Philip Mirowski, Science-Mart: Privatizing American Science (Cambridge: Harvard University Press, 2011), 56–60.

[18]             Cathy O’Neil, Weapons of Math Destruction (New York: Crown, 2016), 21–25.

[19]             Evgeny Morozov, To Save Everything, Click Here (New York: PublicAffairs, 2013), 110–115.

[20]             Frank Pasquale, The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information (Cambridge: Harvard University Press, 2015), 42–47.

[21]             Nick Couldry dan Ulises Mejias, The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism (Stanford: Stanford University Press, 2019), 17–21.

[22]             Manuel Castells, The Rise of the Network Society (Oxford: Blackwell, 1996), 45–50.

[23]             Couldry dan Mejias, The Costs of Connection, 33–36.

[24]             Andrew Feenberg, Transforming Technology: A Critical Theory Revisited (Oxford: Oxford University Press, 2002), 66–70.

[25]             Axel Honneth, Freedom’s Right: The Social Foundations of Democratic Life (Cambridge: Polity Press, 2014), 127–132.

[26]             McIntyre, Post-Truth, 68–72.

[27]             Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol. 2: Lifeworld and System (Boston: Beacon Press, 1987), 138–143.

[28]             Seyla Benhabib, Critique, Norm, and Utopia: A Study of the Foundations of Critical Theory (New York: Columbia University Press, 1986), 61–66.

[29]             Nancy Fraser dan Axel Honneth, Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange (London: Verso, 2003), 73–77.

[30]             Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, 362–366.

---

10.       Sintesis Filosofis: Menuju Epistemologi Kritis Humanistik

Metode kritis, sebagaimana dirumuskan oleh tradisi Frankfurt dan dikembangkan oleh Habermas, telah menunjukkan bahwa pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosial, etis, dan historis manusia.¹ Namun, agar tetap relevan di tengah dinamika peradaban digital dan krisis kebenaran kontemporer, metode ini perlu disintesiskan ke dalam kerangka epistemologi kritis humanistik—suatu paradigma yang mengintegrasikan refleksi rasional dengan nilai-nilai kemanusiaan universal.² Sintesis ini bertujuan untuk menggabungkan kekuatan rasionalitas komunikatif dengan prinsip humanisme, menjadikan pengetahuan bukan hanya sebagai alat kritik terhadap dominasi, tetapi juga sebagai sarana penguatan martabat dan solidaritas manusia.³

10.1.    Integrasi Rasionalitas dan Humanisme

Epistemologi kritis humanistik berangkat dari keyakinan bahwa rasionalitas sejati harus bersifat komunikatif, reflektif, dan empatik. Habermas menunjukkan bahwa kebenaran hanya dapat dicapai melalui dialog antar-subjek yang setara, sementara Honneth menambahkan bahwa pengakuan (recognition) merupakan prasyarat bagi rasionalitas yang manusiawi.⁴ Dengan demikian, rasionalitas tidak lagi dipahami sebagai kemampuan logis yang dingin dan bebas nilai, tetapi sebagai proses intersubjektif yang menghormati keunikan pengalaman manusia.⁵

Dalam kerangka ini, pengetahuan dipahami sebagai bentuk solidaritas epistemik: kemampuan untuk memahami orang lain melalui komunikasi dan refleksi bersama.⁶ Hal ini menandai pergeseran dari epistemologi yang elitis menuju epistemologi yang partisipatif dan dialogis. Humanisme tidak diposisikan sebagai lawan dari rasionalitas, melainkan sebagai jiwanya—karena hanya melalui kesadaran akan kemanusiaan bersama, rasionalitas dapat berfungsi sebagai kekuatan pembebasan, bukan dominasi.⁷

10.2.    Pengetahuan sebagai Praksis Emansipatoris

Sintesis filosofis ini menegaskan bahwa pengetahuan sejati harus berakar pada praksis yang emansipatoris.⁸ Horkheimer dan Adorno telah memperingatkan bahwa pengetahuan yang terlepas dari nilai kemanusiaan cenderung berubah menjadi rasionalitas teknokratis yang menindas.⁹ Oleh karena itu, epistemologi kritis humanistik menolak pemisahan antara teori dan tindakan. Pengetahuan tidak hanya untuk menjelaskan dunia, tetapi juga untuk mengubahnya secara etis dan sosial.¹⁰

Dalam praktiknya, ini berarti bahwa setiap disiplin ilmu harus mengembangkan kesadaran etis terhadap dampak sosial dari temuannya.¹¹ Sains dan teknologi, misalnya, harus diorientasikan bukan hanya pada kemajuan material, tetapi juga pada peningkatan kualitas kehidupan manusia dan keadilan sosial.¹² Dengan demikian, epistemologi kritis humanistik memulihkan kembali tujuan moral dari pengetahuan: memperkuat kebebasan, martabat, dan solidaritas manusia di tengah perubahan global.¹³

10.3.    Keterbukaan Interdisipliner dan Refleksi Transformatif

Epistemologi kritis humanistik bersifat terbuka dan dialogis, menolak absolutisme kebenaran tunggal.¹⁴ Ia menerima pluralitas metodologis sebagai bagian dari kekayaan pengetahuan manusia. Tradisi hermeneutik, fenomenologi, ekofilsafat, feminisme, dan studi digital dapat dipertemukan dalam kerangka kritis yang sama—yakni kesadaran akan keterkaitan antara pengetahuan dan kehidupan.¹⁵ Dengan mengakui kompleksitas realitas sosial dan kultural, pendekatan ini menghindari reduksionisme dan membuka ruang bagi sintesis antar-disiplin yang saling memperkaya.¹⁶

Keterbukaan ini juga bersifat transformatif: refleksi kritis bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk memperbaharui kesadaran manusia terhadap dirinya sendiri dan dunianya.¹⁷ Dalam hal ini, epistemologi kritis humanistik berperan sebagai “kesadaran reflektif kolektif”—suatu proses yang memungkinkan masyarakat menilai kembali nilai-nilai, sistem pengetahuan, dan tujuan peradaban mereka.¹⁸

10.4.    Rasionalitas Emansipatoris sebagai Etos Global

Epistemologi kritis humanistik tidak hanya berfungsi dalam ruang akademik, tetapi juga dalam ranah moral dan politik global.¹⁹ Di tengah krisis ekologi, ketimpangan ekonomi, dan dominasi algoritmik, pendekatan ini menuntut pembentukan rasionalitas emansipatoris sebagai etos global baru.²⁰ Rasionalitas semacam ini menggabungkan tiga dimensi utama: refleksi kritis (menyadari struktur dominasi), empati intersubjektif (mengakui martabat manusia lain), dan tanggung jawab etis (bertindak demi kebaikan bersama).²¹

Dengan demikian, epistemologi kritis humanistik menggeser pusat filsafat pengetahuan dari “penguasaan dunia” menuju “pemahaman dunia bersama.”²² Ia menolak paradigma dominasi dan menggantinya dengan paradigma dialog—bahwa kemajuan sejati adalah kemampuan untuk membangun dunia yang lebih adil, reflektif, dan berperikemanusiaan.²³

---

Sintesis Akhir: Dari Kritik menuju Rekonstruksi Humanistik

Sintesis filosofis metode kritis berujung pada prinsip bahwa pengetahuan sejati selalu bersifat historis, sosial, dan etis.²⁴ Ia tidak berhenti pada kritik terhadap kekuasaan, tetapi melangkah menuju rekonstruksi nilai-nilai yang menopang kehidupan bersama. Dalam hal ini, epistemologi kritis humanistik merupakan upaya untuk menyatukan antara rasionalitas dan cinta kasih, antara otonomi dan solidaritas, antara kebebasan berpikir dan tanggung jawab sosial.²⁵

Seperti ditegaskan Habermas, proyek modernitas belum selesai—tetapi harus direorientasikan dari rasionalitas instrumental menuju rasionalitas komunikatif dan reflektif.²⁶ Melalui orientasi ini, metode kritis menemukan bentuk akhirnya sebagai filsafat humanistik yang hidup: suatu cara berpikir yang menegaskan bahwa pengetahuan bukan hanya kekuasaan, melainkan juga kepedulian terhadap manusia dan dunia.²⁷

---

Footnotes

[1]                Max Horkheimer, Critical Theory: Selected Essays (New York: Herder and Herder, 1972), 210–214.

[2]                Jürgen Habermas, Knowledge and Human Interests (Boston: Beacon Press, 1971), 301–307.

[3]                Herbert Marcuse, Reason and Revolution: Hegel and the Rise of Social Theory (London: Routledge, 1960), 95–99.

[4]                Axel Honneth, The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts (Cambridge: Polity Press, 1995), 91–94.

[5]                Seyla Benhabib, Critique, Norm, and Utopia: A Study of the Foundations of Critical Theory (New York: Columbia University Press, 1986), 55–58.

[6]                Jürgen Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society (Boston: Beacon Press, 1984), 88–93.

[7]                Raymond Geuss, The Idea of a Critical Theory: Habermas and the Frankfurt School (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), 32–35.

[8]                Horkheimer, Eclipse of Reason (New York: Oxford University Press, 1947), 41–44.

[9]                Theodor W. Adorno dan Max Horkheimer, Dialectic of Enlightenment (New York: Continuum, 1991), 93–98.

[10]             Habermas, Knowledge and Human Interests, 312–316.

[11]             Thomas McCarthy, The Critical Theory of Jürgen Habermas (Cambridge: MIT Press, 1978), 115–118.

[12]             Andrew Feenberg, Transforming Technology: A Critical Theory Revisited (Oxford: Oxford University Press, 2002), 67–70.

[13]             Nancy Fraser, Justice Interruptus: Critical Reflections on the "Postsocialist" Condition (New York: Routledge, 1997), 23–27.

[14]             Benhabib, Critique, Norm, and Utopia, 61–65.

[15]             Hans-Georg Gadamer, Truth and Method (New York: Crossroad, 1989), 278–282.

[16]             Nancy Fraser dan Axel Honneth, Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange (London: Verso, 2003), 91–95.

[17]             Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed (New York: Continuum, 1970), 84–88.

[18]             Honneth, Freedom’s Right: The Social Foundations of Democratic Life (Cambridge: Polity Press, 2014), 101–106.

[19]             Habermas, Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy (Cambridge: MIT Press, 1996), 108–113.

[20]             David Held, Introduction to Critical Theory: Horkheimer to Habermas (Cambridge: Polity Press, 1980), 217–220.

[21]             Marcuse, One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society (Boston: Beacon Press, 1964), 84–88.

[22]             Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol. 2: Lifeworld and System (Boston: Beacon Press, 1987), 142–146.

[23]             Benhabib, Situating the Self: Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics (Cambridge: Polity Press, 1992), 75–79.

[24]             Horkheimer, Critical Theory: Selected Essays, 205–210.

[25]             Fraser dan Honneth, Redistribution or Recognition?, 120–124.

[26]             Habermas, The Philosophical Discourse of Modernity (Cambridge: MIT Press, 1987), 322–327.

[27]             Axel Honneth, Freedom’s Right, 125–129.

---

11.       Kesimpulan

Metode kritis dalam epistemologi merupakan salah satu tonggak terpenting dalam upaya manusia memahami pengetahuan sebagai praksis sosial yang sarat nilai, bukan sekadar akumulasi fakta yang netral.¹ Ia lahir dari kesadaran historis bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari konteks kekuasaan, ideologi, dan kepentingan manusia.² Melalui refleksi yang mendalam terhadap rasionalitas modern, para pemikir Mazhab Frankfurt seperti Horkheimer, Adorno, dan Habermas berupaya mengembalikan fungsi etis pengetahuan: bukan untuk mengontrol realitas, melainkan untuk membebaskan manusia dari bentuk-bentuk dominasi yang menindas baik di tingkat material maupun simbolik.³

Epistemologi kritis berperan sebagai jembatan antara teori dan praksis. Ia menegaskan bahwa kebenaran tidak dapat dipahami secara tunggal atau absolut, tetapi melalui proses reflektif, dialogis, dan historis.⁴ Dalam konteks ini, rasionalitas kritis menolak dua ekstrem modernitas: objektivisme positivistik yang menyingkirkan nilai, serta relativisme postmodern yang meniadakan standar kebenaran.⁵ Sebaliknya, ia menegakkan prinsip rasionalitas komunikatif—suatu model pengetahuan yang berakar pada intersubjektivitas, argumentasi rasional, dan kesetaraan moral antar-subjek.⁶

Dari sisi aksiologis, metode kritis menegaskan bahwa tujuan utama pengetahuan adalah emansipasi manusia.⁷ Nilai-nilai kebebasan, keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab moral menjadi bagian integral dari struktur epistemik. Pengetahuan yang sejati tidak berhenti pada penjelasan teoretis, melainkan harus melahirkan kesadaran reflektif yang mendorong perubahan sosial.⁸ Dengan demikian, ilmu dan etika tidak lagi berdiri terpisah, melainkan saling menyatu dalam upaya membangun dunia yang lebih manusiawi dan rasional.⁹

Relevansi metode kritis di era digital dan post-truth semakin nyata ketika realitas sosial dibentuk oleh algoritma, informasi yang terfragmentasi, serta logika kapitalisme data.¹⁰ Dalam situasi ini, rasionalitas komunikatif dan kesadaran reflektif menjadi fondasi penting bagi pembentukan wacana publik yang rasional, adil, dan etis.¹¹ Epistemologi kritis memanggil manusia modern untuk menghidupkan kembali dimensi kemanusiaannya di tengah derasnya instrumentalisasi teknologi dan ekonomi.¹²

Pada akhirnya, metode kritis menuntut pembaruan diri secara terus-menerus—suatu bentuk self-reflexivity yang menjadikannya bukan dogma, tetapi jalan refleksi.¹³ Ia mengajarkan bahwa pengetahuan sejati lahir dari dialog, bukan dominasi; dari kesadaran, bukan kekuasaan; dari solidaritas, bukan kepentingan.¹⁴ Melalui integrasi antara refleksi rasional dan nilai-nilai humanistik, epistemologi kritis menuju fase baru sebagai epistemologi kritis humanistik, yaitu paradigma pengetahuan yang menempatkan manusia, kebebasan, dan kemanusiaan universal sebagai pusat dari seluruh proses berpikir dan bertindak.¹⁵

Dengan demikian, metode kritis bukan hanya warisan intelektual dari Frankfurt School, melainkan juga proyek peradaban yang terus hidup: sebuah ajakan untuk menjadikan pengetahuan sebagai kekuatan pembebasan, dan filsafat sebagai panggilan kemanusiaan yang tak pernah selesai.¹⁶

---

Footnotes

[1]                Max Horkheimer, Critical Theory: Selected Essays (New York: Herder and Herder, 1972), 190–193.

[2]                Theodor W. Adorno dan Max Horkheimer, Dialectic of Enlightenment (New York: Continuum, 1991), 93–97.

[3]                Herbert Marcuse, Reason and Revolution: Hegel and the Rise of Social Theory (London: Routledge, 1960), 97–100.

[4]                Jürgen Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society (Boston: Beacon Press, 1984), 89–93.

[5]                Raymond Geuss, The Idea of a Critical Theory: Habermas and the Frankfurt School (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), 23–27.

[6]                Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol. 2: Lifeworld and System (Boston: Beacon Press, 1987), 141–146.

[7]                Jürgen Habermas, Knowledge and Human Interests (Boston: Beacon Press, 1971), 309–314.

[8]                Axel Honneth, The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts (Cambridge: Polity Press, 1995), 95–99.

[9]                Seyla Benhabib, Critique, Norm, and Utopia: A Study of the Foundations of Critical Theory (New York: Columbia University Press, 1986), 68–71.

[10]             Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism (New York: PublicAffairs, 2019), 157–162.

[11]             Nancy Fraser, “Rethinking the Public Sphere,” Social Text 25/26 (1990): 56–80.

[12]             Luciano Floridi, The Ethics of Information (Oxford: Oxford University Press, 2013), 115–119.

[13]             David Held, Introduction to Critical Theory: Horkheimer to Habermas (Cambridge: Polity Press, 1980), 221–225.

[14]             Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed (New York: Continuum, 1970), 87–90.

[15]             Habermas, Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy (Cambridge: MIT Press, 1996), 109–113.

[16]             Honneth, Freedom’s Right: The Social Foundations of Democratic Life (Cambridge: Polity Press, 2014), 120–124.

---

Daftar Pustaka

Adorno, T. W. (1973). Negative dialectics. London: Routledge.

Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (1991). Dialectic of enlightenment. New York: Continuum.

Albert, H. (1985). Treatise on critical reason. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Arato, A., & Gebhardt, E. (Eds.). (1982). The essential Frankfurt School reader. New York: Continuum.

Benhabib, S. (1986). Critique, norm, and utopia: A study of the foundations of critical theory. New York: Columbia University Press.

Benhabib, S. (1992). Situating the self: Gender, community and postmodernism in contemporary ethics. Cambridge, UK: Polity Press.

Berlin, I. (1969). Two concepts of liberty. Oxford, UK: Clarendon Press.

Bourdieu, P. (1991). Language and symbolic power. Cambridge, UK: Polity Press.

Carnap, R. (1967). The logical structure of the world. Berkeley, CA: University of California Press.

Castells, M. (1996). The rise of the network society. Oxford, UK: Blackwell.

Comte, A. (1830). Cours de philosophie positive. Paris: Bachelier.

Couldry, N., & Mejias, U. (2019). The costs of connection: How data is colonizing human life and appropriating it for capitalism. Stanford, CA: Stanford University Press.

Derrida, J. (1978). Writing and difference. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Dobson, A. (1993). Critical theory and green politics. London: Routledge.

Feenberg, A. (2002). Transforming technology: A critical theory revisited. Oxford, UK: Oxford University Press.

Floridi, L. (2010). Information: A very short introduction. Oxford, UK: Oxford University Press.

Floridi, L. (2013). The ethics of information. Oxford, UK: Oxford University Press.

Foucault, M. (1977). Discipline and punish: The birth of the prison. New York: Vintage Books.

Foucault, M. (1980). Power/knowledge: Selected interviews and other writings. New York: Pantheon.

Fraser, N. (1985). What’s critical about critical theory? The case of Habermas and gender. New German Critique, 35, 97–108.

Fraser, N. (1990). Rethinking the public sphere. Social Text, 25/26, 56–80.

Fraser, N. (1997). Justice interruptus: Critical reflections on the “postsocialist” condition. New York: Routledge.

Fraser, N., & Honneth, A. (2003). Redistribution or recognition? A political-philosophical exchange. London: Verso.

Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. New York: Continuum.

Gadamer, H.-G. (1989). Truth and method. New York: Crossroad.

Geuss, R. (1981). The idea of a critical theory: Habermas and the Frankfurt School. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Giddens, A. (1979). Central problems in social theory. Berkeley, CA: University of California Press.

Habermas, J. (1971). Knowledge and human interests. Boston, MA: Beacon Press.

Habermas, J. (1984). The theory of communicative action, Vol. 1: Reason and the rationalization of society. Boston, MA: Beacon Press.

Habermas, J. (1987). The theory of communicative action, Vol. 2: Lifeworld and system. Boston, MA: Beacon Press.

Habermas, J. (1987). The philosophical discourse of modernity. Cambridge, MA: MIT Press.

Habermas, J. (1990). Moral consciousness and communicative action. Cambridge, MA: MIT Press.

Habermas, J. (1996). Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy. Cambridge, MA: MIT Press.

Hall, S. (1980). Encoding/decoding. In S. Hall, D. Hobson, A. Lowe, & P. Willis (Eds.), Culture, media, language (pp. 128–138). London: Routledge.

Held, D. (1980). Introduction to critical theory: Horkheimer to Habermas. Cambridge, UK: Polity Press.

Honneth, A. (1995). The struggle for recognition: The moral grammar of social conflicts. Cambridge, UK: Polity Press.

Honneth, A. (2014). Freedom’s right: The social foundations of democratic life. Cambridge, UK: Polity Press.

Horkheimer, M. (1947). Eclipse of reason. New York: Oxford University Press.

Horkheimer, M. (1972). Critical theory: Selected essays. New York: Herder and Herder.

Ihde, D. (1990). Technology and the lifeworld: From garden to earth. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Kant, I. (1998). Critique of pure reason (P. Guyer & A. W. Wood, Trans.). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Kellner, D. (1995). Media culture: Cultural studies, identity and politics between the modern and the postmodern. London: Routledge.

Keyes, R. (2004). The post-truth era: Dishonesty and deception in contemporary life. New York: St. Martin’s Press.

Kuhn, T. S. (1962). The structure of scientific revolutions. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Lyotard, J.-F. (1984). The postmodern condition: A report on knowledge. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

Marcuse, H. (1960). Reason and revolution: Hegel and the rise of social theory. London: Routledge.

Marcuse, H. (1964). One-dimensional man: Studies in the ideology of advanced industrial society. Boston, MA: Beacon Press.

Marx, K. (1970). A contribution to the critique of political economy. New York: International Publishers.

Marx, K. (1977). Economic and philosophic manuscripts of 1844. Moscow: Progress Publishers.

Marx, K., & Engels, F. (1970). The German ideology. New York: International Publishers.

McCarthy, T. (1978). The critical theory of Jürgen Habermas. Cambridge, MA: MIT Press.

McIntyre, L. (2018). Post-truth. Cambridge, MA: MIT Press.

Mirowski, P. (2011). Science-mart: Privatizing American science. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Morozov, E. (2013). To save everything, click here. New York: PublicAffairs.

O’Neil, C. (2016). Weapons of math destruction. New York: Crown.

Pasquale, F. (2015). The black box society: The secret algorithms that control money and information. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Popper, K. (1959). The logic of scientific discovery. London: Routledge.

Popper, K. (1963). Conjectures and refutations: The growth of scientific knowledge. London: Routledge.

Stehr, N. (1994). Knowledge societies. London: Sage.

Weber, M. (1949). Methodology of the social sciences. New York: Free Press.

Wu, T. (2016). The attention merchants: The epic scramble to get inside our heads. New York: Knopf.

Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. New York: PublicAffairs.

---