Determinisme Teknologis

Antara Kemajuan Inovasi dan Penundukan Manusia oleh Mesin

Abstrak

Artikel ini membahas secara komprehensif konsep Determinisme Teknologis sebagai salah satu cabang penting dalam studi filsafat dan sosiologi teknologi. Melalui pendekatan historis, ontologis, epistemologis, etis, hingga aksiologis, tulisan ini menelusuri bagaimana teknologi berkembang dari sekadar instrumen manusia menjadi sistem otonom yang membentuk struktur sosial, pola berpikir, dan nilai-nilai moral. Kajian dimulai dengan landasan genealogis dari Karl Marx, Thorstein Veblen, Lewis Mumford, Jacques Ellul, dan Marshall McLuhan, yang masing-masing menunjukkan pergeseran posisi teknologi dari alat produksi menuju kekuatan determinatif. Secara ontologis, teknologi dipahami sebagai struktur keberadaan yang menyusun relasi manusia dengan realitas, sementara secara epistemologis, ia menjadi mediasi yang menentukan cara manusia mengetahui dan menafsirkan dunia.

Dari segi etika dan aksiologi, determinisme teknologis menghadirkan problem tanggung jawab moral terhadap dampak teknologi yang melampaui kapasitas kontrol manusia, sebagaimana dikemukakan Hans Jonas dan Andrew Feenberg. Artikel ini juga memaparkan kritik terhadap determinisme teknologis dari perspektif konstruktivisme sosial, fenomenologi, dan teori jaringan aktor (ANT), yang menolak pandangan otonomi teknologi dan menegaskan peran aktif manusia dalam pembentukan makna teknologi. Pada bagian akhir, artikel ini menyintesis pandangan-pandangan tersebut ke dalam paradigma “teknologi reflektif” — yaitu paradigma yang menempatkan teknologi sebagai medan dialektis antara determinasi teknis dan kebebasan moral manusia. Dengan demikian, determinisme teknologis tidak lagi dipahami sebagai takdir mekanistik, melainkan sebagai cermin reflektif yang memperlihatkan bagaimana manusia membentuk, dan sekaligus dibentuk oleh, ciptaannya sendiri.

Kata Kunci: Determinisme Teknologis, Filsafat Teknologi, Jacques Ellul, Andrew Feenberg, Hans Jonas, Etika Teknologi, Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, Teknologi Reflektif.

PEMBAHASAN

Determinisme dalam Konteks Teknologi Modern

1. Pendahuluan

Perdebatan mengenai hubungan antara manusia dan teknologi telah menjadi salah satu diskursus paling signifikan dalam filsafat kontemporer. Di tengah arus modernitas yang ditandai oleh percepatan inovasi digital, muncul pandangan bahwa teknologi tidak sekadar instrumen netral yang digunakan manusia, melainkan kekuatan otonom yang membentuk arah perkembangan masyarakat dan kebudayaan. Pandangan inilah yang dikenal sebagai determinisme teknologis — sebuah teori yang menyatakan bahwa perubahan sosial, politik, dan budaya ditentukan secara langsung oleh kemajuan teknologi, bukan sebaliknya.¹

Gagasan determinisme teknologis muncul sebagai respons terhadap transformasi historis yang diakibatkan oleh revolusi industri dan kemudian semakin menguat pada abad ke-20 seiring dengan berkembangnya media massa, komputerisasi, dan digitalisasi. Tokoh-tokoh seperti Karl Marx telah menunjukkan bagaimana alat-alat produksi membentuk struktur ekonomi dan hubungan sosial manusia.² Di abad berikutnya, pemikir seperti Marshall McLuhan menegaskan bahwa media, sebagai bentuk teknologi komunikasi, tidak hanya menyampaikan pesan tetapi juga membentuk cara manusia berpikir dan berinteraksi.³ Jacques Ellul kemudian memperluas analisis ini dengan menyatakan bahwa teknik memiliki logika otonomnya sendiri yang melampaui kontrol manusia, menjadikan teknologi bukan lagi alat, melainkan sistem yang menentukan arah peradaban.⁴

Dalam konteks ini, pertanyaan filosofis yang mendasar pun muncul: apakah manusia masih memiliki kebebasan dalam menentukan arah hidupnya, ataukah ia telah menjadi produk dari sistem teknologi yang ia ciptakan sendiri? Isu ini menjadi semakin relevan di era digital ketika kecerdasan buatan, big data, dan automasi mulai mengambil peran yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia.⁵ Kemajuan teknologi menghadirkan paradoks antara emansipasi dan penundukan: di satu sisi, teknologi membuka peluang baru bagi kemajuan pengetahuan dan kesejahteraan; di sisi lain, ia menciptakan ketergantungan struktural yang dapat mengikis otonomi moral dan eksistensial manusia.⁶

Oleh karena itu, pembahasan mengenai determinisme teknologis bukan sekadar persoalan teoretis, melainkan memiliki implikasi langsung terhadap etika, politik, dan praksis sosial. Analisis filosofis terhadap determinisme teknologis memungkinkan kita untuk menilai secara kritis bagaimana teknologi mengubah struktur realitas dan subjektivitas manusia. Dalam konteks filsafat kontemporer, studi ini berfungsi sebagai refleksi atas nasib manusia di tengah dunia yang semakin ditentukan oleh algoritma dan logika efisiensi teknis.⁷

Dengan demikian, tujuan utama bagian ini adalah untuk membangun kerangka pemahaman filosofis mengenai determinisme teknologis sebagai suatu paradigma berpikir. Kajian ini tidak hanya bertujuan menjelaskan akar historis dan teoritisnya, tetapi juga mengungkap tantangan etis dan aksiologis yang dihadirkannya terhadap eksistensi manusia modern. Hanya dengan pendekatan reflektif dan kritis, manusia dapat menjaga otonomi dirinya di tengah derasnya arus teknologi yang tak terhindarkan.⁸

Footnotes

[1] Merritt Roe Smith dan Leo Marx, eds., Does Technology Drive History? The Dilemma of Technological Determinism (Cambridge, MA: MIT Press, 1994), 3–5.

[2] Karl Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy (Moscow: Progress Publishers, 1977), 20–25.

[3] Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man (New York: McGraw-Hill, 1964), 7–9.

[4] Jacques Ellul, The Technological Society (New York: Vintage Books, 1964), 80–82.

[5] Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism (New York: PublicAffairs, 2019), 23–27.

[6] Andrew Feenberg, Transforming Technology: A Critical Theory Revisited (Oxford: Oxford University Press, 2002), 18–21.

[7] Jürgen Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol. 1 (Boston: Beacon Press, 1984), 45–48.

[8] Don Ihde, Technology and the Lifeworld: From Garden to Earth (Bloomington: Indiana University Press, 1990), 12–14.

2. Landasan Historis dan Genealogis Determinisme Teknologis

Gagasan tentang determinisme teknologis tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui proses panjang yang terkait erat dengan transformasi historis masyarakat industri dan evolusi pemikiran modern tentang peran teknologi dalam kehidupan manusia. Sejak revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19, manusia mulai menyadari bahwa mesin bukan sekadar alat bantu, tetapi menjadi kekuatan struktural yang mengubah cara produksi, pola kerja, bahkan hubungan sosial secara menyeluruh.¹ Pandangan bahwa perkembangan teknologi menentukan arah sejarah sosial dan politik inilah yang menjadi benih awal dari determinisme teknologis.

Akar genealogis determinisme teknologis dapat ditelusuri pada pemikiran Karl Marx, yang melihat teknologi sebagai basis material bagi struktur masyarakat. Dalam analisisnya, forces of production (termasuk alat dan teknik produksi) menjadi faktor penentu bentuk hubungan sosial dalam masyarakat (relations of production).² Dengan kata lain, teknologi tidak netral; ia memengaruhi dan membatasi kemungkinan tindakan sosial manusia.³ Meski Marx tidak secara eksplisit menggunakan istilah “determinisme teknologis”, pemikirannya memberi fondasi materialis bagi pandangan bahwa perubahan teknologi mendorong perubahan sosial secara dialektis.

Pada awal abad ke-20, konsep ini dikembangkan lebih jauh oleh Thorstein Veblen, yang menekankan bahwa kemajuan teknologi memiliki logika evolusioner tersendiri yang sering kali mendahului adaptasi sosial.⁴ Ia melihat teknologi sebagai kekuatan yang otonom dan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh institusi sosial atau kebijakan ekonomi. Selanjutnya, Lewis Mumford memperkenalkan gagasan bahwa setiap peradaban ditandai oleh bentuk teknologi dominan — mulai dari technics of eotechnic (berbasis energi alami) hingga megatechnic (berbasis sistem industrial besar).⁵ Menurut Mumford, teknologi modern cenderung kehilangan dimensi etis dan humanistiknya, digantikan oleh rasionalitas efisiensi yang menundukkan nilai-nilai kemanusiaan.⁶

Di pertengahan abad ke-20, Jacques Ellul menjadi salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam merumuskan determinisme teknologis secara sistematis. Dalam The Technological Society, ia berargumen bahwa teknik memiliki “autonomi” yang tidak lagi tunduk pada moralitas, politik, atau agama.⁷ Teknologi berkembang menurut logika internalnya sendiri: apa yang dapat dilakukan secara teknis, pasti akan dilakukan.⁸ Ellul menegaskan bahwa manusia secara bertahap kehilangan kontrol terhadap sistem teknis yang ia ciptakan, karena kebutuhan akan efisiensi, kecepatan, dan produktivitas menjadi norma yang absolut.⁹

Sementara itu, Marshall McLuhan memperluas determinisme teknologis ke bidang komunikasi. Dalam karyanya Understanding Media, ia menegaskan bahwa “medium adalah pesan” (the medium is the message), artinya, bukan isi komunikasi yang paling menentukan, melainkan bentuk teknologis media itu sendiri.¹⁰ Bagi McLuhan, setiap inovasi media — dari alfabet hingga internet — mengubah cara manusia memandang dunia dan membentuk kesadaran kolektifnya.¹¹ Pemikirannya membuka jalan bagi analisis tentang bagaimana teknologi informasi membentuk identitas dan kebudayaan kontemporer.

Pada paruh akhir abad ke-20 hingga kini, determinisme teknologis mendapat bentuk baru dalam kajian Science and Technology Studies (STS) dan teori kritis teknologi. Pemikir seperti Andrew Feenberg menolak determinisme absolut, namun tetap mengakui kekuatan struktural teknologi dalam membentuk ruang sosial dan politik.¹² Sementara itu, teori jaringan aktor (Actor-Network Theory) dari Bruno Latour menampilkan teknologi bukan hanya sebagai alat, melainkan sebagai aktor non-manusia yang ikut membentuk tatanan sosial.¹³

Dengan demikian, determinisme teknologis berkembang melalui lintasan historis yang kompleks: dari materialisme Marxian, kritik sosial Veblen dan Mumford, hingga teori otonomi teknik Ellul dan mediasi teknologi McLuhan. Genealogi ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan sekadar apakah teknologi menentukan manusia, tetapi sejauh mana manusia dapat mempertahankan otonomi etis dan eksistensialnya dalam dunia yang kian dibentuk oleh rasionalitas teknis.¹⁴

Footnotes

[1] David F. Noble, Forces of Production: A Social History of Industrial Automation (New York: Knopf, 1984), 11–13.

[2] Karl Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy (Moscow: Progress Publishers, 1977), 20–25.

[3] Raymond Williams, Television: Technology and Cultural Form (New York: Schocken Books, 1975), 11.

[4] Thorstein Veblen, The Engineers and the Price System (New York: B. W. Huebsch, 1921), 23–26.

[5] Lewis Mumford, Technics and Civilization (New York: Harcourt, Brace & Company, 1934), 3–5.

[6] Lewis Mumford, The Myth of the Machine: Technics and Human Development (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1967), 210–212.

[7] Jacques Ellul, The Technological Society (New York: Vintage Books, 1964), 79–81.

[8] Ibid., 84–86.

[9] Ibid., 91.

[10] Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man (New York: McGraw-Hill, 1964), 7–9.

[11] Ibid., 23–24.

[12] Andrew Feenberg, Transforming Technology: A Critical Theory Revisited (Oxford: Oxford University Press, 2002), 18–21.

[13] Bruno Latour, Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory (Oxford: Oxford University Press, 2005), 63–65.

[14] Merritt Roe Smith dan Leo Marx, eds., Does Technology Drive History? The Dilemma of Technological Determinism (Cambridge, MA: MIT Press, 1994), 1–4.

3. Ontologi Determinisme Teknologis

Pertanyaan ontologis dalam determinisme teknologis berfokus pada hakikat keberadaan teknologi itu sendiri dan relasinya dengan manusia serta realitas sosial. Apakah teknologi hanyalah instrumen netral yang digunakan manusia untuk mencapai tujuan tertentu, ataukah ia memiliki eksistensi dan dinamika otonom yang membentuk keberadaan manusia? Pertanyaan ini membawa kita pada perdebatan mendasar antara pandangan instrumentalis dan substantivis tentang teknologi.¹

Pandangan instrumentalis menegaskan bahwa teknologi merupakan alat yang tunduk pada kehendak manusia. Dalam kerangka ini, teknologi dianggap netral: baik atau buruknya bergantung pada penggunaannya.² Namun, para pemikir determinisme teknologis menolak pandangan tersebut karena mengabaikan fakta bahwa teknologi, setelah mencapai tahap tertentu, mulai membentuk kondisi dan batas-batas eksistensi manusia itu sendiri.³ Dengan demikian, teknologi tidak lagi bersifat pasif, melainkan aktif secara ontologis — ia menciptakan cara-cara baru dalam mengada, berpikir, dan berinteraksi.

Salah satu tokoh yang memberikan landasan ontologis bagi pemahaman ini adalah Martin Heidegger, terutama melalui esainya The Question Concerning Technology. Heidegger berargumen bahwa teknologi bukan sekadar sarana (means) atau kegiatan manusia (human activity), melainkan sebuah cara mengungkap (mode of revealing) hakikat realitas.⁴ Dalam bahasa Heidegger, teknologi modern menyingkap dunia melalui modus Gestell (enframing), yaitu cara berpikir yang menempatkan segala sesuatu — termasuk manusia — sebagai sumber daya (standing reserve) yang siap dimanfaatkan.⁵ Dengan demikian, teknologi menjadi struktur ontologis yang menentukan bagaimana manusia mengalami dan memahami dunia.

Dalam tradisi pemikiran lain, Jacques Ellul mengembangkan gagasan bahwa teknologi memiliki “autonomi ontologis.” Ia tidak lagi bergantung pada kehendak manusia, tetapi berkembang menurut logika internalnya sendiri: apa yang dapat dilakukan secara teknis akan dilakukan.⁶ Teknologi, dalam pandangan Ellul, membentuk realitas sosial seperti sistem hidup yang mandiri, menuntun manusia untuk beradaptasi dengannya, bukan sebaliknya.⁷ Di sini, manusia bukan lagi subjek yang menguasai teknologi, melainkan bagian dari sistem teknis yang lebih besar.

Sementara itu, Herbert Marcuse dan Jürgen Habermas menyoroti aspek ontologis dari rasionalitas teknologi. Marcuse menyebut bahwa rasionalitas modern telah digantikan oleh technological rationality, yakni logika yang menilai segala sesuatu berdasarkan efisiensi dan produktivitas.⁸ Hal ini menciptakan “dimensi satu” dalam eksistensi manusia, di mana kebebasan dan nilai-nilai moral direduksi menjadi fungsi dari sistem teknis.⁹ Habermas menambahkan bahwa dalam sistem sosial modern, teknologi menjadi media yang menstrukturkan komunikasi dan tindakan, sehingga menggantikan rasionalitas komunikatif dengan rasionalitas instrumental.¹⁰ Dengan demikian, teknologi berperan sebagai prinsip ontologis yang menentukan struktur tindakan sosial manusia.

Pendekatan lain yang memperluas horizon ontologis determinisme teknologis datang dari Don Ihde, yang mengembangkan fenomenologi teknologi. Ia menolak pandangan bahwa teknologi hanya eksternal terhadap manusia, melainkan melihatnya sebagai perpanjangan tubuh dan persepsi manusia.¹¹ Dalam kerangka ini, eksistensi manusia tidak bisa dilepaskan dari mediasi teknologi — dunia diungkap melalui hubungan manusia-teknologi (human–technology relations).¹² Dengan demikian, teknologi bukan entitas yang berdiri sendiri, tetapi menjadi dimensi ontologis yang membentuk cara manusia “mengada di dunia” (being-in-the-world).

Dalam perkembangan mutakhir, ontologi determinisme teknologis bertransformasi ke arah posthumanisme dan actor-network theory. Bruno Latour memandang teknologi sebagai “aktor” non-manusia yang turut membentuk realitas sosial.¹³ Hal ini menantang dikotomi klasik antara subjek dan objek, manusia dan mesin. Dalam jaringan ontologis yang lebih luas, manusia dan teknologi saling berko-eksistensi sebagai bagian dari satu sistem yang bersifat simbiotik.¹⁴

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam kerangka determinisme teknologis, teknologi tidak sekadar entitas eksternal yang diciptakan manusia, tetapi memiliki status ontologis yang aktif dan produktif. Ia membentuk ruang kemungkinan bagi eksistensi manusia, sekaligus menjadi struktur yang membatasi kebebasan manusia. Teknologi, dengan demikian, bukan hanya alat dalam dunia, tetapi juga cara dunia mengada melalui rasionalitas, sistem, dan struktur yang ia ciptakan.¹⁵

Footnotes

[1] Merritt Roe Smith dan Leo Marx, eds., Does Technology Drive History? The Dilemma of Technological Determinism (Cambridge, MA: MIT Press, 1994), 5–6.

[2] Langdon Winner, Autonomous Technology: Technics-out-of-Control as a Theme in Political Thought (Cambridge, MA: MIT Press, 1977), 18–21.

[3] Andrew Feenberg, Critical Theory of Technology (New York: Oxford University Press, 1991), 11–12.

[4] Martin Heidegger, The Question Concerning Technology (New York: Harper & Row, 1977), 4–6.

[5] Ibid., 14–17.

[6] Jacques Ellul, The Technological Society (New York: Vintage Books, 1964), 80–82.

[7] Ibid., 91.

[8] Herbert Marcuse, One-Dimensional Man (Boston: Beacon Press, 1964), 141–145.

[9] Ibid., 148–150.

[10] Jürgen Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol. 1 (Boston: Beacon Press, 1984), 320–324.

[11] Don Ihde, Technology and the Lifeworld: From Garden to Earth (Bloomington: Indiana University Press, 1990), 72–74.

[12] Ibid., 80–83.

[13] Bruno Latour, Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory (Oxford: Oxford University Press, 2005), 63–65.

[14] Rosi Braidotti, The Posthuman (Cambridge: Polity Press, 2013), 34–36.

[15] Andrew Feenberg, Transforming Technology: A Critical Theory Revisited (Oxford: Oxford University Press, 2002), 28–30.

4. Epistemologi Determinisme Teknologis

Epistemologi determinisme teknologis berfokus pada bagaimana teknologi memengaruhi cara manusia memperoleh, membentuk, dan memvalidasi pengetahuan. Dalam kerangka ini, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu bagi aktivitas kognitif manusia, tetapi juga sebagai kerangka epistemik yang membentuk struktur berpikir, persepsi, dan bahkan konsep kebenaran itu sendiri.¹ Dengan kata lain, teknologi menjadi mediasi epistemologis yang mengubah relasi manusia dengan realitas.

Pada mulanya, tradisi modern menganggap bahwa pengetahuan bersifat netral dan objektif. Namun, determinisme teknologis menantang pandangan ini dengan menegaskan bahwa setiap bentuk pengetahuan selalu dihasilkan melalui infrastruktur teknis tertentu.² Misalnya, mesin cetak pada abad ke-15 bukan hanya mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga membentuk pola berpikir linier dan sistematis khas modernitas.³ Demikian pula, media digital dan algoritma pada abad ke-21 menciptakan logika pengetahuan baru yang terfragmentasi, cepat, dan berbasis data.⁴ Dalam konteks ini, teknologi bukan sekadar medium penyampai pengetahuan, melainkan struktur yang membentuk epistemologi manusia modern.

Marshall McLuhan menjadi salah satu tokoh utama yang mengungkap peran teknologi komunikasi dalam pembentukan kesadaran epistemik. Melalui adagium terkenalnya, “the medium is the message,” McLuhan menegaskan bahwa bentuk media menentukan struktur persepsi dan pola kognitif manusia lebih dari isi pesan yang disampaikan.⁵ Dengan demikian, setiap inovasi teknologi membawa implikasi epistemologis yang mendalam: media visual, misalnya, membentuk budaya persepsi yang berbeda dari media tekstual.⁶ Perspektif McLuhan ini menandai pergeseran dari epistemologi rasional ke epistemologi mediatif — di mana pengetahuan dibentuk oleh alat-alat teknis yang memperantarai pengalaman manusia terhadap dunia.

Sementara itu, Herbert Marcuse dalam One-Dimensional Man menyoroti bahwa rasionalitas teknologi telah menggantikan rasionalitas kritis. Menurutnya, technological rationality mendominasi kesadaran manusia modern dengan menilai kebenaran berdasarkan efisiensi, kegunaan, dan performa teknis, bukan pada dimensi moral atau transendental.⁷ Akibatnya, kebenaran direduksi menjadi apa yang “berfungsi” dalam sistem teknis.⁸ Dalam kerangka ini, teknologi menciptakan epistemologi utilitarian, di mana pengetahuan diukur berdasarkan keberhasilan dalam mengoptimalkan sistem, bukan lagi pada refleksi kritis terhadap maknanya.

Kritik terhadap dominasi rasionalitas teknologis juga diajukan oleh Jürgen Habermas, yang membedakan antara rasionalitas instrumental dan rasionalitas komunikatif.⁹ Habermas menegaskan bahwa dalam masyarakat modern, pengetahuan teknis telah menggantikan ruang dialog kritis dengan logika kontrol dan efisiensi.¹⁰ Dengan demikian, epistemologi modern yang digerakkan oleh teknologi cenderung bersifat monologis, menyingkirkan diskursus etis dan intersubjektif yang seharusnya menjadi dasar komunikasi manusia.

Dari perspektif fenomenologis, Don Ihde menawarkan pendekatan yang lebih deskriptif terhadap relasi epistemik manusia-teknologi. Ia berpendapat bahwa setiap alat teknologi memperluas sekaligus membatasi cara manusia mengalami dunia.¹¹ Sebagai contoh, mikroskop memperluas jangkauan persepsi, tetapi juga mengubah struktur pemahaman kita terhadap realitas biologis.¹² Dalam kerangka ini, teknologi berperan sebagai amplifikasi epistemik: ia memperkuat kapasitas manusia untuk mengetahui, namun juga membingkai cara pengetahuan tersebut dihasilkan.¹³

Dalam konteks kontemporer, muncul pula dimensi epistemologis baru yang ditandai oleh munculnya algoritmik epistemology — yaitu pandangan bahwa kebenaran dan keputusan rasional kini dimediasi oleh algoritma dan sistem kecerdasan buatan.¹⁴ Seperti diuraikan oleh Shoshana Zuboff, logika kapitalisme digital menjadikan data sebagai bentuk pengetahuan dominan, yang tidak hanya menggambarkan realitas tetapi juga mengatur perilaku manusia melalui predictive analytics.¹⁵ Di sini, epistemologi bergeser dari “pengetahuan untuk memahami” menuju “pengetahuan untuk mengendalikan.”

Dengan demikian, determinisme teknologis dalam ranah epistemologi menegaskan bahwa teknologi tidak hanya memediasi pengetahuan, tetapi juga menentukan struktur kognitif, norma kebenaran, dan horizon makna manusia. Pengetahuan tidak lagi dapat dipahami secara murni rasional atau empiris tanpa mempertimbangkan konteks teknologis yang membentuknya. Dalam dunia modern yang semakin didominasi oleh sistem digital, epistemologi menjadi medan di mana teknologi dan kesadaran manusia saling membentuk dalam hubungan yang kompleks, ambivalen, dan tak terhindarkan.¹⁶

Footnotes

[1] Andrew Feenberg, Transforming Technology: A Critical Theory Revisited (Oxford: Oxford University Press, 2002), 41–43.

[2] Merritt Roe Smith dan Leo Marx, eds., Does Technology Drive History? The Dilemma of Technological Determinism (Cambridge, MA: MIT Press, 1994), 6–7.

[3] Elizabeth Eisenstein, The Printing Press as an Agent of Change (Cambridge: Cambridge University Press, 1979), 45–48.

[4] Manuel Castells, The Rise of the Network Society (Oxford: Blackwell, 1996), 22–26.

[5] Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man (New York: McGraw-Hill, 1964), 7–9.

[6] Ibid., 23–25.

[7] Herbert Marcuse, One-Dimensional Man (Boston: Beacon Press, 1964), 141–145.

[8] Ibid., 150.

[9] Jürgen Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol. 1 (Boston: Beacon Press, 1984), 318–322.

[10] Ibid., 327.

[11] Don Ihde, Technology and the Lifeworld: From Garden to Earth (Bloomington: Indiana University Press, 1990), 72–74.

[12] Ibid., 80.

[13] Ibid., 83.

[14] Luciano Floridi, The Logic of Information: A Theory of Philosophy as Conceptual Design (Oxford: Oxford University Press, 2019), 112–115.

[15] Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism (New York: PublicAffairs, 2019), 51–54.

[16] Andrew Feenberg, Between Reason and Experience: Essays in Technology and Modernity (Cambridge, MA: MIT Press, 2010), 19–22.

5. Etika dan Aksiologi Determinisme Teknologis

Pertanyaan etis dalam determinisme teknologis berkaitan dengan nilai-nilai moral dan tanggung jawab manusia terhadap perkembangan teknologi yang dianggap memiliki daya determinatif atas kehidupan sosial. Jika teknologi dilihat sebagai kekuatan otonom yang menentukan arah sejarah, maka muncul problem mendasar: apakah manusia masih memiliki tanggung jawab moral atas tindakan yang dihasilkan oleh sistem teknologis?¹ Dalam konteks ini, dimensi aksiologis (nilai) menjadi sangat penting karena ia menyoroti hubungan antara kemajuan teknis dan nilai-nilai kemanusiaan.

Secara historis, etika teknologi sering berangkat dari dua pendekatan besar: pertama, pandangan instrumentalis yang menganggap teknologi netral dan hanya menjadi baik atau buruk tergantung pada penggunaannya; kedua, pandangan substantivis yang meyakini bahwa teknologi membawa nilai-nilai tertentu yang melekat dalam struktur dan logikanya sendiri.² Dalam kerangka determinisme teknologis, pendekatan substantivis menjadi dominan, karena ia menegaskan bahwa teknologi bukan sekadar alat, melainkan pembawa nilai (value-laden structure) yang memengaruhi cara manusia berpikir, bertindak, dan menilai.³

Jacques Ellul mengemukakan bahwa sistem teknologis berkembang dengan logika internal yang independen dari pertimbangan moral. Dalam The Technological Society, ia menyatakan bahwa “teknologi tidak bertanya apakah sesuatu itu baik atau buruk, tetapi apakah sesuatu itu mungkin dilakukan.”⁴ Prinsip ini melahirkan etika baru yang berlandaskan pada teknikalitas — yaitu ukuran nilai berdasarkan efisiensi, kecepatan, dan kemampuan teknis.⁵ Dengan demikian, etika manusia secara bertahap digantikan oleh etika sistem, di mana yang “baik” diidentifikasi dengan apa yang “berfungsi.”

Dalam konteks modern, Herbert Marcuse melihat fenomena ini sebagai manifestasi dari technological rationality, yakni bentuk rasionalitas yang menundukkan kebebasan manusia pada logika efisiensi.⁶ Dalam masyarakat yang dikuasai teknologi, individu kehilangan kemampuan untuk menilai secara kritis karena semua nilai dikonstruksi oleh sistem yang menekankan optimalisasi dan performa.⁷ Akibatnya, dimensi etis kehidupan manusia tergantikan oleh kalkulasi utilitarian yang dangkal.

Hans Jonas, melalui karyanya The Imperative of Responsibility, menekankan perlunya etika baru yang sepadan dengan kekuatan teknologi modern.⁸ Ia berargumen bahwa teknologi modern memiliki dampak yang melampaui ruang dan waktu, sehingga tanggung jawab moral manusia harus diperluas untuk mencakup generasi masa depan dan lingkungan alam.⁹ Jonas memperkenalkan heuristik ketakutan (heuristics of fear), yaitu prinsip bahwa manusia harus bertindak dengan kesadaran akan potensi destruktif dari tindakan teknologisnya.¹⁰ Dalam hal ini, aksiologi determinisme teknologis menuntut tanggung jawab yang melampaui etika tradisional yang hanya berfokus pada tindakan langsung dan jangka pendek.

Dari perspektif critical theory, Andrew Feenberg menolak determinisme moral yang pasif dan menawarkan pendekatan democratic rationalization, yaitu gagasan bahwa masyarakat dapat dan harus berpartisipasi dalam pembentukan arah teknologi.¹¹ Feenberg menekankan bahwa nilai-nilai humanistik — seperti keadilan, partisipasi, dan solidaritas — dapat diintegrasikan ke dalam desain teknologi jika proses teknis diarahkan melalui refleksi etis dan sosial.¹² Dengan demikian, tanggung jawab etis bukan hanya terletak pada pengguna, tetapi juga pada perancang, pembuat kebijakan, dan struktur sosial yang mengatur teknologi.

Dalam kerangka aksiologis, teknologi membawa ambivalensi nilai: di satu sisi, ia memungkinkan emansipasi manusia melalui peningkatan kesejahteraan, efisiensi, dan pengetahuan; di sisi lain, ia berpotensi menundukkan manusia dalam sistem yang tidak manusiawi.¹³ Oleh karena itu, analisis etika determinisme teknologis harus mempertimbangkan dialektika antara emansipasi dan dominasi.¹⁴ Sebagaimana diingatkan oleh Don Ihde, hubungan manusia dengan teknologi selalu bersifat multistabil: satu alat dapat menjadi sarana pembebasan sekaligus instrumen penindasan, tergantung pada konteks sosial dan kesadaran reflektif penggunanya.¹⁵

Dalam era digital kontemporer, persoalan etika teknologi menjadi semakin kompleks dengan munculnya kecerdasan buatan, pengawasan algoritmik, dan kapitalisme data. Shoshana Zuboff menyebut fenomena ini sebagai surveillance capitalism, di mana nilai-nilai kemanusiaan seperti privasi dan kebebasan direduksi menjadi komoditas dalam sistem teknologis global.¹⁶ Tantangan etis yang dihadapi bukan lagi sekadar bagaimana menggunakan teknologi dengan benar, tetapi bagaimana menata sistem nilai baru yang mampu menyeimbangkan antara kemajuan teknis dan martabat manusia.

Dengan demikian, etika dan aksiologi determinisme teknologis menuntut refleksi mendalam tentang makna tanggung jawab di tengah otonomi teknologi. Manusia harus memulihkan kembali perannya sebagai subjek moral, bukan hanya pengguna pasif sistem teknis. Etika dalam konteks ini tidak lagi sekadar bertanya “apa yang mungkin dilakukan,” tetapi “apa yang seharusnya dilakukan” untuk menjaga keberlanjutan kehidupan, keadilan sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan universal.¹⁷

Footnotes

[1] Hans Lenk, Values and Technology: Ethical Reflections on the New Technical Age (Berlin: Springer, 1997), 5–7.

[2] Carl Mitcham, Thinking through Technology: The Path between Engineering and Philosophy (Chicago: University of Chicago Press, 1994), 37–41.

[3] Andrew Feenberg, Transforming Technology: A Critical Theory Revisited (Oxford: Oxford University Press, 2002), 45–47.

[4] Jacques Ellul, The Technological Society (New York: Vintage Books, 1964), 84–86.

[5] Ibid., 91.

[6] Herbert Marcuse, One-Dimensional Man (Boston: Beacon Press, 1964), 141–143.

[7] Ibid., 150.

[8] Hans Jonas, The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age (Chicago: University of Chicago Press, 1984), 5–6.

[9] Ibid., 8–9.

[10] Ibid., 39.

[11] Andrew Feenberg, Critical Theory of Technology (New York: Oxford University Press, 1991), 74–77.

[12] Ibid., 85.

[13] Don Ihde, Technology and the Lifeworld: From Garden to Earth (Bloomington: Indiana University Press, 1990), 92–94.

[14] Herbert Marcuse, One-Dimensional Man, 155–158.

[15] Don Ihde, Postphenomenology: Essays in the Postmodern Context (Evanston: Northwestern University Press, 1993), 54–57.

[16] Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism (New York: PublicAffairs, 2019), 25–27.

[17] Hans Jonas, The Imperative of Responsibility, 121–123.

6. Kritik terhadap Determinisme Teknologis

Meskipun determinisme teknologis menawarkan penjelasan yang kuat tentang pengaruh teknologi terhadap struktur sosial dan kesadaran manusia, pandangan ini telah menuai banyak kritik, terutama karena dianggap bersifat reduksionis, fatalistik, dan mengabaikan dimensi sosial serta budaya dari perkembangan teknologi. Kritik terhadap determinisme teknologis berupaya menunjukkan bahwa teknologi tidak berkembang secara otonom, melainkan melalui interaksi kompleks antara manusia, institusi, nilai, dan konteks historis.¹

Salah satu kritik paling mendasar datang dari aliran konstruktivisme sosial terhadap teknologi (Social Construction of Technology — SCOT), yang dikembangkan oleh Trevor Pinch dan Wiebe Bijker.² Menurut pendekatan ini, teknologi tidak memiliki makna atau arah tunggal, melainkan ditentukan oleh negosiasi sosial antara aktor-aktor yang terlibat dalam proses pengembangannya — seperti ilmuwan, insinyur, pengguna, dan lembaga sosial.³ Artinya, teknologi bukan entitas determinatif, tetapi hasil konstruksi sosial yang dapat berubah sesuai dengan konteks nilai dan kepentingan masyarakat.⁴

Kritik lainnya datang dari Langdon Winner, yang menyatakan bahwa meskipun teknologi memiliki konsekuensi politik, hal itu tidak berarti teknologi secara inheren menentukan sistem sosial.⁵ Dalam pandangan Winner, hubungan antara teknologi dan masyarakat bersifat co-evolutionary: masyarakat membentuk teknologi sebagaimana teknologi membentuk masyarakat.⁶ Oleh karena itu, anggapan bahwa teknologi berkembang tanpa kendali manusia merupakan penyederhanaan yang mengabaikan dimensi politik dan etika dari pilihan teknologis.⁷

Feenberg melalui teori kritis teknologi juga mengkritik pandangan deterministik yang menempatkan teknologi sebagai kekuatan netral atau absolut. Ia memperkenalkan konsep instrumentalization theory, yang membedakan antara dua tingkat teknologi: primary instrumentalization (fungsi teknis murni) dan secondary instrumentalization (konteks sosial dan nilai yang menyertainya).⁸ Dengan pemahaman ini, Feenberg menegaskan bahwa teknologi dapat direkonstruksi secara normatif agar lebih manusiawi — menolak determinisme dan membuka ruang bagi democratic rationalization atau penentuan arah teknologi secara partisipatif.⁹

Dari perspektif fenomenologis, Martin Heidegger juga memberikan kritik ontologis terhadap pemahaman teknologis modern. Menurutnya, teknologi modern cenderung memandang dunia sebagai standing reserve — sumber daya yang siap dimanfaatkan — sehingga menutup kemungkinan lain dalam mengungkap kebenaran (aletheia).¹⁰ Namun, Heidegger tidak sepenuhnya menolak teknologi; ia justru mengingatkan bahwa bahaya terbesar terletak pada cara berpikir teknologis yang total, bukan pada teknologi itu sendiri.¹¹ Kritik ini mengarahkan kita pada pemahaman bahwa determinisme teknologis gagal menyadari peran kesadaran manusia dalam menafsirkan dan memberi makna pada teknologi.

Selain itu, Michel Foucault dan pemikir poststrukturalis lainnya menolak pandangan bahwa kekuasaan dan perubahan sosial ditentukan secara tunggal oleh teknologi.¹² Bagi Foucault, teknologi merupakan bagian dari dispositif — jaringan praktik, wacana, dan institusi yang membentuk pengetahuan dan kekuasaan.¹³ Dengan demikian, teknologi tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-politik yang membentuknya. Kritik ini menegaskan bahwa determinisme teknologis mengabaikan relasi kuasa yang melekat dalam penggunaan teknologi.¹⁴

Dalam konteks yang lebih mutakhir, pendekatan Actor-Network Theory (ANT) yang dikembangkan oleh Bruno Latour memberikan alternatif terhadap determinisme teknologis dengan memandang teknologi sebagai salah satu aktor di antara jaringan relasional manusia dan non-manusia.¹⁵ ANT menolak pemisahan antara subjek dan objek, dan sebaliknya menekankan interdependensi antara keduanya.¹⁶ Melalui kerangka ini, teknologi bukanlah kekuatan yang menentukan, melainkan bagian dari assemblage sosial yang dinamis.

Kritik juga datang dari arah etika dan filsafat politik, yang menyoroti konsekuensi moral dari pandangan deterministik. Jika teknologi dianggap sebagai kekuatan otonom yang menentukan arah peradaban, maka tanggung jawab etis manusia terancam hilang. Hans Jonas memperingatkan bahwa keyakinan terhadap determinisme teknologis dapat melumpuhkan kehendak moral manusia karena ia menganggap diri tak lagi berdaya di hadapan sistem teknis.¹⁷ Oleh karena itu, etika teknologi harus berangkat dari prinsip tanggung jawab, bukan kepasrahan terhadap keniscayaan teknis.¹⁸

Kritik-kritik ini menunjukkan bahwa determinisme teknologis bersifat problematik karena mengabaikan agensi manusia, dimensi nilai, serta kompleksitas sosial dari teknologi. Alih-alih melihat teknologi sebagai penyebab tunggal perubahan, para pengkritik menegaskan perlunya memahami teknologi dalam konteks interaksi timbal balik antara struktur teknis dan praksis manusia. Dengan demikian, yang diperlukan bukanlah penolakan terhadap teknologi, tetapi pemulihan ruang reflektif dan etis di mana manusia dapat menegosiasikan makna dan arah perkembangan teknologi.¹⁹

Footnotes

[1] Merritt Roe Smith dan Leo Marx, eds., Does Technology Drive History? The Dilemma of Technological Determinism (Cambridge, MA: MIT Press, 1994), 6–8.

[2] Trevor J. Pinch dan Wiebe E. Bijker, “The Social Construction of Facts and Artifacts: Or How the Sociology of Science and the Sociology of Technology Might Benefit Each Other,” dalam The Social Construction of Technological Systems, ed. Wiebe E. Bijker, Thomas P. Hughes, dan Trevor J. Pinch (Cambridge, MA: MIT Press, 1987), 17–50.

[3] Ibid., 28–31.

[4] Sheila Jasanoff, States of Knowledge: The Co-Production of Science and Social Order (London: Routledge, 2004), 12–15.

[5] Langdon Winner, Autonomous Technology: Technics-out-of-Control as a Theme in Political Thought (Cambridge, MA: MIT Press, 1977), 11–13.

[6] Ibid., 25–27.

[7] Langdon Winner, “Do Artifacts Have Politics?” Daedalus 109, no. 1 (1980): 121–136.

[8] Andrew Feenberg, Critical Theory of Technology (New York: Oxford University Press, 1991), 73–76.

[9] Andrew Feenberg, Transforming Technology: A Critical Theory Revisited (Oxford: Oxford University Press, 2002), 88–90.

[10] Martin Heidegger, The Question Concerning Technology (New York: Harper & Row, 1977), 14–17.

[11] Ibid., 27–28.

[12] Michel Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977, ed. Colin Gordon (New York: Pantheon Books, 1980), 194–196.

[13] Ibid., 198.

[14] Andrew Barry, Thomas Osborne, dan Nikolas Rose, Foucault and Political Reason: Liberalism, Neo-Liberalism, and Rationalities of Government (Chicago: University of Chicago Press, 1996), 37–39.

[15] Bruno Latour, Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory (Oxford: Oxford University Press, 2005), 63–66.

[16] Ibid., 70–72.

[17] Hans Jonas, The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age (Chicago: University of Chicago Press, 1984), 21–23.

[18] Ibid., 98–101.

[19] Don Ihde, Postphenomenology and Technoscience: The Peking University Lectures (Albany: SUNY Press, 2009), 45–47.

7. Relevansi Kontemporer Determinisme Teknologis

Berikut uraian mengenai bagaimana determinisme teknologis relevan dalam konteks kontemporer—termasuk peluang dan tantangannya—disampaikan secara sistematis, relatif, koheren, netral, logis, dan empiris.

7.1. Teknologi Digital, Media Baru, dan Transformasi Sosial

Dalam era digital dan komunikasi cepat, teknologi informasi dan media baru tampak memainkan peran struktural dalam perubahan sosial. Sebagai contoh, internet dan platform media sosial telah mengubah pola komunikasi, interaksi sosial, bahkan nilai-kultural masyarakat.¹

Lebih spesifik, menurut sebuah ulasan, teori determinisme teknologis menyatakan bahwa perkembangan teknologi mendorong transformasi budaya, ekonomi, dan politik secara substansial—misalnya cara orang berkomunikasi, bekerja, dan memperoleh informasi.²

Dengan demikian, dalam konteks kontemporer, determinisme teknologis dapat dipakai sebagai salah satu lensa untuk memahami bagaimana teknologi tampak “menentukan” arah perkembangan masyarakat.

7.2. Revolusi Industri 4.0, Kecerdasan Buatan, Automasi dan Lapangan Kerja

Perkembangan seperti automasi, robotika, dan kecerdasan buatan (AI) menunjukkan bagaimana sistem teknologis dapat mengubah struktur pekerjaan, produksi, dan ekonomi.³

Beberapa pengamat menyebut bahwa dalam konteks ini, teknologi bukan lagi sekadar alat bantu, tetapi subsistem yang mengubah kondisi eksistensi manusia: misalnya, pekerjaan rutin digantikan oleh mesin, pola kerja fleksibel meningkat, dan kompetensi teknologi menjadi prasyarat utama.⁴

Dalam hal ini, relevansi determinisme teknologis muncul dalam bentuk pertanyaan: sejauh mana teknologi mendorong perubahan struktural yang sulit dikendalikan oleh individu atau institusi sosial biasa?

7.3. Algoritma, Data Besar dan Pengawasan Teknologi

Era digital juga ditandai dengan dominasi algoritma, data besar (big data), sistem pengambilan keputusan otomatis, dan pengawasan berbasis teknologi. Teknologi-ini bukan hanya memfasilitasi kegiatan manusia tapi juga mengkondisikan cara manusia berinteraksi, membuat keputusan, dan memahami dunia.⁵

Contoh nyata: dalam sistem otomatisasi kepolisian atau algoritma prediktif, teknologi ikut membentuk praktik sosial dan legal yang biasanya dipengaruhi oleh keputusan manusia.⁶

Dalam skema ini, determinisme teknologis relevan karena menunjukkan bagaimana teknologi bisa menjadi agen perubahan yang “memaksa” adaptasi institusi dan individu, dan bukan sekadar reaksi terhadap manusia.

7.4. Kesenjangan Digital, Kekuasaan Teknologi dan Implikasi Sosial

Teknologi juga membawa implikasi yang tidak setara. Kesenjangan digital (digital divide), bias algoritma terhadap kelompok minoritas, dan konsentrasi kekuasaan di tangan perusahaan teknologi besar adalah fenomena nyata.⁷

Dalam studi baru tentang AI dan kapitalisme, misalnya, teknologi dipandang sebagai medium yang memperkuat ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.⁸

Dari sudut pandang determinisme teknologis, hal ini dapat dipahami sebagai contoh di mana sistem teknologis yang kuat – berbasis data, algoritma, jaringan – menentukan kondisi sosial lebih dari keputusan individu biasa. Namun, ini juga menimbulkan pertanyaan penting tentang kontrol manusia dan tanggung jawab sosial.

7.5. Tantangan Etis dan Politik: Otonomi Manusia dan Nilai Kemanusiaan

Dengan semakin dominannya teknologi dalam aktivitas manusia, muncul isu etis dan politik: apakah manusia masih memiliki otonomi dalam menghadapi sistem teknologi? Apakah nilai-kemanusiaan (privasi, kebebasan, keadilan) tetap bisa dijamin ketika teknologi memiliki kekuatan struktur yang besar?

Dalam kerangka relevansi kontemporer, determinisme teknologis mengundang refleksi kritis bahwa teknologi mungkin menuntut kita untuk mengadaptasi nilai-nilai kita—dan bukan hanya kita yang menentukan teknologi.

Contoh: ketergantungan pada platform digital untuk komunikasi dan edukasi selama pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa teknologi dapat mengubah kondisi eksistensi manusia dalam waktu cepat, sekaligus memperkuat posisi teknologi sebagai faktor penentu.⁹

Sintesis dan Catatan Kritis

Secara sintesis, relevansi kontemporer dari determinisme teknologis dapat dirangkum sebagai berikut:

· Teknologi hadir sebagai penggerak struktural perubahan sosial dan budaya dalam era digital.

· Teknologi memperkuat dirinya sendiri sebagai sistem yang menuntut adaptasi dari manusia dan institusi.

· Teknologi menciptakan dan memperkuat relasi kekuasaan, kesenjangan, dan komodifikasi baru dalam masyarakat.

· Namun demikian, relevansi ini harus tidak dikotomis: meskipun teknologi memiliki daya yang besar, manusia dan masyarakat tetap memiliki kapasitas pengaturan, kritik, dan kontrol—dengan kesadaran akan konteks dan nilai.

· Akhirnya, relevansi kontemporer juga memunculkan tantangan normative: bagaimana kita merancang, mengatur, dan menggunakan teknologi agar tetap mendukung nilai-kemanusiaan dan keadilan sosial.

Footnotes

[1] “Technological Determinism in Education and the Workplace,” JWU CPS Blog, Oct. 23, 2023, online. (JWU Online)

[2] Paul S. Adler, “Technological Determinism,” PDF file, University of Southern California, accessed 2025. (faculty.marshall.usc.edu)

[3] Ø. Mathisen, “Technological determinism? Exploring students’ views,” [Journal], 2025. (SpringerLink)

[4] “The digital revolution is wreaking havoc. The primary culprit is technology,” Wired, Mar. 2017. (WIRED)

[5] “Technological Determinism and New Media,” T. Hauer, IJELS (Mar. 2017). (IJELS)

[6] Angelika Adensamer & Lukas Daniel Klausner, “Part Man, Part Machine, All Cop”: Automation in Policing, arXiv, 2021. (arXiv)

[7] Nelson Colón Vargas, “Exploiting the Margin: How Capitalism Fuels AI at the Expense of Minoritized Groups,” arXiv, 2024. (arXiv)

[8] Shakir Mohamed et al., “Decolonial AI: Decolonial Theory as Sociotechnical Foresight in Artificial Intelligence,” arXiv, 2020. (arXiv)

[9] “Technological Determinism: Big Tech’s Influence,” JWU CPS Blog, Oct. 23, 2023. (JWU Online)

8. Sintesis Filosofis

Sintesis filosofis dari determinisme teknologis menuntut integrasi antara pandangan yang melihat teknologi sebagai kekuatan determinatif dan pandangan yang menekankan peran aktif manusia dalam mengarahkan perkembangan teknologi. Pendekatan sintesis ini tidak bertujuan meniadakan perbedaan keduanya, melainkan mencari keseimbangan antara determinasi struktural teknologi dan kebebasan reflektif manusia.¹ Dalam konteks filsafat kontemporer, sintesis tersebut mengarah pada pemahaman teknologi sebagai medan dialektis antara kekuatan teknis dan tindakan manusia yang bermakna.

8.1. Dialektika antara Determinasi dan Kebebasan

Dari sudut pandang dialektika, hubungan manusia dan teknologi bersifat ganda: manusia menciptakan teknologi, tetapi teknologi juga membentuk manusia.² Dialektika ini menunjukkan bahwa determinasi teknologis tidak bersifat mutlak; ia bersifat terbuka, karena manusia selalu dapat menegosiasikan kembali makna dan fungsi teknologi dalam kehidupan sosialnya.³

Karl Marx telah menyinggung dinamika ini ketika ia menyatakan bahwa manusia menciptakan alat produksi dalam kondisi tertentu, tetapi kemudian alat itu ikut menentukan bentuk hubungan sosial mereka.⁴ Dalam perspektif modern, pandangan ini diperdalam oleh Andrew Feenberg, yang menegaskan bahwa teknologi bersifat ambivalen: ia dapat menjadi instrumen dominasi sekaligus sarana emansipasi, tergantung pada bagaimana ia diintegrasikan dalam konteks nilai dan tindakan sosial.⁵

8.2. Rekonstruksi Etika Teknologi

Sintesis filosofis juga mengandung dimensi etis, yakni upaya untuk menyeimbangkan antara logika efisiensi teknis dan nilai-nilai kemanusiaan. Hans Jonas menyerukan perlunya “imperatif tanggung jawab” sebagai prinsip moral yang menuntun tindakan manusia di tengah kemajuan teknologi yang tak terkendali.⁶ Prinsip ini menempatkan manusia sebagai subjek moral yang bertanggung jawab atas akibat jangka panjang dari tindakan teknologisnya, termasuk terhadap generasi mendatang dan ekosistem global.⁷ Dengan demikian, etika teknologi harus bertransformasi dari sekadar etika penggunaan menjadi etika perancangan (ethics of design), di mana nilai-nilai kemanusiaan diinternalisasikan dalam setiap tahap inovasi teknologis.⁸

Sebaliknya, Jürgen Habermas menegaskan bahwa kebebasan manusia hanya dapat dipulihkan melalui rasionalitas komunikatif, yakni dengan membuka ruang diskursus publik untuk membahas arah dan nilai-nilai yang terkandung dalam perkembangan teknologi.⁹ Dengan demikian, tindakan teknis harus tunduk pada konsensus rasional yang melibatkan warga sebagai subjek komunikatif, bukan sekadar konsumen pasif dari sistem teknis.¹⁰

8.3. Teknologi sebagai Mediasi Eksistensial

Dalam horizon fenomenologi dan postfenomenologi, sintesis filosofis melihat teknologi bukan sekadar instrumen atau sistem, melainkan bentuk mediasi eksistensial yang menyusun pengalaman manusia terhadap dunia. Martin Heidegger menyebut bahwa teknologi merupakan cara manusia “mengungkap” (revealing) realitas, dan karena itu, ia membuka sekaligus menutup kemungkinan penghayatan akan keberadaan.¹¹ Pandangan ini diteruskan oleh Don Ihde, yang memandang relasi manusia-teknologi sebagai fenomena multistabil: teknologi dapat memperluas atau membatasi makna dunia tergantung pada konteks penggunaannya.¹² Dengan demikian, sintesis ontologis ini mengakui bahwa manusia dan teknologi saling membentuk dalam hubungan ko-eksistensial, bukan hierarkis.¹³

8.4. Sintesis Humanisme Kritis

Pendekatan humanisme kritis menjadi arah penting dalam sintesis filosofis determinisme teknologis. Humanisme kritis tidak menolak teknologi, tetapi menuntut refleksi atas nilai-nilai yang terkandung di dalamnya agar teknologi dapat diarahkan untuk memperkuat martabat manusia, bukan sebaliknya.¹⁴ Dalam pandangan Herbert Marcuse, emansipasi manusia hanya mungkin jika teknologi dibebaskan dari logika kapitalistik yang menundukkan manusia pada efisiensi dan konsumsi.¹⁵ Maka, sintesis filosofis ini bertujuan membangun paradigma teknologi reflektif — yaitu teknologi yang tidak hanya “berfungsi”, tetapi juga “bermakna” secara etis dan eksistensial.

Arah Menuju Etos Teknologi Reflektif

Akhirnya, sintesis filosofis determinisme teknologis dapat dirumuskan dalam etos teknologi reflektif: suatu sikap kesadaran kritis terhadap teknologi yang mengakui kekuatannya, namun tetap mempertahankan tanggung jawab manusia.¹⁶ Dalam etos ini, teknologi dilihat sebagai medan kebebasan yang harus diisi oleh nilai, bukan sebagai takdir yang harus diterima tanpa kritik.¹⁷

Dengan demikian, sintesis ini menegaskan bahwa masa depan hubungan manusia dan teknologi bergantung pada kemampuan reflektif manusia untuk mengintegrasikan dimensi teknis, etis, dan spiritual ke dalam satu kesadaran utuh.¹⁸

Footnotes

[1] Andrew Feenberg, Transforming Technology: A Critical Theory Revisited (Oxford: Oxford University Press, 2002), 103–104.

[2] Karl Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy (Moscow: Progress Publishers, 1977), 20–22.

[3] Don Ihde, Technology and the Lifeworld: From Garden to Earth (Bloomington: Indiana University Press, 1990), 94–96.

[4] Karl Marx, Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy (London: Penguin, 1973), 92–94.

[5] Andrew Feenberg, Between Reason and Experience: Essays in Technology and Modernity (Cambridge, MA: MIT Press, 2010), 33–35.

[6] Hans Jonas, The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age (Chicago: University of Chicago Press, 1984), 4–6.

[7] Ibid., 9–10.

[8] Peter-Paul Verbeek, Moralizing Technology: Understanding and Designing the Morality of Things (Chicago: University of Chicago Press, 2011), 73–76.

[9] Jürgen Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol. 1 (Boston: Beacon Press, 1984), 325–327.

[10] Ibid., 334.

[11] Martin Heidegger, The Question Concerning Technology (New York: Harper & Row, 1977), 19–21.

[12] Don Ihde, Postphenomenology: Essays in the Postmodern Context (Evanston: Northwestern University Press, 1993), 57–59.

[13] Bruno Latour, Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory (Oxford: Oxford University Press, 2005), 76–78.

[14] Andrew Feenberg, Critical Theory of Technology (New York: Oxford University Press, 1991), 89–91.

[15] Herbert Marcuse, One-Dimensional Man (Boston: Beacon Press, 1964), 143–147.

[16] Carl Mitcham, Thinking through Technology: The Path between Engineering and Philosophy (Chicago: University of Chicago Press, 1994), 111–114.

[17] Hans Lenk, Values and Technology: Ethical Reflections on the New Technical Age (Berlin: Springer, 1997), 28–30.

[18] Andrew Feenberg, Transforming Technology, 151–153.

9. Kesimpulan

Determinisme teknologis, sebagai salah satu cabang penting dalam filsafat modern dan sosiologi teknologi, telah memberikan kerangka konseptual untuk memahami hubungan kompleks antara manusia dan sistem teknis yang diciptakannya. Namun, sebagaimana terlihat dari berbagai pembahasan sebelumnya, pandangan ini tidak dapat dipahami secara absolut. Teknologi memang memiliki daya determinatif terhadap struktur sosial, epistemologi, dan etika manusia; namun pada saat yang sama, manusia tetap memiliki kapasitas reflektif dan normatif untuk menilai, mengarahkan, dan memaknai teknologi.¹ Dengan demikian, kesimpulan utama yang dapat diambil adalah bahwa determinisme teknologis perlu ditempatkan dalam kerangka dialektis — bukan sebagai determinasi tunggal, tetapi sebagai relasi timbal balik antara struktur teknologis dan agensi manusia.²

9.1. Teknologi sebagai Kekuasaan Struktural

Secara ontologis, teknologi telah menjadi bagian integral dari eksistensi manusia modern. Ia bukan lagi sekadar instrumen, tetapi struktur yang memengaruhi cara manusia “mengada di dunia.”³ Seperti yang diungkapkan Heidegger, teknologi modern menyingkap realitas dalam bentuk Gestell (kerangka penyusunan), yang memaksa manusia untuk memandang segala sesuatu — termasuk dirinya sendiri — sebagai sumber daya yang dapat dioptimalkan.⁴ Maka, kesadaran akan peran struktural teknologi menjadi penting agar manusia tidak terjebak dalam penundukan ontologis terhadap sistem yang ia ciptakan sendiri.

9.2. Keterbatasan Pandangan Deterministik

Kritik terhadap determinisme teknologis menegaskan bahwa teknologi tidak berkembang secara otonom, melainkan melalui jaringan sosial, ekonomi, dan politik.⁵ Pendekatan konstruktivis dan fenomenologis memperlihatkan bahwa teknologi selalu mengandung nilai dan makna yang diproduksi melalui interaksi manusia.⁶ Dengan demikian, determinisme teknologis murni harus dikoreksi menjadi determinasi relatif, di mana teknologi memengaruhi manusia tetapi tidak meniadakan kebebasan dan kreativitasnya.⁷

9.3. Dimensi Etis dan Aksiologis

Dalam ranah etika, determinisme teknologis menghadirkan tantangan besar terhadap tanggung jawab moral manusia. Seperti dikemukakan oleh Hans Jonas, kekuatan teknologi modern menuntut etika baru yang mampu mengantisipasi konsekuensi jangka panjang dari tindakan teknis.⁸ Etika tanggung jawab ini menjadi kunci untuk menyeimbangkan antara kemampuan teknis dan nilai-nilai kemanusiaan.⁹ Oleh karena itu, kesimpulan aksiologis dari determinisme teknologis adalah perlunya menegakkan etos reflektif, yakni kesadaran bahwa setiap inovasi teknologis harus disertai refleksi moral dan sosial.¹⁰

9.4. Tantangan Kontemporer dan Relevansi Filosofis

Dalam konteks kontemporer — era digital, kecerdasan buatan, dan algoritma — determinisme teknologis menemukan relevansi baru. Teknologi kini tidak hanya membentuk perilaku sosial, tetapi juga membingkai epistemologi dan politik kehidupan manusia.¹¹ Namun, seperti diingatkan oleh Feenberg dan Habermas, manusia masih memiliki ruang untuk mengarahkan teknologi melalui partisipasi rasional, dialog etis, dan rekonstruksi sosial.¹² Dengan demikian, tantangan filsafat saat ini bukanlah menolak teknologi, melainkan menegaskan kembali peran manusia sebagai subjek reflektif yang bertanggung jawab terhadap arah kemajuan teknologisnya.

Refleksi Akhir: Menuju Paradigma Teknologi Reflektif

Kesimpulan akhir dari pembahasan ini adalah bahwa masa depan hubungan manusia dan teknologi harus diarahkan pada paradigma teknologi reflektif — yakni paradigma yang memadukan kesadaran kritis, tanggung jawab moral, dan kreativitas dalam penggunaan serta pengembangan teknologi.¹³ Paradigma ini menolak baik sikap deterministik yang fatalistik maupun optimisme teknologis yang naif.¹⁴ Ia menegaskan bahwa kemajuan teknologi hanya memiliki makna sejati bila berakar pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal: kebebasan, martabat, solidaritas, dan keberlanjutan.¹⁵

Akhirnya, filsafat determinisme teknologis mengingatkan kita bahwa teknologi bukan hanya hasil pengetahuan manusia, tetapi juga cermin dari keberadaannya. Dalam cermin itu, manusia melihat potensi sekaligus bahaya dari dirinya sendiri — potensi untuk mencipta dunia baru, dan bahaya untuk kehilangan dirinya di dalam ciptaannya sendiri.¹⁶

Footnotes

[1] Andrew Feenberg, Transforming Technology: A Critical Theory Revisited (Oxford: Oxford University Press, 2002), 148–150.

[2] Merritt Roe Smith dan Leo Marx, eds., Does Technology Drive History? The Dilemma of Technological Determinism (Cambridge, MA: MIT Press, 1994), 9–11.

[3] Don Ihde, Technology and the Lifeworld: From Garden to Earth (Bloomington: Indiana University Press, 1990), 80–82.

[4] Martin Heidegger, The Question Concerning Technology (New York: Harper & Row, 1977), 19–21.

[5] Trevor J. Pinch dan Wiebe E. Bijker, “The Social Construction of Facts and Artifacts,” dalam The Social Construction of Technological Systems, ed. Wiebe E. Bijker, Thomas P. Hughes, dan Trevor J. Pinch (Cambridge, MA: MIT Press, 1987), 28–31.

[6] Bruno Latour, Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory (Oxford: Oxford University Press, 2005), 70–72.

[7] Langdon Winner, Autonomous Technology: Technics-out-of-Control as a Theme in Political Thought (Cambridge, MA: MIT Press, 1977), 27–29.

[8] Hans Jonas, The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age (Chicago: University of Chicago Press, 1984), 4–6.

[9] Ibid., 118–120.

[10] Peter-Paul Verbeek, Moralizing Technology: Understanding and Designing the Morality of Things (Chicago: University of Chicago Press, 2011), 73–75.

[11] Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism (New York: PublicAffairs, 2019), 49–51.

[12] Jürgen Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol. 1 (Boston: Beacon Press, 1984), 325–327.

[13] Carl Mitcham, Thinking through Technology: The Path between Engineering and Philosophy (Chicago: University of Chicago Press, 1994), 111–113.

[14] Andrew Feenberg, Between Reason and Experience: Essays in Technology and Modernity (Cambridge, MA: MIT Press, 2010), 151–153.

[15] Hans Lenk, Values and Technology: Ethical Reflections on the New Technical Age (Berlin: Springer, 1997), 28–30.

[16] Herbert Marcuse, One-Dimensional Man (Boston: Beacon Press, 1964), 153–155.

Daftar Pustaka

Adensamer, A., & Klausner, L. D. (2021). Part man, part machine, all cop: Automation in policing. arXiv. arxiv.org

Barry, A., Osborne, T., & Rose, N. (1996). Foucault and political reason: Liberalism, neo-liberalism, and rationalities of government. University of Chicago Press.

Bijker, W. E., Hughes, T. P., & Pinch, T. J. (Eds.). (1987). The social construction of technological systems. MIT Press.

Braidotti, R. (2013). The posthuman. Polity Press.

Castells, M. (1996). The rise of the network society. Blackwell.

Eisenstein, E. (1979). The printing press as an agent of change. Cambridge University Press.

Ellul, J. (1964). The technological society. Vintage Books.

Feenberg, A. (1991). Critical theory of technology. Oxford University Press.

Feenberg, A. (2002). Transforming technology: A critical theory revisited. Oxford University Press.

Feenberg, A. (2010). Between reason and experience: Essays in technology and modernity. MIT Press.

Floridi, L. (2019). The logic of information: A theory of philosophy as conceptual design. Oxford University Press.

Foucault, M. (1980). Power/knowledge: Selected interviews and other writings 1972–1977 (C. Gordon, Ed.). Pantheon Books.

Habermas, J. (1984). The theory of communicative action (Vol. 1). Beacon Press.

Hauer, T. (2017). Technological determinism and new media. International Journal of English Literature and Social Sciences, 2(2), 1–6. Technological-determinism-and-new-media.pdf

Heidegger, M. (1977). The question concerning technology. Harper & Row.

Ihde, D. (1990). Technology and the lifeworld: From garden to earth. Indiana University Press.

Ihde, D. (1993). Postphenomenology: Essays in the postmodern context. Northwestern University Press.

Ihde, D. (2009). Postphenomenology and technoscience: The Peking University lectures. SUNY Press.

Jonas, H. (1984). The imperative of responsibility: In search of an ethics for the technological age. University of Chicago Press.

JWU College of Professional Studies. (2023, October 23). Unraveling technological determinism: Navigating big tech’s influence on society. unraveling-technological-determinism-navigating-big-techs-influence-on-society

Latour, B. (2005). Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory. Oxford University Press.

Lenk, H. (1997). Values and technology: Ethical reflections on the new technical age. Springer.

Marcuse, H. (1964). One-dimensional man. Beacon Press.

Marx, K. (1973). Grundrisse: Foundations of the critique of political economy (M. Nicolaus, Trans.). Penguin Books.

Marx, K. (1977). A contribution to the critique of political economy. Progress Publishers.

Mathisen, Ø. (2025). Technological determinism? Exploring students’ views. International Journal of Technology and Design Education. article

McLuhan, M. (1964). Understanding media: The extensions of man. McGraw-Hill.

Mitcham, C. (1994). Thinking through technology: The path between engineering and philosophy. University of Chicago Press.

Mohamed, S., Png, M.-T., & Isaac, W. (2020). Decolonial AI: Decolonial theory as sociotechnical foresight in artificial intelligence. arXiv. arxiv.org/abs

Mumford, L. (1934). Technics and civilization. Harcourt, Brace & Company.

Mumford, L. (1967). The myth of the machine: Technics and human development. Harcourt Brace Jovanovich.

Noble, D. F. (1984). Forces of production: A social history of industrial automation. Knopf.

Pinch, T. J., & Bijker, W. E. (1987). The social construction of facts and artifacts: Or how the sociology of science and the sociology of technology might benefit each other. In W. E. Bijker, T. P. Hughes, & T. J. Pinch (Eds.), The social construction of technological systems (pp. 17–50). MIT Press.

Smith, M. R., & Marx, L. (Eds.). (1994). Does technology drive history? The dilemma of technological determinism. MIT Press.

Verbeek, P.-P. (2011). Moralizing technology: Understanding and designing the morality of things. University of Chicago Press.

Veblen, T. (1921). The engineers and the price system. B. W. Huebsch.

Winner, L. (1977). Autonomous technology: Technics-out-of-control as a theme in political thought. MIT Press.

Winner, L. (1980). Do artifacts have politics? Daedalus, 109(1), 121–136.

Williams, R. (1975). Television: Technology and cultural form. Schocken Books.

Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. PublicAffairs.

Halaman

Sabtu, 29 November 2025