Moral Sense
Asal, Struktur, dan Relevansi Etis dari Perasaan Moral
dalam Filsafat dan Psikologi Modern
Alihkan ke: Filsafat Moral.
Abstrak
Artikel ini membahas secara mendalam konsep moral
sense (perasaan moral) sebagai salah satu fondasi historis dan
filosofis dalam memahami asal-usul, struktur, serta relevansi etika moral
manusia. Kajian ini menelusuri perkembangan gagasan moral sense dari para
filsuf moral abad ke-17 dan ke-18—seperti Shaftesbury, Hutcheson,
Hume, dan Smith—yang memandang moralitas sebagai kapasitas alami
manusia untuk merasakan kebaikan dan keburukan secara langsung. Melalui
pendekatan historis-filosofis dan analisis interdisipliner, artikel ini
menguraikan dimensi ontologis (hakikat moral sense sebagai struktur
batiniah manusia), epistemologis (cara manusia mengetahui nilai moral
melalui intuisi dan empati), serta aksiologis (nilai-nilai kebajikan
yang lahir dari perasaan moral seperti simpati, belas kasih, dan keadilan
sosial).
Selain meninjau kritik terhadap moral sense—baik
dari tradisi rasionalisme maupun naturalisme biologis—artikel ini juga
mengajukan klarifikasi filosofis tentang hubungan antara emosi dan
rasionalitas dalam tindakan moral. Dengan menggabungkan temuan modern dalam
psikologi moral, neuroetika, dan teori keadilan sosial, kajian ini menunjukkan
bahwa moral sense tetap relevan dalam menjawab problem etika kontemporer, mulai
dari krisis empati digital hingga tantangan ekologis global.
Sebagai hasil sintesis, artikel ini menawarkan
paradigma etika empatik dan rasional—atau reason-guided empathy—yang
menempatkan moral sense sebagai struktur etis yang menyatukan afeksi, refleksi,
dan tanggung jawab sosial. Paradigma ini menegaskan bahwa moralitas sejati
tidak hanya berpikir tentang kebaikan, tetapi juga merasakan dan
menghayatinya secara reflektif dalam kehidupan bersama.
Kata Kunci: Moral sense, sentimentalism, rasionalitas moral,
empati, etika humanistik, psikologi moral, neuroetika, keadilan sosial,
reason-guided empathy, etika kontemporer.
PEMBAHASAN
Moral Sense sebagai Fondasi Bagi Etika Empatik yang
Kritis
1.
Pendahuluan
Konsep moral sense atau perasaan
moral menempati posisi penting dalam sejarah filsafat moral, terutama pada
masa Pencerahan Inggris abad ke-18. Ia muncul sebagai reaksi terhadap dua kutub
ekstrem dalam teori etika: di satu sisi, rasionalisme moral yang
menekankan akal sebagai sumber utama moralitas; di sisi lain, egoisme
hedonistik yang menurunkan moralitas dari dorongan mencari kesenangan
pribadi.¹ Teori moral sense berusaha menunjukkan bahwa manusia memiliki
kemampuan bawaan untuk “merasakan” baik dan buruk secara langsung, mirip
dengan cara indra mengenali keindahan atau ketidakharmonisan.² Dengan demikian,
moralitas bukan semata hasil kalkulasi rasional atau kontrak sosial, tetapi
berakar pada kapasitas emosional dan sosial yang tertanam dalam kodrat manusia.
Gagasan ini pertama kali dikembangkan oleh Anthony
Ashley Cooper, Third Earl of Shaftesbury, yang berpendapat bahwa manusia
secara alami memiliki rasa moral yang membuatnya menikmati kebajikan dan
membenci kejahatan.³ Murid intelektualnya, Francis Hutcheson, memperluas
ide ini dengan menegaskan bahwa moral sense merupakan naluri alami yang
mendorong individu bertindak untuk kebaikan orang lain, bukan hanya demi
kepentingan pribadi.⁴ Pandangan mereka menjadi dasar bagi David Hume,
yang kemudian menyatakan bahwa moralitas bersumber dari perasaan (sentiment),
bukan dari akal budi.⁵ Dalam konteks ini, moral sense bukan hanya perasaan
subjektif, melainkan mekanisme evaluatif universal yang memungkinkan manusia
mengidentifikasi tindakan yang layak secara moral.
Perdebatan tentang asal-usul moralitas melalui
pendekatan moral sense menandai pergeseran besar dari paradigma rasionalistik
menuju sentimentalisme etis. Dalam perspektif modern, teori ini
menemukan resonansi baru melalui penelitian psikologi moral dan neuroetika yang
menunjukkan bahwa penilaian moral sering kali muncul secara cepat dan intuitif
sebelum diolah secara rasional.⁶ Temuan ini memperkuat pandangan bahwa
moralitas tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersumber dari struktur
emosional dan biologis manusia.⁷
Kajian ini bertujuan untuk menelusuri asal,
struktur, dan relevansi etis dari moral sense dengan pendekatan
interdisipliner—menggabungkan filsafat moral klasik, psikologi moral modern,
dan teori etika kontemporer. Dengan menelaah dimensi ontologis, epistemologis,
dan aksiologis dari moral sense, artikel ini berusaha memperlihatkan
bagaimana perasaan moral dapat menjadi dasar bagi etika yang lebih manusiawi,
empatik, dan rasional. Selain itu, analisis ini akan memperhatikan implikasi
sosial dan politik dari moral sense dalam konteks kehidupan modern,
termasuk tantangan etika digital, ekologi moral, dan pendidikan karakter.
Melalui pendekatan demikian, moral sense dipahami bukan sekadar emosi moral,
tetapi juga sebagai struktur kesadaran etis yang memediasi antara akal
dan afeksi dalam tindakan moral manusia.⁸
Footnotes
[1]
Jerome B. Schneewind, The Invention of Autonomy:
A History of Modern Moral Philosophy (Cambridge: Cambridge University
Press, 1998), 231.
[2]
John McDowell, “Values and Secondary Qualities,” Morality
and Objectivity: A Tribute to J. L. Mackie, ed. Ted Honderich (London:
Routledge, 1985), 110–129.
[3]
Anthony Ashley Cooper, Characteristicks of Men,
Manners, Opinions, Times, vol. 1 (London: John Darby, 1711), 199.
[4]
Francis Hutcheson, An Inquiry into the Original
of Our Ideas of Beauty and Virtue (Indianapolis: Liberty Fund, 2004),
121–123.
[5]
David Hume, A Treatise of Human Nature, ed.
L. A. Selby-Bigge, 2nd ed. (Oxford: Clarendon Press, 1978), 470–472.
[6]
Jonathan Haidt, “The Emotional Dog and Its Rational
Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment,” Psychological
Review 108, no. 4 (2001): 814–834.
[7]
Joshua Greene and Jonathan Haidt, “How (and Where)
Does Moral Judgment Work?” Trends in Cognitive Sciences 6, no. 12
(2002): 517–523.
[8]
Martha C. Nussbaum, Upheavals of Thought: The
Intelligence of Emotions (Cambridge: Cambridge University Press, 2001),
23–29.
2.
Landasan
Historis dan Genealogis
Konsep moral
sense berakar dalam konteks intelektual abad ke-17 dan ke-18,
khususnya dalam tradisi sentimentalisme Inggris, yang
menekankan peran perasaan dalam penilaian moral. Gagasan ini lahir sebagai
reaksi terhadap rasionalisme moral, yang
berpendapat bahwa akal semata cukup untuk menentukan benar atau salah.¹ Dalam
lingkungan pemikiran yang sedang diwarnai oleh empirisisme Locke dan deisme
Shaftesbury, muncul kebutuhan untuk menjelaskan moralitas sebagai fenomena
alami, bukan dogma teologis ataupun konstruk rasional abstrak.²
2.1. Asal-usul pada Filsafat Pencerahan Inggris
Tokoh pertama yang
secara sistematis mengemukakan gagasan moral sense adalah Anthony
Ashley Cooper, Third Earl of Shaftesbury (1671–1713). Dalam Characteristicks
of Men, Manners, Opinions, Times (1711), Shaftesbury menegaskan
bahwa manusia memiliki kecenderungan bawaan terhadap kebajikan melalui “sense
of right and wrong” yang serupa dengan indra estetis.³ Ia menolak pandangan
Hobbesian yang memandang manusia semata-mata didorong oleh kepentingan diri,
dengan menyatakan bahwa simpati sosial dan harmoni moral adalah bagian dari
tatanan alami manusia.⁴ Gagasannya ini menandai pergeseran penting dari
moralitas berbasis perintah eksternal menuju moralitas yang berakar pada
disposisi internal.
Murid intelektual
Shaftesbury, Francis Hutcheson (1694–1746),
mengembangkan teori ini secara lebih eksplisit. Dalam karyanya An
Inquiry into the Original of Our Ideas of Beauty and Virtue (1725),
ia menyatakan bahwa moral sense adalah naluri bawaan
yang memungkinkan manusia merasakan kebaikan moral tanpa perantaraan
rasionalitas diskursif.⁵ Bagi Hutcheson, tindakan moral tidak hanya dinilai
berdasarkan akibatnya, melainkan pada “kecenderungan alami untuk kebaikan umum”
(benevolence).⁶
Ia bahkan memperkenalkan rumus awal yang menyerupai prinsip utilitarianisme
(“the greatest happiness for the greatest number”), tetapi dengan fondasi
afektif, bukan kalkulatif.⁷
2.2. Puncak Sentimentalisme pada Hume dan Smith
David
Hume (1711–1776) membawa teori moral sense menuju kedalaman epistemologis
baru. Dalam A Treatise of Human Nature
(1739–1740), Hume berargumen bahwa akal tidak dapat menjadi sumber tindakan
moral karena ia hanya berfungsi sebagai alat untuk mengenali hubungan fakta,
bukan nilai.⁸ Moralitas, menurutnya, muncul dari perasaan (moral
sentiment) yang menilai tindakan berdasarkan empati dan simpati
terhadap kebahagiaan orang lain.⁹ Dengan demikian, Hume menolak klaim
rasionalisme moral yang menganggap prinsip moral bersifat apriori, dan
menggantikannya dengan pandangan naturalistik bahwa moralitas adalah bagian
dari kodrat emosional manusia.¹⁰
Adam
Smith (1723–1790), dalam The Theory of Moral Sentiments
(1759), memperluas konsepsi Hume dengan menekankan peran impartial
spectator — mekanisme imajiner di mana individu menilai tindakannya
sendiri melalui perspektif orang lain yang netral.¹¹ Smith menafsirkan
moralitas sebagai hasil dari kemampuan imajinatif untuk berempati dan menilai
diri secara reflektif.¹² Dengan demikian, moral sense tidak hanya dipahami
sebagai perasaan spontan, tetapi juga sebagai struktur evaluatif sosial yang
memediasi antara individu dan komunitas moralnya.¹³
2.3. Reaksi Rasionalisme Moral: Clarke dan Kant
Sebagai tandingan
terhadap sentimentalism Inggris, muncul arus rasionalisme moral yang
diwakili oleh Samuel Clarke (1675–1729) dan
kemudian mencapai puncaknya pada Immanuel Kant (1724–1804).
Clarke menegaskan bahwa hubungan moral bersifat objektif dan dapat diketahui
oleh akal sebagaimana kebenaran matematis.¹⁴ Kant kemudian mengembangkan
pandangan ini melalui konsep imperatif kategoris, yang
menolak emosi sebagai dasar moralitas karena bersifat tidak stabil dan
partikular.¹⁵ Namun, walaupun Kant menolak sentimentalism, banyak penafsir
modern melihat bahwa moral sense dan “perasaan hormat
terhadap hukum moral” (Achtung) dalam etika Kant memiliki
akar psikologis yang sejenis.¹⁶
2.4. Pengaruh terhadap Psikologi Moral Modern
Pada abad ke-19 dan
ke-20, teori moral sense mengalami transformasi
melalui sains dan psikologi evolusioner. Charles Darwin, dalam The
Descent of Man (1871), mengaitkan moral sense dengan insting sosial
yang dikembangkan untuk mendukung kerja sama dalam spesies manusia.¹⁷ Sementara
itu, pemikir pragmatis seperti John Dewey menafsirkan moral
sense sebagai hasil perkembangan pengalaman sosial yang dinamis, bukan sebagai
naluri statis.¹⁸ Dalam abad ke-20, teori-teori seperti Jean
Piaget dan Lawrence Kohlberg menempatkan
empati dan keadilan dalam tahap-tahap perkembangan moral kognitif, sementara Jonathan
Haidt memperbarui sentimentalism melalui model social
intuitionist, yang menunjukkan bahwa penilaian moral muncul
secara intuitif lebih dulu daripada refleksi rasional.¹⁹
Dengan demikian,
genealoginya memperlihatkan bahwa moral sense tidak hanya menjadi
konsep filosofis historis, tetapi juga fondasi bagi psikologi moral modern.
Dari Shaftesbury hingga Haidt, benang merahnya tetap sama: moralitas tidak
dapat dipahami hanya melalui rasio murni, melainkan melalui perpaduan
antara perasaan, naluri sosial, dan refleksi rasional dalam
pengalaman manusia yang konkret.²⁰
Footnotes
[1]
Jerome B. Schneewind, The Invention of Autonomy: A History of
Modern Moral Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press, 1998),
145–146.
[2]
Isabel Rivers, Reason, Grace, and Sentiment: A Study of the
Language of Religion and Ethics in England, 1660–1780, vol. 2 (Cambridge:
Cambridge University Press, 2000), 17–19.
[3]
Anthony Ashley Cooper, Characteristicks of Men, Manners, Opinions,
Times, vol. 1 (London: John Darby, 1711), 193.
[4]
Ibid., 202–205.
[5]
Francis Hutcheson, An Inquiry into the Original of Our Ideas of
Beauty and Virtue (Indianapolis: Liberty Fund, 2004), 91–94.
[6]
Ibid., 122.
[7]
D. D. Raphael, The Moral Sense (Oxford: Oxford University
Press, 1947), 36.
[8]
David Hume, A Treatise of Human Nature, ed. L. A. Selby-Bigge,
2nd ed. (Oxford: Clarendon Press, 1978), 457–460.
[9]
Ibid., 470–472.
[10]
Annette C. Baier, A Progress of Sentiments: Reflections on Hume’s
Treatise (Cambridge: Harvard University Press, 1991), 89–91.
[11]
Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, ed. D. D. Raphael
and A. L. Macfie (Indianapolis: Liberty Fund, 1982), 112–115.
[12]
Ibid., 129–132.
[13]
Charles L. Griswold Jr., Adam Smith and the Virtues of
Enlightenment (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 76–80.
[14]
Samuel Clarke, A Discourse Concerning the Unchangeable Obligations
of Natural Religion (London: James Knapton, 1706), 34–36.
[15]
Immanuel Kant, Groundwork of the Metaphysics of Morals, trans.
Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 41–43.
[16]
Paul Guyer, Kant on Freedom, Law, and Happiness (Cambridge:
Cambridge University Press, 2000), 198–202.
[17]
Charles Darwin, The Descent of Man, and Selection in Relation to
Sex (London: John Murray, 1871), 120–122.
[18]
John Dewey, Human Nature and Conduct (New York: Henry Holt and
Company, 1922), 13–16.
[19]
Jonathan Haidt, “The Emotional Dog and Its Rational Tail: A Social
Intuitionist Approach to Moral Judgment,” Psychological Review 108,
no. 4 (2001): 814–834.
[20]
Martha C. Nussbaum, Upheavals of Thought: The Intelligence of
Emotions (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 29–31.
3.
Ontologi
Moral Sense
Dalam tataran
ontologis, konsep moral sense mengandaikan bahwa
dalam diri manusia terdapat suatu kapasitas afektif-kognitif yang
memungkinkan penilaian moral terjadi secara langsung dan spontan. Moral sense
bukan sekadar emosi atau naluri sosial, tetapi suatu struktur
batiniah yang terintegrasi antara perasaan, intuisi, dan
kecenderungan menuju kebajikan.¹ Dengan demikian, moralitas bukan hasil kontrak
sosial atau keputusan rasional belaka, melainkan dimensi eksistensial yang
melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk sosial-moral.²
3.1. Moral Sense sebagai Kapasitas Batiniah
Ontologi moral
sense berakar pada pandangan bahwa moralitas memiliki dasar natural
dan internal.
Shaftesbury menyebutnya sebagai affection yang tertanam dalam
tatanan kosmis dan harmoni jiwa, di mana setiap individu memiliki “organ moral”
untuk mengapresiasi kebaikan sebagaimana mata mengapresiasi warna.³ Bagi
Hutcheson, kapasitas ini bekerja seperti indra keenam—sebuah disposisi untuk
merasakan kesenangan terhadap tindakan yang menumbuhkan kebaikan umum.⁴ Dalam
kerangka ini, manusia dipandang bukan hanya sebagai makhluk berpikir (homo
sapiens), tetapi juga sebagai makhluk yang merasakan kebaikan (homo
moralis).
Pendekatan ontologis
semacam ini menolak pandangan Hobbes yang memandang tindakan moral sebagai
hasil dari kontrak rasional demi kepentingan diri.⁵ Sebaliknya, moral
sense dipahami sebagai sifat dasar manusia yang memiliki orientasi
prososial. Dengan kata lain, moralitas memiliki status ontologis alami, bukan
artifisial. Ia muncul dari konstitusi batin manusia yang secara inheren terarah
pada harmoni dan kebajikan.⁶
3.2. Relasi antara Perasaan, Naluri, dan Rasio
Ontologi moral sense
juga menyoroti hubungan kompleks antara emosi dan rasio dalam tindakan
moral. Hume menegaskan bahwa akal hanyalah “pelayan emosi” karena ia tidak
dapat menentukan tujuan moral tanpa dorongan perasaan.⁷ Namun, perasaan moral
bukan sekadar impuls emosional—ia melibatkan refleksi dan keseimbangan antara
simpati dan keadilan. Adam Smith menyebut hal ini sebagai hasil dari kerja impartial
spectator, yang menginternalisasi pandangan moral masyarakat dalam
hati nurani individu.⁸ Dengan demikian, moral sense berfungsi sebagai jembatan
ontologis antara dorongan afektif dan rasionalitas reflektif.
Dalam kerangka
modern, teori neuroetika dan psikologi moral memperkuat tesis ini dengan
menunjukkan bahwa reaksi moral memiliki basis biologis
di sistem limbik otak, terutama pada area yang mengatur empati dan keadilan.⁹
Namun, emosi tersebut tidak berdiri sendiri: ia diatur oleh representasi
kognitif tentang norma dan nilai.¹⁰ Artinya, moral sense bersifat neuro-sosial,
berakar dalam tubuh biologis tetapi dimediasi oleh kesadaran reflektif dan
budaya moral.
3.3. Moral Sense dan Kodrat Sosial Manusia
Dalam perspektif
ontologis yang lebih luas, moral sense berfungsi sebagai
fondasi eksistensial dari kodrat sosial manusia. Manusia
bukan hanya individu rasional, tetapi makhluk yang keberadaannya saling terkait
melalui simpati dan pengakuan timbal balik.¹¹ Darwin menafsirkan hal ini
sebagai hasil evolusi insting sosial yang menghasilkan moral sense demi
keberlangsungan komunitas.¹² Sementara itu, Dewey melihat moral sense sebagai
ekspresi dari potensi manusia untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang
bermakna.¹³ Dengan demikian, moral sense menjadi inti ontologis dari being-with-others—keberadaan
yang selalu etis karena terkait dengan yang lain.
Kritik terhadap Dualisme Akal dan Emosi
Secara historis,
filsafat modern sering membedakan antara akal dan emosi sebagai dua ranah yang
terpisah: rasio dianggap objektif, emosi subjektif. Namun, teori moral sense
menolak dikotomi ini.¹⁴ Ia menunjukkan bahwa emosi moral tidak irasional,
melainkan modus lain dari rasionalitas praktis.
Martha Nussbaum menegaskan bahwa perasaan moral seperti belas kasih atau rasa
malu merupakan bentuk penilaian evaluatif terhadap dunia dan diri sendiri.¹⁵
Dengan demikian, moral sense menghadirkan ontologi alternatif di mana emosi
dan akal berkoordinasi dalam menghasilkan tindakan bermakna.
Dari sisi
ontologinya, moral sense bukan entitas metafisis
yang berdiri sendiri, melainkan struktur keberadaan manusia yang
sadar-emosional. Ia berakar dalam tubuh, beroperasi dalam
kesadaran, dan teraktualisasi dalam relasi sosial. Dalam pengertian ini, moral
sense merepresentasikan kesatuan ontologis antara afeksi, kognisi, dan
aksi, yang menjadikan moralitas sebagai bagian dari cara
manusia berada di dunia.¹⁶
Footnotes
[1]
D. D. Raphael, The Moral Sense (Oxford: Oxford University
Press, 1947), 7–9.
[2]
Alasdair MacIntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory, 3rd
ed. (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2007), 51–53.
[3]
Anthony Ashley Cooper, Characteristicks of Men, Manners, Opinions,
Times, vol. 1 (London: John Darby, 1711), 205–207.
[4]
Francis Hutcheson, An Inquiry into the Original of Our Ideas of
Beauty and Virtue (Indianapolis: Liberty Fund, 2004), 94–96.
[5]
Thomas Hobbes, Leviathan, ed. Richard Tuck (Cambridge:
Cambridge University Press, 1996), 87–89.
[6]
Stephen Darwall, The British Moralists and the Internal “Ought”:
1640–1740 (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 174–177.
[7]
David Hume, A Treatise of Human Nature, ed. L. A. Selby-Bigge,
2nd ed. (Oxford: Clarendon Press, 1978), 415–417.
[8]
Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, ed. D. D. Raphael
and A. L. Macfie (Indianapolis: Liberty Fund, 1982), 110–113.
[9]
Joshua Greene and Jonathan Haidt, “How (and Where) Does Moral Judgment
Work?” Trends in Cognitive Sciences 6, no. 12 (2002): 517–523.
[10]
Patricia S. Churchland, Braintrust: What Neuroscience Tells Us
about Morality (Princeton: Princeton University Press, 2011), 44–47.
[11]
Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of the Modern
Identity (Cambridge: Harvard University Press, 1989), 159–163.
[12]
Charles Darwin, The Descent of Man, and Selection in Relation to
Sex (London: John Murray, 1871), 120–122.
[13]
John Dewey, Human Nature and Conduct (New York: Henry Holt and
Company, 1922), 14–17.
[14]
Robert C. Solomon, The Passions: Emotions and the Meaning of Life
(Indianapolis: Hackett, 1993), 21–24.
[15]
Martha C. Nussbaum, Upheavals of Thought: The Intelligence of
Emotions (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 23–29.
[16]
Owen Flanagan, The Really Hard Problem: Meaning in a Material World
(Cambridge: MIT Press, 2007), 102–106.
4.
Epistemologi
Moral Sense
Secara
epistemologis, konsep moral sense menyoroti cara
manusia mengetahui
dan menilai
kebaikan atau keburukan moral. Ia bukan sekadar hasil dari inferensi rasional,
melainkan berasal dari suatu kapasitas intuitif-afektif yang
memungkinkan manusia mengenali nilai moral secara langsung.¹ Dengan demikian, moral
sense berfungsi sebagai sumber pengetahuan moral yang bersifat prereflektif—yakni
mendahului penalaran rasional, namun tidak identik dengan impuls emosional
belaka.² Dalam kerangka ini, teori moral sense menawarkan alternatif
epistemologis terhadap dua ekstrem: rasionalisme moral yang
menurunkan moralitas dari prinsip apriori, dan empirisisme utilitarian yang
menurunkannya dari konsekuensi eksternal tindakan.
4.1. Sumber Pengetahuan Moral: Intuisi dan Empati
Francis Hutcheson
menegaskan bahwa moral sense bekerja seperti indra
batiniah yang menangkap nilai moral sebagaimana mata menangkap warna.³ Ia bukan
hasil deduksi, tetapi persepsi moral yang menimbulkan
rasa suka terhadap kebajikan dan rasa benci terhadap kejahatan. Dalam konteks
ini, pengetahuan moral muncul melalui kesadaran afektif, di mana
empati dan simpati memainkan peran kognitif.⁴ David Hume menguatkan pandangan
ini dengan menyatakan bahwa prinsip moral “tidak disimpulkan dari fakta”,
tetapi dirasakan melalui perasaan yang muncul saat seseorang menyaksikan
penderitaan atau kebahagiaan orang lain.⁵
Dalam perkembangan
modern, Adam Smith memperluas konsep
ini melalui gagasan tentang impartial spectator — mekanisme
reflektif di mana individu memproyeksikan dirinya ke dalam perspektif orang
lain untuk menilai tindakan secara adil.⁶ Melalui empati ini, manusia tidak
hanya “merasakan” secara pasif, tetapi juga “memahami” nilai moral melalui
imajinasi sosial. Dengan demikian, moral sense berfungsi sebagai pengetahuan
emosional-reflektif yang berakar pada pengalaman
intersubjektif.⁷
4.2. Perbedaan dengan Akal Praktis dan Intuisionisme
Berbeda dengan rasionalisme
moral Kantian, yang mendasarkan pengetahuan moral pada
kewajiban apriori melalui imperatif kategoris, teori moral
sense menekankan pengalaman empiris batiniah
sebagai dasar moralitas.⁸ Kant menolak perasaan sebagai sumber moral karena
dianggap tidak stabil dan partikular, namun sentimentalists seperti Hutcheson
dan Hume menilai bahwa tanpa emosi, prinsip moral akan kehilangan daya
penggeraknya.⁹ Dalam konteks ini, moral sense melahirkan bentuk rasionalitas
moral yang berakar pada emosi, bukan rasionalitas murni yang
bebas nilai.
Sementara itu,
dibandingkan dengan intuisionisme moral G. E. Moore
yang menegaskan bahwa kebaikan dapat “diketahui secara langsung” tetapi tidak
dapat didefinisikan, teori moral sense menambahkan dimensi
afektif pada intuisi tersebut.¹⁰ Artinya, pengenalan terhadap kebaikan tidak
hanya berupa kesadaran intelektual, tetapi juga pengalaman emosional yang
memberi makna pada pengetahuan moral itu sendiri.¹¹
4.3. Mekanisme Penilaian Moral
Dalam epistemologi moral
sense, penilaian moral muncul dari kombinasi pengalaman
emosional, asosiasi sosial, dan refleksi rasional. Hume
menyatakan bahwa ketika kita menyaksikan tindakan yang menimbulkan kebahagiaan
bagi orang lain, kita mengalami “perasaan senang simpatik,” yang kemudian
menjadi dasar penilaian moral positif.¹² Pengetahuan moral, dengan demikian,
tidak bersifat proposisional seperti dalam logika, melainkan evaluatif—berupa feeling
of approval atau disapproval.¹³
Pandangan ini
kemudian mendapatkan dukungan empiris dalam psikologi kognitif modern. Jonathan
Haidt melalui model social intuitionist menunjukkan
bahwa penilaian moral sering muncul secara cepat dan intuitif, baru kemudian
disusul oleh justifikasi rasional.¹⁴ Dalam konteks ini, proses pengetahuan
moral bersifat bottom-up: berasal dari intuisi
emosional yang kemudian diartikulasikan oleh nalar, bukan sebaliknya.¹⁵
Moral Sense dalam Perspektif Neuroetika dan Kognisi Moral
Perkembangan ilmu
saraf memberikan dasar empiris baru bagi epistemologi moral
sense. Studi fMRI oleh Joshua Greene menunjukkan bahwa penilaian
moral mengaktifkan area otak yang berhubungan dengan emosi sosial, seperti
amigdala dan korteks prefrontal ventromedial.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa
pengetahuan moral bukan sekadar hasil logika abstrak, tetapi merupakan kognisi
yang beremosi (emotional cognition). Patricia
Churchland menegaskan bahwa empati dan rasa keadilan memiliki substrat biologis
dalam oksitosin dan sistem saraf sosial mamalia.¹⁷ Dengan demikian, moral sense
dapat dipahami sebagai epistemic faculty yang terletak di
antara biologi dan refleksi etis, menjembatani dunia fakta dan nilai.¹⁸
Dalam kerangka ini,
epistemologi moral sense menunjukkan bahwa pengetahuan moral bersifat embodied dan
relational. Ia terwujud melalui pengalaman afektif terhadap
penderitaan dan kebahagiaan orang lain, kemudian diolah melalui refleksi
rasional dan sosial.¹⁹ Dengan kata lain, moral sense bukanlah “pengetahuan
tentang moral” semata, tetapi cara mengetahui yang moral itu sendiri—yakni
bentuk kesadaran yang menyatukan kognisi, afeksi, dan empati sebagai dasar
pengalaman etis manusia.²⁰
Footnotes
[1]
D. D. Raphael, The Moral Sense (Oxford: Oxford University
Press, 1947), 12–14.
[2]
Owen Flanagan, Varieties of Moral Personality: Ethics and
Psychological Realism (Cambridge: Harvard University Press, 1991), 45–47.
[3]
Francis Hutcheson, An Inquiry into the Original of Our Ideas of
Beauty and Virtue (Indianapolis: Liberty Fund, 2004), 96–99.
[4]
Stephen Darwall, The British Moralists and the Internal “Ought”:
1640–1740 (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 181–184.
[5]
David Hume, A Treatise of Human Nature, ed. L. A. Selby-Bigge,
2nd ed. (Oxford: Clarendon Press, 1978), 470–472.
[6]
Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, ed. D. D. Raphael
and A. L. Macfie (Indianapolis: Liberty Fund, 1982), 112–115.
[7]
Charles L. Griswold Jr., Adam Smith and the Virtues of Enlightenment
(Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 81–84.
[8]
Immanuel Kant, Groundwork of the Metaphysics of Morals, trans.
Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 41–43.
[9]
Jerome B. Schneewind, The Invention of Autonomy: A History of
Modern Moral Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press, 1998),
236–238.
[10]
G. E. Moore, Principia Ethica (Cambridge: Cambridge University
Press, 1903), 10–13.
[11]
W. D. Falk, “Obligation and Rightness,” Philosophy 35, no. 133
(1960): 216–218.
[12]
David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals,
ed. Tom L. Beauchamp (Oxford: Clarendon Press, 1998), 88–90.
[13]
Annette C. Baier, A Progress of Sentiments: Reflections on Hume’s
Treatise (Cambridge: Harvard University Press, 1991), 95–97.
[14]
Jonathan Haidt, “The Emotional Dog and Its Rational Tail: A Social
Intuitionist Approach to Moral Judgment,” Psychological Review 108,
no. 4 (2001): 814–834.
[15]
Shaun Nichols, Sentimental Rules: On the Natural Foundations of
Moral Judgment (Oxford: Oxford University Press, 2004), 52–54.
[16]
Joshua Greene et al., “An fMRI Investigation of Emotional Engagement in
Moral Judgment,” Science 293, no. 5537 (2001): 2105–2108.
[17]
Patricia S. Churchland, Braintrust: What Neuroscience Tells Us
about Morality (Princeton: Princeton University Press, 2011), 31–34.
[18]
Jesse J. Prinz, The Emotional Construction of Morals (Oxford:
Oxford University Press, 2007), 103–107.
[19]
Martha C. Nussbaum, Upheavals of Thought: The Intelligence of
Emotions (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 33–37.
[20]
Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of the Modern
Identity (Cambridge: Harvard University Press, 1989), 175–178.
5.
Aksiologi
dan Etika Moral Sense
Dalam ranah
aksiologi, teori moral sense menegaskan bahwa
sumber nilai moral terletak pada pengalaman emosional dan sosial manusia
terhadap kebaikan. Nilai-nilai seperti kebajikan (virtue),
simpati (sympathy),
dan kebaikan umum (benevolence) tidak ditentukan oleh
rasio abstrak, tetapi ditemukan melalui perasaan moral yang mengarahkan manusia
untuk mencintai kebajikan dan menolak keburukan.¹ Dengan demikian, moral sense
berfungsi sebagai prinsip nilai internal yang
menilai tindakan bukan semata berdasarkan hasilnya, melainkan pada kualitas
afektif dan niat moral yang menyertainya.²
5.1. Nilai-Nilai Moral yang Bersumber dari Perasaan
Moral
Menurut Francis
Hutcheson, nilai moral muncul dari “perasaan menyenangkan” yang
kita alami ketika menyaksikan tindakan penuh kebajikan, dan dari “perasaan
tidak menyenangkan” ketika melihat tindakan jahat.³ Ia menyebutnya sebagai sense of
approbation and disapprobation—yakni kapasitas batin untuk menilai
dan merespons nilai moral secara langsung.⁴ Dari sinilah lahir nilai-nilai
utama dalam etika moral sense: simpati, belas kasih, kedermawanan, dan
kebaikan umum. Moralitas, bagi Hutcheson, bukanlah produk
ketakutan terhadap hukuman atau perhitungan untung rugi, tetapi ekspresi alami
dari rasa kemanusiaan.⁵
David
Hume memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa nilai
moral adalah “perasaan yang disetujui oleh hati manusia yang tidak memihak.”⁶
Kebaikan tidak ditemukan dalam dunia fakta, melainkan dalam respon emosional
manusia terhadap fakta tersebut. Artinya, nilai moral bersifat evaluatif
dan intersubjektif: ia muncul dari pengalaman sosial yang
menghubungkan manusia satu sama lain dalam simpati universal.⁷ Dalam pengertian
ini, moral sense merupakan sumber aksiologis primer yang
menghubungkan dunia deskriptif (“apa yang ada”) dengan dunia normatif (“apa
yang seharusnya”).⁸
5.2. Moral Sense sebagai Dasar Etika Prososial
Teori moral sense
menegaskan bahwa tindakan bermoral adalah tindakan yang selaras dengan dorongan
alami menuju kebaikan bersama.⁹ Shaftesbury menganggap kebajikan sebagai
harmoni antara kepentingan diri dan kesejahteraan sosial.¹⁰ Dalam kerangka ini,
nilai moral tidak bersifat individualistik, tetapi kooperatif
dan prososial.¹¹ Dengan demikian, etika moral sense mengandung
visi tentang masyarakat yang dibentuk oleh empati dan solidaritas moral, bukan
oleh kontrak atau paksaan.
Modernisasi gagasan
ini dapat dilihat dalam teori psikologi moral Jonathan Haidt, yang
menunjukkan bahwa moralitas berakar pada enam fondasi emosional—terutama
empati, keadilan, dan kepedulian.¹² Temuan empiris ini menunjukkan bahwa moral
sense masih relevan dalam menjelaskan dasar biologis dan sosial dari
nilai-nilai prososial.¹³ Etika moral sense, dengan demikian, menegaskan bahwa
moralitas tidak hanya mengatur tindakan, tetapi juga menumbuhkan
hubungan afektif yang memperkuat kohesi sosial.
5.3. Perbandingan dengan Etika Utilitarian, Deontologis,
dan Kebajikan
Dalam kerangka
aksiologis, moral sense menempati posisi yang
unik di antara tiga paradigma besar etika. Pertama, berbeda dengan utilitarianisme,
teori ini menilai bahwa nilai moral tidak ditentukan oleh hasil (utility),
tetapi oleh niat dan perasaan moral yang tulus.¹⁴ Hutcheson memang
memperkenalkan gagasan “kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar,” tetapi ia
memaknainya sebagai perasaan alami terhadap kebaikan umum,
bukan kalkulasi konsekuensi.¹⁵
Kedua, dibandingkan
dengan deontologi
Kantian, etika moral sense menolak gagasan kewajiban moral yang
dingin dan apriori.¹⁶ Bagi Kant, moralitas bergantung pada hukum rasional
universal, sedangkan bagi Hume dan Hutcheson, moralitas berakar pada simpati
dan rasa kemanusiaan.¹⁷ Dengan demikian, moral sense menawarkan etika
humanistik yang menggabungkan spontanitas emosional dan
refleksi rasional.
Ketiga, jika
dibandingkan dengan etika kebajikan Aristotelian,
moral sense memiliki kesamaan dalam menekankan disposisi batin, tetapi berbeda
dalam sumbernya. Kebajikan Aristoteles diperoleh melalui latihan dan habituasi
rasional, sedangkan moral sense bersumber dari perasaan alami yang diarahkan
oleh empati dan simpati.¹⁸ Namun, keduanya sepakat bahwa nilai moral sejati muncul
dari karakter
yang selaras dengan tujuan manusia sebagai makhluk sosial dan bermoral.¹⁹
Moral Sense dan Pembentukan Karakter Moral
Aksiologi moral
sense juga menekankan dimensi pendidikan moral. Jika nilai moral berasal dari
perasaan alami, maka tugas etika bukan menekan emosi, tetapi mendidik
perasaan moral agar selaras dengan kebajikan dan keadilan.²⁰
Shaftesbury menyebut proses ini sebagai “cultivation of the moral taste” —
pembiasaan batin untuk mencintai kebaikan sebagaimana seseorang belajar menghargai
keindahan.²¹ Dengan demikian, etika moral sense berfungsi bukan hanya sebagai
teori penilaian, tetapi juga pedagogi moral yang membentuk
sensitivitas etis manusia.
Dalam konteks
kontemporer, pendidikan karakter dan etika publik yang menekankan empati,
tanggung jawab sosial, serta keadilan distributif sejatinya melanjutkan tradisi
aksiologis moral sense.²² Dengan memulihkan hubungan antara perasaan dan nilai,
moral sense menawarkan alternatif bagi etika modern yang cenderung
rasionalistik dan instrumental. Ia mengingatkan bahwa akar moralitas bukanlah
logika, melainkan rasa kemanusiaan yang sadar akan nilai-nilai
kebajikan universal.²³
Footnotes
[1]
D. D. Raphael, The Moral Sense (Oxford: Oxford University
Press, 1947), 56–58.
[2]
Alasdair MacIntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory, 3rd
ed. (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2007), 54–56.
[3]
Francis Hutcheson, An Inquiry into the Original of Our Ideas of
Beauty and Virtue (Indianapolis: Liberty Fund, 2004), 121–123.
[4]
Ibid., 125.
[5]
Stephen Darwall, The British Moralists and the Internal “Ought”:
1640–1740 (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 189–191.
[6]
David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals,
ed. Tom L. Beauchamp (Oxford: Clarendon Press, 1998), 88–91.
[7]
Annette C. Baier, A Progress of Sentiments: Reflections on Hume’s
Treatise (Cambridge: Harvard University Press, 1991), 97–100.
[8]
Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of the Modern
Identity (Cambridge: Harvard University Press, 1989), 176–179.
[9]
Anthony Ashley Cooper, Characteristicks of Men, Manners, Opinions,
Times, vol. 1 (London: John Darby, 1711), 205–207.
[10]
Ibid., 209.
[11]
Martha C. Nussbaum, Political Emotions: Why Love Matters for
Justice (Cambridge: Harvard University Press, 2013), 22–25.
[12]
Jonathan Haidt, The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by
Politics and Religion (New York: Pantheon Books, 2012), 127–131.
[13]
Joshua Greene and Jonathan Haidt, “How (and Where) Does Moral Judgment
Work?” Trends in Cognitive Sciences 6, no. 12 (2002): 517–523.
[14]
John Stuart Mill, Utilitarianism, ed. Roger Crisp (Oxford:
Oxford University Press, 1998), 5–7.
[15]
Francis Hutcheson, Essay on the Nature and Conduct of the Passions
and Affections (Indianapolis: Liberty Fund, 2002), 142–145.
[16]
Immanuel Kant, Groundwork of the Metaphysics of Morals, trans.
Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 38–40.
[17]
Jerome B. Schneewind, The Invention of Autonomy: A History of
Modern Moral Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press, 1998),
236–239.
[18]
Aristotle, Nicomachean Ethics, trans. Terence Irwin, 2nd ed.
(Indianapolis: Hackett, 1999), 1106a–1109b.
[19]
Rosalind Hursthouse, On Virtue Ethics (Oxford: Oxford
University Press, 1999), 21–23.
[20]
Anthony Ashley Cooper, Characteristicks, 233–235.
[21]
Ibid., 237.
[22]
Nel Noddings, The Ethics of Care: Personal, Political, and Global
(Berkeley: University of California Press, 2013), 47–49.
[23]
Martha C. Nussbaum, Upheavals of Thought: The Intelligence of
Emotions (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 45–47.
6.
Dimensi
Psikologis dan Sosial Moral Sense
Konsep moral
sense tidak hanya berakar dalam filsafat moral, tetapi juga
memiliki dimensi psikologis dan sosial yang
mendalam. Dalam konteks ini, moralitas dipahami bukan sebagai prinsip abstrak
yang bekerja secara terpisah dari pengalaman manusia, melainkan sebagai hasil
dari dinamika emosional, kognitif, dan interaksi sosial yang membentuk
kesadaran etis individu.¹ Moral sense menjadi mekanisme batin
yang menghubungkan struktur biologis manusia dengan dunia sosial tempat nilai
dan norma dijalankan.²
6.1. Moral Sense dalam Psikologi Perkembangan
Dalam psikologi
moral modern, moral sense dapat dilihat sebagai
fondasi bagi perkembangan moral sejak masa kanak-kanak. Jean
Piaget menegaskan bahwa penilaian moral anak berkembang melalui
tahapan dari moralitas heteronom (berdasarkan aturan eksternal) menuju
moralitas otonom (berdasarkan empati dan keadilan internal).³ Tahapan ini
menunjukkan bahwa perasaan moral tidak hadir sebagai bawaan yang statis, tetapi
berkembang melalui interaksi sosial yang membentuk kesadaran keadilan.
Lawrence
Kohlberg kemudian memperluas gagasan ini dengan membagi
perkembangan moral menjadi enam tahap, dari kepatuhan terhadap otoritas hingga
orientasi pada prinsip universal.⁴ Walaupun Kohlberg menekankan dimensi
rasional dalam penilaian moral, kritik dari Carol Gilligan dan Nel
Noddings menunjukkan bahwa moralitas juga berakar pada perasaan
empati dan tanggung jawab relasional, yang sejalan dengan konsep moral
sense.⁵ Dengan demikian, dari perspektif psikologi perkembangan, moral
sense berperan sebagai struktur afektif yang tumbuh melalui
sosialisasi moral dan pendidikan empatik.
6.2. Emosi Sosial dan Kognisi Moral
Penelitian
kontemporer menunjukkan bahwa moral sense terwujud melalui emosi
sosial seperti rasa bersalah, malu, bangga, dan belas kasih,
yang berfungsi sebagai penanda internal terhadap perilaku moral.⁶ Jonathan
Haidt menjelaskan bahwa penilaian moral lebih sering muncul
secara intuitif—digerakkan oleh emosi sosial—dan baru kemudian
dirasionalisasi.⁷ Hal ini memperkuat pandangan sentimentalist bahwa sumber
moralitas terdapat dalam struktur emosional manusia.
Studi
neuropsikologis oleh Joshua Greene memperlihatkan
bahwa dalam dilema moral, bagian otak yang berhubungan dengan emosi (amigdala,
korteks orbitofrontal) aktif bersamaan dengan area pengambilan keputusan
rasional (korteks prefrontal dorsolateral).⁸ Temuan ini menunjukkan bahwa
penilaian moral adalah hasil koordinasi antara sistem emosional dan kognitif,
bukan hasil dominasi salah satunya. Dalam konteks ini, moral
sense dapat dipahami sebagai mekanisme psiko-sosial terintegrasi
yang memungkinkan manusia menilai tindakan secara rasional dan sekaligus
empatik.
6.3. Moral Sense dan Kebudayaan: Universalitas dan
Relativitas
Pertanyaan penting
dalam dimensi sosial moral sense ialah: apakah perasaan
moral bersifat universal atau dipengaruhi oleh budaya? Adam
Smith menegaskan bahwa simpati merupakan kapasitas universal,
tetapi bentuk ekspresinya dipengaruhi oleh norma sosial yang berkembang di
masyarakat.⁹ Clifford Geertz, dari sudut
antropologi budaya, menambahkan bahwa sistem nilai moral selalu terjalin dengan
simbol dan makna budaya yang membentuk “wajah moral” tiap komunitas.¹⁰
Namun, studi lintas
budaya dalam psikologi evolusioner (misalnya oleh Jonathan
Haidt dan Richard Shweder) menunjukkan
bahwa meskipun norma moral bervariasi, dasar emosionalnya relatif konstan:
empati, keadilan, loyalitas, dan rasa hormat terhadap otoritas.¹¹ Hal ini
mengindikasikan bahwa moral sense memiliki struktur
universal dengan ekspresi partikular, di mana manusia secara
alami memiliki kapasitas empatik yang kemudian diarahkan oleh konteks budaya
dan institusi sosial.¹²
Moral Sense dalam Konteks Pendidikan dan Kehidupan Sosial Modern
Dalam masyarakat
modern, moral sense memainkan peran penting dalam pembentukan karakter,
kebijakan publik, dan solidaritas sosial. John Dewey berpendapat bahwa
pendidikan moral bukan sekadar penanaman aturan, melainkan pengembangan
kemampuan afektif untuk merasakan akibat sosial dari tindakan seseorang.¹³
Proses ini sejalan dengan ide Shaftesbury tentang “pembiasaan rasa moral” (moral
taste cultivation) yang mengembangkan kepekaan terhadap
kebajikan.¹⁴
Dalam konteks sosial
kontemporer, teori moral sense juga memiliki relevansi bagi isu-isu seperti etika
digital, pluralisme moral, dan keadilan sosial. Media sosial,
misalnya, sering memperlihatkan bagaimana empati dan amarah moral dapat
membentuk opini publik secara cepat, sekaligus mengungkap ambiguitas moral
sense dalam ruang digital yang tanpa batas.¹⁵ Karena itu, pendidikan moral di
era modern perlu menggabungkan aspek kognitif dan afektif agar moral sense
tidak menjadi impuls emosional yang manipulatif, tetapi tetap terarah oleh
refleksi etis dan tanggung jawab sosial.¹⁶
Footnotes
[1]
Owen Flanagan, Varieties of Moral Personality: Ethics and
Psychological Realism (Cambridge: Harvard University Press, 1991), 88–91.
[2]
Martha C. Nussbaum, Upheavals of Thought: The Intelligence of
Emotions (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 45–47.
[3]
Jean Piaget, The Moral Judgment of the Child, trans. Marjorie
Gabain (London: Routledge & Kegan Paul, 1932), 73–77.
[4]
Lawrence Kohlberg, Essays on Moral Development, Vol. I: The
Philosophy of Moral Development (San Francisco: Harper & Row, 1981),
51–56.
[5]
Carol Gilligan, In a Different Voice: Psychological Theory and
Women’s Development (Cambridge: Harvard University Press, 1982), 62–64;
Nel Noddings, The Ethics of Care: Personal, Political, and Global
(Berkeley: University of California Press, 2013), 35–38.
[6]
Paul Ekman, Emotions Revealed: Recognizing Faces and Feelings to
Improve Communication and Emotional Life (New York: Times Books, 2003),
121–124.
[7]
Jonathan Haidt, “The Emotional Dog and Its Rational Tail: A Social
Intuitionist Approach to Moral Judgment,” Psychological Review 108,
no. 4 (2001): 814–834.
[8]
Joshua Greene et al., “An fMRI Investigation of Emotional Engagement in
Moral Judgment,” Science 293, no. 5537 (2001): 2105–2108.
[9]
Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, ed. D. D. Raphael
and A. L. Macfie (Indianapolis: Liberty Fund, 1982), 112–115.
[10]
Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures (New York:
Basic Books, 1973), 89–92.
[11]
Richard A. Shweder et al., “The ‘Big Three’ of Morality (Autonomy,
Community, Divinity) and the ‘Big Three’ Explanations of Suffering,” in Morality
and Health, ed. Allan M. Brandt and Paul Rozin (New York: Routledge,
1997), 119–121.
[12]
Jonathan Haidt, The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by
Politics and Religion (New York: Pantheon Books, 2012), 132–136.
[13]
John Dewey, Human Nature and Conduct (New York: Henry Holt and
Company, 1922), 20–22.
[14]
Anthony Ashley Cooper, Characteristicks of Men, Manners, Opinions,
Times, vol. 1 (London: John Darby, 1711), 233–235.
[15]
Shannon Vallor, Technology and the Virtues: A Philosophical Guide
to a Future Worth Wanting (Oxford: Oxford University Press, 2016), 88–92.
[16]
Martha C. Nussbaum, Political Emotions: Why Love Matters for
Justice (Cambridge: Harvard University Press, 2013), 72–74.
7.
Kritik
dan Klarifikasi Filosofis
Konsep moral
sense sebagai dasar moralitas telah menimbulkan berbagai
perdebatan sejak kemunculannya pada abad ke-18. Meskipun teori ini berhasil
menegaskan dimensi afektif dan sosial dari moralitas manusia, para filsuf dan
teoretikus etika kemudian mengajukan sejumlah kritik terhadap asumsi-asumsi
ontologis dan epistemologisnya. Kritik tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga
arah utama: (1) kritik rasionalisme terhadap kelemahan dasar emosional moral
sense, (2) kritik naturalisme terhadap reduksi moralitas menjadi mekanisme
biologis, dan (3) klarifikasi sintetik terhadap hubungan antara perasaan moral dan
akal budi praktis.¹
7.1. Kritik Rasionalisme: Emosi Tidak Cukup sebagai
Dasar Moralitas
Para rasionalis,
terutama Immanuel Kant, menolak
pandangan bahwa moralitas dapat didasarkan pada perasaan moral. Dalam Groundwork
of the Metaphysics of Morals, Kant berargumen bahwa tindakan hanya
memiliki nilai moral sejauh dilakukan “demi kewajiban” dan bukan karena
dorongan emosi, kasih sayang, atau simpati.² Bagi Kant, emosi bersifat
fluktuatif dan partikular; karenanya, ia tidak dapat menjadi landasan universal
bagi hukum moral.³ Moralitas yang bersandar pada moral sense dikhawatirkan akan
terjebak dalam relativisme psikologis, sebab perasaan manusia berbeda-beda
sesuai latar sosial dan temperamen.⁴
Samuel
Clarke dan rasionalis moral awal bahkan sebelumnya telah
menegaskan bahwa hubungan moral harus memiliki status objektif seperti
kebenaran matematika.⁵ Dari sudut ini, moral sense dianggap gagal
menjelaskan bagaimana mungkin norma moral bersifat mengikat secara universal
jika ia berakar pada perasaan yang subjektif.⁶ Kritik ini menantang validitas
normatif teori moral sense dan menuntut dasar yang lebih rasional bagi
kewajiban etis.
7.2. Kritik Naturalisme dan Reduksionisme Biologis
Selain dari
rasionalisme, moral sense juga dikritik dari
dalam tradisi empiris sendiri, terutama setelah teori ini mengalami
naturalisasi dalam psikologi dan biologi evolusioner. Charles
Darwin, misalnya, menafsirkan moral sense sebagai hasil seleksi
alam yang meningkatkan kohesi sosial dan keberlangsungan spesies.⁷ Walaupun
tafsiran ini memperkuat sisi naturalistik moralitas, ia juga menimbulkan
persoalan aksiologis: jika moralitas hanyalah adaptasi evolusioner, maka apakah
nilai moral masih memiliki legitimasi normatif?⁸
Para pemikir
kontemporer seperti Richard Joyce dan Michael
Ruse menegaskan bahwa moralitas mungkin hanyalah “ilusi
adaptif,” yakni strategi biologis yang muncul untuk menjaga kerja sama, bukan
kebenaran moral objektif.⁹ Kritik ini mengarah pada bentuk skeptisisme
moral evolusioner, yang meragukan status epistemik moral sense
sebagai pengetahuan etis. Di sisi lain, Patricia Churchland dan Frans de
Waal menolak reduksi ini dengan menegaskan bahwa empati dan
altruisme memiliki nilai moral intrinsik karena merupakan ekspresi dari
kapasitas sosial yang rasional dan reflektif.¹⁰ Dengan demikian, perdebatan
antara naturalisme reduksionis dan naturalisme humanistik memperlihatkan
kompleksitas moral sense dalam kerangka ilmiah modern.
7.3. Klarifikasi Filosofis: Relasi antara Perasaan dan
Rasionalitas
Sejumlah filsuf
mencoba menjembatani jurang antara sentimentalism dan rasionalisme melalui
pendekatan klarifikatif terhadap peran
moral sense. David Hume, meskipun menolak
supremasi rasio, tidak meniadakan fungsi rasionalitas sepenuhnya; ia
menempatkan akal sebagai “alat pengatur” bagi emosi moral, bukan sebagai
pengganti.¹¹ Dalam pandangan ini, rasio dan perasaan tidak berlawanan, tetapi kooperatif
dalam menghasilkan penilaian moral yang seimbang.¹²
Dalam konteks
filsafat kontemporer, Martha Nussbaum menafsirkan
perasaan moral sebagai bentuk penilaian evaluatif yang memiliki struktur
kognitif.¹³ Menurutnya, emosi seperti belas kasih dan rasa hormat bukanlah
impuls irasional, melainkan ekspresi dari cara kita menilai dunia dan orang
lain secara reflektif.¹⁴ Dengan demikian, moral sense dapat dipahami bukan
sebagai lawan rasionalitas, tetapi sebagai dimensi afektif dari rasionalitas praktis.¹⁵
Klarifikasi serupa
dikemukakan oleh Alasdair MacIntyre, yang
mengkritik atomisme moral modern dan menegaskan bahwa perasaan moral hanya
dapat dimengerti dalam konteks narasi hidup dan tradisi sosial tertentu.¹⁶
Artinya, moral
sense memperoleh validitasnya bukan hanya karena sifat alaminya,
tetapi karena tertanam dalam praktik sosial dan komunitas kebajikan
yang memberi makna bagi emosi moral tersebut.¹⁷
Menuju Sintesis: Rasionalitas Emosional dan Etika Kemanusiaan
Kritik dan
klarifikasi di atas menunjukkan bahwa problem utama moral sense bukan pada
keberadaannya, tetapi pada penempatannya dalam struktur rasionalitas
manusia. Emosi moral dapat menjadi dasar nilai yang sah sejauh
ia diarahkan oleh refleksi etis dan kesadaran universal.¹⁸ Konsepsi tentang rational
empathy—empati yang dituntun oleh pertimbangan rasional—menjadi
jalan tengah antara sentimentalism Hume dan rasionalisme Kant.¹⁹
Dengan demikian,
sintesis filosofis moral sense membuka ruang bagi etika
kemanusiaan yang integral, di mana moralitas tidak lagi
dipahami sebagai ketaatan terhadap hukum eksternal, melainkan sebagai respons reflektif
terhadap penderitaan dan kebahagiaan sesama.²⁰ Perasaan moral yang terdidik
oleh rasio menjelma menjadi kepekaan moral kritis—suatu
bentuk kesadaran etis yang menyatukan kognisi, afeksi, dan tanggung jawab
sosial dalam kehidupan manusia.²¹
Footnotes
[1]
D. D. Raphael, The Moral Sense (Oxford: Oxford University
Press, 1947), 102–105.
[2]
Immanuel Kant, Groundwork of the Metaphysics of Morals, trans.
Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 37–40.
[3]
Paul Guyer, Kant on Freedom, Law, and Happiness (Cambridge:
Cambridge University Press, 2000), 189–192.
[4]
Jerome B. Schneewind, The Invention of Autonomy: A History of
Modern Moral Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press, 1998),
245–248.
[5]
Samuel Clarke, A Discourse Concerning the Unchangeable Obligations
of Natural Religion (London: James Knapton, 1706), 41–43.
[6]
Stephen Darwall, The British Moralists and the Internal “Ought”:
1640–1740 (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 203–206.
[7]
Charles Darwin, The Descent of Man, and Selection in Relation to
Sex (London: John Murray, 1871), 120–122.
[8]
Sharon Street, “A Darwinian Dilemma for Realist Theories of Value,” Philosophical
Studies 127, no. 1 (2006): 109–166.
[9]
Richard Joyce, The Evolution of Morality (Cambridge: MIT
Press, 2006), 180–183; Michael Ruse, Taking Darwin Seriously: A
Naturalistic Approach to Philosophy (Oxford: Basil Blackwell, 1986),
253–257.
[10]
Patricia S. Churchland, Braintrust: What Neuroscience Tells Us
about Morality (Princeton: Princeton University Press, 2011), 71–74; Frans
de Waal, Primates and Philosophers: How Morality Evolved (Princeton:
Princeton University Press, 2006), 20–23.
[11]
David Hume, A Treatise of Human Nature, ed. L. A. Selby-Bigge,
2nd ed. (Oxford: Clarendon Press, 1978), 415–418.
[12]
Annette C. Baier, A Progress of Sentiments: Reflections on Hume’s
Treatise (Cambridge: Harvard University Press, 1991), 112–115.
[13]
Martha C. Nussbaum, Upheavals of Thought: The Intelligence of
Emotions (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 30–33.
[14]
Ibid., 45–47.
[15]
Owen Flanagan, Varieties of Moral Personality: Ethics and
Psychological Realism (Cambridge: Harvard University Press, 1991),
115–118.
[16]
Alasdair MacIntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory, 3rd
ed. (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2007), 216–220.
[17]
Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of the Modern
Identity (Cambridge: Harvard University Press, 1989), 182–184.
[18]
Jesse J. Prinz, The Emotional Construction of Morals (Oxford:
Oxford University Press, 2007), 155–158.
[19]
Martha C. Nussbaum, Political Emotions: Why Love Matters for
Justice (Cambridge: Harvard University Press, 2013), 72–74.
[20]
Nel Noddings, The Ethics of Care: Personal, Political, and Global
(Berkeley: University of California Press, 2013), 58–61.
[21]
Robert C. Solomon, The Passions: Emotions and the Meaning of Life
(Indianapolis: Hackett, 1993), 121–124.
8.
Relevansi
Kontemporer
Dalam konteks dunia
modern yang sarat kompleksitas moral, konsep moral sense kembali memperoleh
perhatian sebagai alternatif bagi model etika rasionalistik dan legalistik yang
kerap mengabaikan dimensi afektif manusia. Di tengah krisis empati, polarisasi
politik, dan dehumanisasi teknologi, teori ini menghadirkan kerangka reflektif
yang menegaskan bahwa moralitas berakar bukan pada aturan eksternal, melainkan
pada kapasitas
batiniah untuk merasakan nilai kemanusiaan.¹ Dengan menempatkan
perasaan moral sebagai basis bagi kesadaran etis, moral sense membuka ruang bagi
pendekatan etika yang lebih empatik, humanistik, dan kontekstual.
8.1. Moral Sense dalam Etika Digital dan Era Teknologi
Dalam era digital, moral
sense mengalami tantangan baru. Ruang daring memperluas ekspresi
moral—mulai dari empati digital hingga “kemarahan moral” (moral
outrage) yang viral di media sosial.² Fenomena ini memperlihatkan
ambivalensi moral sense modern: di satu sisi, teknologi mempercepat resonansi
moral manusia melalui visibilitas penderitaan dan ketidakadilan global; di sisi
lain, ia berpotensi mendangkalkan refleksi etis menjadi impuls emosional yang
reaktif.³
Shannon
Vallor menegaskan bahwa perkembangan teknologi menuntut
pembentukan “keutamaan digital” (technomoral virtues) seperti
empati, kejujuran, dan solidaritas global agar perasaan moral tidak
terperangkap dalam siklus emosi tanpa refleksi.⁴ Dalam konteks ini, moral sense
perlu ditransformasikan
menjadi kesadaran moral kritis yang mampu membedakan antara
empati autentik dan sentimentalitas digital. Etika moral sense yang
dikombinasikan dengan refleksi rasional dapat membentuk model etika digital
yang lebih beradab dan manusiawi.⁵
8.2. Moral Sense dan Keadilan Sosial
Konsep moral sense
juga memiliki relevansi kuat dalam diskursus keadilan sosial dan etika publik.
Prinsip keadilan, sebagaimana dikembangkan oleh John Rawls, memerlukan “rasa
keadilan” (sense of
justice) yang bukan semata rasional, tetapi juga afektif—yakni
disposisi untuk merasakan ketidakadilan dan menolak dominasi.⁶ Dalam hal ini, moral
sense berperan sebagai fondasi afektif bagi solidaritas sosial.
Martha
Nussbaum menegaskan bahwa emosi seperti belas kasih dan rasa
malu publik dapat menjadi motor etika politik yang berorientasi pada
kemanusiaan universal.⁷ Melalui pendidikan emosional, masyarakat dapat
dikembangkan menjadi komunitas yang sensitif terhadap penderitaan dan
ketidaksetaraan.⁸ Dengan demikian, moral sense tidak hanya bekerja di
tingkat individu, tetapi juga dalam pembentukan budaya moral kolektif
yang menjadi dasar legitimasi etika sosial modern.
8.3. Moral Sense dan Etika Ekologis
Krisis lingkungan
global juga menuntut paradigma moral baru yang melampaui antroposentrisme
modern. Moral
sense dapat memperluas cakupannya menjadi ekosense
moral, yakni kepekaan emosional terhadap penderitaan makhluk
hidup lain dan keseimbangan ekologis.⁹ Sejalan dengan pemikiran Arne
Naess tentang deep ecology dan Aldo
Leopold tentang land ethic, kesadaran moral tidak terbatas
pada hubungan antar-manusia, tetapi mencakup hubungan antara manusia dan
alam.¹⁰
Dengan menghidupkan
kembali perasaan moral sebagai dimensi kosmik dan ekologis, moral
sense berpotensi menjadi dasar bagi etika ekologi emosional, yang
menolak eksploitasi alam atas nama kemajuan.¹¹ Dalam pandangan ini, perasaan
moral menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa hormat dan tanggung jawab terhadap
kehidupan secara menyeluruh—suatu bentuk eco-empathy yang mengintegrasikan
moralitas dengan keberlanjutan planet.¹²
8.4. Moral Sense dalam Pendidikan dan Pluralisme Moral
Dalam dunia global
yang multikultural, relevansi moral sense juga terlihat pada
upaya membangun pendidikan moral pluralistik
yang berakar pada empati lintas budaya.¹³ Melalui pengembangan perasaan moral,
peserta didik belajar memahami perbedaan nilai tanpa kehilangan sensitivitas
terhadap kebaikan universal. Nel Noddings menekankan
pentingnya pedagogi
kepedulian (ethic of care) yang menumbuhkan
kemampuan merasakan kebutuhan orang lain secara tulus, bukan sekadar memahami
aturan moral secara formal.¹⁴
Selain itu, dalam
konteks masyarakat pascamodern yang cenderung skeptis terhadap nilai absolut,
moral sense dapat berperan sebagai kompas moral internal yang
menjaga kesadaran etis di tengah relativisme.¹⁵ Ia menumbuhkan moral
imagination—kemampuan membayangkan perspektif orang lain—yang
menjadi syarat bagi kehidupan demokratis dan dialog antarperadaban.¹⁶
Revitalisasi Moral Sense sebagai Etika Empatik Global
Secara keseluruhan,
relevansi kontemporer moral sense terletak pada kemampuannya untuk menjembatani
kesenjangan antara moralitas rasional dan moralitas emosional.
Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi dan terdiferensiasi secara sosial,
moral sense menawarkan model etika yang berbasis pada empati reflektif dan
tanggung jawab global.¹⁷
Sebagaimana
ditegaskan oleh Martha Nussbaum dan Amartya
Sen, pembangunan moral suatu masyarakat tidak hanya bergantung
pada sistem hukum dan ekonomi, tetapi juga pada kualitas emosional warga negaranya—yakni
kemampuan untuk merasakan penderitaan orang lain sebagai bagian dari tanggung
jawab kemanusiaan.¹⁸ Dengan demikian, revitalisasi moral sense berarti
menghidupkan kembali etos kemanusiaan universal yang
mampu mengimbangi rasionalitas teknologis dengan kepekaan moral yang sadar,
reflektif, dan adil.¹⁹
Footnotes
[1]
D. D. Raphael, The Moral Sense (Oxford: Oxford University
Press, 1947), 131–133.
[2]
Molly Crockett, “Moral Outrage in the Digital Age,” Nature Human
Behaviour 1, no. 11 (2017): 769–771.
[3]
Sherry Turkle, Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a
Digital Age (New York: Penguin, 2015), 182–185.
[4]
Shannon Vallor, Technology and the Virtues: A Philosophical Guide
to a Future Worth Wanting (Oxford: Oxford University Press, 2016), 71–75.
[5]
Luciano Floridi, The Ethics of Information (Oxford: Oxford
University Press, 2013), 143–145.
[6]
John Rawls, A Theory of Justice, rev. ed. (Cambridge: Harvard
University Press, 1999), 402–405.
[7]
Martha C. Nussbaum, Political Emotions: Why Love Matters for
Justice (Cambridge: Harvard University Press, 2013), 2–4.
[8]
Ibid., 62–65.
[9]
Paul W. Taylor, Respect for Nature: A Theory of Environmental
Ethics (Princeton: Princeton University Press, 1986), 103–107.
[10]
Arne Naess, “The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement,” Inquiry
16, no. 1 (1973): 95–100; Aldo Leopold, A Sand County Almanac (New
York: Oxford University Press, 1949), 223–225.
[11]
Holmes Rolston III, Environmental Ethics: Duties to and Values in
the Natural World (Philadelphia: Temple University Press, 1988), 57–60.
[12]
David Abram, The Spell of the Sensuous: Perception and Language in
a More-than-Human World (New York: Vintage Books, 1996), 267–269.
[13]
Charles Taylor, The Ethics of Authenticity (Cambridge: Harvard
University Press, 1991), 88–90.
[14]
Nel Noddings, The Challenge to Care in Schools: An Alternative
Approach to Education (New York: Teachers College Press, 2005), 17–20.
[15]
Zygmunt Bauman, Postmodern Ethics (Oxford: Blackwell, 1993),
19–22.
[16]
Martha C. Nussbaum, Cultivating Humanity: A Classical Defense of
Reform in Liberal Education (Cambridge: Harvard University Press, 1997),
84–87.
[17]
Jesse J. Prinz, The Emotional Construction of Morals (Oxford:
Oxford University Press, 2007), 162–165.
[18]
Amartya Sen, The Idea of Justice (Cambridge: Harvard
University Press, 2009), 75–77.
[19]
Martha C. Nussbaum, Upheavals of Thought: The Intelligence of
Emotions (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 51–54.
9.
Sintesis
Filosofis: Menuju Etika Empatik dan Rasional
Upaya mensintesiskan
teori moral
sense dengan kerangka rasionalitas etis merupakan langkah
filosofis penting untuk membangun etika empatik yang rasional—sebuah
paradigma moral yang mengintegrasikan afeksi, refleksi, dan tanggung jawab
sosial.¹ Sintesis ini tidak bertujuan meniadakan perbedaan antara
sentimentalism dan rasionalisme, melainkan menempatkan keduanya dalam hubungan
dialogis yang saling melengkapi. Emosi moral menjadi sumber motivasi etis,
sementara rasio memberi arah dan struktur normatif bagi tindakan. Dengan
demikian, etika yang lahir dari moral sense bukan hanya “etika perasaan,”
tetapi juga etika refleksi, yang menyatukan
kepekaan emosional dan ketepatan rasional dalam praksis moral.²
9.1. Rekonsiliasi antara Sentimentalisme dan
Rasionalisme Moral
Sejak perdebatan
klasik antara David Hume dan Immanuel
Kant, filsafat moral Barat terbelah antara dua pandangan
ekstrem: moralitas sebagai hasil perasaan (sentimentalism) dan moralitas
sebagai produk akal (rationalism).³ Namun, perkembangan filsafat kontemporer
menunjukkan bahwa keduanya tidak harus dipertentangkan. Martha
Nussbaum menegaskan bahwa emosi memiliki dimensi kognitif
karena mengandung penilaian evaluatif terhadap nilai dan tujuan hidup.⁴
Artinya, perasaan moral bukan impuls irasional, melainkan bentuk pemahaman
tentang dunia yang sarat nilai.
Dalam perspektif
yang serupa, Owen Flanagan mengusulkan
konsep moral
rationality of the emotions, yaitu kemampuan manusia untuk berpikir
melalui perasaan.⁵ Rasionalitas tidak berlawanan dengan emosi, tetapi bekerja
di dalamnya untuk menata arah tindakan moral. Sintesis ini menunjukkan bahwa moral
sense dapat menjadi fondasi bagi etika yang lebih holistik, di mana
intuisi moral yang bersumber dari empati dipandu oleh refleksi rasional untuk
mencapai keadilan dan kebajikan.⁶
9.2. Moral Sense sebagai Kesatuan Kognisi, Afeksi, dan
Aksi
Etika empatik yang
rasional mengakui bahwa moralitas lahir dari interaksi antara tiga dimensi kesadaran manusia:
kognitif (rasio), afektif (perasaan), dan praktis (tindakan).⁷ Moral
sense berfungsi sebagai penghubung yang menyatukan ketiganya. Dalam
tindakan moral, pengetahuan rasional memberi kerangka tujuan, emosi moral
memotivasi gerak, dan tindakan konkret menjadi wujud sintesis keduanya.⁸
Adam
Smith telah merintis pandangan ini melalui konsep impartial
spectator, di mana refleksi rasional dan simpati emosional bekerja
bersama dalam menilai tindakan.⁹ Dalam filsafat moral kontemporer, sintesis
tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh Charles Taylor, yang menekankan
bahwa identitas moral terbentuk melalui “narasi evaluatif diri,” di mana
penilaian moral bersifat afektif sekaligus rasional.¹⁰ Etika moral sense,
dengan demikian, bukan sekadar sistem normatif, melainkan bentuk kesadaran
hidup yang menyatukan pengalaman emosional, refleksi nilai, dan tanggung jawab
sosial.¹¹
9.3. Etika Empatik sebagai Jawaban atas Krisis Moral
Modern
Dunia modern
ditandai oleh krisis moral yang bersumber dari dominasi rasionalitas
instrumental dan melemahnya rasa kemanusiaan.¹² Dalam situasi ini, moral
sense dapat berfungsi sebagai antidot humanistik terhadap
alienasi moral. Alasdair MacIntyre mengkritik
moralitas modern yang terlepas dari akar tradisi dan komunitas kebajikan,
sementara moral
sense menawarkan dasar afektif bagi pembentukan kembali etika
komunitarian yang hidup.¹³
Lebih jauh, Nel
Noddings dan Carol Gilligan menunjukkan
bahwa empati dan kepedulian bukanlah kelemahan emosional, tetapi sumber
kekuatan moral yang membentuk masyarakat etis.¹⁴ Dengan demikian, moral
sense membuka jalan bagi etika empatik—sebuah sistem nilai yang
berorientasi pada relasi manusiawi dan tanggung jawab sosial, bukan hanya pada
aturan formal. Dalam kerangka ini, etika empatik rasional bukanlah sekadar
perpaduan dua dimensi, melainkan transformasi keduanya menjadi kesatuan etis yang
dinamis.¹⁵
Menuju Paradigma “Reason-Guided Empathy”
Sintesis akhir dari
moral sense mengarah pada apa yang dapat disebut sebagai paradigma reason-guided
empathy, yaitu bentuk moralitas yang menyeimbangkan kepekaan
emosional dengan disiplin reflektif.¹⁶ Dalam paradigma ini, empati tidak
dibiarkan liar sebagai emosi yang impulsif, melainkan diarahkan oleh
pertimbangan rasional terhadap nilai-nilai universal seperti keadilan,
martabat, dan kebebasan.¹⁷
Amartya
Sen menyebut pendekatan ini sebagai “etika kemampuan
manusiawi,” di mana rasio berfungsi untuk memperluas cakrawala empati agar
mencakup seluruh umat manusia, bukan hanya kelompok terdekat.¹⁸ Sementara Martha
Nussbaum mengartikulasikan bentuk etika ini sebagai “politik
emosi yang tercerahkan”—yakni usaha menumbuhkan perasaan moral yang dipandu
oleh kesadaran etis global.¹⁹
Paradigma
reason-guided empathy mengandaikan bahwa moralitas sejati muncul ketika manusia
tidak hanya berpikir tentang kebaikan, tetapi juga merasakan
dan menghayati kebaikan itu secara reflektif. Dengan demikian,
moral sense menjadi sumber bagi etika humanistik yang mengintegrasikan sains,
emosi, dan spiritualitas moral dalam satu horizon kesadaran etis.²⁰
Footnotes
[1]
D. D. Raphael, The Moral Sense (Oxford: Oxford University
Press, 1947), 141–143.
[2]
Alasdair MacIntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory, 3rd
ed. (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2007), 215–217.
[3]
David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals,
ed. Tom L. Beauchamp (Oxford: Clarendon Press, 1998), 90–92; Immanuel Kant, Groundwork
of the Metaphysics of Morals, trans. Mary Gregor (Cambridge: Cambridge
University Press, 1997), 37–40.
[4]
Martha C. Nussbaum, Upheavals of Thought: The Intelligence of
Emotions (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 33–35.
[5]
Owen Flanagan, Varieties of Moral Personality: Ethics and
Psychological Realism (Cambridge: Harvard University Press, 1991),
115–118.
[6]
Charles L. Griswold Jr., Adam Smith and the Virtues of
Enlightenment (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 92–95.
[7]
Robert C. Solomon, The Passions: Emotions and the Meaning of Life
(Indianapolis: Hackett, 1993), 120–123.
[8]
Stephen Darwall, The Second-Person Standpoint: Morality, Respect,
and Accountability (Cambridge: Harvard University Press, 2006), 34–36.
[9]
Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, ed. D. D. Raphael
and A. L. Macfie (Indianapolis: Liberty Fund, 1982), 113–117.
[10]
Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of the Modern
Identity (Cambridge: Harvard University Press, 1989), 184–187.
[11]
Annette C. Baier, A Progress of Sentiments: Reflections on Hume’s
Treatise (Cambridge: Harvard University Press, 1991), 128–131.
[12]
Zygmunt Bauman, Postmodern Ethics (Oxford: Blackwell, 1993),
11–15.
[13]
Alasdair MacIntyre, Dependent Rational Animals: Why Human Beings
Need the Virtues (Chicago: Open Court, 1999), 67–70.
[14]
Carol Gilligan, In a Different Voice: Psychological Theory and
Women’s Development (Cambridge: Harvard University Press, 1982), 67–70;
Nel Noddings, The Ethics of Care: Personal, Political, and Global
(Berkeley: University of California Press, 2013), 52–55.
[15]
Martha C. Nussbaum, Political Emotions: Why Love Matters for
Justice (Cambridge: Harvard University Press, 2013), 22–25.
[16]
Jesse J. Prinz, The Emotional Construction of Morals (Oxford:
Oxford University Press, 2007), 162–165.
[17]
Patricia S. Churchland, Braintrust: What Neuroscience Tells Us
about Morality (Princeton: Princeton University Press, 2011), 90–92.
[18]
Amartya Sen, The Idea of Justice (Cambridge: Harvard
University Press, 2009), 77–79.
[19]
Martha C. Nussbaum, Political Emotions, 74–76.
[20]
Charles Taylor, The Ethics of Authenticity (Cambridge: Harvard
University Press, 1991), 88–90.
10. Kesimpulan
Teori moral sense menawarkan
kontribusi filosofis yang penting dalam memahami dasar moralitas manusia. Ia
memperlihatkan bahwa moralitas bukanlah produk murni dari rasio yang dingin
ataupun hasil dari determinasi biologis yang buta, melainkan berasal dari struktur
batiniah manusia yang menyatukan perasaan, akal, dan tindakan.¹ Melalui
konsep ini, kita memahami bahwa penilaian moral tidak hanya bersifat kognitif,
tetapi juga afektif dan relasional—manusia menilai dengan pikirannya sekaligus
dengan hatinya.²
Secara historis, teori ini muncul sebagai reaksi
terhadap dua ekstrem: rasionalisme moral yang mengandalkan prinsip apriori dan
egoisme utilitarian yang menilai tindakan berdasarkan manfaat semata.³ Dengan
menegaskan peran moral sense, para pemikir seperti Shaftesbury, Hutcheson,
dan Hume berhasil menempatkan empati dan simpati sebagai inti
dari pengalaman etis manusia.⁴ Pada gilirannya, teori ini melahirkan konsepsi
baru tentang manusia sebagai makhluk moral yang tidak hanya berpikir tentang
kebaikan, tetapi juga merasakan kebaikan itu dalam relasinya dengan
sesama.⁵
Dalam perkembangan modern, moral sense
menunjukkan daya adaptifnya ketika dipertemukan dengan psikologi moral, neuroetika,
dan etika sosial kontemporer. Penelitian empiris membuktikan bahwa
kapasitas empatik dan intuisi moral memang berakar pada sistem saraf sosial
manusia.⁶ Namun, data ilmiah ini tidak menghapus dimensi normatif moralitas,
justru memperkuatnya—karena moralitas kini dapat dipahami sebagai kesadaran
reflektif yang tumbuh dari dasar biologis menuju tanggung jawab rasional dan
sosial.⁷
Lebih jauh, relevansi moral sense dalam abad
ke-21 tampak pada krisis empati global: kemerosotan solidaritas, ekstremisme
moral, dan dehumanisasi teknologi.⁸ Dalam konteks ini, kebangkitan moral
sense berarti menghidupkan kembali rasa kemanusiaan universal yang
melampaui batas ras, agama, dan ideologi. Etika moral sense mengajarkan bahwa
perasaan moral yang terdidik oleh refleksi rasional mampu membangun keadilan
yang manusiawi dan empati yang berkeadilan.⁹
Akhirnya, sintesis antara perasaan dan rasio—antara
sentimentalism dan rasionalisme—menunjukkan bahwa moralitas sejati tidak
terletak pada kalkulasi rasional semata, juga tidak pada luapan emosi spontan,
melainkan pada empati yang dipandu oleh akal dan akal yang digerakkan oleh
kasih.¹⁰ Moral sense bukan hanya teori tentang bagaimana manusia
mengetahui yang baik, tetapi juga visi etis tentang bagaimana manusia
menjadi baik.¹¹ Melalui kesadaran ini, filsafat moral memperoleh kembali
misinya yang paling mendasar: menumbuhkan manusia yang berpikir dengan hati dan
merasa dengan akal—makhluk yang utuh dalam kebenaran, kebajikan, dan cinta
kasih.¹²
Footnotes
[1]
D. D. Raphael, The Moral Sense (Oxford:
Oxford University Press, 1947), 145–147.
[2]
Martha C. Nussbaum, Upheavals of Thought: The
Intelligence of Emotions (Cambridge: Cambridge University Press, 2001),
41–43.
[3]
Jerome B. Schneewind, The Invention of Autonomy:
A History of Modern Moral Philosophy (Cambridge: Cambridge University
Press, 1998), 232–235.
[4]
Francis Hutcheson, An Inquiry into the Original
of Our Ideas of Beauty and Virtue (Indianapolis: Liberty Fund, 2004),
121–123; David Hume, A Treatise of Human Nature, ed. L. A. Selby-Bigge,
2nd ed. (Oxford: Clarendon Press, 1978), 470–472.
[5]
Anthony Ashley Cooper, Characteristicks of Men,
Manners, Opinions, Times, vol. 1 (London: John Darby, 1711), 205–207.
[6]
Joshua Greene et al., “An fMRI Investigation of
Emotional Engagement in Moral Judgment,” Science 293, no. 5537 (2001):
2105–2108.
[7]
Patricia S. Churchland, Braintrust: What
Neuroscience Tells Us about Morality (Princeton: Princeton University
Press, 2011), 31–34.
[8]
Sherry Turkle, Reclaiming Conversation: The
Power of Talk in a Digital Age (New York: Penguin, 2015), 182–185.
[9]
Martha C. Nussbaum, Political Emotions: Why Love
Matters for Justice (Cambridge: Harvard University Press, 2013), 72–75.
[10]
Owen Flanagan, Varieties of Moral Personality:
Ethics and Psychological Realism (Cambridge: Harvard University Press,
1991), 115–118.
[11]
Alasdair MacIntyre, After Virtue: A Study in
Moral Theory, 3rd ed. (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press,
2007), 217–219.
[12]
Charles Taylor, The Ethics of Authenticity
(Cambridge: Harvard University Press, 1991), 88–90.
Daftar Pustaka
Abram, D. (1996). The spell of the sensuous: Perception and language in a more-than-human
world. New York, NY: Vintage Books.
Aristotle. (1999). Nicomachean ethics (T. Irwin, Trans., 2nd ed.).
Indianapolis, IN: Hackett Publishing.
Baier, A. C. (1991). A progress of sentiments: Reflections on Hume’s Treatise.
Cambridge, MA: Harvard University Press.
Bauman, Z. (1993). Postmodern ethics. Oxford, UK: Blackwell.
Churchland, P. S. (2011). Braintrust: What neuroscience tells us about morality.
Princeton, NJ: Princeton University Press.
Clarke, S. (1706). A discourse concerning the unchangeable obligations of
natural religion. London, UK: James Knapton.
Cooper, A. A. (Earl of Shaftesbury). (1711). Characteristicks of men, manners,
opinions, times (Vol. 1). London, UK: John Darby.
Crockett, M. J. (2017). Moral outrage in the digital age. Nature Human Behaviour, 1(11),
769–771. doi.org
Darwall, S. (1995). The British moralists and the internal “ought”: 1640–1740.
Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Darwall, S. (2006). The second-person standpoint: Morality, respect, and
accountability. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Darwin, C. (1871). The descent of man, and selection in relation to sex.
London, UK: John Murray.
Dewey, J. (1922). Human nature and conduct. New York, NY: Henry Holt and
Company.
Ekman, P. (2003). Emotions revealed: Recognizing faces and feelings to improve
communication and emotional life. New York, NY: Times Books.
Falk, W. D. (1960). Obligation and rightness. Philosophy, 35(133), 216–218. doi.org
Flanagan, O. (1991). Varieties of moral personality: Ethics and psychological
realism. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Flanagan, O. (2007). The really hard problem: Meaning in a material world.
Cambridge, MA: MIT Press.
Floridi, L. (2013). The ethics of information. Oxford, UK: Oxford University
Press.
Geertz, C. (1973). The interpretation of cultures. New York, NY: Basic
Books.
Gilligan, C. (1982). In a different voice: Psychological theory and women’s
development. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Greene, J. D., Nystrom, L. E., Engell, A. D.,
Darley, J. M., & Cohen, J. D. (2001). An fMRI investigation of emotional engagement in moral
judgment. Science, 293(5537), 2105–2108. science
Greene, J., & Haidt, J. (2002). How (and where) does moral judgment work? Trends
in Cognitive Sciences, 6(12), 517–523. doi.org
Griswold, C. L., Jr. (1999). Adam Smith and the virtues of
Enlightenment. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Guyer, P. (2000). Kant on freedom, law, and happiness. Cambridge, UK: Cambridge
University Press.
Haidt, J. (2001). The emotional dog and its rational tail: A social intuitionist
approach to moral judgment. Psychological Review, 108(4), 814–834. doi.org
Haidt, J. (2012). The righteous mind: Why good people are divided by politics
and religion. New York, NY: Pantheon Books.
Hobbes, T. (1996). Leviathan (R. Tuck, Ed.). Cambridge, UK: Cambridge
University Press.
Hume, D. (1978). A treatise of human nature (L. A. Selby-Bigge, Ed., 2nd
ed.). Oxford, UK: Clarendon Press.
Hume, D. (1998). An enquiry concerning the principles of morals (T. L.
Beauchamp, Ed.). Oxford, UK: Clarendon Press.
Hursthouse, R. (1999). On virtue ethics. Oxford, UK: Oxford University Press.
Hutcheson, F. (2002). Essay on the nature and conduct of the passions and
affections. Indianapolis, IN: Liberty Fund.
Hutcheson, F. (2004). An inquiry into the original of our ideas of beauty and
virtue. Indianapolis, IN: Liberty Fund.
Joyce, R. (2006). The evolution of morality. Cambridge, MA: MIT Press.
Kant, I. (1997). Groundwork of the metaphysics of morals (M. Gregor,
Trans.). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Kohlberg, L. (1981). Essays on moral development, Vol. I: The philosophy of moral
development. San Francisco, CA: Harper & Row.
Leopold, A. (1949). A sand county almanac. New York, NY: Oxford University
Press.
MacIntyre, A. (2007). After virtue: A study in moral theory (3rd ed.). Notre
Dame, IN: University of Notre Dame Press.
MacIntyre, A. (1999). Dependent rational animals: Why human beings need the
virtues. Chicago, IL: Open Court.
McDowell, J. (1985). Values and secondary qualities. In T. Honderich (Ed.), Morality
and objectivity: A tribute to J. L. Mackie (pp. 110–129). London, UK:
Routledge.
Mill, J. S. (1998). Utilitarianism (R. Crisp, Ed.). Oxford, UK: Oxford
University Press.
Moore, G. E. (1903). Principia ethica. Cambridge, UK: Cambridge University
Press.
Naess, A. (1973). The shallow and the deep, long-range ecology movement. Inquiry,
16(1), 95–100. doi.org
Nichols, S. (2004). Sentimental rules: On the natural foundations of moral
judgment. Oxford, UK: Oxford University Press.
Noddings, N. (2005). The challenge to care in schools: An alternative approach to
education. New York, NY: Teachers College Press.
Noddings, N. (2013). The ethics of care: Personal, political, and global.
Berkeley, CA: University of California Press.
Nussbaum, M. C. (1997). Cultivating humanity: A classical defense of reform in
liberal education. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Nussbaum, M. C. (2001). Upheavals of thought: The intelligence of emotions.
Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Nussbaum, M. C. (2013). Political emotions: Why love matters for justice.
Cambridge, MA: Harvard University Press.
Piaget, J. (1932). The moral judgment of the child (M. Gabain, Trans.).
London, UK: Routledge & Kegan Paul.
Prinz, J. J. (2007). The emotional construction of morals. Oxford, UK: Oxford
University Press.
Raphael, D. D. (1947). The moral sense. Oxford, UK: Oxford University Press.
Rolston, H., III. (1988). Environmental ethics: Duties to and values in the natural
world. Philadelphia, PA: Temple University Press.
Ruse, M. (1986). Taking Darwin seriously: A naturalistic approach to
philosophy. Oxford, UK: Basil Blackwell.
Schneewind, J. B. (1998). The invention of autonomy: A history of modern moral
philosophy. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Sen, A. (2009). The idea of justice. Cambridge, MA: Harvard University
Press.
Shweder, R. A., Much, N. C., Mahapatra, M., &
Park, L. (1997). The
“big three” of morality (autonomy, community, divinity) and the “big three”
explanations of suffering. In A. M. Brandt & P. Rozin (Eds.), Morality
and health (pp. 119–121). New York, NY: Routledge.
Smith, A. (1982). The theory of moral sentiments (D. D. Raphael & A.
L. Macfie, Eds.). Indianapolis, IN: Liberty Fund.
Solomon, R. C. (1993). The passions: Emotions and the meaning of life.
Indianapolis, IN: Hackett Publishing.
Street, S. (2006). A Darwinian dilemma for realist theories of value. Philosophical
Studies, 127(1), 109–166. doi.org
Taylor, C. (1989). Sources of the self: The making of the modern identity.
Cambridge, MA: Harvard University Press.
Taylor, C. (1991). The ethics of authenticity. Cambridge, MA: Harvard
University Press.
Taylor, P. W. (1986). Respect for nature: A theory of environmental ethics.
Princeton, NJ: Princeton University Press.
Turkle, S. (2015). Reclaiming conversation: The power of talk in a digital age.
New York, NY: Penguin Press.
Vallor, S. (2016). Technology and the virtues: A philosophical guide to a
future worth wanting. Oxford, UK: Oxford University Press.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar