Metode Falsifikasionisme

Kritik terhadap Verifikasionisme dan Implikasi bagi Ilmu Pengetahuan Modern

Alihkan ke: Epistemologi dalam Filsafat.

Abstrak

Artikel ini membahas secara komprehensif metode falsifikasionisme dalam epistemologi sebagai tonggak revolusioner dalam filsafat ilmu modern yang dikembangkan oleh Karl Raimund Popper. Falsifikasionisme hadir sebagai kritik terhadap verifikasionisme positivistik yang menekankan pembuktian empiris, dengan menggantinya melalui prinsip pengujian kritis dan penyangkalan sistematis terhadap teori ilmiah. Pendekatan ini menegaskan bahwa pengetahuan ilmiah bersifat tentatif, fallibilistik, dan terbuka terhadap koreksi, sehingga kemajuan ilmu pengetahuan tidak diukur dari akumulasi fakta, melainkan dari keberanian untuk menolak kesalahan. Artikel ini menelusuri landasan historis dan genealogis munculnya falsifikasionisme, menganalisis dimensi ontologis dan epistemologisnya, serta menelaah implikasi aksiologisnya terhadap etika ilmiah. Selanjutnya, dibahas pula relevansi falsifikasionisme dalam konteks interdisipliner, termasuk sains alam, ilmu sosial, dan teknologi digital, serta kritik dari berbagai aliran pemikiran seperti Thomas Kuhn, Imre Lakatos, dan Paul Feyerabend.

Dalam era post-truth dan digital, falsifikasionisme memperoleh makna baru sebagai dasar bagi etika rasionalitas terbuka, transparansi algoritmik, dan tanggung jawab informasi. Prinsip falsifikasi menjadi tolok ukur penting bagi masyarakat yang kritis dan demokratis, sekaligus menjadi fondasi etika keilmuan yang menjunjung tinggi kejujuran, kebebasan berpikir, dan tanggung jawab sosial terhadap kebenaran. Pada akhirnya, artikel ini menyintesiskan falsifikasionisme sebagai bentuk rasionalisme kritis humanistik—sebuah pandangan filosofis yang mengintegrasikan rasionalitas ilmiah dengan nilai-nilai kemanusiaan, menjadikan pengetahuan bukan sekadar alat kontrol, tetapi sarana moral untuk memperbaiki diri dan dunia secara terbuka.

Kata Kunci: Falsifikasionisme; Karl Popper; Epistemologi; Rasionalisme Kritis; Fallibilisme; Etika Ilmiah; Post-Truth; Humanisme; Metode Ilmiah; Filosofi Sains.

PEMBAHASAN

Falsifikasionisme sebagai Metode Epistemologis

1. Pendahuluan

Dalam khazanah filsafat ilmu, persoalan mengenai metode epistemologis menjadi pusat perdebatan yang terus berkembang. Sejak masa Yunani Kuno hingga era kontemporer, manusia selalu berusaha menemukan cara paling sahih untuk membedakan antara pengetahuan yang benar dan keyakinan yang keliru. Pertanyaan “bagaimana kita mengetahui sesuatu?” tidak hanya bersifat metafisik, melainkan juga praktis, karena ia menentukan arah perkembangan ilmu pengetahuan dan cara kita memahami dunia. Dalam konteks modern, terutama pada abad ke-20, persoalan ini menemukan titik kritisnya ketika verifikasionisme positivistik mulai dipertanyakan validitasnya sebagai metode untuk membenarkan teori-teori ilmiah. Di sinilah muncul falsifikasionisme, sebuah pendekatan epistemologis yang dikembangkan oleh Karl Raimund Popper, yang menandai pergeseran paradigma mendasar dalam cara ilmuwan memahami hakikat dan dinamika pengetahuan ilmiah.¹

Falsifikasionisme lahir dari kritik tajam terhadap positivisme logis yang dipelopori oleh Vienna Circle, yang menekankan prinsip verifikasi empiris sebagai kriteria kebenaran ilmiah.² Menurut para positivis, suatu pernyataan bermakna hanya jika dapat diverifikasi melalui pengalaman indrawi. Namun, Popper melihat bahwa pendekatan ini tidak memadai, sebab tidak ada jumlah observasi yang dapat sepenuhnya membuktikan kebenaran universal dari suatu teori ilmiah.³ Ia mencontohkan bahwa seribu pengamatan terhadap angsa putih tidak dapat memastikan bahwa semua angsa di dunia berwarna putih; cukup satu angsa hitam untuk menggugurkan generalisasi tersebut.⁴ Dengan demikian, Popper mengganti prinsip verifikasi dengan prinsip falsifikasi, yakni bahwa suatu teori ilmiah hanya dapat disebut ilmiah sejauh ia dapat diuji dan berpotensi disangkal oleh pengalaman empiris.

Pendekatan ini membawa perubahan mendasar terhadap logika penemuan ilmiah. Bagi Popper, pengetahuan ilmiah bukanlah hasil akumulasi kebenaran, melainkan proses koreksi berkelanjutan terhadap kesalahan. Ilmu bergerak maju melalui proses penyangkalan (refutation) terhadap hipotesis yang tidak sesuai dengan fakta empiris, sementara teori yang belum terbantahkan tetap diterima secara tentatif.⁵ Prinsip ini menempatkan ilmu dalam dinamika fallibilisme, yaitu pengakuan bahwa semua pengetahuan bersifat sementara dan terbuka terhadap revisi. Dalam kerangka ini, sains dipahami sebagai sistem pengetahuan yang kritis, rasional, dan terbuka terhadap pembaruan, bukan sebagai himpunan dogma yang pasti dan tertutup.⁶

Falsifikasionisme juga memiliki implikasi luas terhadap demarkasi antara sains dan pseudosains. Popper menegaskan bahwa yang membedakan ilmu sejati dari sistem kepercayaan non-ilmiah bukanlah kebenaran empiris, melainkan kerentanan terhadap pengujian kritis.⁷ Sebuah teori yang tidak dapat diuji—seperti astrologi atau psikoanalisis klasik—tidak dapat dikatakan ilmiah, sebab ia kebal terhadap pembantahan. Prinsip ini kemudian menjadi salah satu landasan metodologis utama bagi filsafat sains kontemporer dan turut memengaruhi perkembangan logika empiris, metodologi penelitian, dan bahkan etika keilmuan.

Dalam konteks epistemologi modern, metode falsifikasionisme menghadirkan sintesis antara rasionalisme dan empirisme. Ia menolak klaim kepastian absolut rasionalisme sekaligus mengkritik ketergantungan empirisme terhadap observasi semata. Popper berupaya menunjukkan bahwa rasionalitas sejati bukanlah terletak pada pembuktian, melainkan pada kemampuan untuk menerima koreksi melalui kritik rasional.⁸ Dengan demikian, metode ini bukan sekadar prosedur ilmiah, tetapi juga sikap intelektual yang menuntut keterbukaan, kejujuran, dan keberanian menghadapi kemungkinan kesalahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pembahasan mengenai metode falsifikasionisme menjadi relevan untuk memahami epistemologi ilmu pengetahuan modern. Artikel ini akan menguraikan landasan historis dan genealogis kelahiran falsifikasionisme, prinsip ontologis dan epistemologisnya, nilai-nilai aksiologis yang terkandung di dalamnya, serta kritik dan relevansi kontemporernya di tengah dinamika ilmu pengetahuan digital dan post-truth. Tujuannya bukan hanya untuk menjelaskan falsifikasionisme sebagai metode, melainkan juga untuk menyingkap makna filosofisnya sebagai paradigma rasionalisme kritis yang menempatkan kebenaran sebagai proses dialogis dan terbuka—bukan sebagai dogma tertutup.

Footnotes

[1] ¹ Karl R. Popper, The Logic of Scientific Discovery (London: Routledge, 2002), 33–35.

[2] ² A. J. Ayer, Language, Truth and Logic (New York: Dover Publications, 1952), 14–17.

[3] ³ Popper, The Logic of Scientific Discovery, 41–42.

[4] ⁴ Karl R. Popper, Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge (London: Routledge, 1963), 36.

[5] ⁵ Ibid., 50–52.

[6] ⁶ David Miller, Critical Rationalism: A Restatement and Defence (Chicago: Open Court, 1994), 10–12.

[7] ⁷ Popper, Conjectures and Refutations, 37–38.

[8] ⁸ Hans Albert, Traktat über kritische Vernunft (Tübingen: J. C. B. Mohr, 1991), 23–26.

2. Landasan Historis dan Genealogis

Kemunculan falsifikasionisme tidak dapat dilepaskan dari konteks historis filsafat ilmu pada awal abad ke-20, masa di mana dominasi positivisme logis membentuk fondasi epistemologis bagi sains modern. Gerakan ini, yang berpusat pada Vienna Circle (Der Wiener Kreis), terdiri atas tokoh-tokoh seperti Moritz Schlick, Rudolf Carnap, dan Otto Neurath, yang berupaya mengembangkan logika ilmiah berbasis empirisme dan analisis bahasa.¹ Bagi mereka, makna suatu pernyataan ilmiah harus dapat diverifikasi melalui pengalaman indrawi. Prinsip ini dikenal sebagai kriteria verifikasi, yang menjadi ciri khas filsafat ilmu positivistik.²

Namun, seiring berkembangnya sains, prinsip verifikasi mulai menunjukkan kelemahannya. Banyak teori ilmiah besar, seperti mekanika kuantum atau teori relativitas, tidak dapat diverifikasi secara langsung oleh pengalaman, melainkan hanya dapat diuji melalui implikasi-implikasi tidak langsungnya.³ Di tengah ketegangan antara teori dan pengalaman inilah muncul Karl Raimund Popper (1902–1994), seorang filsuf asal Austria yang menentang asumsi dasar empirisme positivistik. Dalam karya monumentalnya Logik der Forschung (1934), yang kemudian diterjemahkan menjadi The Logic of Scientific Discovery (1959), Popper menyatakan bahwa verifikasi tidak dapat menjadi dasar ilmiah, karena proses pengamatan tidak pernah dapat membuktikan kebenaran universal suatu teori.⁴

Secara genealogis, falsifikasionisme berakar pada tradisi rasionalisme kritis yang berupaya menggabungkan unsur rasionalisme dan empirisme tanpa jatuh ke dalam dogmatisme. Popper terinspirasi oleh David Hume, yang telah menunjukkan problem induksi—yakni bahwa kesimpulan umum tidak dapat diperoleh secara logis dari sejumlah observasi terbatas.⁵ Ia juga terpengaruh oleh Albert Einstein, yang dalam pandangannya menunjukkan bahwa teori ilmiah tidak lahir dari akumulasi observasi, melainkan dari keberanian intelektual dalam membangun hipotesis yang kemudian diuji melalui pengalaman.⁶

Popper menolak gagasan bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui konfirmasi empiris. Ia justru mengajukan prinsip “conjectures and refutations”—bahwa pengetahuan ilmiah tumbuh melalui rangkaian hipotesis (dugaan) yang diajukan secara rasional dan kemudian diuji melalui upaya sistematis untuk menolaknya.⁷ Dengan demikian, falsifikasionisme menandai pergeseran metodologis dari induksi ke deduksi, dari pencarian pembenaran menuju pencarian kesalahan.⁸

Selain itu, falsifikasionisme juga merupakan reaksi terhadap dogmatisme epistemologis abad ke-19 dan awal abad ke-20, di mana ilmu sering dipandang sebagai sistem yang pasti dan tertutup terhadap revisi. Popper membalik paradigma ini dengan menegaskan bahwa setiap teori ilmiah bersifat tentatif—tidak pernah benar secara absolut, melainkan hanya “belum terbantahkan.”⁹ Posisi ini sejalan dengan semangat fallibilisme, yaitu kesadaran akan keterbatasan rasio manusia dan keterbukaan terhadap koreksi melalui kritik.

Dalam perkembangan selanjutnya, gagasan Popper memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran Thomas Kuhn, Imre Lakatos, dan Paul Feyerabend, yang masing-masing mengembangkan atau mengkritik aspek-aspek falsifikasionisme. Kuhn, misalnya, menyoroti bahwa ilmu tidak berkembang secara linear melalui penolakan teori, melainkan melalui pergantian paradigma.¹⁰ Lakatos kemudian mencoba menengahi perdebatan tersebut dengan konsep program riset ilmiah yang lebih bersifat historis-dinamis, sedangkan Feyerabend melangkah lebih radikal dengan menolak adanya metodologi ilmiah yang tunggal.¹¹

Dengan demikian, secara historis dan genealogis, falsifikasionisme muncul sebagai reaksi terhadap krisis metodologis dalam positivisme logis dan sekaligus sebagai upaya membangun fondasi baru bagi rasionalitas ilmiah yang lebih kritis dan terbuka. Ia menandai transisi epistemologis dari pandangan bahwa ilmu adalah sistem pasti menuju pemahaman bahwa ilmu adalah proses korektif yang berkelanjutan, di mana kebenaran ilmiah tidak pernah final, tetapi selalu bersifat sementara dan dapat dipertanyakan kembali.

Footnotes

[1] ¹ Rudolf Carnap, The Logical Structure of the World (Chicago: Open Court, 2003), 5–8.

[2] ² A. J. Ayer, Language, Truth and Logic (New York: Dover Publications, 1952), 15–18.

[3] ³ Bas C. van Fraassen, The Scientific Image (Oxford: Clarendon Press, 1980), 37–40.

[4] ⁴ Karl R. Popper, The Logic of Scientific Discovery (London: Routledge, 2002), 27–29.

[5] ⁵ David Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding (Oxford: Oxford University Press, 2007), 34–36.

[6] ⁶ Popper, Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge (London: Routledge, 1963), 56–58.

[7] ⁷ Ibid., 43–45.

[8] ⁸ Hans Albert, Traktat über kritische Vernunft (Tübingen: J. C. B. Mohr, 1991), 30–33.

[9] ⁹ Popper, The Logic of Scientific Discovery, 41–42.

[10] ¹⁰ Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (Chicago: University of Chicago Press, 1996), 66–69.

[11] ¹¹ Imre Lakatos, The Methodology of Scientific Research Programmes (Cambridge: Cambridge University Press, 1978), 8–12.

3. Ontologi: Pandangan tentang Realitas Ilmiah

Dalam kerangka falsifikasionisme, ontologi ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari pandangan Karl Popper tentang struktur realitas dan posisi pengetahuan manusia di dalamnya. Popper menolak baik realisme naif, yang menganggap dunia dapat ditangkap secara langsung oleh pengalaman empiris, maupun idealime subjektif, yang menempatkan realitas sebagai konstruksi kesadaran belaka. Ia memperkenalkan pandangan realisme kritis—yakni bahwa dunia objektif memang ada secara independen dari kesadaran manusia, tetapi pemahaman kita terhadapnya selalu bersifat tentatif, terbuka terhadap kesalahan, dan dapat direvisi.¹ Dalam kerangka ini, Popper menegaskan bahwa sains tidak berurusan dengan kebenaran absolut tentang dunia, melainkan dengan pendekatan asimtotik terhadap realitas melalui serangkaian hipotesis yang diuji dan dikoreksi.²

3.1. Tiga Dunia Popper

Untuk memperjelas posisi ontologisnya, Popper mengembangkan teori “Tiga Dunia” (Three Worlds Theory), yang menjadi salah satu kontribusi paling khas dalam filsafat ontologis abad ke-20.³

· Dunia 1 (World 1) adalah dunia fisik, yakni realitas material yang independen dari kesadaran manusia: benda, energi, organisme hidup, dan seluruh fenomena alam.

· Dunia 2 (World 2) adalah dunia kesadaran subjektif, mencakup pengalaman mental, persepsi, emosi, dan pikiran individu.

· Dunia 3 (World 3) adalah dunia objektivasi budaya dan pengetahuan: teori ilmiah, karya seni, bahasa, sistem hukum, dan produk intelektual lain yang lahir dari aktivitas manusia namun memiliki eksistensi objektif setelah diciptakan.⁴

Dalam hubungan ketiga dunia ini, Popper menegaskan adanya interaksi dinamis. Dunia 1 menjadi bahan dasar bagi observasi ilmiah; Dunia 2 menyediakan kerangka kognitif bagi pengamatan; sedangkan Dunia 3 menjadi wadah bagi perkembangan pengetahuan yang dapat dikritik dan diperbaiki oleh generasi berikutnya.⁵ Ontologi falsifikasionisme, dengan demikian, memandang realitas sebagai sistem hierarkis yang terbuka, di mana entitas-entitas epistemik (seperti teori) memiliki status ontologis tersendiri tanpa harus direduksi menjadi fenomena psikologis atau material.

3.2. Fakta, Teori, dan Realitas

Dalam pandangan Popper, fakta tidak pernah berbicara sendiri; fakta selalu diinterpretasikan dalam kerangka teori tertentu.⁶ Ini menolak asumsi positivistik bahwa pengetahuan ilmiah dapat dibangun secara “netral” dari observasi murni. Setiap pengamatan sudah dipandu oleh struktur konseptual yang memengaruhi cara kita melihat dunia.⁷ Oleh karena itu, teori ilmiah bukanlah refleksi pasif dari realitas, melainkan model konseptual yang berupaya menafsirkan dan menjelaskan fenomena. Jika teori gagal menjelaskan atau bertentangan dengan hasil observasi, maka teori tersebut ditolak atau direvisi. Dengan kata lain, realitas tidak tunduk pada teori, tetapi teori harus tunduk pada realitas empiris yang lebih luas dan terbuka terhadap koreksi.⁸

Konsepsi ini menunjukkan bahwa bagi falsifikasionisme, realitas ilmiah bersifat trans-empiris—ia tidak terbatas pada data indrawi, melainkan mencakup entitas teoretis yang diasumsikan dalam kerangka penjelasan ilmiah, seperti elektron, medan gravitasi, atau gen.⁹ Entitas semacam ini mungkin tidak dapat diobservasi secara langsung, tetapi memiliki status ontologis fungsional sejauh mereka berperan dalam menjelaskan dan memprediksi fenomena secara konsisten. Dalam hal ini, Popper menolak instrumentalisme yang menganggap teori hanya sebagai alat praktis tanpa klaim kebenaran tentang realitas.¹⁰

3.3. Ontologi Falsifikasionisme dan Realisme Ilmiah

Ontologi falsifikasionisme dapat dipahami sebagai bentuk realisme ilmiah non-dogmatis. Popper berpendapat bahwa walaupun teori-teori ilmiah selalu tentatif, mereka tetap mengandung klaim kebenaran tentang dunia yang dapat diuji dan diperdebatkan secara rasional.¹¹ Ia menolak skeptisisme radikal yang menganggap realitas tak dapat diketahui, tetapi juga menolak kepastian mutlak ala rasionalisme klasik. Ilmu, baginya, adalah usaha rasional manusia untuk mendekati kebenaran—proses tanpa akhir menuju pemahaman yang semakin mendekati realitas objektif.¹²

Dalam konteks ini, Popper memperkenalkan istilah verisimilitude atau “kemendekatan terhadap kebenaran” (truthlikeness).¹³ Teori ilmiah yang lebih baik bukanlah teori yang “benar” secara absolut, melainkan teori yang memiliki tingkat kesesuaian lebih tinggi dengan realitas dibandingkan teori sebelumnya.¹⁴ Dengan demikian, perkembangan ilmu dapat dipahami bukan sebagai akumulasi fakta, tetapi sebagai peningkatan progresif dalam ketepatan representasi teoretis terhadap dunia nyata.

3.4. Implikasi Ontologis terhadap Metode Ilmiah

Ontologi falsifikasionisme membawa implikasi penting terhadap cara ilmu dipraktikkan. Jika realitas objektif memang ada, maka pengujian empiris menjadi cara utama untuk mengonfirmasi atau menolak klaim ilmiah. Namun, karena teori selalu bersifat hipotesis, ilmu tidak dapat mencapai kepastian ontologis, hanya keteguhan metodologis.¹⁵ Ilmu menjadi kegiatan yang secara ontologis bersifat terbuka—tidak berhenti pada dogma, melainkan terus memperbaiki diri melalui kritik dan pengujian. Dalam pengertian ini, ontologi falsifikasionisme sekaligus menjadi landasan etis bagi sikap ilmiah: mengakui keterbatasan manusia, namun tetap berkomitmen untuk mencari kebenaran yang lebih baik melalui dialog rasional dan pengalaman empiris.¹⁶

Dengan demikian, falsifikasionisme tidak hanya menghadirkan metode epistemologis baru, tetapi juga membangun pandangan ontologis yang humanistik dan terbuka—bahwa realitas ilmiah adalah sesuatu yang ada secara independen, tetapi hanya dapat didekati melalui upaya rasional manusia yang tak pernah final. Ia menegaskan bahwa kebenaran bukanlah kepemilikan, melainkan tujuan dialog tanpa akhir antara akal budi dan dunia nyata.

Footnotes

[1] ¹ Karl R. Popper, Objective Knowledge: An Evolutionary Approach (Oxford: Clarendon Press, 1972), 37–38.

[2] ² Ibid., 42–43.

[3] ³ Popper, The Self and Its Brain, bersama John C. Eccles (Berlin: Springer, 1977), 36–40.

[4] ⁴ Popper, Objective Knowledge, 144–147.

[5] ⁵ David Miller, Critical Rationalism: A Restatement and Defence (Chicago: Open Court, 1994), 55–58.

[6] ⁶ Popper, Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge (London: Routledge, 1963), 60–62.

[7] ⁷ Norwood R. Hanson, Patterns of Discovery (Cambridge: Cambridge University Press, 1958), 19–22.

[8] ⁸ Popper, The Logic of Scientific Discovery (London: Routledge, 2002), 85–86.

[9] ⁹ Bas C. van Fraassen, The Scientific Image (Oxford: Clarendon Press, 1980), 58–61.

[10] ¹⁰ Hilary Putnam, Realism and Reason: Philosophical Papers, Volume 3 (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), 92–94.

[11] ¹¹ Popper, Objective Knowledge, 48–49.

[12] ¹² Karl R. Popper, The Open Society and Its Enemies, Vol. II (London: Routledge, 2006), 221–223.

[13] ¹³ Popper, Conjectures and Refutations, 233–235.

[14] ¹⁴ Ilkka Niiniluoto, Truthlikeness (Dordrecht: Reidel, 1987), 14–16.

[15] ¹⁵ Hans Albert, Traktat über kritische Vernunft (Tübingen: J. C. B. Mohr, 1991), 45–47.

[16] ¹⁶ Nicholas Maxwell, Karl Popper, Science and Enlightenment (London: UCL Press, 2017), 89–92.

4. Epistemologi: Prinsip dan Prosedur Falsifikasi

Falsifikasionisme berakar pada keprihatinan Karl Popper terhadap problem epistemologis klasik yang ditinggalkan oleh tradisi induktivisme empiris. Dalam kerangka positivisme logis, pengetahuan ilmiah dianggap dibangun melalui akumulasi observasi yang kemudian digeneralisasikan menjadi hukum atau teori.¹ Popper menolak pandangan ini karena, menurutnya, induksi tidak memiliki dasar logis: dari seribu observasi yang mendukung suatu teori, tidak ada jaminan bahwa observasi ke seribu satu tidak akan membantahnya.² Dengan demikian, ilmu pengetahuan tidak dapat disusun di atas fondasi verifikasi, melainkan pada logika penyangkalan—proses sistematis untuk menguji dan berupaya menolak teori.³

4.1. Prinsip Dasar Falsifikasi

Bagi Popper, kebenaran ilmiah bersifat tentatif dan hipotetis. Ilmu tidak mencari kepastian, tetapi justru mencari kesalahan dalam kerangka rasional. Ia merumuskan prinsip “conjectures and refutations”: ilmu pengetahuan berkembang melalui hipotesis yang berani (bold conjectures) dan melalui pengujian kritis yang berusaha menyingkap kesalahan (severe tests).⁴ Setiap teori ilmiah harus memiliki potensi falsifiabilitas—artinya, teori tersebut harus bisa diuji dengan kemungkinan untuk disangkal oleh pengalaman empiris.⁵ Sebuah teori yang tidak dapat dipalsukan atau tidak dapat diuji (seperti astrologi atau psikoanalisis klasik) bukanlah teori ilmiah, melainkan sistem kepercayaan metafisik.⁶

Falsifikasi, bagi Popper, bukan hanya alat logis, tetapi juga kriteria demarkasi epistemologis antara sains dan pseudosains.⁷ Kekuatan suatu teori justru terletak pada kerentanannya terhadap pembantahan. Semakin berisiko sebuah teori (yakni semakin banyak kemungkinan falsifikasinya), semakin ilmiah pula statusnya.⁸ Ilmu pengetahuan, dengan demikian, bersifat dinamis dan progresif karena selalu bergerak dari kesalahan menuju teori yang lebih baik. Dalam pandangan ini, Popper menempatkan fallibilisme sebagai inti dari epistemologi ilmiah: manusia tidak pernah mencapai kebenaran mutlak, namun dapat mendekatinya melalui koreksi terus-menerus.⁹

4.2. Prosedur Epistemik Falsifikasi

Prosedur epistemologis falsifikasionisme terdiri dari beberapa tahap rasional. Pertama, ilmuwan merumuskan hipotesis awal atau conjecture yang bersifat universal dan dapat diuji. Kedua, hipotesis tersebut diuji melalui deduksi konsekuensi empiris yang dapat diverifikasi melalui observasi atau eksperimen.¹⁰ Ketiga, jika hasil pengamatan bertentangan dengan prediksi teori, maka teori tersebut harus ditolak atau direvisi.¹¹ Proses ini tidak bertujuan membuktikan teori, tetapi mengeliminasi kesalahan demi mendekati teori yang lebih benar. Dengan demikian, falsifikasi berfungsi sebagai mekanisme seleksi epistemik—mirip dengan seleksi alam dalam biologi evolusioner—yang menyingkirkan teori yang lemah dan mempertahankan teori yang paling tahan terhadap kritik.¹²

Popper menolak pandangan bahwa observasi bersifat netral. Menurutnya, setiap observasi teori-laden (teori-sarat); pengamatan selalu dilakukan dalam kerangka konseptual tertentu.¹³ Oleh karena itu, peran teori dalam epistemologi tidak sekadar mengikuti fakta, tetapi juga mengarahkan cara kita melihat fakta. Teori bukan hasil akhir dari observasi, melainkan hipotesis yang menuntun pengalaman dan membentuk horizon pemahaman ilmiah.¹⁴

4.3. Rasionalisme Kritis dan Sikap Epistemik

Falsifikasionisme tidak hanya merupakan metode ilmiah, tetapi juga suatu sikap epistemologis yang Popper sebut sebagai critical rationalism (rasionalisme kritis).¹⁵ Sikap ini menuntut keterbukaan terhadap kritik, penolakan terhadap dogma, dan kesediaan untuk merevisi teori berdasarkan bukti. Rasionalitas, dalam pengertian ini, tidak identik dengan kepastian, tetapi dengan kesediaan untuk diuji dan dikoreksi.¹⁶ Popper menegaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak dibangun di atas keyakinan yang tak tergoyahkan, melainkan di atas kerendahan epistemik—pengakuan bahwa setiap pengetahuan manusia selalu dapat salah.¹⁷

Rasionalisme kritis juga menegaskan perbedaan antara kebenaran objektif (truth) dan keyakinan subjektif (belief). Kebenaran bersifat transendental terhadap pikiran manusia, sementara pengetahuan hanya merupakan upaya mendekatinya.¹⁸ Dalam kerangka ini, kebenaran tidak ditentukan oleh otoritas, konsensus, atau konfirmasi empiris semata, tetapi oleh kemampuan suatu teori untuk bertahan dari kritik rasional dan ujian empiris yang keras.¹⁹

4.4. Perkembangan dan Kritik Internal

Meskipun falsifikasionisme berhasil mendefinisikan batas epistemik antara sains dan pseudosains, ia menghadapi kritik dari kalangan post-positivis. Thomas Kuhn menilai bahwa dalam praktiknya, ilmuwan tidak serta-merta menolak teori karena satu anomali empiris; sebaliknya, mereka bekerja dalam paradigma yang menuntut stabilitas konseptual.²⁰ Sementara itu, Imre Lakatos berargumen bahwa falsifikasi tidak pernah murni; teori sering dipertahankan dengan memodifikasi asumsi tambahan dalam “sabuk pelindung” (protective belt) suatu program riset.²¹ Kendati demikian, kritik-kritik tersebut tidak menggugurkan nilai epistemologis falsifikasionisme. Popper tetap memberikan kontribusi besar dengan menegaskan bahwa ilmu bersifat progresif secara negatif—yakni maju bukan karena menemukan kebenaran, melainkan karena mampu membuang kesalahan.²²

4.5. Signifikansi Epistemologis

Falsifikasionisme memberikan dasar epistemologis bagi sains yang kritis, terbuka, dan dinamis. Ia menegaskan bahwa kekuatan rasio bukan terletak pada kemampuannya menemukan kepastian, melainkan pada kemampuannya menanggung koreksi. Prinsip ini menjadikan ilmu pengetahuan sebagai proyek kolektif manusia yang selalu berkembang, di mana kebenaran dipahami bukan sebagai keadaan akhir, tetapi sebagai arah pencarian rasional yang terus bergerak.²³

Dalam pengertian yang lebih luas, falsifikasionisme bukan hanya sebuah metode ilmiah, tetapi juga etos intelektual: sikap untuk terus mempertanyakan, menguji, dan mengoreksi diri. Epistemologi Popper, dengan demikian, membentuk model pengetahuan yang bukan hanya rasional dan empiris, tetapi juga humanistik, karena mengakui keterbatasan manusia sekaligus meneguhkan komitmen terhadap pencarian kebenaran yang tidak pernah selesai.²⁴

Footnotes

[1] ¹ A. J. Ayer, Language, Truth and Logic (New York: Dover Publications, 1952), 14–17.

[2] ² David Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding (Oxford: Oxford University Press, 2007), 34–36.

[3] ³ Karl R. Popper, The Logic of Scientific Discovery (London: Routledge, 2002), 33–35.

[4] ⁴ Karl R. Popper, Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge (London: Routledge, 1963), 36–38.

[5] ⁵ Ibid., 40–42.

[6] ⁶ Popper, The Logic of Scientific Discovery, 44–45.

[7] ⁷ Ibid., 49–50.

[8] ⁸ Hans Albert, Traktat über kritische Vernunft (Tübingen: J. C. B. Mohr, 1991), 30–33.

[9] ⁹ David Miller, Critical Rationalism: A Restatement and Defence (Chicago: Open Court, 1994), 11–13.

[10] ¹⁰ Popper, The Logic of Scientific Discovery, 83–85.

[11] ¹¹ Popper, Conjectures and Refutations, 52–54.

[12] ¹² Nicholas Maxwell, Karl Popper, Science and Enlightenment (London: UCL Press, 2017), 74–76.

[13] ¹³ Norwood R. Hanson, Patterns of Discovery (Cambridge: Cambridge University Press, 1958), 19–22.

[14] ¹⁴ Popper, Objective Knowledge: An Evolutionary Approach (Oxford: Clarendon Press, 1972), 42–45.

[15] ¹⁵ Ibid., 49–50.

[16] ¹⁶ Popper, The Open Society and Its Enemies, Vol. II (London: Routledge, 2006), 221–223.

[17] ¹⁷ Hans Albert, Traktat über kritische Vernunft, 45–47.

[18] ¹⁸ Popper, Objective Knowledge, 55–57.

[19] ¹⁹ Miller, Critical Rationalism, 14–16.

[20] ²⁰ Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (Chicago: University of Chicago Press, 1996), 66–69.

[21] ²¹ Imre Lakatos, The Methodology of Scientific Research Programmes (Cambridge: Cambridge University Press, 1978), 8–12.

[22] ²² Popper, Conjectures and Refutations, 57–59.

[23] ²³ Maxwell, Karl Popper, Science and Enlightenment, 89–92.

[24] ²⁴ Popper, Objective Knowledge, 61–63.

5. Aksiologi: Nilai dan Etika dalam Falsifikasionisme

Dimensi aksiologis dalam falsifikasionisme menyingkap sisi etika intelektual yang melekat pada praktik ilmiah. Karl Popper tidak hanya memandang sains sebagai sistem pengetahuan, tetapi juga sebagai kegiatan moral yang berakar pada nilai-nilai rasionalitas, kejujuran, dan keterbukaan terhadap kritik.¹ Dalam pandangan Popper, ilmu pengetahuan sejati tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral para ilmuwan terhadap kebenaran, karena setiap aktivitas ilmiah mengandung konsekuensi bagi kemajuan peradaban manusia.² Dengan demikian, falsifikasionisme bukan hanya metode epistemologis, tetapi juga etos moral rasionalitas kritis, di mana pencarian kebenaran menjadi bagian dari komitmen etis terhadap kebebasan berpikir dan keterbukaan dialogis.³

5.1. Nilai Kejujuran Ilmiah dan Integritas Epistemik

Salah satu nilai utama yang ditekankan Popper adalah kejujuran ilmiah (intellectual honesty). Dalam kerangka falsifikasionisme, ilmuwan sejati bukanlah mereka yang berupaya membenarkan teorinya, tetapi yang berusaha keras menguji dan menolak hipotesisnya sendiri.⁴ Etika ilmiah menuntut keberanian untuk menghadapi kemungkinan bahwa teori yang dibangun dengan penuh dedikasi dapat terbukti salah.⁵ Kejujuran ilmiah ini menjadi manifestasi dari nilai fallibilisme moral, yaitu kesediaan untuk mengakui kesalahan sebagai bagian dari kemajuan pengetahuan.⁶

Popper menegaskan bahwa ilmuwan yang menolak kritik dan menutup diri terhadap falsifikasi bukan hanya gagal secara epistemologis, tetapi juga melanggar etika ilmiah.⁷ Dalam konteks ini, falsifikasionisme membentuk norma moral yang mengharuskan keterbukaan terhadap kritik dan dialog. Ilmu bukan sekadar aktivitas intelektual, melainkan praktik kejujuran kolektif yang mengandaikan transparansi, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial.⁸

5.2. Rasionalitas Kritis sebagai Etos Moral

Popper menyebut falsifikasionisme sebagai bentuk rasionalisme kritis, yakni pandangan bahwa rasionalitas bukanlah kepastian mutlak, melainkan sikap moral terhadap kritik dan koreksi.⁹ Rasionalitas kritis mengandung nilai humilitas epistemik, di mana seseorang menyadari keterbatasan pengetahuannya dan mengakui hak orang lain untuk mengoreksinya.¹⁰ Sikap ini menolak otoritarianisme dalam ilmu, sebab kebenaran tidak ditentukan oleh otoritas individu, melainkan oleh proses rasional kolektif yang terbuka terhadap pengujian.¹¹

Dalam kerangka etis ini, ilmu pengetahuan berfungsi sebagai proyek dialogis kemanusiaan, bukan arena dogmatis. Popper memandang perdebatan ilmiah sebagai bentuk komunikasi rasional yang bermoral, karena setiap argumen ilmiah harus tunduk pada kriteria rasionalitas universal yang dapat dipahami dan diuji bersama.¹² Etika rasional ini selaras dengan prinsip demokrasi dalam kehidupan sosial: kebebasan berpikir harus diimbangi dengan tanggung jawab rasional untuk menerima kritik dan kesalahan.¹³

5.3. Nilai Kebebasan dan Anti-Dogmatisme

Dalam The Open Society and Its Enemies, Popper mengaitkan epistemologi falsifikasionisme dengan nilai kebebasan politik dan moral.¹⁴ Menurutnya, masyarakat terbuka (open society) adalah tatanan sosial yang meniru struktur sains: bebas dari dogma, terbuka terhadap koreksi, dan didasarkan pada argumen rasional, bukan otoritas.¹⁵ Dengan demikian, falsifikasionisme mencerminkan struktur etis dari masyarakat bebas, di mana setiap klaim kebenaran harus selalu dapat diuji secara publik.¹⁶

Nilai kebebasan berpikir juga berkaitan dengan tanggung jawab moral terhadap kebenaran. Popper menolak relativisme yang menyamakan semua pandangan sebagai setara; bagi dia, kebebasan berpikir justru menuntut tanggung jawab untuk mencari yang benar dan menolak yang salah.¹⁷ Dalam arti ini, falsifikasionisme membangun etika kritis yang menggabungkan kebebasan intelektual dengan disiplin moral rasionalitas.

5.4. Etika Sosial dalam Praktik Ilmiah

Secara aksiologis, falsifikasionisme tidak hanya menekankan nilai individual, tetapi juga dimensi sosial dari etika ilmiah. Popper memandang sains sebagai aktivitas kolektif, di mana kebenaran tidak dimiliki oleh individu, melainkan lahir dari proses kritik sosial yang terorganisir.¹⁸ Ia menegaskan pentingnya “komunitas kritik” (community of criticism) yang menjalankan mekanisme koreksi terhadap klaim ilmiah.¹⁹ Dalam komunitas semacam itu, nilai-nilai seperti solidaritas intelektual, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab publik menjadi fondasi moral yang memungkinkan ilmu pengetahuan berkembang secara sehat.²⁰

Etika sosial ini juga berfungsi sebagai kritik terhadap bahaya otoritarianisme ilmiah, yaitu kecenderungan mengkultuskan teori atau figur tertentu sebagai sumber kebenaran tunggal.²¹ Popper menegaskan bahwa kemajuan ilmiah hanya mungkin jika struktur sosial ilmu memfasilitasi pluralitas pandangan dan kebebasan kritik, bukan hierarki pengetahuan yang menindas kreativitas.²²

5.5. Falsifikasionisme sebagai Etika Humanistik

Pada tataran filosofis yang lebih dalam, falsifikasionisme mencerminkan etika humanistik: mengakui keterbatasan manusia, tetapi juga mempercayai kemampuannya untuk memperbaiki kesalahan melalui rasionalitas dan kerja sama.²³ Etika ini menolak baik pesimisme relativistik maupun optimisme absolutistik, dan memilih jalan tengah yang reflektif—di mana manusia terus mencari kebenaran tanpa mengklaim kepemilikan final atasnya.²⁴

Popper bahkan menganggap sains sebagai praktik moral yang paling luhur, karena menuntut disiplin diri, kerendahan hati, dan penghargaan terhadap argumen rasional orang lain.²⁵ Dalam pandangan ini, pencarian kebenaran bukan semata aktivitas intelektual, melainkan bentuk pengabdian etis terhadap kemanusiaan—suatu usaha tanpa akhir untuk mendekati kebenaran sambil memelihara kebebasan dan tanggung jawab moral.²⁶

Dengan demikian, aksiologi falsifikasionisme menegaskan bahwa sains tidak netral secara nilai. Ia berdiri di atas fondasi moral yang menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, dan kebebasan berpikir. Dalam arti yang lebih luas, falsifikasionisme bukan hanya metode untuk menemukan kebenaran ilmiah, tetapi juga pedoman etika bagi kehidupan intelektual yang demokratis, kritis, dan manusiawi.²⁷

Footnotes

[1] ¹ Karl R. Popper, The Logic of Scientific Discovery (London: Routledge, 2002), 16–17.

[2] ² Karl R. Popper, Objective Knowledge: An Evolutionary Approach (Oxford: Clarendon Press, 1972), 37–38.

[3] ³ David Miller, Critical Rationalism: A Restatement and Defence (Chicago: Open Court, 1994), 12–14.

[4] ⁴ Popper, Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge (London: Routledge, 1963), 36–38.

[5] ⁵ Nicholas Maxwell, Karl Popper, Science and Enlightenment (London: UCL Press, 2017), 66–68.

[6] ⁶ Hans Albert, Traktat über kritische Vernunft (Tübingen: J. C. B. Mohr, 1991), 45–47.

[7] ⁷ Popper, Objective Knowledge, 49–50.

[8] ⁸ Miller, Critical Rationalism, 16–18.

[9] ⁹ Popper, The Open Society and Its Enemies, Vol. II (London: Routledge, 2006), 221–223.

[10] ¹⁰ Karl R. Popper, All Life Is Problem Solving (London: Routledge, 1999), 34–35.

[11] ¹¹ Popper, Objective Knowledge, 52–54.

[12] ¹² Popper, The Open Society and Its Enemies, Vol. I (London: Routledge, 2002), 112–115.

[13] ¹³ Maxwell, Karl Popper, Science and Enlightenment, 89–92.

[14] ¹⁴ Popper, The Open Society and Its Enemies, Vol. I, 110–111.

[15] ¹⁵ Ibid., 118–120.

[16] ¹⁶ Popper, Conjectures and Refutations, 60–62.

[17] ¹⁷ Hans Albert, Traktat über kritische Vernunft, 51–53.

[18] ¹⁸ Popper, Objective Knowledge, 145–147.

[19] ¹⁹ David Deutsch, The Fabric of Reality (London: Penguin, 1997), 230–232.

[20] ²⁰ Ian Jarvie, The Republic of Science: The Emergence of Popper’s Social View of Science (Amsterdam: Rodopi, 2001), 73–75.

[21] ²¹ Popper, The Open Society and Its Enemies, Vol. II, 240–243.

[22] ²² Jarvie, The Republic of Science, 80–82.

[23] ²³ Maxwell, Karl Popper, Science and Enlightenment, 95–98.

[24] ²⁴ Popper, All Life Is Problem Solving, 45–46.

[25] ²⁵ Popper, Objective Knowledge, 160–162.

[26] ²⁶ Popper, The Open Society and Its Enemies, Vol. I, 122–124.

[27] ²⁷ Miller, Critical Rationalism, 19–21.

6. Dimensi Ilmiah dan Interdisipliner

Metode falsifikasionisme tidak hanya memiliki signifikansi dalam filsafat ilmu, tetapi juga memberikan kontribusi luas terhadap berbagai disiplin pengetahuan. Sebagai paradigma metodologis, falsifikasionisme menegaskan bahwa kemajuan ilmu tidak terletak pada penumpukan fakta, melainkan pada kemampuan suatu teori untuk diuji dan diperbaiki melalui pengujian kritis.¹ Prinsip ini menjadikan sains sebagai aktivitas rasional yang bersifat terbuka dan dinamis, sekaligus menegaskan keterkaitannya dengan disiplin lain—baik dalam ranah ilmu alam, sosial, maupun humaniora.

6.1. Implikasi terhadap Ilmu Alam dan Eksperimen

Dalam konteks ilmu alam, falsifikasionisme menjadi dasar bagi metodologi eksperimental modern.² Misalnya, dalam fisika teoretis, teori relativitas Einstein dan mekanika kuantum dikembangkan bukan melalui verifikasi observasional semata, melainkan melalui pengujian hipotesis yang berani dan terbuka terhadap penyangkalan empiris.³ Falsifikasionisme menuntut agar setiap teori ilmiah mengandung prediksi yang dapat diuji secara potensial, bahkan jika hal itu berisiko membantah teori tersebut.⁴

Prinsip ini memperkuat integritas sains dengan menolak dogmatisme teoretis. Dalam biologi, misalnya, konsep evolusi Darwin terus mengalami revisi berdasarkan temuan-temuan genetik baru, tanpa kehilangan dasar falsifikatifnya sebagai teori ilmiah.⁵ Demikian pula dalam ilmu iklim, teori-teori perubahan suhu global harus senantiasa terbuka terhadap revisi berdasarkan data empiris jangka panjang.⁶ Dengan demikian, falsifikasionisme menumbuhkan etos eksperimental yang menjadikan kesalahan bukan sebagai kegagalan, tetapi sebagai mekanisme kemajuan pengetahuan.⁷

6.2. Peran dalam Ilmu Sosial dan Ekonomi

Falsifikasionisme juga memberikan pengaruh besar terhadap metodologi ilmu sosial, terutama dalam bidang ekonomi dan sosiologi. Popper menolak klaim bahwa ilmu sosial bersifat non-ilmiah hanya karena objeknya kompleks atau tidak dapat diukur secara presisi.⁸ Sebaliknya, ia menegaskan bahwa teori sosial dapat dianggap ilmiah sejauh memiliki potensi falsifikatif, misalnya dengan membuat prediksi yang dapat diuji terhadap data empiris.⁹

Dalam ekonomi, prinsip falsifikasi menjadi dasar bagi pendekatan ekonometrik dan model rasional, yang menekankan bahwa hipotesis ekonomi harus diuji secara statistik, bukan sekadar dijustifikasi melalui asumsi ideologis.¹⁰ Dalam sosiologi dan ilmu politik, falsifikasionisme melahirkan tradisi teori kritis empiris, yang mendorong para ilmuwan untuk menilai struktur sosial melalui bukti yang dapat diuji, bukan melalui narasi normatif semata.¹¹ Dengan demikian, falsifikasionisme berfungsi sebagai jembatan metodologis antara sains empiris dan analisis sosial, membuka jalan bagi pendekatan interdisipliner yang lebih rasional dan reflektif.

6.3. Integrasi dengan Ilmu Kognitif dan Teknologi Digital

Pada era kontemporer, falsifikasionisme mendapatkan relevansi baru dalam bidang ilmu kognitif, kecerdasan buatan (AI), dan data science.¹² Prinsip pengujian hipotesis yang dapat disangkal menjadi kerangka epistemologis bagi model pembelajaran mesin (machine learning) dan sistem prediktif. Algoritme yang baik harus mampu diuji terhadap data baru dan diperbaiki ketika hasil prediksinya keliru—sebuah mekanisme yang mencerminkan logika falsifikatif Popperian.¹³

Dalam ilmu kognitif, falsifikasionisme memperkuat pendekatan eksperimental terhadap pemahaman pikiran manusia, menolak klaim introspektif yang tidak dapat diuji.¹⁴ Di sisi lain, dalam teknologi digital, prinsip ini menegaskan perlunya transparansi algoritmik dan uji kesalahan sistematis untuk menghindari bias dan kesalahan sistemik.¹⁵ Dengan demikian, falsifikasionisme menjadi dasar etis dan ilmiah bagi pengembangan teknologi yang bertanggung jawab.

6.4. Hubungan dengan Filsafat Bahasa dan Logika

Falsifikasionisme juga berpengaruh dalam ranah filsafat bahasa dan logika ilmiah. Dalam filsafat analitik, Popper menentang gagasan bahwa makna bergantung sepenuhnya pada verifikasi empiris sebagaimana diusung positivisme logis.¹⁶ Ia menegaskan bahwa makna suatu proposisi ilmiah justru ditentukan oleh potensi falsifikasinya, yaitu sejauh mana pernyataan tersebut dapat dibuktikan salah melalui pengalaman.¹⁷ Dengan demikian, logika ilmiah Popper menegaskan keterkaitan antara struktur bahasa ilmiah dan etika epistemik—bahwa kejelasan konseptual harus selalu disertai tanggung jawab empiris.¹⁸

Falsifikasionisme juga memperkaya logika deduktif dalam metodologi ilmiah. Ia mengubah paradigma dari “verifikasi” ke “pengujian deduktif,” di mana teori menghasilkan prediksi yang logis dan kemudian diuji terhadap data empiris.¹⁹ Model ini kemudian menjadi fondasi bagi metodologi hipotetiko-deduktif yang digunakan luas dalam sains modern dan eksakta.²⁰

6.5. Dimensi Interdisipliner dan Humanistik

Sebagai pendekatan yang menekankan kritik rasional dan keterbukaan terhadap koreksi, falsifikasionisme melintasi batas disipliner dengan menumbuhkan etika ilmiah yang dialogis dan kolaboratif.²¹ Dalam ilmu lingkungan, misalnya, pendekatan falsifikatif mendorong penelitian yang berbasis bukti dan terbuka terhadap koreksi atas model-model ekologis yang kompleks.²² Dalam bidang kedokteran, falsifikasionisme menegaskan pentingnya uji klinis ganda-buta (double-blind trials) sebagai bentuk empirisasi prinsip falsifikasi.²³

Lebih jauh lagi, dimensi interdisipliner falsifikasionisme menegaskan kesatuan rasionalitas ilmiah dengan nilai-nilai humanistik. Ilmu bukan hanya alat untuk mengontrol alam, tetapi juga sarana untuk memahami dan memperbaiki kehidupan manusia melalui mekanisme koreksi diri.²⁴ Falsifikasionisme, dengan demikian, berfungsi sebagai metaparadigma epistemik yang mengintegrasikan rasionalitas ilmiah, tanggung jawab sosial, dan keterbukaan moral terhadap perubahan.

Footnotes

[1] ¹ Karl R. Popper, The Logic of Scientific Discovery (London: Routledge, 2002), 27–30.

[2] ² Nicholas Maxwell, Karl Popper, Science and Enlightenment (London: UCL Press, 2017), 58–60.

[3] ³ Popper, Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge (London: Routledge, 1963), 42–44.

[4] ⁴ David Miller, Critical Rationalism: A Restatement and Defence (Chicago: Open Court, 1994), 10–12.

[5] ⁵ Ernst Mayr, The Growth of Biological Thought (Cambridge: Harvard University Press, 1982), 76–78.

[6] ⁶ Naomi Oreskes, Why Trust Science? (Princeton: Princeton University Press, 2019), 97–100.

[7] ⁷ Popper, Objective Knowledge: An Evolutionary Approach (Oxford: Clarendon Press, 1972), 49–51.

[8] ⁸ Karl R. Popper, The Poverty of Historicism (London: Routledge, 1957), 5–8.

[9] ⁹ Ibid., 12–15.

[10] ¹⁰ Milton Friedman, Essays in Positive Economics (Chicago: University of Chicago Press, 1953), 4–6.

[11] ¹¹ Anthony Giddens, Central Problems in Social Theory (Berkeley: University of California Press, 1979), 21–23.

[12] ¹² Maxwell, Karl Popper, Science and Enlightenment, 81–83.

[13] ¹³ Judea Pearl, Causality: Models, Reasoning, and Inference (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 32–34.

[14] ¹⁴ Daniel Dennett, Consciousness Explained (Boston: Little, Brown, 1991), 27–29.

[15] ¹⁵ Cathy O’Neil, Weapons of Math Destruction (New York: Crown, 2016), 68–70.

[16] ¹⁶ A. J. Ayer, Language, Truth and Logic (New York: Dover Publications, 1952), 15–17.

[17] ¹⁷ Popper, The Logic of Scientific Discovery, 41–43.

[18] ¹⁸ Hans Albert, Traktat über kritische Vernunft (Tübingen: J. C. B. Mohr, 1991), 30–33.

[19] ¹⁹ Popper, Conjectures and Refutations, 48–49.

[20] ²⁰ Stephen Toulmin, Foresight and Understanding (New York: Harper & Row, 1961), 83–85.

[21] ²¹ Ian Jarvie, The Republic of Science: The Emergence of Popper’s Social View of Science (Amsterdam: Rodopi, 2001), 70–72.

[22] ²² Carolyn Merchant, The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution (San Francisco: Harper & Row, 1980), 265–268.

[23] ²³ Karl R. Popper, All Life Is Problem Solving (London: Routledge, 1999), 35–36.

[24] ²⁴ Maxwell, Karl Popper, Science and Enlightenment, 95–97.

7. Kritik terhadap Falsifikasionisme

Meskipun falsifikasionisme menjadi tonggak penting dalam sejarah filsafat ilmu abad ke-20, gagasan Karl Popper ini tidak luput dari berbagai kritik yang datang dari kalangan epistemolog, ilmuwan, maupun filsuf post-positivis. Kritik-kritik tersebut umumnya berfokus pada kelemahan logis, historis, dan sosiologis dari falsifikasionisme yang dianggap terlalu idealistik dan kurang mencerminkan praktik nyata ilmu pengetahuan. Namun, perdebatan yang muncul justru memperkaya filsafat ilmu, karena menyingkap kompleksitas antara teori, observasi, dan dinamika komunitas ilmiah.¹

7.1. Kritik Thomas Kuhn: Paradigma dan Revolusi Ilmiah

Kritik paling berpengaruh datang dari Thomas S. Kuhn dalam karyanya The Structure of Scientific Revolutions (1962). Kuhn menolak gagasan Popper bahwa ilmu pengetahuan berkembang secara linier melalui proses penyangkalan dan penggantian teori.² Menurutnya, ilmu beroperasi dalam kerangka paradigma, yaitu seperangkat keyakinan, nilai, dan contoh keberhasilan yang diterima bersama oleh komunitas ilmiah.³ Dalam kondisi “ilmu normal,” ilmuwan tidak berusaha memfalsifikasi teori yang berlaku, melainkan memecahkan teka-teki (puzzles) dalam batas paradigma tersebut. Hanya ketika anomali menumpuk dan krisis terjadi, revolusi ilmiah pun muncul dan paradigma baru menggantikan yang lama.⁴

Dengan demikian, Kuhn menilai falsifikasionisme Popper tidak realistis secara sosiologis, karena mengabaikan peran kebiasaan, tradisi, dan komunitas ilmiah dalam proses pengetahuan.⁵ Ilmu, menurut Kuhn, lebih menyerupai sistem budaya yang berevolusi daripada sekadar sistem logis yang menolak teori secara individual.⁶

7.2. Kritik Imre Lakatos: Program Riset Ilmiah

Imre Lakatos, murid sekaligus penerus kritis Popper, berupaya menyempurnakan falsifikasionisme dengan mengajukan model “program riset ilmiah” (scientific research programmes).⁷ Menurut Lakatos, falsifikasi tidak terjadi secara langsung terhadap teori tunggal, melainkan terhadap keseluruhan program riset yang terdiri atas “inti keras” (hard core) dan “sabuk pelindung” (protective belt).⁸ Teori inti dilindungi dari penolakan langsung dengan cara memodifikasi hipotesis tambahan dalam sabuk pelindung. Suatu program riset dianggap progresif jika menghasilkan prediksi baru yang terkonfirmasi, dan degeneratif jika hanya menyesuaikan diri dengan fakta tanpa produktivitas teoretis.⁹

Lakatos menilai Popper terlalu simplistis secara metodologis, karena menganggap bahwa satu falsifikasi empiris dapat menggugurkan teori.¹⁰ Dalam praktiknya, ilmuwan sering mempertahankan teori yang tampak “terfalsifikasi” karena mereka percaya akan adanya kesalahan eksperimental atau asumsi tambahan yang perlu dikaji ulang.¹¹

7.3. Kritik Paul Feyerabend: Epistemologi Anarkis

Paul Feyerabend mengajukan kritik yang lebih radikal dalam Against Method (1975). Ia menolak gagasan bahwa sains tunduk pada metode universal apa pun, termasuk falsifikasionisme.¹² Menurut Feyerabend, “anything goes”—tidak ada satu metode ilmiah tunggal yang dapat menjamin kemajuan pengetahuan, karena sejarah ilmu menunjukkan bahwa terobosan besar sering muncul melalui pelanggaran terhadap aturan metodologis.¹³ Ia menuduh falsifikasionisme sebagai bentuk rasionalisme otoriter yang justru membatasi kreativitas ilmiah dan menindas pluralitas pendekatan.¹⁴

Feyerabend juga menyoroti dimensi politis sains, menegaskan bahwa sains bukan domain yang netral, tetapi sarat dengan kepentingan sosial, ekonomi, dan kekuasaan.¹⁵ Karena itu, baginya, klaim universalitas falsifikasionisme gagal memahami dimensi sosial dan historis yang membentuk realitas ilmiah.¹⁶

7.4. Kritik dari Perspektif Logika dan Empirisme

Selain kritik historis dan sosiologis, falsifikasionisme juga dikritik dari segi logika dan epistemologi empiris. Salah satu persoalan mendasar adalah masalah Duhem–Quine, yang menyatakan bahwa pengujian empiris tidak pernah dilakukan terhadap satu teori tunggal, melainkan terhadap keseluruhan sistem hipotesis yang saling terkait.¹⁷ Jika hasil observasi bertentangan dengan prediksi teori, tidak selalu jelas bagian mana yang salah—teori, asumsi bantu, atau instrumen pengamatan itu sendiri.¹⁸ Dengan demikian, falsifikasi tidak bersifat pasti, melainkan selalu terbuka terhadap interpretasi dan revisi.¹⁹

Selain itu, banyak kritikus menilai bahwa prinsip falsifikasi tidak dapat diterapkan pada teori metafisik, etik, atau humaniora, karena proposisi dalam bidang tersebut tidak selalu bersifat empiris.²⁰ Hal ini menunjukkan keterbatasan falsifikasionisme sebagai model universal pengetahuan.²¹

7.5. Kritik Postmodern dan Konstruktivis

Dalam wacana postmodernisme dan konstruktivisme sosial, falsifikasionisme dipandang masih terjebak dalam mitos objektivitas ilmiah.²² Tokoh seperti Bruno Latour dan Michel Foucault menegaskan bahwa apa yang disebut “kebenaran ilmiah” dibentuk melalui jaringan kekuasaan, bahasa, dan institusi sosial, bukan semata hasil pengujian rasional.²³ Dari perspektif ini, falsifikasionisme dianggap masih mengandung warisan pencerahan positivistik, yang menempatkan rasio ilmiah sebagai otoritas tunggal dalam mendefinisikan realitas.²⁴

Kritik ini tidak serta-merta menolak prinsip rasionalitas Popper, tetapi menekankan bahwa pengetahuan ilmiah selalu bersifat kontekstual dan dialogis, bukan universal dan bebas nilai.²⁵ Dengan demikian, falsifikasionisme perlu dikaji ulang bukan hanya sebagai metode logis, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang berinteraksi dengan dinamika budaya dan kekuasaan.²⁶

7.6. Penilaian Kritis dan Relevansi

Walau mendapat banyak kritik, falsifikasionisme tetap memiliki nilai epistemologis dan moral yang tinggi.²⁷ Prinsip keterbukaan terhadap koreksi, kejujuran ilmiah, dan penolakan terhadap dogmatisme masih menjadi fondasi etika sains modern. Kritik dari Kuhn, Lakatos, dan Feyerabend tidak membatalkan falsifikasionisme, melainkan memperkaya dan mengoreksi batas-batasnya.²⁸ Dalam konteks kontemporer, metode ini perlu dipahami secara reflektif dan interdisipliner, sebagai bagian dari rasionalitas ilmiah yang bersifat historis, sosial, dan manusiawi.²⁹

Footnotes

[1] ¹ David Miller, Critical Rationalism: A Restatement and Defence (Chicago: Open Court, 1994), 87–89.

[2] ² Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (Chicago: University of Chicago Press, 1996), 52–55.

[3] ³ Ibid., 66–69.

[4] ⁴ Ibid., 92–94.

[5] ⁵ Steve Fuller, Thomas Kuhn: A Philosophical History for Our Times (Chicago: University of Chicago Press, 2000), 41–43.

[6] ⁶ Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 170–172.

[7] ⁷ Imre Lakatos, The Methodology of Scientific Research Programmes (Cambridge: Cambridge University Press, 1978), 4–6.

[8] ⁸ Ibid., 8–10.

[9] ⁹ Ibid., 12–15.

[10] ¹⁰ Lakatos, Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes, dalam Criticism and the Growth of Knowledge, diedit oleh Imre Lakatos dan Alan Musgrave (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), 116–118.

[11] ¹¹ Ibid., 120–121.

[12] ¹² Paul Feyerabend, Against Method (London: Verso, 1993), 5–7.

[13] ¹³ Ibid., 19–21.

[14] ¹⁴ Ibid., 24–26.

[15] ¹⁵ Paul Feyerabend, Science in a Free Society (London: Verso, 1978), 18–20.

[16] ¹⁶ Ibid., 27–29.

[17] ¹⁷ Willard Van Orman Quine, Two Dogmas of Empiricism (Cambridge: Harvard University Press, 1951), 38–40.

[18] ¹⁸ Pierre Duhem, The Aim and Structure of Physical Theory (Princeton: Princeton University Press, 1954), 183–185.

[19] ¹⁹ Larry Laudan, Progress and Its Problems (Berkeley: University of California Press, 1977), 48–50.

[20] ²⁰ Bas C. van Fraassen, The Scientific Image (Oxford: Clarendon Press, 1980), 71–73.

[21] ²¹ Popper sendiri mengakui keterbatasan ini dalam Objective Knowledge: An Evolutionary Approach (Oxford: Clarendon Press, 1972), 55–57.

[22] ²² Jean-François Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984), 37–39.

[23] ²³ Bruno Latour dan Steve Woolgar, Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts (Princeton: Princeton University Press, 1986), 24–26.

[24] ²⁴ Michel Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977 (New York: Pantheon Books, 1980), 110–113.

[25] ²⁵ Donna Haraway, Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective (New York: Routledge, 1988), 581–584.

[26] ²⁶ Karen Barad, Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning (Durham: Duke University Press, 2007), 135–138.

[27] ²⁷ Nicholas Maxwell, Karl Popper, Science and Enlightenment (London: UCL Press, 2017), 93–95.

[28] ²⁸ Hans Albert, Traktat über kritische Vernunft (Tübingen: J. C. B. Mohr, 1991), 65–68.

[29] ²⁹ Maxwell, Karl Popper, Science and Enlightenment, 102–104.

8. Relevansi Kontemporer: Falsifikasionisme di Era Digital dan Post-Truth

Dalam konteks abad ke-21, falsifikasionisme memperoleh makna baru ketika dihadapkan dengan tantangan epistemologis era digital dan fenomena post-truth.¹ Dunia modern, yang ditandai oleh ledakan informasi, algoritme kecerdasan buatan, dan media sosial, telah mengubah secara radikal cara manusia membentuk, memverifikasi, dan menyebarkan pengetahuan. Di tengah derasnya arus data dan klaim kebenaran yang saling bersaing, prinsip Popper tentang pengujian kritis dan keterbukaan terhadap falsifikasi menjadi semakin relevan sebagai fondasi rasionalitas ilmiah dan etika pengetahuan.²

8.1. Krisis Kebenaran di Era Post-Truth

Istilah post-truth, yang mulai populer pada dekade 2010-an, merujuk pada situasi sosial di mana emosi dan keyakinan pribadi lebih berpengaruh daripada fakta objektif dalam membentuk opini publik.³ Dalam konteks ini, masyarakat cenderung memilih “kebenaran yang nyaman” ketimbang kebenaran yang dapat diuji. Pola ini mencerminkan krisis epistemik yang secara fundamental bertentangan dengan semangat falsifikasionisme. Popper menegaskan bahwa kemajuan pengetahuan hanya mungkin jika masyarakat bersedia mengakui kemungkinan kesalahan dan menilai klaim berdasarkan bukti, bukan perasaan atau otoritas.⁴

Dalam era post-truth, prinsip falsifikasi berfungsi sebagai penyeimbang terhadap relativisme epistemik. Ia menuntut bahwa setiap klaim, baik ilmiah maupun sosial, harus dapat diuji secara terbuka.⁵ Hal ini penting untuk membedakan antara “pendapat” dan “pengetahuan”, antara wacana retoris dan argumentasi rasional. Tanpa kriteria falsifikasi, ruang publik kehilangan orientasi epistemik dan berubah menjadi arena persuasi emosional yang rentan terhadap manipulasi informasi.⁶

8.2. Falsifikasionisme dalam Ekosistem Digital dan Big Data

Transformasi digital telah melahirkan paradigma baru dalam cara manusia mengakses dan memproduksi pengetahuan. Dalam dunia big data, algoritme dan model prediktif menggantikan eksperimen tradisional sebagai alat utama untuk memperoleh pengetahuan.⁷ Namun, meskipun berbasis data empiris, sistem digital sering kali beroperasi tanpa mekanisme falsifikasi eksplisit. Algoritme dapat memperkuat bias yang tersembunyi, dan hasilnya diterima tanpa pengujian kritis yang memadai.⁸

Prinsip Popper memberikan kerangka untuk menilai validitas sistem digital secara epistemologis. Sebuah model prediktif atau algoritme harus dianggap ilmiah hanya jika dapat diuji dan dikoreksi berdasarkan hasil empiris baru.⁹ Falsifikasionisme, dengan demikian, menegaskan pentingnya transparansi algoritmik dan accountability dalam pengambilan keputusan berbasis AI.¹⁰ Prinsip ini sejalan dengan gagasan explainable AI, yang menuntut agar keputusan mesin dapat ditelusuri dan diuji secara rasional.¹¹

Lebih jauh, dalam dunia riset berbasis data, falsifikasionisme mengingatkan ilmuwan agar tidak terjebak dalam korlasi tanpa kausalitas.¹² Big data mungkin mampu menemukan pola, tetapi tanpa hipotesis yang dapat diuji dan disangkal, data tidak menghasilkan pengetahuan ilmiah sejati.¹³ Dengan demikian, falsifikasionisme memberikan rambu metodologis bagi penelitian interdisipliner yang menggabungkan teknologi dengan filsafat ilmu.

8.3. Tantangan Falsifikasionisme terhadap Disinformasi dan Algoritmisasi Kebenaran

Fenomena disinformasi digital menunjukkan betapa rapuhnya ekosistem pengetahuan modern. Di dunia maya, batas antara fakta dan fiksi menjadi kabur karena distribusi informasi tidak lagi bergantung pada validitas, tetapi pada virality.¹⁴ Dalam situasi ini, falsifikasionisme memiliki relevansi moral: ia menyerukan kewajiban etis untuk memeriksa dan menguji klaim, bukan hanya menyebarkannya.¹⁵

Lebih jauh lagi, munculnya algoritme personalisasi—seperti yang digunakan oleh platform media sosial—menciptakan “gelembung kognitif” (echo chambers), di mana individu hanya terpapar informasi yang memperkuat pandangan mereka sendiri.¹⁶ Kondisi ini secara epistemik berlawanan dengan falsifikasionisme, yang justru menuntut keterbukaan terhadap kontradiksi dan kritik. Popper menilai bahwa tanpa perbedaan pendapat dan kritik rasional, masyarakat akan kehilangan kemampuan untuk memperbaiki kesalahannya sendiri.¹⁷

Untuk itu, prinsip falsifikasi dapat diterapkan dalam konteks sosial-digital sebagai etos kritis dalam literasi informasi. Masyarakat perlu dilatih untuk bertanya: “Apakah klaim ini dapat diuji?” atau “Apa bukti yang dapat menolaknya?”—sebuah sikap epistemik yang melawan hegemoni algoritmik dan propaganda digital.¹⁸

8.4. Relevansi Falsifikasionisme bagi Etika Ilmu dan Kebijakan Publik

Dalam bidang kebijakan publik, terutama yang berbasis sains seperti perubahan iklim, kesehatan, atau kecerdasan buatan, falsifikasionisme menyediakan kerangka normatif untuk memastikan kebijakan tetap terbuka terhadap revisi berdasarkan bukti baru.¹⁹ Popper menolak klaim bahwa ilmu dapat memberi solusi final bagi masalah sosial; sebaliknya, ia menekankan prinsip “piecemeal social engineering”—perubahan bertahap yang selalu dapat dikoreksi.²⁰ Prinsip ini menjadi dasar bagi kebijakan yang rasional dan beretika di tengah ketidakpastian ilmiah kontemporer.

Dalam era pandemi dan krisis lingkungan global, misalnya, sikap falsifikatif menjadi penopang penting bagi kepercayaan publik terhadap sains.²¹ Ketika masyarakat melihat ilmuwan merevisi pernyataan mereka berdasarkan data baru, hal itu bukan tanda kelemahan, melainkan ekspresi tertinggi dari kejujuran ilmiah sebagaimana yang diidealkan oleh Popper.²²

8.5. Falsifikasionisme sebagai Etika Digital Humanistik

Akhirnya, dalam lanskap digital yang kian kompleks, falsifikasionisme dapat ditafsirkan sebagai etika digital humanistik. Ia menegaskan bahwa kemajuan teknologi harus dibimbing oleh semangat rasionalitas kritis, yakni kesediaan untuk diuji, dikritik, dan diperbaiki.²³ Prinsip ini mendorong terciptanya budaya digital yang menghargai kebenaran, bukan sekadar efisiensi atau kecepatan.²⁴

Dengan demikian, falsifikasionisme tidak hanya relevan dalam laboratorium ilmiah, tetapi juga dalam ruang publik digital—sebagai dasar bagi kebebasan berpikir, tanggung jawab informasi, dan keberanian moral untuk mengakui kesalahan.²⁵ Di tengah krisis kebenaran global, warisan Popper mengingatkan kita bahwa rasionalitas kritis adalah benteng terakhir melawan disinformasi dan dogmatisme baru yang dikendalikan algoritme.²⁶

Footnotes

[1] ¹ Karl R. Popper, Objective Knowledge: An Evolutionary Approach (Oxford: Clarendon Press, 1972), 37–39.

[2] ² David Miller, Critical Rationalism: A Restatement and Defence (Chicago: Open Court, 1994), 97–99.

[3] ³ Ralph Keyes, The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life (New York: St. Martin’s Press, 2004), 12–14.

[4] ⁴ Popper, Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge (London: Routledge, 1963), 34–36.

[5] ⁵ Hans Albert, Traktat über kritische Vernunft (Tübingen: J. C. B. Mohr, 1991), 45–47.

[6] ⁶ Lee McIntyre, Post-Truth (Cambridge: MIT Press, 2018), 28–30.

[7] ⁷ Viktor Mayer-Schönberger dan Kenneth Cukier, Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think (Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2013), 44–46.

[8] ⁸ Cathy O’Neil, Weapons of Math Destruction (New York: Crown, 2016), 67–69.

[9] ⁹ Judea Pearl, Causality: Models, Reasoning, and Inference (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 38–41.

[10] ¹⁰ Luciano Floridi, The Ethics of Information (Oxford: Oxford University Press, 2013), 101–103.

[11] ¹¹ Brent Mittelstadt et al., “The Ethics of Algorithms: Mapping the Debate,” Big Data & Society 3, no. 2 (2016): 1–21.

[12] ¹² Nicholas Maxwell, Karl Popper, Science and Enlightenment (London: UCL Press, 2017), 84–86.

[13] ¹³ Timandra Harkness, Big Data: Does Size Matter? (London: Bloomsbury Sigma, 2016), 61–63.

[14] ¹⁴ Claire Wardle dan Hossein Derakhshan, Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making (Strasbourg: Council of Europe, 2017), 10–12.

[15] ¹⁵ Popper, The Open Society and Its Enemies, Vol. II (London: Routledge, 2006), 222–224.

[16] ¹⁶ Cass R. Sunstein, #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media (Princeton: Princeton University Press, 2017), 88–90.

[17] ¹⁷ Popper, The Open Society and Its Enemies, Vol. I (London: Routledge, 2002), 113–115.

[18] ¹⁸ Luciano Floridi, The Philosophy of Information (Oxford: Oxford University Press, 2011), 142–144.

[19] ¹⁹ Naomi Oreskes, Why Trust Science? (Princeton: Princeton University Press, 2019), 156–158.

[20] ²⁰ Karl R. Popper, The Poverty of Historicism (London: Routledge, 1957), 65–67.

[21] ²¹ Sheila Jasanoff, The Ethics of Invention: Technology and the Human Future (New York: W. W. Norton, 2016), 92–94.

[22] ²² Maxwell, Karl Popper, Science and Enlightenment, 91–93.

[23] ²³ Popper, All Life Is Problem Solving (London: Routledge, 1999), 36–38.

[24] ²⁴ Luciano Floridi, Information: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2010), 120–122.

[25] ²⁵ Ian Jarvie, The Republic of Science: The Emergence of Popper’s Social View of Science (Amsterdam: Rodopi, 2001), 75–77.

[26] ²⁶ McIntyre, Post-Truth, 102–104.

9. Sintesis Filosofis: Menuju Rasionalisme Kritis Humanistik

Falsifikasionisme Karl Popper, pada hakikatnya, bukan hanya teori metodologis dalam epistemologi ilmiah, melainkan juga suatu pandangan filosofis yang menegaskan martabat rasionalitas manusia.¹ Melalui konsep critical rationalism, Popper memadukan rasionalitas ilmiah dengan kesadaran moral dan sosial yang menempatkan manusia sebagai makhluk pencari kebenaran yang terbuka terhadap koreksi. Dalam sintesis ini, falsifikasionisme berkembang menjadi bentuk rasionalisme kritis humanistik—suatu pandangan yang menggabungkan kesadaran epistemik, etika keilmuan, dan tanggung jawab kemanusiaan dalam satu kerangka filosofis yang integral.²

9.1. Rasionalitas sebagai Kemanusiaan yang Reflektif

Rasionalisme kritis humanistik berpijak pada keyakinan bahwa rasionalitas adalah ekspresi tertinggi dari kemanusiaan, bukan sekadar alat teknis untuk menguasai dunia.³ Popper menolak pandangan rasionalisme dogmatis yang menganggap akal sebagai sumber kebenaran absolut; sebaliknya, ia menempatkan rasio dalam posisi reflektif, yaitu sebagai kemampuan untuk mengoreksi dirinya sendiri.⁴ Bagi Popper, manusia rasional bukanlah mereka yang tidak pernah salah, melainkan mereka yang mampu belajar dari kesalahan.⁵

Rasionalitas semacam ini bersifat humanistik, karena berakar pada pengakuan terhadap keterbatasan manusia dan pada nilai moral untuk mencari kebenaran secara terbuka.⁶ Di sini, Popper memperluas pengertian “rasional” dari sekadar kemampuan logis menjadi sikap eksistensial yang melibatkan kejujuran, keberanian, dan rasa tanggung jawab terhadap kebenaran.⁷ Rasionalitas, dalam arti Popperian, adalah bentuk moralitas epistemik—suatu komitmen etis untuk tidak berhenti bertanya dan tidak menutup diri terhadap kritik.⁸

9.2. Rasionalisme Kritis dan Dialog Kemanusiaan

Dalam kerangka ini, Popper menegaskan bahwa pengetahuan tidak pernah bersifat privat; ia selalu berkembang dalam ruang dialogis.⁹ Ilmu pengetahuan, seperti halnya masyarakat terbuka (open society), hanya dapat tumbuh jika didasarkan pada kebebasan berpikir, komunikasi rasional, dan penghargaan terhadap kritik.¹⁰ Prinsip falsifikasi tidak hanya berlaku dalam laboratorium ilmiah, tetapi juga dalam kehidupan sosial—yakni sebagai cara manusia berdialog tanpa kekerasan melalui argumen.¹¹

Dengan demikian, falsifikasionisme menjadi metafora filosofis bagi masyarakat yang kritis dan demokratis. Dalam masyarakat semacam ini, setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, tetapi juga kewajiban untuk menerima koreksi.¹² Rasionalisme kritis humanistik, dengan demikian, menolak dua ekstrem sekaligus: relativisme nihilistik yang meniadakan kebenaran dan dogmatisme totaliter yang memonopoli kebenaran.¹³

9.3. Humanisme Epistemik dan Fallibilisme Moral

Popper menyadari bahwa kesalahan adalah bagian inheren dari kondisi manusia. Dalam hal ini, fallibilism tidak dipahami sebagai kelemahan, tetapi sebagai fondasi moral bagi pertumbuhan pengetahuan.¹⁴ Kesadaran akan kemungkinan salah mendorong manusia untuk bersikap rendah hati secara intelektual dan bertanggung jawab terhadap dampak dari klaim pengetahuannya.¹⁵

Inilah yang menjadikan falsifikasionisme bersifat humanistik: ia tidak menuntut kesempurnaan, tetapi mendorong keberanian untuk mencari kebenaran secara terbuka dan jujur.¹⁶ Dalam konteks sosial, prinsip ini menumbuhkan etika publik yang menghargai keterbukaan, kolaborasi, dan kesediaan untuk berubah berdasarkan bukti dan argumen rasional.¹⁷ Dengan demikian, rasionalisme kritis humanistik menjadi jembatan antara epistemologi dan aksiologi—antara pengetahuan dan nilai.¹⁸

9.4. Integrasi antara Ilmu, Etika, dan Humaniora

Rasionalisme kritis humanistik juga berfungsi sebagai paradigma integratif antara ilmu pengetahuan dan humaniora. Dalam pandangan Popper, sains yang sejati harus berakar pada nilai kemanusiaan, bukan sekadar pada efektivitas teknis.¹⁹ Ia menolak reduksionisme ilmiah yang melihat manusia hanya sebagai objek penelitian, serta menentang relativisme kultural yang menafikan kemungkinan kebenaran universal.²⁰

Falsifikasionisme, bila ditafsirkan secara humanistik, justru memperkuat hubungan antara rasionalitas dan moralitas: ilmu menjadi ruang etis di mana manusia bertanggung jawab atas dampak sosial dari pengetahuannya.²¹ Pendekatan ini sejalan dengan pandangan filsafat ilmu kontemporer yang menekankan responsible knowledge—pengetahuan yang tidak hanya benar secara empiris, tetapi juga adil secara etis.²²

9.5. Rasionalisme Kritis sebagai Jalan Etis Menuju Kemanusiaan Terbuka

Akhirnya, rasionalisme kritis humanistik mengandung visi filosofis tentang kemanusiaan terbuka (open humanity).²³ Ia menegaskan bahwa tugas utama manusia bukanlah mencapai kepastian, melainkan membangun dunia yang lebih rasional, adil, dan manusiawi melalui sikap kritis terhadap kesalahan dan keterbukaan terhadap pembelajaran.²⁴ Dalam semangat ini, Popper menolak baik absolutisme ilmiah maupun nihilisme pascamodern, dan menggantinya dengan optimisme epistemik yang reflektif: keyakinan bahwa meskipun manusia tidak akan pernah mencapai kebenaran final, setiap koreksi membawa kita sedikit lebih dekat ke arah yang benar.²⁵

Rasionalisme kritis humanistik, dengan demikian, merupakan sintesis antara falsifikasionisme ilmiah dan etika humanistik, antara pencarian kebenaran dan tanggung jawab moral terhadap sesama.²⁶ Ia memadukan kesadaran kritis dengan empati, menghubungkan rasionalitas dengan kemanusiaan, dan menjadikan pengetahuan sebagai sarana untuk memperluas kebebasan manusia. Dalam dunia yang dikuasai oleh algoritme dan relativisme, warisan Popper mengingatkan bahwa rasionalitas sejati adalah keberanian untuk mengakui kesalahan—dan untuk tetap berharap pada kebenaran.²⁷

Footnotes

[1] ¹ Karl R. Popper, Objective Knowledge: An Evolutionary Approach (Oxford: Clarendon Press, 1972), 1–3.

[2] ² David Miller, Critical Rationalism: A Restatement and Defence (Chicago: Open Court, 1994), 92–94.

[3] ³ Popper, Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge (London: Routledge, 1963), 35–37.

[4] ⁴ Hans Albert, Traktat über kritische Vernunft (Tübingen: J. C. B. Mohr, 1991), 40–42.

[5] ⁵ Popper, All Life Is Problem Solving (London: Routledge, 1999), 12–14.

[6] ⁶ Nicholas Maxwell, Karl Popper, Science and Enlightenment (London: UCL Press, 2017), 89–91.

[7] ⁷ Popper, The Open Society and Its Enemies, Vol. II (London: Routledge, 2006), 219–221.

[8] ⁸ Ian Jarvie, The Republic of Science: The Emergence of Popper’s Social View of Science (Amsterdam: Rodopi, 2001), 74–76.

[9] ⁹ Popper, The Open Society and Its Enemies, Vol. I (London: Routledge, 2002), 112–114.

[10] ¹⁰ Ibid., 120–122.

[11] ¹¹ Karl R. Popper, The Poverty of Historicism (London: Routledge, 1957), 63–65.

[12] ¹² Hans Albert, Traktat über kritische Vernunft, 55–57.

[13] ¹³ Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (Chicago: University of Chicago Press, 1996), 166–168.

[14] ¹⁴ Popper, Objective Knowledge, 44–45.

[15] ¹⁵ David Deutsch, The Fabric of Reality (London: Penguin, 1997), 232–234.

[16] ¹⁶ Popper, Conjectures and Refutations, 60–62.

[17] ¹⁷ Maxwell, Karl Popper, Science and Enlightenment, 92–94.

[18] ¹⁸ Popper, All Life Is Problem Solving, 20–22.

[19] ¹⁹ Karl R. Popper, The Myth of the Framework: In Defence of Science and Rationality (London: Routledge, 1994), 90–92.

[20] ²⁰ Bas C. van Fraassen, The Scientific Image (Oxford: Clarendon Press, 1980), 76–78.

[21] ²¹ Popper, Objective Knowledge, 145–147.

[22] ²² Naomi Oreskes, Why Trust Science? (Princeton: Princeton University Press, 2019), 162–164.

[23] ²³ Popper, The Open Society and Its Enemies, Vol. II, 240–242.

[24] ²⁴ Miller, Critical Rationalism, 101–103.

[25] ²⁵ Maxwell, Karl Popper, Science and Enlightenment, 103–106.

[26] ²⁶ Popper, Objective Knowledge, 159–161.

[27] ²⁷ Popper, Conjectures and Refutations, 234–236.

10. Kesimpulan

Falsifikasionisme Karl Popper merupakan salah satu tonggak utama dalam filsafat ilmu modern yang menandai pergeseran dari paradigma verifikasionisme positivistik menuju paradigma rasionalisme kritis.¹ Sebagai metode epistemologis, falsifikasionisme menegaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah mencapai kebenaran mutlak, melainkan bergerak melalui proses korektif yang berkelanjutan.² Setiap teori ilmiah hanya berlaku sejauh belum terbantahkan, dan nilai keilmuannya terletak bukan pada kemampuan untuk diverifikasi, melainkan pada kerentanannya terhadap falsifikasi.³ Dengan demikian, ilmu dipahami sebagai sistem terbuka yang selalu siap diuji, dikritik, dan direvisi.

Dalam dimensi ontologis, falsifikasionisme berakar pada realisme kritis, yaitu keyakinan bahwa dunia objektif memang ada, tetapi hanya dapat didekati secara tentatif melalui hipotesis yang dapat diuji.⁴ Ilmu pengetahuan tidak memantulkan realitas secara langsung, melainkan membangun model konseptual yang terus disempurnakan melalui pengujian empiris.⁵ Dalam pengertian ini, kebenaran ilmiah bersifat approximative—mendekati realitas tanpa pernah mencapainya secara total.

Secara epistemologis, falsifikasionisme menempatkan kritik rasional dan kesalahan sebagai inti dari kemajuan pengetahuan. Popper menggantikan logika induksi yang problematik dengan metode deduktif-hipotetis, di mana teori diuji melalui konsekuensi empiris yang dapat disangkal.⁶ Ia menolak pandangan bahwa ilmu berkembang melalui akumulasi fakta; sebaliknya, kemajuan ilmiah terjadi melalui penghapusan kesalahan dan pengujian berkelanjutan terhadap teori yang berani.⁷ Prinsip ini menciptakan sains yang progresif, dinamis, dan secara moral jujur.

Dalam dimensi aksiologis, falsifikasionisme memuat etika keilmuan yang menekankan kejujuran, keterbukaan terhadap kritik, dan keberanian mengakui kesalahan.⁸ Sikap ini menegaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak sekadar upaya intelektual, tetapi juga tanggung jawab moral terhadap kebenaran dan kemanusiaan.⁹ Di sinilah falsifikasionisme bertransformasi dari sekadar metode epistemologis menjadi etos etis dan sosial, yang menuntut integritas ilmuwan serta penghormatan terhadap kebebasan berpikir dan dialog rasional.¹⁰

Dalam konteks interdisipliner, falsifikasionisme terbukti relevan di berbagai bidang ilmu—dari fisika dan biologi hingga ilmu sosial, ekonomi, dan teknologi digital.¹¹ Prinsip falsifikasi melahirkan kesadaran bahwa teori ilmiah harus terbuka terhadap koreksi, sekaligus mendorong perkembangan metodologi baru yang adaptif terhadap perubahan zaman.¹² Dalam era big data dan artificial intelligence, falsifikasionisme bahkan berfungsi sebagai tolok ukur etika epistemik, yang menegaskan pentingnya transparansi algoritmik dan tanggung jawab ilmiah dalam pemrosesan informasi.¹³

Kendati demikian, falsifikasionisme juga menghadapi sejumlah kritik. Para pemikir seperti Thomas Kuhn, Imre Lakatos, dan Paul Feyerabend menyoroti keterbatasannya dalam menggambarkan realitas historis dan sosial ilmu.¹⁴ Namun, alih-alih menggugurkan gagasan Popper, kritik-kritik tersebut justru memperkaya pemahamannya, melahirkan bentuk baru dari rasionalitas ilmiah yang lebih kontekstual dan reflektif.¹⁵ Popper sendiri menyadari bahwa metode falsifikasi bukanlah “hukum final” sains, melainkan prinsip etis rasionalitas terbuka, yang memungkinkan ilmu untuk terus tumbuh melalui kritik dan kesalahan.¹⁶

Pada tataran filosofis yang lebih dalam, falsifikasionisme bermuara pada rasionalisme kritis humanistik. Popper menunjukkan bahwa rasionalitas sejati bukanlah kesempurnaan logis, tetapi kerendahan hati epistemik—kesadaran bahwa setiap klaim manusia tentang kebenaran selalu terbuka terhadap koreksi.¹⁷ Dengan demikian, falsifikasionisme menjadi simbol peradaban yang menghargai kebebasan berpikir, kejujuran intelektual, dan tanggung jawab sosial terhadap kebenaran.¹⁸ Ia mempersatukan sains dan humanisme, logika dan etika, dalam satu pandangan integral tentang manusia sebagai makhluk yang belajar dari kesalahan dan memperbaiki dunia melalui pengetahuan.¹⁹

Sebagai penutup, falsifikasionisme bukan hanya metode ilmiah, tetapi juga visi moral dan humanistik bagi masyarakat modern. Di tengah krisis kebenaran dan disinformasi digital, falsifikasionisme menghadirkan kembali semangat critical rationality—keberanian untuk berpikir kritis, kesediaan untuk diuji, dan komitmen untuk memperbaiki kesalahan.²⁰ Ia mengajarkan bahwa kebenaran tidak dimiliki, melainkan dikejar secara kolektif, dan bahwa kemajuan sejati lahir bukan dari kepastian, tetapi dari keterbukaan terhadap koreksi. Dalam arti inilah, warisan Popper tetap hidup sebagai fondasi filosofis bagi peradaban rasional, terbuka, dan manusiawi.²¹

Footnotes

[1] ¹ Karl R. Popper, The Logic of Scientific Discovery (London: Routledge, 2002), 27–30.

[2] ² Popper, Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge (London: Routledge, 1963), 36–38.

[3] ³ David Miller, Critical Rationalism: A Restatement and Defence (Chicago: Open Court, 1994), 12–14.

[4] ⁴ Popper, Objective Knowledge: An Evolutionary Approach (Oxford: Clarendon Press, 1972), 37–38.

[5] ⁵ Bas C. van Fraassen, The Scientific Image (Oxford: Clarendon Press, 1980), 59–61.

[6] ⁶ Popper, The Logic of Scientific Discovery, 85–87.

[7] ⁷ Hans Albert, Traktat über kritische Vernunft (Tübingen: J. C. B. Mohr, 1991), 30–33.

[8] ⁸ Nicholas Maxwell, Karl Popper, Science and Enlightenment (London: UCL Press, 2017), 93–95.

[9] ⁹ Popper, The Open Society and Its Enemies, Vol. II (London: Routledge, 2006), 221–223.

[10] ¹⁰ Ian Jarvie, The Republic of Science: The Emergence of Popper’s Social View of Science (Amsterdam: Rodopi, 2001), 70–72.

[11] ¹¹ Karl R. Popper, The Poverty of Historicism (London: Routledge, 1957), 6–8.

[12] ¹² Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (Chicago: University of Chicago Press, 1996), 94–97.

[13] ¹³ Luciano Floridi, The Ethics of Information (Oxford: Oxford University Press, 2013), 101–103.

[14] ¹⁴ Imre Lakatos, The Methodology of Scientific Research Programmes (Cambridge: Cambridge University Press, 1978), 8–10.

[15] ¹⁵ Paul Feyerabend, Against Method (London: Verso, 1993), 19–21.

[16] ¹⁶ Popper, All Life Is Problem Solving (London: Routledge, 1999), 34–36.

[17] ¹⁷ Popper, Objective Knowledge, 48–49.

[18] ¹⁸ Maxwell, Karl Popper, Science and Enlightenment, 103–106.

[19] ¹⁹ Popper, Conjectures and Refutations, 233–235.

[20] ²⁰ Lee McIntyre, Post-Truth (Cambridge: MIT Press, 2018), 102–104.

[21] ²¹ Popper, The Open Society and Its Enemies, Vol. I (London: Routledge, 2002), 120–122.

Daftar Pustaka

Albert, H. (1991). Traktat über kritische Vernunft. Tübingen: J. C. B. Mohr.

Ayer, A. J. (1952). Language, truth and logic. New York: Dover Publications.

Barad, K. (2007). Meeting the universe halfway: Quantum physics and the entanglement of matter and meaning. Durham: Duke University Press.

Carnap, R. (2003). The logical structure of the world. Chicago: Open Court.

Dennett, D. (1991). Consciousness explained. Boston: Little, Brown.

Deutsch, D. (1997). The fabric of reality. London: Penguin.

Duhem, P. (1954). The aim and structure of physical theory. Princeton: Princeton University Press.

Feyerabend, P. (1978). Science in a free society. London: Verso.

Feyerabend, P. (1993). Against method. London: Verso.

Floridi, L. (2010). Information: A very short introduction. Oxford: Oxford University Press.

Floridi, L. (2011). The philosophy of information. Oxford: Oxford University Press.

Floridi, L. (2013). The ethics of information. Oxford: Oxford University Press.

Foucault, M. (1980). Power/knowledge: Selected interviews and other writings 1972–1977. New York: Pantheon Books.

Friedman, M. (1953). Essays in positive economics. Chicago: University of Chicago Press.

Giddens, A. (1979). Central problems in social theory. Berkeley: University of California Press.

Hanson, N. R. (1958). Patterns of discovery. Cambridge: Cambridge University Press.

Haraway, D. (1988). Situated knowledges: The science question in feminism and the privilege of partial perspective. Feminist Studies, 14(3), 575–599.

Harkness, T. (2016). Big data: Does size matter? London: Bloomsbury Sigma.

Hume, D. (2007). An enquiry concerning human understanding. Oxford: Oxford University Press.

Jarvie, I. (2001). The republic of science: The emergence of Popper’s social view of science. Amsterdam: Rodopi.

Jasanoff, S. (2016). The ethics of invention: Technology and the human future. New York: W. W. Norton.

Keyes, R. (2004). The post-truth era: Dishonesty and deception in contemporary life. New York: St. Martin’s Press.

Kuhn, T. S. (1996). The structure of scientific revolutions (3rd ed.). Chicago: University of Chicago Press.

Lakatos, I. (1978). The methodology of scientific research programmes. Cambridge: Cambridge University Press.

Lakatos, I., & Musgrave, A. (Eds.). (1970). Criticism and the growth of knowledge. Cambridge: Cambridge University Press.

Latour, B., & Woolgar, S. (1986). Laboratory life: The construction of scientific facts. Princeton: Princeton University Press.

Laudan, L. (1977). Progress and its problems. Berkeley: University of California Press.

Lyotard, J.-F. (1984). The postmodern condition: A report on knowledge. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Mayr, E. (1982). The growth of biological thought. Cambridge: Harvard University Press.

Maxwell, N. (2017). Karl Popper, science and enlightenment. London: UCL Press.

McIntyre, L. (2018). Post-truth. Cambridge: MIT Press.

Merchant, C. (1980). The death of nature: Women, ecology, and the scientific revolution. San Francisco: Harper & Row.

Miller, D. (1994). Critical rationalism: A restatement and defence. Chicago: Open Court.

Mittelstadt, B., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L. (2016). The ethics of algorithms: Mapping the debate. Big Data & Society, 3(2), 1–21.

O’Neil, C. (2016). Weapons of math destruction. New York: Crown.

Oreskes, N. (2019). Why trust science? Princeton: Princeton University Press.

Pearl, J. (2009). Causality: Models, reasoning, and inference (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Popper, K. R. (1957). The poverty of historicism. London: Routledge.

Popper, K. R. (1963). Conjectures and refutations: The growth of scientific knowledge. London: Routledge.

Popper, K. R. (1972). Objective knowledge: An evolutionary approach. Oxford: Clarendon Press.

Popper, K. R. (1977). The self and its brain (with J. C. Eccles). Berlin: Springer.

Popper, K. R. (1994). The myth of the framework: In defence of science and rationality. London: Routledge.

Popper, K. R. (1999). All life is problem solving. London: Routledge.

Popper, K. R. (2002). The open society and its enemies (Vols. 1–2). London: Routledge.

Popper, K. R. (2002). The logic of scientific discovery. London: Routledge.

Putnam, H. (1983). Realism and reason: Philosophical papers, volume 3. Cambridge: Cambridge University Press.

Quine, W. V. O. (1951). Two dogmas of empiricism. Cambridge: Harvard University Press.

Sunstein, C. R. (2017). #Republic: Divided democracy in the age of social media. Princeton: Princeton University Press.

Toulmin, S. (1961). Foresight and understanding. New York: Harper & Row.

Van Fraassen, B. C. (1980). The scientific image. Oxford: Clarendon Press.

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making. Strasbourg: Council of Europe.

Halaman

Rabu, 26 November 2025