Determinisme Sosiologis
Struktur, Agensi, dan Kebebasan Manusia dalam Jalinan
Sosial
Alihkan ke: Determinisme.
Abstrak
Artikel ini membahas secara komprehensif konsep Determinisme
Sosiologis sebagai salah satu cabang dari teori determinisme dalam filsafat
sosial. Fokus utamanya adalah pada bagaimana struktur sosial, norma, institusi,
dan sistem nilai berperan dalam membentuk tindakan manusia serta membatasi
kebebasan individu dalam konteks kehidupan kolektif. Melalui pendekatan
historis, ontologis, epistemologis, etis, dan aksiologis, tulisan ini
menelusuri akar intelektual determinisme sosiologis mulai dari positivisme
Auguste Comte dan realisme sosial Émile Durkheim, hingga materialisme historis
Karl Marx dan teori strukturasi Anthony Giddens. Pembahasan kemudian diperluas
ke arah kritik eksistensialis, fenomenologis, serta poststrukturalis yang
menyoroti dimensi kebebasan dan refleksivitas manusia dalam menghadapi kekuatan
sosial yang determinatif.
Secara ontologis, determinisme sosiologis menegaskan
bahwa realitas sosial bersifat sui generis—suatu entitas objektif yang
mendahului individu namun direproduksi melalui tindakan manusia. Dari sisi
epistemologi, pendekatan ini berupaya menggabungkan objektivitas empiris dengan
pemahaman hermeneutik terhadap makna tindakan sosial. Sementara secara etis,
determinisme sosiologis menggeser pemahaman moralitas dari basis individual ke
konteks interdependensi sosial, di mana tanggung jawab manusia muncul dari
kesadarannya akan keterikatan dalam jaringan sosial.
Dalam konteks kontemporer, determinisme sosiologis
menemukan relevansi baru melalui fenomena masyarakat digital dan kapitalisme
pengawasan, di mana algoritma dan data menjadi bentuk baru dari struktur sosial
yang mengatur perilaku manusia secara subtil. Melalui sintesis filosofis,
artikel ini menegaskan bahwa determinisme sosiologis tidak meniadakan kebebasan
manusia, melainkan menempatkannya dalam kerangka reflektif: kebebasan dipahami
sebagai kemampuan untuk menyadari, menafsirkan, dan mengubah struktur sosial
yang membentuk eksistensi manusia. Dengan demikian, determinisme sosiologis
menawarkan model “determinisme reflektif”—sebuah pemahaman bahwa manusia
adalah makhluk yang ditentukan, tetapi melalui kesadarannya atas determinasi
itu, ia justru menemukan kebebasan dan tanggung jawabnya.
Kata Kunci: Determinisme Sosiologis; Struktur Sosial; Agensi;
Kebebasan; Etika Sosial; Anthony Giddens; Émile Durkheim; Karl Marx; Humanisme
Reflektif; Kausalitas Terbuka.
PEMBAHASAN
Determinisme dalam Filsafat dan Ilmu Sosial
1.
Pendahuluan
Konsep determinisme
sosiologis lahir dari keyakinan bahwa perilaku manusia tidak dapat
dilepaskan dari struktur sosial yang melingkupinya. Dalam pandangan ini,
tindakan individu bukanlah hasil dari kehendak bebas yang mutlak, melainkan
merupakan konsekuensi dari norma, nilai, dan institusi sosial yang membentuk
serta membatasi ruang kemungkinan manusia untuk bertindak. Determinisme
sosiologis berupaya memahami sejauh mana kehidupan sosial ditentukan oleh
kekuatan-kekuatan eksternal yang bersifat kolektif, seperti budaya, ekonomi,
dan struktur kekuasaan. Gagasan ini memiliki implikasi mendalam terhadap
pemahaman kita tentang kebebasan, tanggung jawab moral, dan perubahan sosial.
Sebagai cabang dari
determinisme umum, determinisme sosiologis menolak pandangan voluntaristik yang
menempatkan individu sebagai agen bebas yang sepenuhnya otonom. Auguste Comte,
pelopor positivisme sosiologis, berargumen bahwa masyarakat tunduk pada
hukum-hukum objektif sebagaimana fenomena alam, sehingga tindakan manusia dapat
dijelaskan melalui prinsip kausalitas sosial yang dapat diobservasi dan
diverifikasi secara empiris.¹ Émile Durkheim kemudian memperkuat gagasan ini
dengan konsep fakta sosial—yakni, cara bertindak, berpikir, dan
merasakan yang berada di luar individu tetapi memiliki kekuatan memaksa
terhadapnya.² Dalam konteks ini, kebebasan bukan berarti ketiadaan pengaruh
sosial, tetapi kesadaran akan norma yang mengatur tindakan manusia di dalam
kehidupan kolektif.
Namun, determinisme sosiologis
tidak hanya berkutat pada keterikatan individu terhadap struktur sosial,
melainkan juga berupaya menjelaskan dinamika perubahan masyarakat. Karl Marx,
misalnya, menekankan bahwa struktur ekonomi menentukan bentuk kesadaran sosial,
sementara konflik kelas menjadi motor penggerak sejarah.³ Dengan demikian,
determinisme sosiologis juga membuka ruang bagi analisis dialektis: bahwa
manusia membentuk struktur sosial sekaligus dibentuk olehnya. Pandangan ini
kemudian dikembangkan dalam teori strukturasi oleh Anthony Giddens, yang
menolak dikotomi kaku antara struktur dan agensi, dengan menegaskan bahwa
keduanya saling mengandaikan dan mengonstruksi secara simultan.⁴
Dalam konteks etika dan
tanggung jawab moral, determinisme sosiologis menghadirkan dilema filosofis:
jika tindakan manusia ditentukan oleh kondisi sosial, sejauh mana individu
dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya? Pertanyaan ini menjadi
relevan dalam era modern di mana struktur sosial semakin kompleks, terutama
dengan munculnya sistem digital dan algoritmik yang turut mengarahkan perilaku
kolektif manusia.⁵
Dengan demikian, studi
tentang determinisme sosiologis memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk
memahami sejauh mana struktur sosial mempengaruhi kebebasan manusia dalam
bertindak. Kedua, untuk meninjau kembali konsep tanggung jawab dan kebebasan
moral dalam konteks masyarakat yang semakin terstruktur secara sistemik.
Artikel ini akan menguraikan perkembangan historis, landasan ontologis dan
epistemologis, serta implikasi etis dan aksiologis dari determinisme
sosiologis, diakhiri dengan sintesis filosofis yang berupaya menyeimbangkan
antara kekuatan struktur dan kebebasan agensi manusia.
Footnotes
[1]
Auguste Comte, The Course of Positive Philosophy,
trans. Harriet Martineau (London: George Bell and Sons, 1896), 12–14.
[2]
Émile Durkheim, The Rules of Sociological Method,
trans. W. D. Halls (New York: Free Press, 1982), 50–52.
[3]
Karl Marx and Friedrich Engels, The German
Ideology (Moscow: Progress Publishers, 1968), 42–45.
[4]
Anthony Giddens, The Constitution of Society:
Outline of the Theory of Structuration (Cambridge: Polity Press, 1984),
2–5.
[5]
Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance
Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power (New
York: PublicAffairs, 2019), 78–80.
2.
Landasan
Historis dan Genealogis
Gagasan tentang determinisme
sosiologis tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan
hasil evolusi panjang dari refleksi filosofis dan ilmiah terhadap hubungan
antara individu dan masyarakat. Sejarahnya dapat ditelusuri dari positivisme
abad ke-19, materialisme historis abad ke-19 akhir, hingga teori struktur dan
agensi pada abad ke-20. Dalam konteks ini, determinisme sosiologis berakar pada
keyakinan bahwa fenomena sosial tunduk pada hukum-hukum kausal yang dapat
dipelajari secara ilmiah, sebagaimana hukum alam dalam fisika atau biologi.¹
2.1. Positivisme dan Awal Determinisme Sosial
Auguste Comte dianggap
sebagai pelopor utama determinisme sosiologis melalui pendekatannya yang
dikenal sebagai positivisme sosiologis.
Ia berpendapat bahwa masyarakat berkembang menurut “hukum tiga tahap”—teologis,
metafisis, dan positif—yang mencerminkan pola universal dalam sejarah pemikiran
manusia.² Dalam tahap positif, fenomena sosial tidak lagi dijelaskan dengan mengacu
pada entitas metafisis, tetapi berdasarkan hubungan sebab-akibat yang dapat
diamati dan diuji.³ Dengan demikian, Comte menempatkan masyarakat dalam ranah
determinasi kausal: tatanan sosial tidak muncul secara kebetulan, melainkan
merupakan hasil dari mekanisme objektif yang dapat dijelaskan melalui metode
ilmiah.
Gagasan Comte ini kemudian
memengaruhi Émile Durkheim, yang memformulasikan prinsip bahwa fakta
sosial harus dijelaskan oleh fakta sosial lainnya.⁴ Melalui karya
monumentalnya The Rules of Sociological Method
(1895), Durkheim menegaskan bahwa kehidupan sosial memiliki realitas
tersendiri—bersifat eksternal dan koersif terhadap individu.⁵ Dengan demikian,
manusia dipandang bukan sebagai pusat penentu perilaku sosial, melainkan sebagai
produk dari kekuatan kolektif yang lebih besar. Determinisme sosial dalam
bentuk Durkheimian ini meneguhkan konsep bahwa perilaku manusia tidak dapat
dipahami secara terisolasi dari struktur sosial yang membentuknya.
2.2. Materialisme Historis Marx dan Determinasi
Struktural
Karl Marx membawa
determinisme sosiologis ke arah materialisme historis,
di mana struktur ekonomi (basis) menentukan bentuk dan arah kehidupan sosial,
politik, serta budaya (suprastruktur).⁶ Dalam pandangan Marx, sejarah manusia
adalah sejarah perjuangan kelas, dan kondisi material kehidupan menjadi faktor
penentu utama kesadaran manusia.⁷ Hal ini menandai pergeseran penting dari
determinisme ilmiah Comte ke determinisme struktural ekonomi: bahwa bukan
kesadaran yang menentukan keberadaan sosial manusia, tetapi sebaliknya,
keberadaan sosiallah yang menentukan kesadaran.⁸
Namun, meskipun bersifat
deterministik, materialisme historis Marx juga mengandung dialektika: manusia
tidak hanya ditentukan oleh struktur, tetapi juga berperan aktif mengubahnya
melalui tindakan kolektif.⁹ Dengan demikian, determinisme sosiologis dalam
tradisi Marxian bukanlah fatalisme, melainkan pengakuan terhadap kekuatan
struktural dalam dinamika sosial yang tetap membuka ruang bagi praksis
revolusioner.
2.3. Strukturalisme dan Fungsionalisme: Determinasi
Sosial dalam Abad ke-20
Pada awal abad ke-20, teori strukturalisme
dan fungsionalisme memperkuat arah deterministik
dalam ilmu sosial. Talcott Parsons, melalui The Structure of Social
Action (1937), berupaya menyusun kerangka sistem sosial yang
menekankan keteraturan dan keseimbangan.¹⁰ Parsons memandang bahwa tindakan
individu tunduk pada sistem nilai dan norma yang membentuk tatanan sosial yang
stabil.¹¹ Dalam konteks ini, struktur sosial menjadi faktor pengendali utama yang
menjelaskan reproduksi keteraturan sosial.
Sementara itu, strukturalisme
Prancis melalui tokoh seperti Claude Lévi-Strauss mengembangkan pandangan bahwa
struktur simbolik dan kultural membentuk cara manusia berpikir dan bertindak.¹²
Strukturalisme tidak lagi melihat manusia sebagai subjek otonom, tetapi sebagai
“efek” dari sistem simbolik yang mendasari kebudayaan.¹³ Dengan demikian,
determinisme sosial tidak hanya bersifat ekonomi atau institusional, tetapi
juga linguistik dan simbolik.
2.4. Teori Agensi dan Dialektika Struktur
Kritik terhadap determinisme
sosiologis klasik muncul dari teori tindakan sosial dan pendekatan
konstruksionis. Max Weber menolak determinisme absolut dengan menekankan
pentingnya verstehen—pemahaman subjektif
terhadap makna tindakan sosial.¹⁴ Namun, gagasan dialektis antara struktur dan
agensi baru menemukan formulasi komprehensifnya melalui teori strukturasi
Anthony Giddens.¹⁵ Menurut Giddens, struktur sosial tidak hanya membatasi
tindakan manusia, tetapi juga dimungkinkan oleh tindakan itu sendiri.¹⁶
Struktur adalah medium sekaligus hasil dari praktik sosial, sehingga hubungan
antara determinasi dan kebebasan bersifat timbal balik.
Dengan demikian, genealogi
determinisme sosiologis menunjukkan perkembangan dari determinisme
positivistik (Comte dan Durkheim), menuju determinisme
struktural (Marx, Parsons, Lévi-Strauss), dan akhirnya ke determinisme
dialektis (Giddens). Evolusi ini memperlihatkan bahwa
determinisme sosiologis bukanlah doktrin tunggal, melainkan spektrum pemikiran
yang terus berkembang, berupaya menyeimbangkan antara kekuatan struktur dan
kebebasan manusia di dalam tatanan sosial.
Footnotes
[1]
Steven Lukes, Power: A Radical View, 2nd ed. (New York: Palgrave Macmillan, 2005), 13–15.
[2]
Auguste Comte, The Course of Positive
Philosophy, trans. Harriet Martineau
(London: George Bell and Sons, 1896), 25–28.
[3]
Ibid., 34–36.
[4]
Émile Durkheim, The Rules of
Sociological Method, trans. W. D.
Halls (New York: Free Press, 1982), 67.
[5]
Ibid., 80–82.
[6]
Karl Marx, A Contribution to the
Critique of Political Economy,
trans. S. W. Ryazanskaya (Moscow: Progress Publishers, 1970), 20–21.
[7]
Karl Marx and Friedrich Engels, The
Communist Manifesto (London: Penguin
Books, 2002), 14–17.
[8]
Karl Marx, Preface to a
Contribution to the Critique of Political Economy, in Selected
Works (Moscow: Progress Publishers,
1970), 502.
[9]
Ibid., 506–507.
[10]
Talcott Parsons, The Structure of Social
Action (New York: McGraw-Hill,
1937), 21–24.
[11]
Ibid., 61–63.
[12]
Claude Lévi-Strauss, Structural
Anthropology, trans. Claire Jacobson
and Brooke Grundfest Schoepf (New York: Basic Books, 1963), 9–10.
[13]
Ibid., 204–205.
[14]
Max Weber, Economy and Society, ed. Guenther Roth and Claus Wittich (Berkeley:
University of California Press, 1978), 4–5.
[15]
Anthony Giddens, The Constitution of
Society: Outline of the Theory of Structuration (Cambridge: Polity Press, 1984), 3–5.
[16]
Ibid., 25–26.
3.
Ontologi
Determinisme Sosiologis
Kajian ontologi
determinisme sosiologis berfokus pada hakikat realitas sosial
dan kedudukan manusia di dalamnya. Pertanyaan ontologis yang mendasar ialah:
apakah masyarakat merupakan entitas yang nyata secara objektif dan menentukan
individu, ataukah sekadar konstruksi dari interaksi antarindividu? Dalam
tradisi deterministik, masyarakat dipandang sebagai struktur objektif yang
eksis secara independen dari kesadaran individu dan memiliki kekuatan memaksa
yang membentuk tindakan manusia.¹ Pandangan ini menempatkan “struktur sosial”
bukan hanya sebagai kategori analitis, melainkan sebagai realitas ontologis
yang memiliki daya kausal terhadap perilaku manusia.
3.1. Realitas Sosial sebagai Entitas Objektif
Menurut Émile Durkheim,
realitas sosial bersifat sui generis—yakni, memiliki
eksistensi yang khas dan tidak dapat direduksi menjadi tindakan individu.²
Fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan merasakan yang berada di luar
individu, serta memiliki kekuatan koersif terhadapnya.³ Dalam kerangka ini,
masyarakat memiliki status ontologis yang sejajar dengan fenomena alam: ia
bukan hasil ciptaan individu secara sadar, melainkan suatu tatanan objektif
yang diwariskan dan mengatur kehidupan manusia. Dengan demikian, determinisme
sosiologis memandang bahwa perilaku manusia dibentuk oleh kekuatan sosial yang
mendahuluinya, dan individu menjadi locus internalisasi norma-norma sosial
tersebut.⁴
Namun, keberadaan struktur
sosial tidak hanya bersifat eksternal, melainkan juga dihayati secara internal
oleh individu. Melalui proses sosialisasi, individu menyerap nilai dan norma
yang pada gilirannya menjadi “habitus”, sebagaimana dijelaskan oleh Pierre
Bourdieu.⁵ Habitus adalah sistem disposisi yang memungkinkan individu bertindak
sesuai struktur sosial tanpa perlu kesadaran reflektif yang eksplisit.⁶ Dengan
demikian, struktur sosial beroperasi secara laten di dalam diri manusia, menjadikan
individu sekaligus sebagai produk dan reprodusen struktur.
3.2. Dialektika antara Struktur dan Agensi
Dalam tradisi ontologi sosial
yang lebih mutakhir, determinisme sosiologis mengalami pergeseran menuju
pemahaman dialektis antara struktur dan agensi. Anthony Giddens, melalui teori
strukturasi, menolak pandangan bahwa struktur sepenuhnya mendahului agensi,
atau sebaliknya.⁷ Menurutnya, struktur sosial adalah “aturan dan sumber daya
yang, dalam penggunaan yang berulang, diorganisasikan sebagai sifat sistem
sosial.”⁸ Artinya, struktur sosial bukanlah entitas statis yang berada “di
luar” individu, tetapi eksis melalui tindakan manusia yang terus-menerus
mereproduksi dan mentransformasikannya.
Dalam kerangka ini, realitas
sosial bersifat ganda: ia objektif dalam bentuk institusi dan norma, namun
sekaligus subjektif karena hanya eksis melalui kesadaran dan tindakan manusia.⁹
Determinisme sosiologis, dalam versi ini, bukanlah penolakan terhadap
kebebasan, melainkan pemahaman bahwa kebebasan manusia hanya dapat diwujudkan
dalam kondisi sosial yang terstruktur. Ontologi ini bersifat relasional, karena
mengandaikan bahwa individu dan masyarakat saling membentuk secara timbal
balik.
3.3. Struktur, Kekuasaan, dan Konstruksi Realitas
Dalam pengembangan lebih
lanjut, Michel Foucault memperkenalkan dimensi kekuasaan sebagai unsur
ontologis yang melekat pada struktur sosial. Kekuasaan, dalam pandangan
Foucault, tidak semata-mata represif, melainkan produktif—ia menciptakan
subjek, norma, dan wacana yang menentukan apa yang mungkin dikatakan dan
dilakukan.¹⁰ Dengan demikian, realitas sosial tidak hanya ditentukan oleh
struktur ekonomi atau institusional, tetapi juga oleh discourse
yang mengatur pengetahuan dan kebenaran.¹¹ Ontologi determinisme sosiologis di
sini meluas menjadi ontologi kekuasaan: struktur sosial dipahami sebagai
jaringan relasi yang membentuk subjek manusia sekaligus batas-batas
kebebasannya.
Realitas sosial juga dapat
dipahami sebagai hasil konstruksi simbolik yang bersifat objektif karena
diinstitusionalisasi secara sosial. Peter L. Berger dan Thomas Luckmann,
melalui The Social Construction of Reality, menegaskan bahwa
masyarakat adalah produk manusia, tetapi produk itu “membalik” untuk menjadi
realitas objektif yang mengatur perilaku manusia.¹² Dalam pandangan ini,
determinisme sosiologis tidak berarti menghapus otonomi manusia, tetapi
menunjukkan bahwa realitas sosial adalah hasil dialektika antara
eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.¹³
Dengan demikian, ontologi
determinisme sosiologis berlandaskan pada gagasan bahwa realitas
sosial bersifat objektif sekaligus relasional: ia mendahului
manusia, membentuknya, tetapi juga terus direproduksi oleh tindakan manusia.
Struktur sosial memiliki eksistensi yang nyata, bukan sebagai entitas metafisis,
melainkan sebagai tatanan relasional yang konkret dan historis. Dalam kerangka
ini, manusia tidak dapat dipahami secara terpisah dari jaringan sosialnya;
kebebasan individu adalah hasil dari internalisasi dan negosiasi terhadap
struktur sosial yang melingkupinya.
Footnotes
[1]
Margaret Archer, Realist Social Theory:
The Morphogenetic Approach
(Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 21–22.
[2]
Émile Durkheim, The Rules of
Sociological Method, trans. W. D.
Halls (New York: Free Press, 1982), 50.
[3]
Ibid., 51–53.
[4]
Steven Lukes, Émile Durkheim: His
Life and Work (London: Penguin
Books, 1973), 72–74.
[5]
Pierre Bourdieu, Outline of a Theory of
Practice, trans. Richard Nice
(Cambridge: Cambridge University Press, 1977), 72.
[6]
Ibid., 78–79.
[7]
Anthony Giddens, The Constitution of
Society: Outline of the Theory of Structuration (Cambridge: Polity Press, 1984), 16–17.
[8]
Ibid., 25.
[9]
Ibid., 34–36.
[10]
Michel Foucault, Discipline and Punish:
The Birth of the Prison, trans. Alan
Sheridan (New York: Vintage Books, 1977), 26–27.
[11]
Michel Foucault, The Archaeology of
Knowledge, trans. A. M. Sheridan
Smith (London: Routledge, 2002), 129–130.
[12]
Peter L. Berger and Thomas Luckmann, The
Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge (New York: Anchor Books, 1966), 60–61.
[13]
Ibid., 149–150.
4.
Epistemologi
Determinisme Sosiologis
Epistemologi determinisme
sosiologis menelaah bagaimana pengetahuan tentang masyarakat
dan perilaku manusia dapat diperoleh, divalidasi, dan dijelaskan secara ilmiah.
Dalam paradigma ini, realitas sosial dipandang tunduk pada hukum-hukum kausal
yang dapat diobservasi secara empiris dan dijelaskan secara sistematis.¹ Karena
itu, determinisme sosiologis menekankan objektivitas, regularitas, dan
rasionalitas dalam memahami fenomena sosial, seraya menolak pandangan
voluntaristik dan relativistik yang menganggap tindakan manusia sepenuhnya
didorong oleh kebebasan subjektif.
Epistemologi ini muncul dari
semangat positivistik yang diwariskan oleh Auguste Comte, yang berkeyakinan
bahwa ilmu sosial harus meniru metode ilmu alam dalam menemukan hukum-hukum
universal perilaku manusia.² Bagi Comte, masyarakat dapat dipahami melalui
observasi, eksperimen sosial, dan perbandingan historis.³ Dengan demikian,
pengetahuan sosiologis bersifat kumulatif dan progresif: ia berkembang
berdasarkan penemuan hukum-hukum empiris yang menjelaskan keteraturan sosial.
4.1. Paradigma Positivistik dan Penjelasan Kausal
Dalam tradisi awal
determinisme sosiologis, pendekatan epistemologis bersifat empiris-positivistik.
Émile Durkheim mengartikulasikan prinsip bahwa fakta sosial harus
diperlakukan sebagai benda (things), yakni objek yang dapat diamati
dari luar tanpa prasangka nilai atau interpretasi subjektif.⁴ Tujuannya adalah
menemukan korelasi dan hukum-hukum sebab-akibat yang mengatur fenomena sosial.
Durkheim menggunakan metode komparatif dan statistik untuk menjelaskan pola
sosial seperti bunuh diri, yang menurutnya bukan hasil keputusan pribadi,
tetapi akibat faktor sosial seperti integrasi dan regulasi masyarakat.⁵
Epistemologi Durkheimian
menegaskan bahwa pengetahuan sosial harus objektif dan bebas dari intervensi
subjektivitas peneliti.⁶ Ia memperlakukan masyarakat sebagai sistem yang tunduk
pada kausalitas internalnya sendiri, sehingga ilmu sosial menjadi semacam
“fisiologi masyarakat.” Dalam konteks ini, determinisme sosiologis menolak
interpretasi subjektif dan menegakkan klaim bahwa tindakan manusia dapat
dijelaskan secara ilmiah, sejauh ia merupakan produk dari struktur sosial.
4.2. Interpretivisme dan Kritik terhadap Objektivisme
Sosial
Namun, pendekatan
positivistik menghadapi kritik dari tradisi hermeneutik dan
interpretivistik. Max Weber menolak pandangan bahwa realitas
sosial dapat sepenuhnya dijelaskan melalui hukum kausal objektif. Ia menegaskan
bahwa pengetahuan tentang masyarakat harus mempertimbangkan makna subjektif
dari tindakan individu (Sinn).⁷ Weber memperkenalkan
metode verstehen—pemahaman empatik terhadap makna sosial
yang dihayati pelaku—sebagai dasar epistemologi yang berbeda dari determinisme
mekanistik.⁸
Meskipun demikian,
determinisme sosiologis tidak sepenuhnya menolak dimensi subjektif. Ia hanya
menekankan bahwa makna sosial pun terbentuk dalam konteks struktural tertentu
yang membatasi kemungkinan interpretasi.⁹ Dalam kerangka ini, tindakan manusia
dipahami bukan sebagai ekspresi kebebasan absolut, tetapi sebagai hasil
internalisasi makna-makna yang dikonstruksi secara sosial dan dilembagakan
melalui interaksi.
4.3. Epistemologi Struktural dan Relasional
Perkembangan epistemologi
sosiologis pada abad ke-20 mengalami pergeseran ke arah pendekatan
struktural dan relasional, yang berupaya menjelaskan bagaimana
pengetahuan sosial dibentuk melalui hubungan antara subjek dan struktur. Pierre
Bourdieu menawarkan konsep refleksivitas epistemologis,
yakni kesadaran akan posisi sosial peneliti dalam proses produksi
pengetahuan.¹⁰ Menurutnya, pengetahuan sosiologis yang sah tidak dapat
diperoleh melalui objektivisme murni, tetapi melalui refleksi kritis atas
kondisi sosial yang memungkinkan pengetahuan itu sendiri.¹¹
Dengan demikian, epistemologi
determinisme sosiologis pada tahap ini bukan lagi sekadar penemuan hukum sosial
yang tetap, tetapi juga pemahaman terhadap mekanisme reproduksi struktur
pengetahuan dalam masyarakat.¹² Pengetahuan sosial dianggap sebagai produk dari
kekuasaan dan posisi dalam medan sosial, sebagaimana ditegaskan Foucault bahwa
setiap rezim pengetahuan (regime of truth) selalu
terkait dengan konfigurasi kekuasaan yang memungkinkannya.¹³
4.4. Pengetahuan Sosial dalam Paradigma Konstruktivis
Dalam perspektif konstruktivisme
sosial, sebagaimana dikembangkan oleh Peter L. Berger dan
Thomas Luckmann, pengetahuan sosial dipahami sebagai hasil dari proses
dialektis antara eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.¹⁴ Realitas
sosial tidak hanya “ditemukan,” tetapi juga “diciptakan” melalui praktik sosial
dan bahasa yang menginstitusikan makna.¹⁵ Namun, determinisme sosiologis tetap
relevan di sini, karena konstruksi sosial itu sendiri bersifat terstruktur oleh
sejarah, institusi, dan relasi kekuasaan.
Oleh sebab itu, epistemologi
determinisme sosiologis modern bersifat reflektif dan ganda:
ia mengakui realitas sosial yang objektif sekaligus konstruktif, empiris
sekaligus historis, determinatif sekaligus terbuka terhadap perubahan.
Pengetahuan tentang masyarakat bukan hanya cerminan dari dunia sosial,
melainkan juga bagian dari proses yang membentuknya.
Dengan demikian, epistemologi
determinisme sosiologis menegaskan bahwa pengetahuan tentang masyarakat
diperoleh melalui pendekatan ilmiah terhadap struktur sosial, namun harus
disertai refleksi atas kondisi historis, kultural, dan kekuasaan yang
membentuknya. Ia berusaha menjaga keseimbangan antara objektivitas ilmiah dan
kesadaran hermeneutik, antara penjelasan kausal dan pemahaman makna, sehingga
ilmu sosial tetap rasional tanpa kehilangan dimensi kemanusiaannya.
Footnotes
[1]
Steven Lukes, Power: A Radical View, 2nd ed. (New York: Palgrave Macmillan, 2005), 14.
[2]
Auguste Comte, The Course of Positive Philosophy, trans. Harriet Martineau (London: George Bell and
Sons, 1896), 12–13.
[3]
Ibid., 35–37.
[4]
Émile Durkheim, The Rules of
Sociological Method, trans. W. D.
Halls (New York: Free Press, 1982), 60.
[5]
Émile Durkheim, Suicide: A Study in
Sociology, trans. John A. Spaulding
and George Simpson (New York: Free Press, 1951), 145–150.
[6]
Ibid., 155–156.
[7]
Max Weber, Economy and Society, ed. Guenther Roth and Claus Wittich (Berkeley:
University of California Press, 1978), 5.
[8]
Ibid., 8–9.
[9]
Jürgen Habermas, The Theory of Communicative
Action, Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society, trans. Thomas McCarthy (Boston: Beacon Press, 1984),
90–91.
[10]
Pierre Bourdieu, The Logic of Practice, trans. Richard Nice (Stanford: Stanford University
Press, 1990), 30.
[11]
Ibid., 33–34.
[12]
Anthony Giddens, The Constitution of
Society: Outline of the Theory of Structuration (Cambridge: Polity Press, 1984), 29–31.
[13]
Michel Foucault, Power/Knowledge:
Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977, ed. Colin Gordon (New York: Pantheon Books, 1980),
131–133.
[14]
Peter L. Berger and Thomas Luckmann, The
Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge (New York: Anchor Books, 1966), 60.
[15]
Ibid., 149–150.
5.
Etika
dan Aksiologi dalam Determinisme Sosiologis
Dimensi etika
dan aksiologi dalam determinisme sosiologis berkaitan dengan
pertanyaan mendasar: jika perilaku manusia ditentukan oleh struktur sosial,
sejauh mana individu dapat dikatakan bebas dan bertanggung jawab secara moral?
Di sini, persoalan kebebasan, tanggung jawab, dan nilai sosial menjadi problem
filosofis utama. Determinisme sosiologis tidak menafikan keberadaan moralitas,
tetapi mengubah cara memahaminya—bahwa nilai dan norma etis tidak bersumber
dari kehendak individual yang otonom, melainkan dari konstruksi sosial yang
mengikat individu dalam jaringan hubungan dan institusi.¹
Dengan demikian, etika dalam
determinisme sosiologis bersifat relasional dan
kontekstual: kebaikan atau keburukan suatu tindakan hanya dapat
dimengerti dalam kerangka struktur sosial yang melingkupinya. Nilai moral bukan
hasil refleksi abstrak, tetapi produk dari internalisasi norma sosial yang
berfungsi menjaga keteraturan dan solidaritas dalam masyarakat.² Aksiologi
determinisme sosiologis, pada gilirannya, menyoroti bagaimana nilai-nilai sosial
diciptakan, direproduksi, dan dilegitimasi dalam proses sosial yang kompleks.
5.1. Etika Struktural dan Tanggung Jawab Sosial
Dalam pandangan Durkheim,
norma sosial memiliki fungsi moral yang menentukan kesatuan kolektif
masyarakat. Ia menegaskan bahwa moralitas tidak bersumber dari individu, tetapi
dari “kesadaran kolektif” (conscience collective)—suatu
sistem nilai dan keyakinan bersama yang mengikat anggota masyarakat.³
Moralitas, dalam konteks ini, adalah fenomena sosial yang mendahului individu
dan menuntun perilakunya melalui mekanisme internalisasi.⁴
Durkheim memandang tindakan
moral sebagai bentuk ketaatan terhadap tatanan sosial yang diakui bersama,
bukan sekadar ekspresi kehendak pribadi.⁵ Oleh sebab itu, tanggung jawab moral
bersifat sosial: individu dinilai baik atau buruk sejauh ia berkontribusi pada
keteraturan dan solidaritas sosial.⁶ Dalam kerangka ini, determinisme
sosiologis tidak meniadakan moralitas, tetapi menundukkannya pada logika sosial
yang objektif. Etika menjadi instrumen bagi stabilitas kolektif, bukan medan
bagi otonomi individual mutlak.
5.2. Nilai, Kekuasaan, dan Struktur Sosial
Karl Marx memberikan dimensi
aksiologis yang berbeda terhadap determinisme sosial melalui analisis ideologi
dan nilai. Bagi Marx, nilai moral dalam masyarakat kapitalis sering kali
berfungsi untuk melegitimasi dominasi kelas yang berkuasa.⁷ Nilai-nilai seperti
kerja keras, kepatuhan, dan individualisme bukanlah prinsip universal,
melainkan ekspresi dari kepentingan ekonomi tertentu.⁸ Dalam pandangan ini,
etika menjadi arena reproduksi ideologis di mana struktur ekonomi menentukan
kesadaran moral manusia.
Pierre Bourdieu mengembangkan
pandangan serupa melalui konsep habitus dan doxa,
yaitu struktur nilai yang diinternalisasi dan dijalankan tanpa refleksi
kritis.⁹ Habitus membentuk preferensi moral dan estetis
seseorang sesuai dengan posisi sosialnya, sehingga pilihan etis tidak
sepenuhnya otonom, tetapi mencerminkan tatanan sosial yang mendasarinya.¹⁰
Dalam konteks ini, nilai moral bukanlah entitas normatif yang netral, melainkan
produk relasi kekuasaan yang tertanam dalam struktur sosial.¹¹
Michel Foucault memperdalam
kritik ini dengan menegaskan bahwa moralitas modern merupakan hasil dari dispositif
kekuasaan yang mendisiplinkan tubuh dan pikiran manusia.¹² Menurutnya, tindakan
etis sering kali merupakan bentuk kepatuhan terhadap norma-norma yang
diciptakan oleh institusi kekuasaan seperti negara, gereja, dan sistem
pendidikan.¹³ Dengan demikian, determinisme sosiologis dalam dimensi etika
memperlihatkan bagaimana sistem sosial membentuk bukan hanya tindakan, tetapi
juga pengertian tentang “yang baik” dan “yang benar”.
5.3. Kebebasan dalam Batas Struktur: Etika Relasional
Meskipun determinisme
sosiologis menekankan kekuatan struktur, hal ini tidak berarti menolak seluruh
gagasan kebebasan moral. Anthony Giddens, melalui teori strukturasi, menegaskan
bahwa manusia selalu “berada dalam” struktur, tetapi tetap memiliki kemampuan
refleksif untuk mengubahnya.¹⁴ Kebebasan, dalam kerangka ini, tidak bersifat
absolut, melainkan relasional—manusia bebas sejauh ia mampu memahami dan
memanfaatkan struktur sosial yang membatasinya.¹⁵
Dengan demikian, tanggung
jawab moral dalam determinisme sosiologis bersifat kontekstual
dan dialogis. Etika tidak lagi dilihat sebagai penerapan
prinsip universal, tetapi sebagai hasil dari kesadaran sosial terhadap hubungan
antarindividu dan institusi.¹⁶ Tanggung jawab manusia bukan karena ia bebas
dari pengaruh sosial, melainkan karena ia sadar akan keterikatannya dalam
jaringan sosial dan berusaha bertindak secara reflektif di dalamnya.¹⁷
Dalam kerangka aksiologis,
nilai tertinggi dalam determinisme sosiologis adalah kesadaran
reflektif terhadap keterkaitan sosial—yakni kemampuan untuk
memahami bahwa tindakan etis selalu memiliki dimensi sosial, struktural, dan
historis.¹⁸ Etika di sini bertransformasi dari sistem norma yang kaku menjadi
praktik reflektif yang berakar pada realitas sosial konkret.
Aksiologi: Nilai Sosial dan Tujuan Moralitas
Aksiologi determinisme
sosiologis berupaya menjawab pertanyaan tentang tujuan moralitas dalam
masyarakat yang terstruktur. Nilai sosial berfungsi bukan hanya untuk
mempertahankan keteraturan, tetapi juga untuk menciptakan solidaritas,
kesetaraan, dan keadilan.¹⁹ Dalam masyarakat modern, nilai-nilai seperti
kebebasan, partisipasi, dan inklusivitas harus dipahami bukan sebagai hak
individual yang terlepas dari konteks sosial, melainkan sebagai hasil evolusi
struktur sosial yang mengakui keberagaman pengalaman manusia.²⁰
Dengan demikian, aksiologi
determinisme sosiologis bersifat teleologis-sosial:
tujuannya adalah pembentukan masyarakat yang seimbang antara stabilitas dan
kebebasan, antara struktur dan agensi.²¹ Etika sosial semacam ini menjadi dasar
bagi solidaritas manusia yang sadar akan kondisi deterministiknya, tetapi tidak
menyerah pada fatalisme, melainkan menjadikannya medan refleksi moral dan
transformasi sosial.
Footnotes
[1]
Margaret Archer, Structure, Agency, and
the Internal Conversation
(Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 15–16.
[2]
Steven Lukes, Moral Relativism (New York: Picador, 2008), 42–43.
[3]
Émile Durkheim, The Division of Labour
in Society, trans. W. D. Halls (New
York: Free Press, 1984), 129–130.
[4]
Ibid., 138–139.
[5]
Émile Durkheim, Professional Ethics and
Civic Morals, trans. Cornelia
Brookfield (London: Routledge, 1992), 57–59.
[6]
Ibid., 61–62.
[7]
Karl Marx and Friedrich Engels, The
German Ideology (Moscow: Progress
Publishers, 1968), 45–47.
[8]
Karl Marx, Capital: A Critique of
Political Economy, Vol. 1, trans.
Ben Fowkes (London: Penguin Books, 1976), 250–251.
[9]
Pierre Bourdieu, Outline of a Theory of
Practice, trans. Richard Nice
(Cambridge: Cambridge University Press, 1977), 80–82.
[10]
Ibid., 94–95.
[11]
Pierre Bourdieu, The Logic of Practice, trans. Richard Nice (Stanford: Stanford University Press,
1990), 121–123.
[12]
Michel Foucault, The History of
Sexuality, Vol. 1: An Introduction,
trans. Robert Hurley (New York: Vintage Books, 1990), 92–94.
[13]
Michel Foucault, Discipline and Punish:
The Birth of the Prison, trans. Alan
Sheridan (New York: Vintage Books, 1977), 200–201.
[14]
Anthony Giddens, The Constitution of
Society: Outline of the Theory of Structuration (Cambridge: Polity Press, 1984), 13–14.
[15]
Ibid., 35–37.
[16]
Charles Taylor, Sources of the Self:
The Making of the Modern Identity
(Cambridge: Harvard University Press, 1989), 33–34.
[17]
Margaret Archer, Being Human: The
Problem of Agency (Cambridge:
Cambridge University Press, 2000), 112–113.
[18]
Axel Honneth, The Struggle for
Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts, trans. Joel Anderson (Cambridge: Polity Press,
1995), 68–69.
[19]
Jürgen Habermas, Moral Consciousness and
Communicative Action, trans.
Christian Lenhardt and Shierry Weber Nicholsen (Cambridge: MIT Press, 1990),
102–104.
[20]
Anthony Giddens, Modernity and
Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age (Stanford: Stanford University Press, 1991), 215–216.
[21]
Alasdair MacIntyre, After
Virtue: A Study in Moral Theory, 3rd
ed. (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2007), 262–264.
6.
Kritik
terhadap Determinisme Sosiologis
Meskipun determinisme
sosiologis memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana struktur
sosial membentuk perilaku manusia, pandangan ini tidak luput dari kritik yang
luas. Kritik tersebut muncul dari berbagai aliran filsafat dan teori sosial, terutama
eksistensialisme, fenomenologi, teori agensi, post-strukturalisme, dan
hermeneutika kritis. Inti dari kritik tersebut terletak pada tuduhan bahwa
determinisme sosiologis mereduksi kebebasan manusia, meniadakan
kreativitas tindakan sosial, serta mengabaikan dimensi reflektif dan historis
dari subjektivitas manusia.¹
6.1. Kritik Eksistensialis: Kebebasan dan Tanggung Jawab
Kaum eksistensialis,
terutama Jean-Paul Sartre, mengkritik keras determinisme sosiologis karena
dianggap meniadakan kebebasan dan tanggung jawab moral manusia. Bagi Sartre,
manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang “dikutuk untuk bebas” (condamné
à être libre); artinya, manusia tidak dapat melepaskan diri dari
tanggung jawab atas pilihannya sendiri.² Ketika sosiologi menafsirkan perilaku
manusia semata-mata sebagai hasil kondisi sosial, maka ia menghapus eksistensi
autentik manusia sebagai subjek bebas yang mencipta makna kehidupannya
sendiri.³
Menurut Sartre, setiap
individu memiliki kemampuan transendensi terhadap situasi sosialnya—ia bukan
sekadar hasil, melainkan juga pelaku perubahan realitas.⁴ Oleh karena itu,
determinisme sosial dituduh jatuh ke dalam fatalisme metodologis,
yaitu pandangan bahwa manusia hanyalah efek dari kekuatan eksternal yang tidak
dapat diubah.⁵ Kritik eksistensialis ini menegaskan pentingnya kebebasan
reflektif sebagai dasar tanggung jawab moral, yang tidak bisa dijelaskan semata
oleh struktur sosial.
6.2. Kritik Fenomenologis dan Hermeneutik: Subjektivitas
dan Makna
Aliran fenomenologi
yang dipelopori Edmund Husserl dan diteruskan Alfred Schutz menolak klaim
objektivitas mutlak dalam determinisme sosiologis.⁶ Schutz menekankan bahwa
tindakan sosial hanya dapat dipahami melalui makna subjektif yang dihayati oleh
pelaku dalam dunia kehidupan sehari-hari (Lebenswelt).⁷
Sosiologi, menurutnya, seharusnya tidak berhenti pada relasi kausal yang
eksternal, tetapi menggali struktur kesadaran intersubjektif yang melandasi
tindakan sosial.⁸
Kritik hermeneutik—khususnya
dari Hans-Georg Gadamer dan Jürgen Habermas—juga menyoroti bahwa determinisme
sosial mengabaikan dimensi komunikasi dan pemahaman
dalam tindakan sosial.⁹ Bagi mereka, masyarakat bukan hanya sistem kausal yang
mengatur perilaku, melainkan medan interaksi simbolik di mana makna
dinegosiasikan.¹⁰ Habermas secara khusus menolak model fungsionalisme Parsons
dan determinisme sistemik Luhmann karena dianggap mengorbankan “rasionalitas
komunikatif” yang menjadi dasar otonomi manusia.¹¹ Dengan demikian, kritik
hermeneutik menuntut rekonstruksi ilmu sosial yang tidak hanya menjelaskan,
tetapi juga memahami (verstehen) dunia sosial
secara reflektif.
6.3. Kritik Teori Agensi: Dialektika Struktur dan
Tindakan
Salah satu kritik paling
berpengaruh datang dari teori agensi
dan pendekatan strukturasi Anthony
Giddens. Ia menolak dikotomi antara determinisme struktural dan voluntarisme
individual, dengan menegaskan bahwa struktur sosial bukan entitas eksternal
yang membatasi tindakan, melainkan “medium sekaligus hasil dari praktik
sosial.”¹² Giddens memperkenalkan konsep duality of structure
untuk menjelaskan bahwa individu memiliki kapasitas reflektif untuk mengubah
struktur melalui tindakannya sendiri.¹³
Kritik ini menggarisbawahi
bahwa determinisme sosiologis gagal menangkap sifat rekursif
dari hubungan sosial—bahwa masyarakat dibentuk dan terus direproduksi melalui
tindakan manusia.¹⁴ Dengan demikian, manusia tidak sekadar “ditentukan,” tetapi
juga “menentukan” kondisi sosialnya melalui refleksi dan aksi kolektif.
Pandangan ini kemudian dikembangkan oleh Margaret Archer dalam teori morfogenesis,
yang menegaskan bahwa struktur dan agensi adalah entitas yang berbeda secara
ontologis dan berinteraksi dalam proses temporal yang dinamis.¹⁵
6.4. Kritik Poststrukturalis: Diskursus, Kekuasaan, dan
Subjektivitas
Kritik yang lebih radikal
datang dari poststrukturalisme,
khususnya Michel Foucault dan Pierre Bourdieu. Foucault menolak determinisme
sosial yang melihat kekuasaan sebagai struktur hierarkis dan tetap. Ia
mengajukan konsep kekuasaan-diskursif, yakni jaringan relasi yang menyebar dan
membentuk subjek melalui praktik pengetahuan.¹⁶ Dalam kerangka ini, subjek
tidak semata ditentukan oleh struktur sosial, melainkan terus diciptakan
melalui discourse yang bersifat produktif dan dinamis.¹⁷
Pierre Bourdieu juga menolak
determinisme mekanistik dengan memperkenalkan konsep habitus
sebagai mediator antara struktur dan tindakan.¹⁸ Menurutnya, habitus
memungkinkan individu untuk bertindak secara kreatif dalam batas-batas struktur
sosial, bukan hanya sebagai reaksi pasif.¹⁹ Dengan demikian, struktur sosial
tidak sepenuhnya menentukan perilaku, tetapi menyediakan kerangka yang dapat
dimodifikasi melalui strategi praksis manusia.²⁰
Kritik poststrukturalis ini
menegaskan bahwa determinisme sosiologis klasik terlalu menyederhanakan
kompleksitas sosial dengan mengabaikan dimensi kekuasaan, bahasa, dan simbol.²¹
Realitas sosial bukan sekadar determinasi objektif, tetapi juga arena
pertempuran makna yang terus direproduksi melalui diskursus.
6.5. Kritik Normatif dan Etis
Dari perspektif etika sosial,
determinisme sosiologis juga dikritik karena berpotensi meniadakan
tanggung jawab moral dan kebebasan politik.²² Jika manusia
dianggap hanya produk dari struktur sosial, maka dasar normatif untuk
mengoreksi ketidakadilan menjadi lemah.²³ Teori kritis (Habermas, Honneth)
menegaskan bahwa tanpa mengakui kapasitas reflektif manusia, perubahan sosial
hanya akan dipahami sebagai proses mekanis, bukan perjuangan moral untuk
pengakuan dan kebebasan.²⁴
Dengan demikian, kritik etis
terhadap determinisme sosiologis berupaya mengembalikan peran manusia sebagai
subjek moral dan historis, bukan sekadar efek dari sistem sosial.²⁵ Etika
sosial harus membuka ruang bagi resistensi dan transformasi, agar masyarakat
tidak hanya dipahami sebagai struktur deterministik, tetapi juga sebagai ruang
kemungkinan bagi tindakan emansipatoris.
Evaluasi Umum
Secara keseluruhan, kritik
terhadap determinisme sosiologis mengarah pada pendekatan
reflektif-dialektis, yang mengakui bahwa struktur sosial memang
berpengaruh kuat, namun tidak meniadakan kebebasan manusia. Paradigma baru
dalam teori sosial berusaha melampaui dikotomi antara determinasi dan
kebebasan, menuju pemahaman yang lebih relasional, historis, dan komunikatif.²⁶
Kritik ini bukan untuk menolak determinisme sepenuhnya, melainkan untuk
memperkaya pemahamannya agar sesuai dengan kompleksitas pengalaman manusia
modern.
Dengan kata lain,
determinisme sosiologis perlu dikaji ulang bukan sebagai sistem penjara sosial,
tetapi sebagai kerangka dinamis yang menjelaskan bagaimana manusia berinteraksi,
menegosiasikan, dan merekonstruksi struktur yang membentuk mereka.
Footnotes
[1]
Steven Lukes, Power: A Radical View, 2nd ed. (New York: Palgrave Macmillan, 2005), 20.
[2]
Jean-Paul Sartre, Being and Nothingness, trans. Hazel E. Barnes (New York: Philosophical
Library, 1956), 553.
[3]
Ibid., 556–557.
[4]
Jean-Paul Sartre, Existentialism Is a
Humanism, trans. Carol Macomber (New
Haven: Yale University Press, 2007), 43–44.
[5]
Simone de Beauvoir, The
Ethics of Ambiguity, trans. Bernard
Frechtman (New York: Citadel Press, 1976), 22.
[6]
Edmund Husserl, The Crisis of European
Sciences and Transcendental Phenomenology, trans. David Carr (Evanston: Northwestern University Press, 1970),
108–109.
[7]
Alfred Schutz, The Phenomenology of
the Social World, trans. George
Walsh and Frederick Lehnert (Evanston: Northwestern University Press, 1967),
12–13.
[8]
Ibid., 26–27.
[9]
Hans-Georg Gadamer, Truth
and Method, trans. Joel Weinsheimer
and Donald G. Marshall (London: Continuum, 2004), 292–293.
[10]
Ibid., 297–298.
[11]
Jürgen Habermas, The Theory of
Communicative Action, Vol. 2: Lifeworld and System, trans. Thomas McCarthy (Boston: Beacon Press, 1987),
70–71.
[12]
Anthony Giddens, The Constitution of
Society: Outline of the Theory of Structuration (Cambridge: Polity Press, 1984), 15–16.
[13]
Ibid., 25–26.
[14]
Ibid., 37–39.
[15]
Margaret Archer, Realist Social Theory:
The Morphogenetic Approach
(Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 65–67.
[16]
Michel Foucault, Discipline and Punish:
The Birth of the Prison, trans. Alan
Sheridan (New York: Vintage Books, 1977), 26–27.
[17]
Michel Foucault, The Archaeology of
Knowledge, trans. A. M. Sheridan
Smith (London: Routledge, 2002), 129–130.
[18]
Pierre Bourdieu, Outline of a Theory of
Practice, trans. Richard Nice
(Cambridge: Cambridge University Press, 1977), 72–73.
[19]
Ibid., 95–96.
[20]
Pierre Bourdieu, The Logic of Practice, trans. Richard Nice (Stanford: Stanford University
Press, 1990), 134–135.
[21]
Michel Foucault, Power/Knowledge:
Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977, ed. Colin Gordon (New York: Pantheon Books, 1980),
119–120.
[22]
Charles Taylor, Sources of the Self:
The Making of the Modern Identity
(Cambridge: Harvard University Press, 1989), 211–212.
[23]
Alasdair MacIntyre, After
Virtue: A Study in Moral Theory, 3rd
ed. (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2007), 255–256.
[24]
Axel Honneth, The Struggle for
Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts, trans. Joel Anderson (Cambridge: Polity Press,
1995), 91–92.
[25]
Jürgen Habermas, Moral Consciousness and
Communicative Action, trans.
Christian Lenhardt and Shierry Weber Nicholsen (Cambridge: MIT Press, 1990),
98–99.
[26]
Anthony Giddens, Modernity and
Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age (Stanford: Stanford University Press, 1991), 209–210.
7.
Relevansi
Kontemporer Determinisme Sosiologis
Dalam konteks masyarakat
modern dan pasca-modern, determinisme sosiologis
memperoleh relevansi baru yang sangat signifikan. Perkembangan teknologi
digital, globalisasi, serta perubahan struktur ekonomi dan politik telah
menciptakan bentuk-bentuk baru dari kekuatan sosial yang mengatur perilaku
manusia. Sementara pandangan klasik menekankan struktur ekonomi, norma sosial,
dan institusi tradisional, kini determinasi sosial muncul dalam bentuk algoritma,
data, jaringan global, dan sistem kapitalisme digital yang
beroperasi melampaui kesadaran individu.¹
Relevansi kontemporer
determinisme sosiologis dapat dibaca melalui tiga poros utama: (1) determinasi
struktural dalam masyarakat digital, (2) pembentukan identitas dan tindakan
sosial melalui media dan algoritma, serta (3) refleksi etis dan politis
terhadap keterikatan manusia pada sistem sosial baru yang semakin kompleks.
7.1. Determinisme Struktural dalam Masyarakat Digital
Dalam era digital, struktur
sosial tidak lagi terbatas pada lembaga formal, tetapi mencakup jaringan
algoritmik yang menentukan arus informasi, perhatian, dan interaksi sosial.
Shoshana Zuboff memperkenalkan konsep “kapitalisme
pengawasan” (surveillance capitalism),
yaitu sistem ekonomi yang mendasarkan nilai pada pengumpulan dan prediksi
perilaku manusia melalui data digital.² Melalui mekanisme ini, tindakan
individu semakin dikendalikan oleh logika algoritmik yang memetakan preferensi
dan mengatur pilihan tanpa disadari.³
Determinisme sosiologis
menemukan aktualitasnya di sini: manusia menjadi subjek dalam sistem sosial
yang beroperasi melalui data dan logika prediktif. Struktur sosial kini
bersifat non-human agency, yakni perangkat teknologi yang
berfungsi sebagai aktor sosial baru.⁴ Sejalan dengan itu, Manuel Castells
menggambarkan era ini sebagai “masyarakat jaringan”,
di mana kekuasaan dan makna diproduksi melalui hubungan antar-node dalam
jaringan global yang bersifat dinamis namun sangat menentukan.⁵
Dengan demikian, determinasi
sosial pada era kontemporer bukan lagi bersifat institusional atau ekonomi
semata, melainkan teknologis dan informasional.
Struktur sosial menjadi semakin tak kasatmata, namun lebih efektif dalam
mengatur perilaku kolektif manusia melalui mekanisme algoritmik dan otomatisasi
sosial.
7.2. Identitas, Diskursus, dan Reproduksi Sosial di Era
Media
Determinisme sosiologis juga
tetap relevan dalam memahami pembentukan identitas sosial di era media
dan budaya digital. Media sosial bukan hanya ruang komunikasi,
melainkan sistem determinatif yang membentuk cara individu berpikir, menilai,
dan menampilkan diri. Pierre Bourdieu, dalam kerangka habitus
dan field, dapat diaplikasikan untuk menjelaskan
bagaimana media digital menciptakan struktur simbolik baru yang mempengaruhi
produksi identitas dan nilai sosial.⁶
Kehadiran algoritma
memperkuat field baru yang didominasi
oleh kapital sosial dan simbolik dalam bentuk “pengakuan digital”—likes,
followers, atau engagement metrics.⁷ Dengan demikian, individu tidak sekadar
bertindak bebas di ruang maya, tetapi menyesuaikan diri dengan norma-norma
sosial yang dibentuk oleh sistem teknologis. Hal ini memperlihatkan determinasi
sosial yang halus, di mana agensi manusia dibentuk oleh dinamika pengakuan dan
validasi sosial yang dikontrol oleh platform digital.⁸
Michel Foucault membantu memperjelas
fenomena ini dengan konsep “teknologi kekuasaan” (technologies
of power) dan “teknologi diri” (technologies
of the self).⁹ Individu menginternalisasi mekanisme pengawasan dan
penilaian sosial yang dilembagakan oleh sistem digital, sehingga subjek modern
hidup dalam kondisi auto-regulation—mengawasi
dirinya sendiri agar sesuai dengan norma yang diproduksi oleh sistem sosial.¹⁰
Dengan demikian, determinisme sosial modern bertransformasi menjadi determinisme
diskursif dan teknologis, yang mengatur makna, perilaku, dan
bahkan identitas personal.
7.3. Relevansi Etis dan Politis: Determinisme,
Kebebasan, dan Keadilan Sosial
Relevansi etis determinisme
sosiologis di era kontemporer terletak pada kemampuannya mengungkap mekanisme
kekuasaan yang tidak tampak namun menentukan kehidupan manusia.
Dalam sistem global yang dikuasai oleh korporasi teknologi, algoritma, dan
arsitektur data, manusia menghadapi bentuk baru dari struktur
koersif yang bekerja secara halus namun efektif.¹¹ Oleh karena itu,
analisis determinisme sosial penting untuk mengembangkan etika digital dan
teori keadilan sosial yang peka terhadap konteks struktural.
Anthony Giddens menawarkan
pendekatan refleksif melalui konsep modernitas refleksif,
di mana individu menyadari struktur sosial yang membentuknya dan berusaha
menegosiasikan ruang kebebasan dalam sistem yang kompleks.¹² Kesadaran
reflektif menjadi bentuk kebebasan baru dalam masyarakat yang deterministik:
kebebasan bukan untuk keluar dari struktur, tetapi untuk memahami
dan memodifikasinya secara sadar.¹³
Dalam konteks politik,
determinisme sosiologis menuntun kita pada pemahaman bahwa perubahan sosial
tidak hanya bergantung pada kehendak individu, tetapi pada transformasi sistem
sosial dan institusi yang melingkupinya.¹⁴ Dengan kata lain, kebebasan dan
keadilan tidak dapat diwujudkan tanpa kesadaran terhadap struktur determinatif
yang membentuk pilihan manusia.¹⁵
7.4. Humanisasi Determinisme di Era Global
Relevansi kontemporer
determinisme sosiologis juga terletak pada upaya humanisasi
struktur sosial—yakni mengembalikan kesadaran manusia dalam
sistem yang semakin otomatis. Dalam masyarakat jaringan global, manusia sering
kali kehilangan kendali atas proses sosial yang ia ciptakan sendiri,
sebagaimana Marx telah ramalkan dalam konsep alienasi.¹⁶
Oleh karena itu, tantangan etis dan aksiologis masa kini adalah membangun
struktur sosial yang memungkinkan refleksivitas,
partisipasi, dan solidaritas manusiawi di tengah mekanisme
sistemik yang deterministik.
Zygmunt Bauman menyebut
kondisi ini sebagai “modernitas cair,” di mana struktur sosial terus berubah
dan individu dipaksa menyesuaikan diri dengan kecepatan transformasi global.¹⁷
Dalam situasi ini, determinisme sosial tidak lagi berarti kekakuan struktur,
tetapi ketidakpastian sistem yang tetap memaksa individu beradaptasi dalam
logika pasar dan teknologi. Relevansi determinisme sosiologis, karenanya,
justru semakin kuat: ia menjadi alat kritis untuk memahami bagaimana kebebasan,
identitas, dan makna manusia dibentuk, dinegosiasikan, dan sering kali
dikendalikan oleh kekuatan sosial yang melampaui kendali pribadi.¹⁸
Dengan demikian, determinisme
sosiologis dalam era kontemporer tidak sekadar menjelaskan
keterikatan manusia pada struktur sosial, tetapi juga mengajak pada kesadaran
reflektif terhadap mekanisme baru penentuan sosial—baik dalam ekonomi digital,
media, maupun relasi kekuasaan global. Relevansinya terletak pada kemampuannya
mengungkap struktur yang tak terlihat
yang menentukan kehidupan manusia, sekaligus membuka ruang bagi refleksi etis untuk
menciptakan masyarakat yang lebih sadar, adil, dan manusiawi.
Footnotes
[1]
Ulrich Beck, Risk Society: Towards a
New Modernity, trans. Mark Ritter
(London: Sage Publications, 1992), 18–19.
[2]
Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance
Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power (New York: PublicAffairs, 2019), 94–96.
[3]
Ibid., 102–104.
[4]
Bruno Latour, Reassembling the
Social: An Introduction to Actor-Network-Theory (Oxford: Oxford University Press, 2005), 75–77.
[5]
Manuel Castells, The Rise of the Network
Society, 2nd ed. (Malden, MA:
Blackwell, 2010), 500–503.
[6]
Pierre Bourdieu, Distinction: A Social
Critique of the Judgement of Taste,
trans. Richard Nice (Cambridge: Harvard University Press, 1984), 101–102.
[7]
Ibid., 200–201.
[8]
Nick Couldry, Media, Society, World:
Social Theory and Digital Media Practice (Cambridge: Polity Press, 2012), 88–89.
[9]
Michel Foucault, Technologies of the
Self: A Seminar with Michel Foucault,
ed. Luther H. Martin, Huck Gutman, and Patrick H. Hutton (Amherst: University
of Massachusetts Press, 1988), 16–17.
[10]
Ibid., 25–26.
[11]
Byung-Chul Han, In the Swarm: Digital
Prospects, trans. Erik Butler
(Cambridge: MIT Press, 2017), 33–34.
[12]
Anthony Giddens, Modernity and
Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age (Stanford: Stanford University Press, 1991), 210–212.
[13]
Ibid., 218–220.
[14]
Jürgen Habermas, Between Facts and
Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy, trans. William Rehg (Cambridge: MIT Press, 1996),
134–136.
[15]
Axel Honneth, Freedom’s Right: The
Social Foundations of Democratic Life,
trans. Joseph Ganahl (New York: Columbia University Press, 2014), 91–92.
[16]
Karl Marx, Economic and
Philosophic Manuscripts of 1844,
trans. Martin Milligan (Moscow: Progress Publishers, 1959), 111–113.
[17]
Zygmunt Bauman, Liquid Modernity (Cambridge: Polity Press, 2000), 6–8.
[18]
Manuel Castells, Communication Power (Oxford: Oxford University Press, 2009), 33–34.
8.
Sintesis
Filosofis
Sintesis filosofis dari determinisme
sosiologis bertujuan untuk merangkum dan mempertemukan dua
kutub yang sering kali tampak berseberangan: antara struktur
sosial yang determinatif dan agensi manusia yang
reflektif dan bebas. Dalam lintasan sejarah pemikiran,
determinisme sosiologis telah bergerak dari positivisme Comte dan Durkheim,
menuju dialektika Marx dan Giddens, serta kritik poststrukturalis Foucault dan
Bourdieu. Namun, tantangan filosofis yang tersisa adalah bagaimana menjelaskan
hubungan antara struktur, agensi,
dan nilai moral tanpa jatuh ke dalam reduksionisme
struktural maupun idealisme voluntaristik.¹
Sintesis ini mengandaikan
sebuah pandangan yang koheren, relasional, dan reflektif,
di mana struktur sosial dipahami bukan sebagai kekuatan yang sepenuhnya
menghapus kebebasan manusia, melainkan sebagai kondisi ontologis yang
memungkinkan tindakan sosial bermakna. Dengan demikian, determinisme sosiologis
yang disintesiskan secara filosofis bukanlah sistem tertutup yang meniadakan
manusia, tetapi suatu model kausalitas terbuka yang
mengakui timbal balik antara determinasi sosial dan kreativitas manusia.²
8.1. Dialektika antara Struktur dan Agensi: Jalan Tengah
Ontologis
Anthony Giddens melalui teori
strukturasi menawarkan titik pijak yang relevan bagi sintesis ini. Ia menegaskan
bahwa struktur sosial memiliki sifat ganda (duality of structure):
struktur membentuk tindakan manusia, tetapi juga terus direproduksi melalui
tindakan tersebut.³ Dengan demikian, tindakan manusia bukan sekadar hasil dari
kekuatan sosial yang eksternal, melainkan juga momen reproduksi dari tatanan
sosial itu sendiri.
Filosofisnya, hal ini
mengandaikan bahwa realitas sosial bersifat dialektis dan emergent,
bukan mekanistik. Margaret Archer menyebut hubungan ini sebagai morfogenesis,
yaitu proses dinamis di mana struktur dan agensi saling memengaruhi dalam waktu
historis yang nyata.⁴ Dalam kerangka ini, kebebasan manusia bukanlah penolakan
terhadap determinasi sosial, melainkan ekspresi reflektif dari keterlibatan
dalam struktur yang terus berubah. Kebebasan menjadi kesadaran yang sadar akan
keterbatasannya.
Dengan demikian, sintesis
filosofis determinisme sosiologis menempatkan manusia sebagai subjek
transendental dalam jaringan sosial yang imanen: ia bukan
pencipta tunggal realitas sosial, tetapi juga bukan sekadar produk pasifnya.
Manusia adalah pelaku yang sadar dan reflektif dalam proses pembentukan
realitas kolektif.
8.2. Epistemologi Relasional: Pengetahuan sebagai
Interaksi Sosial
Dari segi epistemologis,
sintesis filosofis menggabungkan pandangan positivistik dan interpretivistik.
Pengetahuan sosial tidak semata hasil observasi objektif terhadap hukum-hukum
sosial, tetapi juga hasil refleksi terhadap makna dan pengalaman manusia di
dalam tatanan sosial.⁵ Oleh karena itu, epistemologi determinisme sosiologis
yang disintesiskan bersifat relasional: ia mengakui
bahwa kebenaran sosial lahir dari dialog antara struktur pengetahuan, posisi
sosial, dan praktik komunikatif manusia.⁶
Habermas mengembangkan ide
ini melalui teori tindakan komunikatif, yang melihat rasionalitas bukan hanya
sebagai kemampuan instrumental untuk mengontrol dunia, tetapi juga sebagai
kapasitas untuk mencapai pemahaman melalui komunikasi yang bebas dari
dominasi.⁷ Dengan mengadopsi prinsip ini, determinisme sosiologis dapat diartikulasikan
kembali sebagai sistem terbuka yang memungkinkan ruang dialog, bukan sekadar
penjelasan kausal yang kaku.
Dalam konteks ini, ilmu
sosial menjadi bukan sekadar alat prediksi, tetapi juga sarana
emansipasi, karena membantu manusia memahami struktur yang
membentuknya dan dengan demikian memungkinkan tindakan reflektif untuk
mengubahnya.⁸
8.3. Etika Sosial dan Tanggung Jawab dalam Dunia yang
Deterministik
Sintesis etis dari
determinisme sosiologis menegaskan bahwa tanggung jawab moral tidak hilang
meskipun manusia hidup dalam tatanan sosial yang determinatif. Sebaliknya,
tanggung jawab justru muncul dari kesadaran terhadap
determinasi sosial itu sendiri. Etika sosial yang lahir dari
kesadaran deterministik mengajak manusia untuk bertindak reflektif—menyadari keterikatannya
dalam sistem sosial dan berupaya mentransformasinya ke arah keadilan.⁹
Dalam hal ini, Charles Taylor
dan Axel Honneth menekankan pentingnya pengakuan (recognition)
sebagai dimensi moral dari hubungan sosial.¹⁰ Kesadaran akan keterkaitan sosial
bukanlah bentuk penyerahan diri terhadap struktur, melainkan dasar bagi
solidaritas dan tanggung jawab bersama. Nilai moral tidak muncul dari kebebasan
mutlak, tetapi dari kesadaran interdependensi
antara individu dan masyarakat.¹¹
Dengan demikian, determinisme
sosiologis dapat disintesiskan secara aksiologis sebagai etika
relasional, di mana kebebasan tidak dipahami sebagai otonomi
dari yang lain, tetapi sebagai kemampuan untuk bertindak secara sadar dalam
keterhubungan dengan yang lain.
8.4. Determinisme sebagai Kausalitas Terbuka
Sintesis filosofis ini juga
menuntut reinterpretasi terhadap konsep “determinasi” itu sendiri. Dalam
kerangka klasik, determinisme dipahami secara linier: sebab melahirkan akibat
dalam sistem tertutup. Namun, dalam konteks sosial, determinasi bersifat terbuka
dan non-linear—struktur sosial memengaruhi tindakan manusia,
tetapi manusia juga mengubah struktur melalui refleksi dan tindakan.¹²
Dengan demikian, determinisme
sosiologis lebih tepat dipahami sebagai determinisme reflektif,
bukan determinisme mekanistik. Bruno Latour dan Niklas Luhmann menunjukkan
bahwa sistem sosial beroperasi melalui jaringan interaksi yang bersifat
kompleks, di mana kausalitas bersifat sirkular dan kontingen.¹³ Hal ini
menandakan bahwa realitas sosial tidak dapat direduksi pada satu faktor
tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi dinamis antara aktor, wacana, dan
struktur.
Kausalitas sosial yang
terbuka ini menjadikan determinisme sosiologis relevan secara filosofis: ia
tidak menutup ruang bagi kebebasan, melainkan menjadikannya bagian inheren dari
dinamika sosial yang determinatif.
Humanisme Reflektif sebagai Kesimpulan Sintesis
Akhirnya, sintesis filosofis
determinisme sosiologis bermuara pada gagasan humanisme reflektif—suatu
pandangan yang menempatkan manusia sebagai makhluk sosial yang sadar akan
determinasi dan berupaya untuk menafsirkannya secara etis. Dalam perspektif
ini, kebebasan bukanlah ketiadaan struktur, melainkan kesadaran dan kemampuan
untuk merefleksikan serta mengarahkan struktur ke arah yang lebih manusiawi.¹⁴
Dengan mengintegrasikan
pandangan strukturalis, eksistensialis, dan konstruktivis, determinisme
sosiologis yang disintesiskan ini menjadi filsafat sosial yang empiris
sekaligus normatif, determinatif sekaligus reflektif, dan sistemik sekaligus
humanistik. Ia membuka ruang bagi tindakan manusia dalam dunia
yang kompleks, tanpa menafikan kekuatan sosial yang membentuknya.
Sebagaimana dirumuskan oleh
Giddens, kebebasan manusia tidak terletak di luar struktur, melainkan dalam kemampuan
untuk mengubah struktur melalui tindakan yang sadar.¹⁵ Maka,
determinisme sosiologis yang disintesiskan secara filosofis dapat dipahami
sebagai filsafat kebebasan dalam keterikatan—sebuah upaya
memahami manusia sebagai makhluk yang ditentukan, namun justru melalui
kesadaran atas determinasi itulah ia menjadi bebas.
Footnotes
[1]
Steven Lukes, Power: A Radical View, 2nd ed. (New York: Palgrave Macmillan, 2005), 14–15.
[2]
Roy Bhaskar, A Realist Theory of
Science (London: Routledge, 1975),
56–58.
[3]
Anthony Giddens, The Constitution of
Society: Outline of the Theory of Structuration (Cambridge: Polity Press, 1984), 25–27.
[4]
Margaret Archer, Realist Social Theory:
The Morphogenetic Approach
(Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 66–68.
[5]
Max Weber, Methodology of Social
Sciences, trans. Edward A. Shils and
Henry A. Finch (New York: Free Press, 1949), 57–58.
[6]
Pierre Bourdieu and Loïc Wacquant, An
Invitation to Reflexive Sociology
(Chicago: University of Chicago Press, 1992), 36–38.
[7]
Jürgen Habermas, The Theory of
Communicative Action, Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society, trans. Thomas McCarthy (Boston: Beacon Press, 1984),
82–84.
[8]
Axel Honneth, The Struggle for
Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts, trans. Joel Anderson (Cambridge: Polity Press,
1995), 95–96.
[9]
Charles Taylor, Sources of the Self:
The Making of the Modern Identity
(Cambridge: Harvard University Press, 1989), 211–212.
[10]
Axel Honneth, Freedom’s Right: The
Social Foundations of Democratic Life,
trans. Joseph Ganahl (New York: Columbia University Press, 2014), 105–106.
[11]
Ibid., 111–112.
[12]
Roy Bhaskar, The Possibility of
Naturalism: A Philosophical Critique of the Contemporary Human Sciences, 3rd ed. (London: Routledge, 1998), 115–116.
[13]
Bruno Latour, Reassembling the
Social: An Introduction to Actor-Network-Theory (Oxford: Oxford University Press, 2005), 63–64.
[14]
Zygmunt Bauman, Postmodern Ethics (Oxford: Blackwell, 1993), 47–49.
[15]
Anthony Giddens, Modernity and
Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age (Stanford: Stanford University Press, 1991), 215–216.
9.
Kesimpulan
Kajian mengenai determinisme
sosiologis menunjukkan bahwa hubungan antara manusia dan
masyarakat tidak dapat direduksi pada salah satu sisi saja—baik struktur sosial
yang menentukan maupun kebebasan individu yang menentukan dirinya sendiri.
Melalui pembahasan historis, ontologis, epistemologis, hingga aksiologis, kita
dapat menyimpulkan bahwa determinisme sosiologis bukanlah doktrin tentang
keterpaksaan total, melainkan kerangka reflektif
untuk memahami bagaimana struktur sosial membentuk sekaligus dibentuk oleh
tindakan manusia.¹
Dalam akar historisnya,
determinisme sosiologis berangkat dari positivisme Auguste Comte dan realisme
sosial Émile Durkheim, yang memandang fakta sosial sebagai entitas objektif
yang memiliki daya koersif terhadap individu.² Tradisi ini kemudian
dikembangkan dalam bentuk materialisme historis Karl Marx, yang memperlihatkan
bahwa struktur ekonomi dan kelas sosial merupakan kekuatan determinatif dalam
sejarah manusia.³ Namun, perkembangan teori sosial abad ke-20 menandai
pergeseran penting: dari determinisme mekanistik menuju determinisme
dialektis, yang diartikulasikan oleh Anthony Giddens melalui
teori strukturasi, serta oleh Pierre Bourdieu melalui konsep habitus
dan field.⁴
9.1. Determinisme sebagai Relasionalitas Sosial
Dari perspektif ontologis,
realitas sosial bersifat sui generis dan relasional.
Struktur sosial bukan entitas yang berdiri sendiri, tetapi jaringan hubungan
yang memediasi tindakan manusia.⁵ Masyarakat tidak hanya “ada di luar”
individu, tetapi juga “ada di dalam” dirinya melalui internalisasi nilai,
norma, dan simbol yang membentuk kesadaran sosial.⁶ Dengan demikian, ontologi
determinisme sosiologis menolak dualisme antara individu dan masyarakat:
keduanya merupakan dimensi saling membentuk dalam proses historis dan kultural
yang berkelanjutan.
Pandangan ini menghasilkan
model determinasi terbuka:
manusia dibentuk oleh struktur, tetapi juga berperan dalam memodifikasi
struktur itu melalui refleksi dan tindakan.⁷ Dengan kata lain, kebebasan
manusia bukanlah kebebasan absolut dari struktur, melainkan kebebasan yang terletak
di dalam struktur—yakni kemampuan reflektif untuk memahami dan
menegosiasikan batas-batas sosial yang membentuknya.⁸
9.2. Implikasi Epistemologis dan Etis
Epistemologi determinisme
sosiologis menegaskan pentingnya pendekatan ilmiah terhadap realitas sosial,
tanpa mengabaikan dimensi makna subjektif dan komunikasi manusia.⁹ Ilmu sosial
yang berakar pada determinisme tidak hanya menjelaskan sebab-sebab eksternal
perilaku manusia, tetapi juga membantu mengungkap mekanisme
sosial yang tersembunyi di balik tindakan sehari-hari.¹⁰ Dalam
hal ini, pengetahuan sosiologis berfungsi sebagai bentuk kesadaran
kritis—membuka ruang bagi refleksi dan emansipasi terhadap struktur-struktur
sosial yang menindas.¹¹
Dari sisi etika, determinisme
sosiologis mendorong munculnya kesadaran moral baru yang tidak berbasis pada
kebebasan individual semata, melainkan pada interdependensi sosial.¹²
Etika dalam konteks ini bersifat relasional: manusia bertanggung jawab bukan
karena ia bebas dari masyarakat, tetapi karena ia sadar akan keterikatannya
dalam jaringan sosial yang lebih luas.¹³ Kesadaran ini melahirkan tanggung jawab
kolektif terhadap keadilan sosial, solidaritas, dan keseimbangan antara
kebebasan pribadi dan keteraturan sosial.
9.3. Relevansi Kontemporer dan Transformasi Humanistik
Dalam era digital dan
globalisasi, determinisme sosiologis mendapatkan relevansi baru. Struktur
sosial kini hadir dalam bentuk algoritma, jaringan informasi, dan sistem
ekonomi global yang memengaruhi perilaku manusia secara halus namun mendalam.¹⁴
Dalam kondisi ini, manusia berhadapan dengan bentuk baru dari kekuasaan sosial
yang bersifat invisible—bukan karena
hilangnya struktur, tetapi karena struktur menjadi semakin tersembunyi di balik
teknologi dan data.¹⁵ Oleh karena itu, determinisme sosiologis kontemporer
menuntut reinterpretasi filosofis yang menekankan refleksivitas
dan kesadaran digital, agar manusia mampu mengkritisi mekanisme
sosial baru yang membentuk kehidupannya.¹⁶
Namun, di balik determinasi
itu, masih terdapat ruang bagi kebebasan reflektif. Giddens menyebut kebebasan
ini sebagai “agency in reflexive modernity”—yakni kemampuan manusia
untuk memantulkan struktur sosial ke dalam kesadaran dan bertindak berdasarkan
pemahaman kritis terhadapnya.¹⁷ Relevansi determinisme sosiologis modern
terletak pada kemampuannya untuk mendeskripsikan
realitas tanpa meniadakan nilai-nilai humanistik: kebebasan,
tanggung jawab, dan solidaritas sosial.
Sintesis Filosofis: Determinisme Reflektif dan Humanisme Sosial
Secara filosofis,
determinisme sosiologis pada akhirnya meneguhkan pandangan bahwa kebebasan
manusia dan struktur sosial bukanlah entitas yang saling meniadakan, melainkan
dua aspek dari realitas sosial yang sama.¹⁸ Determinisme, ketika dipahami
secara reflektif, justru menuntun manusia untuk mengenali batas-batas
sosialnya, dan melalui pengenalan itu, menegaskan dirinya sebagai subjek moral
yang sadar.¹⁹ Dengan demikian, determinisme sosiologis
bukan antitesis kebebasan, tetapi kondisi bagi kebebasan yang rasional dan
bertanggung jawab.²⁰
Kesimpulan ini menempatkan
determinisme sosiologis sebagai paradigma filosofis yang dinamis—bukan sistem
dogmatis yang mengekang, melainkan kerangka terbuka untuk memahami hubungan
antara kekuatan sosial, kesadaran manusia, dan nilai moral.²¹ Dalam dunia yang
semakin kompleks dan terstruktur secara digital, pandangan ini mengajak kita
untuk menumbuhkan humanisme reflektif,
yakni kesadaran bahwa memahami struktur sosial berarti memahami diri sendiri
sebagai bagian darinya.²²
Footnotes
[1]
Steven Lukes, Power: A Radical View, 2nd ed. (New York: Palgrave Macmillan, 2005), 15–16.
[2]
Auguste Comte, The Course of Positive
Philosophy, trans. Harriet Martineau
(London: George Bell and Sons, 1896), 34–35.
[3]
Karl Marx and Friedrich Engels, The
German Ideology (Moscow: Progress
Publishers, 1968), 42–44.
[4]
Anthony Giddens, The Constitution of
Society: Outline of the Theory of Structuration (Cambridge: Polity Press, 1984), 20–22.
[5]
Émile Durkheim, The Rules of
Sociological Method, trans. W. D.
Halls (New York: Free Press, 1982), 50–51.
[6]
Pierre Bourdieu, Outline of a Theory of
Practice, trans. Richard Nice
(Cambridge: Cambridge University Press, 1977), 72–73.
[7]
Margaret Archer, Realist Social Theory:
The Morphogenetic Approach
(Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 65–66.
[8]
Roy Bhaskar, The Possibility of
Naturalism: A Philosophical Critique of the Contemporary Human Sciences, 3rd ed. (London: Routledge, 1998), 114–116.
[9]
Max Weber, Methodology of Social
Sciences, trans. Edward A. Shils and
Henry A. Finch (New York: Free Press, 1949), 61–62.
[10]
Jürgen Habermas, Knowledge and Human
Interests, trans. Jeremy J. Shapiro
(Boston: Beacon Press, 1971), 309–310.
[11]
Axel Honneth, Freedom’s Right: The
Social Foundations of Democratic Life,
trans. Joseph Ganahl (New York: Columbia University Press, 2014), 89–90.
[12]
Émile Durkheim, Professional Ethics and
Civic Morals, trans. Cornelia
Brookfield (London: Routledge, 1992), 61–62.
[13]
Charles Taylor, Sources of the Self:
The Making of the Modern Identity
(Cambridge: Harvard University Press, 1989), 212–213.
[14]
Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance
Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power (New York: PublicAffairs, 2019), 78–80.
[15]
Byung-Chul Han, Psychopolitics:
Neoliberalism and New Technologies of Power, trans. Erik Butler (London: Verso, 2017), 33–35.
[16]
Manuel Castells, Communication Power (Oxford: Oxford University Press, 2009), 42–43.
[17]
Anthony Giddens, Modernity and
Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age (Stanford: Stanford University Press, 1991), 210–212.
[18]
Margaret Archer, Structure, Agency, and
the Internal Conversation
(Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 113–114.
[19]
Roy Bhaskar, A Realist Theory of
Science (London: Routledge, 1975),
57–58.
[20]
Axel Honneth, The Struggle for
Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts, trans. Joel Anderson (Cambridge: Polity Press,
1995), 95–96.
[21]
Zygmunt Bauman, Postmodern Ethics (Oxford: Blackwell, 1993), 49–50.
[22]
Jürgen Habermas, Moral Consciousness and
Communicative Action, trans.
Christian Lenhardt and Shierry Weber Nicholsen (Cambridge: MIT Press, 1990),
101–103.
Daftar Pustaka
Archer, M. (1995). Realist social theory: The morphogenetic approach.
Cambridge University Press.
Archer, M. (2000). Being human: The problem of agency. Cambridge University
Press.
Archer, M. (2003). Structure, agency, and the internal conversation.
Cambridge University Press.
Bauman, Z. (1993). Postmodern ethics. Blackwell.
Bauman, Z. (2000). Liquid modernity. Polity Press.
Beauvoir, S. de. (1976). The ethics of ambiguity (B. Frechtman, Trans.). Citadel
Press.
Beck, U. (1992). Risk society: Towards a new modernity (M. Ritter,
Trans.). Sage Publications.
Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). The social construction of reality: A
treatise in the sociology of knowledge. Anchor Books.
Bhaskar, R. (1975). A realist theory of science. Routledge.
Bhaskar, R. (1998). The possibility of naturalism: A philosophical critique of
the contemporary human sciences (3rd ed.). Routledge.
Bourdieu, P. (1977). Outline of a theory of practice (R. Nice, Trans.).
Cambridge University Press.
Bourdieu, P. (1984). Distinction: A social critique of the judgement of taste
(R. Nice, Trans.). Harvard University Press.
Bourdieu, P. (1990). The logic of practice (R. Nice, Trans.). Stanford
University Press.
Bourdieu, P., & Wacquant, L. J. D. (1992). An invitation to reflexive sociology.
University of Chicago Press.
Byung-Chul Han. (2017). Psychopolitics: Neoliberalism and new technologies of power
(E. Butler, Trans.). Verso.
Byung-Chul Han. (2017). In the swarm: Digital prospects (E. Butler, Trans.). MIT
Press.
Castells, M. (2009). Communication power. Oxford University Press.
Castells, M. (2010). The rise of the network society (2nd ed.). Blackwell.
Comte, A. (1896). The course of positive philosophy (H. Martineau,
Trans.). George Bell and Sons.
Couldry, N. (2012). Media, society, world: Social theory and digital media
practice. Polity Press.
Durkheim, É. (1951). Suicide: A study in sociology (J. A. Spaulding & G.
Simpson, Trans.). Free Press.
Durkheim, É. (1982). The rules of sociological method (W. D. Halls, Trans.).
Free Press.
Durkheim, É. (1984). The division of labour in society (W. D. Halls, Trans.).
Free Press.
Durkheim, É. (1992). Professional ethics and civic morals (C. Brookfield,
Trans.). Routledge.
Foucault, M. (1977). Discipline and punish: The birth of the prison (A.
Sheridan, Trans.). Vintage Books.
Foucault, M. (1980). Power/knowledge: Selected interviews and other writings,
1972–1977 (C. Gordon, Ed.). Pantheon Books.
Foucault, M. (1988). Technologies of the self: A seminar with Michel Foucault
(L. H. Martin, H. Gutman, & P. H. Hutton, Eds.). University of
Massachusetts Press.
Foucault, M. (1990). The history of sexuality, Vol. 1: An introduction (R.
Hurley, Trans.). Vintage Books.
Foucault, M. (2002). The archaeology of knowledge (A. M. Sheridan Smith,
Trans.). Routledge.
Gadamer, H.-G. (2004). Truth and method (J. Weinsheimer & D. G. Marshall,
Trans.). Continuum.
Giddens, A. (1984). The constitution of society: Outline of the theory of
structuration. Polity Press.
Giddens, A. (1991). Modernity and self-identity: Self and society in the late
modern age. Stanford University Press.
Habermas, J. (1971). Knowledge and human interests (J. J. Shapiro, Trans.).
Beacon Press.
Habermas, J. (1984). The theory of communicative action, Vol. 1: Reason and the
rationalization of society (T. McCarthy, Trans.). Beacon Press.
Habermas, J. (1987). The theory of communicative action, Vol. 2: Lifeworld and
system (T. McCarthy, Trans.). Beacon Press.
Habermas, J. (1990). Moral consciousness and communicative action (C.
Lenhardt & S. W. Nicholsen, Trans.). MIT Press.
Habermas, J. (1996). Between facts and norms: Contributions to a discourse theory
of law and democracy (W. Rehg, Trans.). MIT Press.
Han, B.-C. (2017). In the swarm: Digital prospects (E. Butler, Trans.). MIT
Press.
Honneth, A. (1995). The struggle for recognition: The moral grammar of social
conflicts (J. Anderson, Trans.). Polity Press.
Honneth, A. (2014). Freedom’s right: The social foundations of democratic life
(J. Ganahl, Trans.). Columbia University Press.
Husserl, E. (1970). The crisis of European sciences and transcendental
phenomenology (D. Carr, Trans.). Northwestern University Press.
Latour, B. (2005). Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory.
Oxford University Press.
Lukes, S. (1973). Émile Durkheim: His life and work. Penguin Books.
Lukes, S. (2005). Power: A radical view (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
MacIntyre, A. (2007). After virtue: A study in moral theory (3rd ed.).
University of Notre Dame Press.
Marx, K. (1959). Economic and philosophic manuscripts of 1844 (M.
Milligan, Trans.). Progress Publishers.
Marx, K. (1970). A contribution to the critique of political economy (S.
W. Ryazanskaya, Trans.). Progress Publishers.
Marx, K., & Engels, F. (1968). The German ideology. Progress
Publishers.
Marx, K., & Engels, F. (2002). The communist manifesto. Penguin
Books.
Parsons, T. (1937). The structure of social action. McGraw-Hill.
Sartre, J.-P. (1956). Being and nothingness (H. E. Barnes, Trans.).
Philosophical Library.
Sartre, J.-P. (2007). Existentialism is a humanism (C. Macomber, Trans.). Yale
University Press.
Schutz, A. (1967). The phenomenology of the social world (G. Walsh & F.
Lehnert, Trans.). Northwestern University Press.
Taylor, C. (1989). Sources of the self: The making of the modern identity.
Harvard University Press.
Weber, M. (1949). Methodology of social sciences (E. A. Shils & H. A.
Finch, Trans.). Free Press.
Weber, M. (1978). Economy and society (G. Roth & C. Wittich, Eds.).
University of California Press.
Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human
future at the new frontier of power. PublicAffairs.
Zygmunt Bauman. (2000). Liquid modernity. Polity Press.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar