Voluntarisme

Relasi antara Kebebasan Individu, Otoritas, dan Tanggung Jawab Moral

Abstrak

Artikel ini mengkaji secara komprehensif aliran Voluntarisme (Voluntaryism) dalam diskursus filsafat sosial-politik libertarian sebagai sebuah sistem pemikiran yang berakar pada prinsip kebebasan individu, non-agresi, dan tanggung jawab moral. Melalui pendekatan historis, ontologis, epistemologis, dan aksiologis, tulisan ini menelusuri asal-usul voluntarisme sejak pemikiran Étienne de La Boétie, Lysander Spooner, dan Auberon Herbert, hingga perkembangannya dalam konteks libertarianisme modern. Secara ontologis, voluntarisme menegaskan manusia sebagai subjek otonom yang memiliki kapasitas moral dan rasional untuk bertindak secara bebas tanpa dominasi koersif. Secara epistemologis, voluntarisme berpijak pada rasionalitas individu dan prinsip persetujuan (consent) sebagai dasar pengetahuan sosial dan moral. Sementara secara aksiologis, ia mengedepankan nilai kebebasan dan non-agresi sebagai fondasi etika yang menolak segala bentuk paksaan.

Artikel ini juga membahas dimensi sosial dan ekonomi voluntarisme yang memandang keteraturan sosial sebagai hasil interaksi sukarela, bukan hasil rekayasa politik, serta relevansinya dalam konteks kontemporer seperti desentralisasi digital, ekonomi berbagi, dan gerakan solidaritas berbasis komunitas. Melalui analisis kritis terhadap berbagai kritik kolektivis, sosial-demokrat, dan realis, artikel ini menunjukkan bahwa voluntarisme bukan sekadar ide utopis, tetapi sebuah paradigma filosofis yang realistis dan terbuka terhadap pengembangan etika kebebasan dalam dunia modern. Kesimpulan artikel ini menegaskan bahwa voluntarisme merupakan filsafat kebebasan universal yang berupaya membangun tatanan moral dan sosial yang berakar pada kehendak sukarela dan tanggung jawab pribadi, sebagai alternatif terhadap model sosial-politik koersif yang mendominasi peradaban modern.

Kata kunci: Voluntarisme, Libertarianisme, Non-Agresi, Kebebasan Individu, Etika Sukarela, Rasionalitas Moral, Desentralisasi Sosial, Filsafat Politik Kontemporer.

PEMBAHASAN

Voluntarisme (Voluntaryism) sebagai Prinsip Dasar Kebebasan dan Tanggung Jawab Moral dalam Filsafat Sosial-Politik Libertarian

1. Pendahuluan

Dalam tradisi filsafat sosial-politik libertarian, Voluntarisme (Voluntaryism) menempati posisi yang unik sebagai aliran pemikiran yang menekankan prinsip bahwa segala bentuk hubungan sosial, ekonomi, dan politik seharusnya didasarkan sepenuhnya pada kehendak bebas individu tanpa adanya paksaan atau intervensi koersif dari pihak mana pun, termasuk negara. Akar gagasan ini terletak pada keyakinan bahwa kebebasan individual merupakan prasyarat moral dan ontologis bagi kemanusiaan itu sendiri—sebuah pandangan yang menjadikan tindakan sukarela bukan sekadar pilihan pragmatis, tetapi landasan etis dan eksistensial bagi kehidupan sosial yang adil dan bermartabat.¹

Voluntarisme muncul sebagai reaksi terhadap kecenderungan historis institusionalisasi kekuasaan yang cenderung menindas kebebasan individu, baik melalui struktur politik yang bersifat koersif maupun melalui sistem ekonomi yang bersandar pada paksaan implisit. Dalam konteks ini, voluntarisme mengajukan tesis bahwa masyarakat dapat berfungsi secara tertib dan produktif tanpa adanya otoritas sentral yang memaksa, asalkan relasi antarindividu dijalankan berdasarkan asas mutual consent (kesepakatan timbal balik).² Dengan demikian, voluntarisme memandang bahwa moralitas dan keadilan sosial tidak bersumber dari perintah eksternal atau kewenangan negara, melainkan dari kesadaran moral individu yang berakar pada prinsip non-agresi (non-aggression principle, NAP).³

Secara historis, embrio gagasan voluntarisme dapat dilacak pada warisan pemikiran Étienne de La Boétie dalam Discourse of Voluntary Servitude (1576), yang menunjukkan bahwa kekuasaan tiranik hanya dapat bertahan sejauh rakyat bersedia menaatinya secara sukarela.⁴ Pemikiran ini kemudian menemukan bentuk sistematisnya dalam karya Lysander Spooner dan Auberon Herbert pada abad ke-19, yang menolak legitimasi negara berdasarkan prinsip bahwa paksaan, dalam bentuk apa pun, adalah pelanggaran terhadap moralitas universal.⁵ Dalam perkembangan selanjutnya, aliran ini turut dipengaruhi oleh anarkisme klasik yang menolak otoritas hierarkis, namun berbeda dalam penekanannya pada penghormatan terhadap hak milik dan kebebasan kontraktual sebagai pilar tatanan sosial yang damai.⁶

Pada tataran ontologis, voluntarisme memandang manusia sebagai makhluk rasional dan otonom yang memiliki kapasitas untuk memilih secara sadar serta menanggung konsekuensi moral dari tindakannya. Kebebasan bukan hanya kondisi politik, melainkan hakikat eksistensial manusia sebagai agen moral. Dalam kerangka ini, setiap bentuk paksaan dianggap tidak hanya melanggar hak kebebasan, tetapi juga merusak struktur moralitas itu sendiri.⁷ Oleh karena itu, voluntarisme menolak justifikasi etis terhadap segala bentuk kekuasaan yang berdasar pada dominasi, termasuk dominasi yang diklaim demi kepentingan publik atau kesejahteraan bersama.

Di sisi lain, secara epistemologis, voluntarisme berangkat dari asumsi bahwa pengetahuan sosial dan moral tidak dihasilkan oleh peraturan yang dipaksakan dari atas, tetapi tumbuh secara spontan melalui interaksi bebas antara individu-individu yang rasional. Prinsip sukarela menciptakan mekanisme pembelajaran sosial yang adaptif, karena setiap individu berkontribusi dalam proses trial and error kolektif tanpa adanya paksaan struktural.⁸ Dengan demikian, masyarakat yang dibangun atas dasar tindakan sukarela mencerminkan dinamika pengetahuan yang bersifat evolusioner dan organik, bukan hasil rekayasa birokratik.

Dalam konteks kontemporer, voluntarisme memperoleh relevansi baru seiring dengan berkembangnya ekonomi digital, jaringan desentralisasi (decentralized networks), dan praktik kolaborasi non-koersif di ruang daring. Fenomena seperti open-source movement, ekonomi berbagi, serta organisasi nirlaba berbasis konsensus menggambarkan bahwa prinsip voluntarisme tidak hanya ideal filosofis, tetapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk institusional dan praktis.⁹ Dengan demikian, kajian tentang voluntarisme tidak hanya penting untuk memahami salah satu varian pemikiran libertarianisme, tetapi juga untuk menilai kembali fondasi moral kebebasan, tanggung jawab, dan solidaritas dalam tatanan sosial modern yang semakin kompleks.

Kajian ini bertujuan untuk menelusuri landasan historis, ontologis, epistemologis, dan aksiologis voluntarisme sebagai paradigma sosial-politik yang menegaskan supremasi tindakan sukarela di atas segala bentuk paksaan. Dengan pendekatan analisis konseptual dan genealogis, tulisan ini berusaha menguraikan bagaimana voluntarisme memformulasikan gagasan tentang kebebasan moral, legitimasi sosial, dan keadilan non-koersif sebagai alternatif terhadap model politik konvensional yang berlandaskan kekuasaan hierarkis.¹⁰

Footnotes

[1] Roderick T. Long, Reason and Value: Aristotle versus Rand (Auburn, AL: Ludwig von Mises Institute, 2000), 75.

[2] Murray N. Rothbard, The Ethics of Liberty (New York: New York University Press, 1998), 37.

[3] Wendy McElroy, The Art of Being Free (Auburn, AL: Mises Institute, 2012), 14.

[4] Étienne de La Boétie, The Discourse of Voluntary Servitude (Indianapolis: Liberty Fund, 1975), 9.

[5] Lysander Spooner, No Treason: The Constitution of No Authority (Boston: Spooner, 1870), 3.

[6] Auberon Herbert, The Right and Wrong of Compulsion by the State (London: Williams and Norgate, 1885), 42.

[7] Carl Watner, “Voluntaryism: The Political Thought of Auberon Herbert,” The Journal of Libertarian Studies 2, no. 4 (1978): 390.

[8] Friedrich A. Hayek, The Constitution of Liberty (Chicago: University of Chicago Press, 1960), 56.

[9] Kevin Carson, The Homebrew Industrial Revolution: A Low-Overhead Manifesto (Charleston, SC: BookSurge, 2010), 121.

[10] Roderick Long dan Tibor Machan, Anarchism/Minarchism: Is a Government Part of a Free Country? (Aldershot: Ashgate, 2008), 27.

2. Landasan Historis dan Genealogis Voluntarisme

Voluntarisme, sebagai salah satu aliran penting dalam filsafat sosial-politik libertarian, tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses evolusi panjang yang berakar pada dinamika intelektual, etika, dan politik Barat sejak masa klasik hingga modern. Secara genealogis, ia dapat dipahami sebagai respons terhadap dua bentuk dominasi yang saling melengkapi: pertama, dominasi otoritas politik yang memusat; dan kedua, dominasi moral yang mengandaikan legitimasi paksaan demi keteraturan sosial.¹ Dalam konteks ini, voluntarisme tampil sebagai sebuah paradigma alternatif yang berupaya menegakkan tatanan sosial berdasarkan prinsip kesukarelaan, rasionalitas moral individu, dan negasi terhadap segala bentuk paksaan koersif.

2.1. Akar Klasik: Dari Etika Kebebasan ke Kesadaran Otonomi Moral

Akar voluntarisme dapat ditelusuri hingga ke filsafat Yunani klasik, terutama pada gagasan Stoik dan Aristotelian yang menekankan rasionalitas dan kebajikan sebagai dasar tindakan moral yang bebas. Para filsuf Stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius menekankan bahwa kebebasan sejati adalah ketaatan pada hukum rasional alam (logos), bukan pada otoritas eksternal.² Konsep ini menjadi cikal bakal pemahaman voluntarisme tentang otonomi moral, yakni bahwa tindakan bernilai moral hanya jika dilakukan secara sukarela, bukan karena paksaan.

Pemikiran tersebut kemudian diperkaya dalam filsafat skolastik abad pertengahan, khususnya oleh teolog seperti William dari Ockham dan Duns Scotus yang mengembangkan teori voluntas (kehendak) sebagai unsur utama dalam tindakan moral.³ Bagi Ockham, kehendak manusia memiliki kebebasan mutlak terhadap rasio, sehingga moralitas bergantung pada pilihan sukarela manusia, bukan pada keterpaksaan logis atau hukum eksternal.⁴ Meskipun masih dalam kerangka teologi Kristen, pemikiran ini membuka jalan bagi pemisahan antara moralitas dan otoritas institusional Gereja, serta menegaskan bahwa ketaatan moral yang sah harus bersifat sukarela.

2.2. Voluntary Servitude dan Pemberontakan terhadap Otoritas

Memasuki era Renaisans dan modern awal, voluntarisme menemukan bentuk politisnya dalam tulisan Étienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire (1576). Dalam risalah ini, La Boétie menyoroti paradoks kekuasaan: bahwa tirani hanya bertahan sejauh rakyat bersedia tunduk secara sukarela.⁵ Ia menolak gagasan bahwa dominasi politik bersifat alamiah, melainkan melihatnya sebagai konstruksi sosial yang dapat dibongkar melalui penarikan persetujuan kolektif.⁶ Gagasannya mengandung benih anarkisme moral, di mana kebebasan bukan hasil revolusi kekerasan, melainkan konsekuensi logis dari penolakan terhadap ketaatan yang dipaksakan.

Pandangan La Boétie menjadi inspirasi bagi pemikir libertarian modern yang menegaskan bahwa legitimasi politik berakar pada persetujuan individu, bukan pada kontrak sosial fiktif.⁷ Dalam garis genealogis ini, voluntarisme mengandung kritik terhadap teori kontrak sosial Hobbes dan Rousseau, yang meskipun berbicara tentang “persetujuan,” tetap membenarkan pembentukan otoritas koersif negara. Bagi voluntarisme, persetujuan sejati harus bersifat eksplisit, individual, dan dapat ditarik kapan pun tanpa konsekuensi moral.⁸

2.3. Abad ke-19: Formulasi Sistematis oleh Lysander Spooner dan Auberon Herbert

Abad ke-19 menjadi masa kristalisasi voluntarisme sebagai doktrin sosial-politik yang koheren. Lysander Spooner, dalam No Treason: The Constitution of No Authority (1870), menyatakan bahwa konstitusi Amerika Serikat tidak memiliki legitimasi moral karena tidak pernah disetujui secara sukarela oleh setiap individu warga negara.⁹ Spooner menegaskan bahwa segala bentuk paksaan, bahkan yang dilakukan atas nama hukum, adalah pelanggaran terhadap prinsip keadilan alami (natural justice).¹⁰ Ia menolak ide bahwa kewarganegaraan otomatis menciptakan kewajiban politik; bagi Spooner, kontrak politik hanya sah jika didasarkan pada kehendak bebas dan dapat dibatalkan secara sukarela.¹¹

Sementara itu, Auberon Herbert memperluas prinsip tersebut dengan mengembangkan konsep voluntaryism secara eksplisit dalam karya The Right and Wrong of Compulsion by the State (1885).¹² Herbert menolak segala bentuk intervensi negara, baik dalam bidang ekonomi maupun moral, dan menggagas sistem sosial di mana setiap individu memiliki hak absolut untuk mengatur hidupnya selama tidak melanggar prinsip non-agresi (non-aggression principle).¹³ Dengan menggabungkan etika liberal klasik dan anarkisme damai, Herbert menempatkan voluntarisme sebagai alternatif terhadap negara minimalis sekalipun.¹⁴

Kedua tokoh ini meletakkan fondasi epistemik bagi voluntarisme modern, yang memandang kebebasan dan tanggung jawab moral sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Dalam masyarakat yang benar-benar bebas, individu bukan hanya memiliki hak untuk menolak paksaan, tetapi juga tanggung jawab untuk membangun tatanan sosial melalui kerjasama sukarela.¹⁵

Pengaruh terhadap Libertarianisme Modern dan Tradisi Anarkisme Damai

Pada abad ke-20, voluntarisme mengalami revitalisasi melalui karya para ekonom dan filsuf libertarian seperti Murray N. Rothbard dan Carl Watner. Rothbard menempatkan prinsip sukarela sebagai basis etik dari anarcho-capitalism, sementara Watner berupaya menafsirkan voluntarisme sebagai doktrin yang lebih luas daripada sekadar teori ekonomi, yakni sebagai filsafat moral kehidupan tanpa paksaan.¹⁶ Tradisi ini kemudian meluas dalam konteks kontemporer melalui gerakan peaceful anarchism, agorism, dan komunitarianisme desentralistik yang menolak kekerasan sebagai instrumen perubahan sosial.¹⁷

Dengan demikian, voluntarisme dapat dipahami sebagai produk evolusi historis yang menggabungkan warisan teologis, etika rasional, dan politik liberal ke dalam satu kerangka filosofis yang menekankan kesukarelaan sebagai inti kemanusiaan. Genealogi voluntarisme memperlihatkan kesinambungan ide dari kesadaran moral individu dalam filsafat kuno hingga kritik terhadap negara modern dalam libertarianisme kontemporer.¹⁸ Ia bukan sekadar doktrin politik, melainkan pandangan dunia (weltanschauung) tentang martabat manusia sebagai agen moral yang bebas, rasional, dan bertanggung jawab terhadap pilihannya sendiri.¹⁹

Footnotes

[1] Carl Watner, The Voluntaryists and the Voluntary Principle (Ridgeville, SC: The Voluntaryist, 2012), 5.

[2] Marcus Aurelius, Meditations, trans. George Long (London: George Bell & Sons, 1902), 48.

[3] Allan B. Wolter, The Philosophy of Duns Scotus (Chicago: Franciscan Herald Press, 1981), 92.

[4] William of Ockham, Opera Theologica, vol. 3 (St. Bonaventure, NY: The Franciscan Institute, 1967), 121.

[5] Étienne de La Boétie, The Discourse of Voluntary Servitude (Indianapolis: Liberty Fund, 1975), 14.

[6] Murray N. Rothbard, For a New Liberty: The Libertarian Manifesto (New York: Collier Books, 1978), 35.

[7] Roderick T. Long, Libertarian Anarchism: Responses to Ten Objections (Auburn, AL: Mises Institute, 2004), 17.

[8] Tibor R. Machan, Libertarianism Defended (Aldershot: Ashgate, 2006), 66.

[9] Lysander Spooner, No Treason: The Constitution of No Authority (Boston: Spooner, 1870), 8.

[10] Ibid., 23.

[11] Carl Watner, “The Ethical Thought of Lysander Spooner,” Journal of Libertarian Studies 4, no. 3 (1980): 247.

[12] Auberon Herbert, The Right and Wrong of Compulsion by the State (London: Williams and Norgate, 1885), 41.

[13] Ibid., 58.

[14] Eric Mack, “Auberon Herbert and the Ethics of Voluntarism,” Reason Papers 5 (1979): 67.

[15] Wendy McElroy, The Art of Being Free (Auburn, AL: Mises Institute, 2012), 31.

[16] Murray N. Rothbard, The Ethics of Liberty (New York: New York University Press, 1998), 62.

[17] Samuel Edward Konkin III, An Agorist Primer (Long Beach, CA: KoPubCo, 2008), 5.

[18] Roderick Long dan Tibor Machan, Anarchism/Minarchism: Is a Government Part of a Free Country? (Aldershot: Ashgate, 2008), 44.

[19] Carl Watner, “What Is Voluntaryism?” The Voluntaryist 1, no. 1 (1982): 3.

3. Ontologi Voluntarisme

Ontologi voluntarisme berpijak pada asumsi fundamental bahwa realitas sosial dan moral manusia berakar pada kebebasan kehendak individual yang otonom. Dalam kerangka ini, eksistensi manusia dipahami sebagai subjek rasional yang memiliki kapasitas untuk memilih secara bebas, bertindak berdasarkan kesadaran moralnya sendiri, dan bertanggung jawab atas akibat dari tindakannya.¹ Prinsip voluntarisme dengan demikian menolak setiap pandangan metafisik atau politik yang mengandaikan bahwa tatanan sosial yang sah harus bersumber pada otoritas eksternal yang memaksa—baik berupa negara, agama institusional, maupun kontrak sosial yang bersifat fiktif.² Ontologi ini menegaskan bahwa tindakan manusia memperoleh legitimasi moralnya hanya sejauh tindakan tersebut bersifat sukarela (voluntary act) dan bebas dari dominasi koersif.

3.1. Hakikat Manusia sebagai Subjek Otonom

Dalam pandangan voluntarisme, manusia bukan sekadar anggota masyarakat, melainkan agen moral yang memiliki nilai intrinsik dan kebebasan bawaan (innate liberty).³ Keberadaan individu mendahului segala bentuk kontrak sosial atau institusi politik. Oleh karena itu, kebebasan bukanlah “hadiah” dari masyarakat, tetapi kondisi ontologis yang melekat dalam eksistensi manusia itu sendiri.⁴ Pemikiran ini sejalan dengan tradisi liberal klasik yang menekankan hak alamiah (natural rights) sebagai bagian dari kodrat manusia, namun voluntarisme melangkah lebih jauh dengan menolak legitimasi otoritas apa pun yang melampaui kehendak individu.⁵

Ontologi ini menegaskan bahwa manusia pada dasarnya memiliki kesadaran reflektif yang memungkinkan tindakan moral yang bertanggung jawab tanpa memerlukan otoritas eksternal.⁶ Tindakan yang bermoral tidak memerlukan perintah dari luar, melainkan lahir dari kesadaran batin yang menghormati prinsip non-agresi dan integritas kehendak orang lain. Dengan demikian, voluntarisme mengonseptualisasikan manusia sebagai entitas yang mampu menciptakan tatanan moral melalui hubungan antar-kehendak yang setara, bukan melalui subordinasi pada kekuasaan.⁷

3.2. Relasi Ontologis antara Kebebasan dan Moralitas

Kebebasan dalam voluntarisme bukan sekadar hak negatif untuk “tidak diganggu”, tetapi hakikat moral yang membentuk realitas sosial itu sendiri.⁸ Setiap bentuk paksaan, baik fisik maupun institusional, dipandang sebagai pelanggaran terhadap struktur ontologis kebebasan manusia. Oleh karena itu, tindakan koersif tidak hanya salah secara etis, tetapi juga tidak sah secara ontologis, karena merusak tatanan alamiah hubungan antarmanusia yang didasarkan pada persetujuan bebas.⁹

Dari sudut pandang ini, moralitas tidak dapat dipisahkan dari kebebasan. Sebuah tindakan hanya memiliki nilai moral jika ia dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan.¹⁰ Prinsip ini membedakan voluntarisme dari aliran moralitas legalistik, yang menilai kebaikan berdasarkan kepatuhan terhadap hukum atau norma eksternal. Bagi voluntarisme, hukum tanpa persetujuan tidak memiliki legitimasi moral, karena ia tidak bersumber dari kehendak bebas subjek rasional.¹¹ Dengan demikian, relasi moral dalam masyarakat voluntaristik bersifat emergen: ia tumbuh dari interaksi bebas individu-individu yang saling menghormati kehendak masing-masing, bukan dari aturan yang ditetapkan secara hierarkis.

3.3. Ontologi Tatanan Sosial Tanpa Paksaan

Voluntarisme mengajukan pandangan ontologis yang radikal terhadap masyarakat: bahwa keteraturan sosial tidak harus dipaksakan dari atas, tetapi dapat muncul secara spontan melalui jaringan interaksi sukarela.¹² Dalam hal ini, masyarakat bukanlah entitas metafisik yang berdiri di atas individu, melainkan hasil relasi dinamis antara kehendak-kehendak bebas yang saling berinteraksi secara damai.¹³ Dengan demikian, tatanan sosial bersifat emergent, bukan produk rekayasa politik.

Konsepsi ini berakar pada pandangan bahwa kebebasan individu memiliki sifat kreatif, sehingga dari interaksi bebas dapat lahir bentuk-bentuk institusi sosial yang adaptif dan berkeadilan.¹⁴ Dalam masyarakat voluntaristik, hukum dan norma tidak dipaksakan, tetapi dihasilkan melalui kontrak, konsensus, dan eksperimentasi sosial.¹⁵ Ontologi voluntarisme dengan demikian menolak dualisme antara “individu” dan “masyarakat,” karena keduanya saling membentuk dalam proses yang terus-menerus dan non-koersif.

3.4. Penolakan terhadap Ontologi Koersif dan Legitimasi Kekuasaan

Voluntarisme secara ontologis menolak semua bentuk entitas kolektif yang mengklaim hak moral untuk memaksakan kehendaknya atas individu.¹⁶ Negara, dalam pandangan ini, bukanlah realitas ontologis yang niscaya, melainkan konstruksi fiktif yang memperoleh eksistensinya hanya sejauh individu bersedia menaatinya.¹⁷ Ketika ketaatan itu ditarik, legitimasi negara secara ontologis pun lenyap. Oleh karena itu, voluntarisme tidak menganggap negara sebagai “organisme sosial,” melainkan sebagai “abstraksi koersif” yang menyalahi hakikat kebebasan manusia.¹⁸

Penolakan ini bukan sekadar kritik politik, tetapi juga metafisik: negara dianggap melanggar struktur moral alamiah yang menempatkan kehendak bebas sebagai dasar realitas sosial.¹⁹ Dengan menolak ontologi kekuasaan, voluntarisme mengembalikan eksistensi sosial kepada dasar aslinya—yakni hubungan sukarela antarindividu yang bebas dan rasional.²⁰

Ontologi Kebersamaan: Solidaritas sebagai Ekspresi Kebebasan

Menariknya, voluntarisme tidak menafikan kebersamaan atau solidaritas sosial. Sebaliknya, ia menempatkan solidaritas sebagai ekspresi tertinggi dari kebebasan yang sadar.²¹ Tindakan saling menolong, berkontribusi, atau berorganisasi hanya bermakna jika dilandasi oleh kehendak bebas, bukan karena tekanan sosial atau perintah institusional.²² Solidaritas yang autentik, dalam pandangan voluntarisme, lahir dari empati rasional dan kesadaran moral yang memilih untuk terlibat demi kebaikan bersama tanpa kehilangan otonomi.²³ Dengan demikian, voluntarisme mengajukan sintesis antara individualisme moral dan harmoni sosial yang bersumber dari kebebasan sejati.

Ontologi voluntarisme, pada akhirnya, berupaya menggambarkan realitas manusia sebagai kosmos kebebasan, di mana kehendak bebas individu menjadi prinsip penggerak tatanan sosial, moral, dan politik.²⁴ Melalui dasar ontologis ini, voluntarisme bukan hanya pandangan politik, tetapi filsafat eksistensial yang menegaskan bahwa keberadaan manusia mencapai makna tertingginya ketika ia bertindak secara bebas, sukarela, dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri.²⁵

Footnotes

[1] Tibor R. Machan, Individuals and Their Rights (Chicago: Open Court, 1989), 12.

[2] Roderick T. Long, Libertarian Anarchism: Responses to Ten Objections (Auburn, AL: Ludwig von Mises Institute, 2004), 19.

[3] Murray N. Rothbard, The Ethics of Liberty (New York: New York University Press, 1998), 33.

[4] John Locke, Two Treatises of Government, ed. Peter Laslett (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), 287.

[5] Herbert Spencer, Social Statics (London: John Chapman, 1851), 145.

[6] Carl Watner, “Voluntaryism and the State,” The Voluntaryist 3, no. 2 (1985): 7.

[7] Auberon Herbert, The Right and Wrong of Compulsion by the State (London: Williams and Norgate, 1885), 62.

[8] Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia (New York: Basic Books, 1974), 28.

[9] Roderick T. Long, “Foundations of Libertarian Ethics,” Social Philosophy & Policy 15, no. 2 (1998): 118.

[10] Murray N. Rothbard, Power and Market (Kansas City: Sheed Andrews and McMeel, 1977), 23.

[11] Carl Watner, The Voluntaryists and the Voluntary Principle (Ridgeville, SC: The Voluntaryist, 2012), 14.

[12] Friedrich A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, vol. 1 (Chicago: University of Chicago Press, 1973), 36.

[13] Michael Polanyi, The Logic of Liberty (Chicago: University of Chicago Press, 1951), 77.

[14] Elinor Ostrom, Governing the Commons (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 89.

[15] Edward Stringham, Private Governance (Oxford: Oxford University Press, 2015), 11.

[16] Hans-Hermann Hoppe, A Theory of Socialism and Capitalism (Auburn, AL: Ludwig von Mises Institute, 1989), 45.

[17] Lysander Spooner, No Treason: The Constitution of No Authority (Boston: Spooner, 1870), 5.

[18] Roderick T. Long dan Tibor Machan, Anarchism/Minarchism: Is a Government Part of a Free Country? (Aldershot: Ashgate, 2008), 57.

[19] Eric Mack, “Auberon Herbert and the Ethics of Voluntarism,” Reason Papers 5 (1979): 73.

[20] Carl Watner, “What Is Voluntaryism?” The Voluntaryist 1, no. 1 (1982): 4.

[21] Kevin Carson, Organization Theory: A Libertarian Perspective (Charleston, SC: BookSurge, 2008), 132.

[22] Wendy McElroy, The Art of Being Free (Auburn, AL: Mises Institute, 2012), 45.

[23] Charles W. Johnson, “Markets Freed from Capitalism,” Center for a Stateless Society (2010): 3.

[24] Roderick Long, “Market Anarchism as Constitutionalism,” The Independent Review 10, no. 1 (2005): 23.

[25] Tibor R. Machan, Liberty and Culture (Buffalo, NY: Prometheus Books, 1989), 91.

4. Epistemologi dan Rasionalitas dalam Voluntarisme

Epistemologi voluntarisme bertolak dari pandangan bahwa pengetahuan sosial dan moral bersumber dari kesadaran rasional individu yang bebas, bukan dari otoritas eksternal atau struktur institusional yang memaksakan kebenaran.¹ Dalam tradisi ini, manusia dipahami sebagai subjek epistemik yang mampu menilai, memilih, dan bertindak berdasarkan penalaran pribadi yang reflektif. Rasionalitas tidak dianggap sebagai alat untuk menjustifikasi kekuasaan, tetapi sebagai kemampuan untuk mempertimbangkan tindakan sukarela yang selaras dengan prinsip moral universal: non-agresi dan tanggung jawab individual.² Oleh karena itu, voluntarisme menolak epistemologi koersif—yakni pandangan bahwa kebenaran moral atau sosial harus dipaksakan melalui negara, hukum, atau lembaga moral kolektif.³

4.1. Dasar Epistemologis Tindakan Sukarela

Dalam kerangka voluntarisme, tindakan sukarela tidak hanya bersifat etis, tetapi juga epistemologis. Artinya, setiap tindakan yang benar secara moral harus didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh melalui kesadaran dan persetujuan individu.⁴ Pengetahuan moral tidak dapat diperoleh melalui paksaan, karena paksaan meniadakan kemampuan reflektif subjek untuk menilai dan bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan demikian, knowing dan choosing menjadi dua sisi dari satu proses epistemik yang tak terpisahkan.⁵

Bagi Lysander Spooner, pengetahuan tentang keadilan bersifat apriori—ia muncul dari kesadaran moral alami (natural conscience) yang dimiliki setiap manusia.⁶ Kesadaran ini memungkinkan individu untuk mengenali hak dan batas kebebasannya tanpa perlu otoritas eksternal. Dari sudut pandang ini, moralitas adalah hasil rasionalitas internal yang tumbuh melalui pengalaman sosial bebas, bukan dari pengajaran dogmatis.⁷

4.2. Rasionalitas sebagai Prinsip Interaksi Non-Koersif

Rasionalitas dalam voluntarisme memiliki makna sosial yang khas: ia bukan semata kemampuan logis individual, tetapi dasar bagi interaksi damai dalam masyarakat bebas.⁸ Individu yang rasional adalah mereka yang mampu memahami bahwa kerja sama sukarela menghasilkan hasil sosial yang lebih berkelanjutan daripada hubungan berbasis paksaan.⁹ Oleh karena itu, rasionalitas berfungsi sebagai prinsip pengatur tatanan sosial yang muncul secara spontan (spontaneous order), sebagaimana dijelaskan oleh Friedrich A. Hayek.¹⁰

Voluntarisme memandang bahwa tindakan sukarela adalah bentuk tertinggi dari rasionalitas sosial, karena ia melibatkan penilaian terhadap manfaat, risiko, dan moralitas tanpa mengorbankan kebebasan pihak lain.¹¹ Relasi sosial yang sehat hanya dapat terwujud ketika individu menggunakan rasionalitasnya untuk menegosiasikan kepentingan melalui persetujuan timbal balik, bukan melalui kekuasaan koersif.¹² Dengan demikian, dalam epistemologi voluntarisme, rasionalitas menjadi sarana pembentukan norma sosial yang muncul dari bawah (bottom-up), bukan dari peraturan yang dipaksakan dari atas (top-down).

4.3. Persetujuan (Consent) sebagai Epistemologi Moral

Konsep consent menempati posisi sentral dalam epistemologi voluntarisme, karena ia menjadi bentuk pengetahuan praktis yang menjembatani kesadaran dan tindakan.¹³ Persetujuan bukan hanya ekspresi kehendak, tetapi juga hasil dari proses epistemik di mana individu memahami, menimbang, dan memutuskan sesuatu secara sadar.¹⁴ Dengan demikian, consent berfungsi sebagai mekanisme epistemologis yang memastikan bahwa tindakan manusia didasarkan pada pengetahuan moral yang valid.

Setiap relasi yang tidak didasari oleh persetujuan sadar dianggap melanggar kebenaran moral, sebab ia menafikan kondisi epistemik bagi tindakan etis—yakni pemahaman dan kehendak bebas.¹⁵ Hal ini sejalan dengan prinsip dasar libertarianisme yang menegaskan bahwa interaksi sukarela adalah satu-satunya bentuk hubungan manusia yang konsisten dengan akal budi dan keadilan.¹⁶

4.4. Pengetahuan Sosial sebagai Produk Interaksi Sukarela

Dalam perspektif voluntarisme, pengetahuan sosial bersifat emergen dan terdesentralisasi.¹⁷ Ia bukan hasil perencanaan atau otoritas sentral, melainkan terbentuk dari proses belajar sosial yang terjadi melalui interaksi bebas antara individu-individu. Friedrich Hayek menyebut fenomena ini sebagai “catallaxy,” yaitu tatanan spontan yang muncul dari pertukaran informasi dan kepentingan dalam pasar bebas.¹⁸

Prinsip ini juga diterapkan secara moral: masyarakat yang terdiri dari individu-individu sukarela secara epistemik lebih efisien, karena setiap individu menjadi pusat pengetahuan dan tanggung jawab moral.¹⁹ Ketika paksaan diperkenalkan, kapasitas individu untuk belajar, menilai, dan berinovasi menurun karena hilangnya kebebasan epistemik.²⁰ Oleh sebab itu, voluntarisme menegaskan bahwa kebebasan berpikir dan bertindak bukan hanya hak moral, tetapi juga syarat ontologis bagi pertumbuhan pengetahuan manusia.

4.5. Kritik terhadap Epistemologi Koersif dan Rasionalisme Politik

Voluntarisme mengajukan kritik tajam terhadap rasionalisme politik modern yang mengklaim mampu merancang tatanan sosial berdasarkan nalar kolektif.²¹ Pemikiran ini menentang pandangan positivistik yang melihat hukum dan kebijakan sebagai instrumen teknokratis untuk mengatur manusia. Dalam pandangan voluntarisme, rasionalitas politik semacam itu justru mengabaikan hakikat epistemik individu sebagai makhluk bebas yang memiliki kapasitas pengetahuan moral sendiri.²²

Carl Watner menegaskan bahwa setiap sistem yang mengklaim memiliki monopoli atas kebenaran moral pada dasarnya telah menggantikan rasionalitas individu dengan dogma institusional.²³ Oleh karena itu, voluntarisme lebih mendekati epistemologi libertarian yang mengutamakan subjective rationality—yakni kemampuan individu untuk menentukan nilai, tujuan, dan tindakan berdasarkan pemahaman pribadi yang rasional.²⁴ Dengan demikian, kebenaran dalam masyarakat sukarela tidak ditetapkan oleh otoritas tunggal, melainkan dihasilkan melalui dialog antarindividu yang bebas dan setara.²⁵

Epistemologi Voluntaristik dalam Era Kontemporer

Dalam konteks masyarakat digital dan desentralisasi informasi, epistemologi voluntarisme menemukan aktualisasinya. Jaringan open-source, ekonomi berbagi, dan komunitas daring yang beroperasi tanpa hierarki koersif mencerminkan prinsip-prinsip epistemologis voluntarisme: kebebasan individu dalam mencipta, berbagi, dan memperbaiki pengetahuan secara sukarela.²⁶ Model ini memperlihatkan bahwa pengetahuan yang lahir dari kolaborasi bebas sering kali lebih inovatif dan etis daripada sistem yang dikendalikan secara terpusat.²⁷

Dengan demikian, voluntarisme tidak hanya menawarkan etika kebebasan, tetapi juga epistemologi kebebasan—suatu kerangka yang menegaskan bahwa kebenaran sosial dan moral lahir dari dialog antarindividu yang bebas, bukan dari paksaan struktural.²⁸ Ia menuntut agar manusia berpikir, bertindak, dan berinteraksi berdasarkan kesadaran rasional yang otonom; sebab hanya melalui kebebasan berpikir dan bertindaklah pengetahuan sejati dapat berkembang.²⁹

Footnotes

[1] Carl Watner, The Voluntaryists and the Voluntary Principle (Ridgeville, SC: The Voluntaryist, 2012), 9.

[2] Roderick T. Long, Reason and Value: Aristotle versus Rand (Auburn, AL: Mises Institute, 2000), 77.

[3] Tibor R. Machan, Liberty and Culture (Buffalo, NY: Prometheus Books, 1989), 64.

[4] Lysander Spooner, Natural Law: Or the Science of Justice (Boston: Spooner, 1882), 12.

[5] Wendy McElroy, The Art of Being Free (Auburn, AL: Mises Institute, 2012), 27.

[6] Spooner, No Treason: The Constitution of No Authority (Boston: Spooner, 1870), 10.

[7] Carl Watner, “What Is Voluntaryism?” The Voluntaryist 1, no. 1 (1982): 3.

[8] Murray N. Rothbard, Power and Market (Kansas City: Sheed Andrews and McMeel, 1977), 31.

[9] David D. Friedman, The Machinery of Freedom (La Salle, IL: Open Court, 1989), 54.

[10] Friedrich A. Hayek, The Constitution of Liberty (Chicago: University of Chicago Press, 1960), 107.

[11] Eric Mack, “Auberon Herbert and the Ethics of Voluntarism,” Reason Papers 5 (1979): 71.

[12] Edward Stringham, Private Governance (Oxford: Oxford University Press, 2015), 22.

[13] Roderick T. Long, “Foundations of Libertarian Ethics,” Social Philosophy & Policy 15, no. 2 (1998): 118.

[14] Murray N. Rothbard, The Ethics of Liberty (New York: New York University Press, 1998), 42.

[15] Tibor R. Machan, Individuals and Their Rights (Chicago: Open Court, 1989), 51.

[16] Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia (New York: Basic Books, 1974), 31.

[17] Hayek, Law, Legislation and Liberty, vol. 1 (Chicago: University of Chicago Press, 1973), 39.

[18] Ibid., 40.

[19] Michael Polanyi, The Logic of Liberty (Chicago: University of Chicago Press, 1951), 83.

[20] Elinor Ostrom, Governing the Commons (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 91.

[21] Carl Watner, “Voluntarism and the State,” The Voluntaryist 3, no. 2 (1985): 6.

[22] Hans-Hermann Hoppe, Democracy: The God That Failed (New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2001), 58.

[23] Watner, The Voluntaryists and the Voluntary Principle, 11.

[24] Machan, Libertarianism Defended (Aldershot: Ashgate, 2006), 78.

[25] Roderick Long dan Tibor Machan, Anarchism/Minarchism: Is a Government Part of a Free Country? (Aldershot: Ashgate, 2008), 69.

[26] Kevin Carson, The Homebrew Industrial Revolution (Charleston, SC: BookSurge, 2010), 114.

[27] Charles W. Johnson, “Markets Freed from Capitalism,” Center for a Stateless Society (2010): 2.

[28] Murray N. Rothbard, For a New Liberty: The Libertarian Manifesto (New York: Collier Books, 1978), 48.

[29] Roderick T. Long, Libertarian Anarchism: Responses to Ten Objections (Auburn, AL: Mises Institute, 2004), 27.

5. Aksiologi: Nilai, Etika, dan Moralitas Voluntarisme

Aksiologi voluntarisme berpusat pada pandangan bahwa nilai moral tertinggi dalam kehidupan sosial dan politik adalah kebebasan individu yang dijalankan secara sukarela dan disertai tanggung jawab moral.¹ Nilai-nilai dalam voluntarisme tidak dipaksakan dari luar, melainkan berakar pada kesadaran moral yang lahir dari interaksi bebas antarindividu. Prinsip utama yang menopang sistem etika voluntaristik adalah Non-Aggression Principle (NAP), yaitu larangan untuk menggunakan kekerasan atau paksaan terhadap orang lain kecuali dalam rangka mempertahankan diri.² Dengan prinsip ini, voluntarisme tidak hanya membangun etika kebebasan negatif—kebebasan dari paksaan—tetapi juga etika kebebasan positif yang menekankan tanggung jawab untuk menghormati hak dan kebebasan pihak lain.³

5.1. Nilai Dasar: Kebebasan, Non-Agresi, dan Tanggung Jawab

Voluntarisme mendefinisikan kebebasan bukan sekadar kemampuan untuk bertindak sesuai kehendak, tetapi sebagai kondisi moral yang menuntut kesadaran akan batasan hak orang lain.⁴ Nilai ini bersifat relasional: kebebasan seseorang hanya bermakna sejauh ia tidak mengganggu kebebasan orang lain.⁵ Oleh karena itu, prinsip non-agresi menjadi norma etika yang mendasari seluruh relasi sosial dalam masyarakat sukarela. Murray N. Rothbard menegaskan bahwa tindakan agresif, baik melalui kekerasan fisik maupun intervensi negara, merupakan pelanggaran terhadap hak alamiah manusia untuk menentukan nasibnya sendiri.⁶

Namun, voluntarisme juga menolak individualisme ekstrem yang memisahkan kebebasan dari tanggung jawab. Dalam kerangka aksiologisnya, kebebasan sejati menuntut kesadaran moral untuk menghormati otonomi orang lain dan menanggung konsekuensi dari setiap keputusan yang dibuat.⁷ Dengan demikian, tanggung jawab bukanlah beban eksternal, melainkan ekspresi kebebasan yang matang. Etika voluntarisme menuntut agar setiap individu menjadi sumber nilai bagi dirinya sendiri, tanpa menyerahkan penilaian moralnya kepada lembaga atau kekuasaan eksternal.⁸

5.2. Etika Relasi Sukarela

Etika voluntarisme berangkat dari asumsi bahwa hubungan sosial hanya sah secara moral apabila didasarkan pada persetujuan bebas.⁹ Relasi yang tidak mengandung unsur persetujuan eksplisit, seperti pajak, wajib militer, atau regulasi koersif, dianggap sebagai bentuk agresi moral terhadap kebebasan individu.¹⁰ Oleh karena itu, segala bentuk interaksi—baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial—harus dijalankan dalam semangat kesepakatan timbal balik (mutual consent).

Auberon Herbert menggambarkan masyarakat yang ideal sebagai “asosiasi moral sukarela,” di mana kerja sama terjadi karena kesamaan nilai dan kepentingan, bukan karena tekanan hukum.¹¹ Dalam masyarakat semacam ini, etika berfungsi sebagai pengikat sosial yang lebih kuat daripada undang-undang, sebab ia lahir dari kesadaran dan pilihan bersama, bukan dari rasa takut terhadap sanksi.¹² Dengan demikian, etika voluntarisme bersifat otonom dan partisipatif, menempatkan individu sebagai subjek moral sekaligus sumber legitimasi sosial.

5.3. Moralitas dan Prinsip Keadilan Voluntaristik

Dalam perspektif voluntarisme, keadilan bukanlah hasil dari kesetaraan material yang dipaksakan, tetapi dari pengakuan terhadap hak milik dan kebebasan individu untuk bertukar secara sukarela.¹³ Prinsip moral ini berpijak pada pandangan bahwa tindakan sukarela, meskipun menghasilkan ketimpangan, tetap adil sejauh tidak melibatkan paksaan.¹⁴ Dengan demikian, keadilan voluntaristik bersifat prosedural, bukan distributif.

Lysander Spooner menegaskan bahwa hukum alam (natural law) adalah dasar dari keadilan sejati, dan hukum tersebut hanya dapat dijalankan dalam kondisi kebebasan yang sepenuhnya sukarela.¹⁵ Segala sistem yang memaksakan redistribusi kekayaan atau kewajiban moral tanpa persetujuan individu dianggap melanggar keadilan alamiah.¹⁶ Dalam hal ini, moralitas voluntarisme berpadu dengan prinsip ekonomi pasar bebas, di mana pertukaran bebas dipandang sebagai manifestasi etika non-paksaan dan ekspresi kehendak moral.¹⁷

5.4. Kritik terhadap Moralitas Utilitarian dan Legalistik

Voluntarisme menolak dua paradigma moral dominan yang sering digunakan untuk menjustifikasi intervensi koersif: moralitas utilitarian dan moralitas legalistik.¹⁸ Moralitas utilitarian mengukur kebaikan berdasarkan manfaat kolektif terbesar, yang sering kali mengorbankan hak individu atas nama “kepentingan umum.” Sementara itu, moralitas legalistik menganggap bahwa kepatuhan terhadap hukum negara adalah ukuran kebaikan, tanpa mempertimbangkan apakah hukum tersebut adil atau tidak.¹⁹

Sebaliknya, voluntarisme memandang bahwa tindakan hanya bernilai moral jika ia dilakukan berdasarkan kesadaran dan kehendak bebas.²⁰ Hukum yang adil harus bersumber dari kontrak sukarela dan prinsip non-agresi, bukan dari dekret politik.²¹ Dalam kerangka ini, moralitas tidak lagi bergantung pada institusi eksternal, melainkan pada kesadaran moral internal individu yang menghormati kebebasan pihak lain.²²

5.5. Solidaritas dan Etika Kebersamaan dalam Voluntarisme

Meski voluntarisme berakar pada kebebasan individual, ia tidak menolak solidaritas sosial.²³ Solidaritas, dalam kerangka aksiologis ini, merupakan bentuk tertinggi dari moralitas sukarela: tindakan menolong, berkolaborasi, dan berempati tanpa paksaan.²⁴ Masyarakat voluntaristik ideal bukanlah kumpulan individu egoistis, melainkan komunitas otonom yang saling menghormati dan bekerja sama berdasarkan keinginan untuk mencapai kebaikan bersama.²⁵

Kevin Carson menegaskan bahwa kolaborasi sukarela dalam sistem desentralistik, seperti koperasi atau ekonomi berbagi, menunjukkan bahwa solidaritas dapat tumbuh secara organik dari kebebasan, bukan dari paksaan.²⁶ Dengan demikian, voluntarisme mengajukan etika sosial yang unik: ia memadukan individualisme moral dengan humanisme praktis, menegaskan bahwa kebaikan sosial sejati hanya dapat lahir dari tindakan yang bebas dan sadar.²⁷

Nilai Moral Tertinggi: Kebebasan sebagai Tujuan dan Sarana

Dalam tataran akhir, voluntarisme mengajukan kebebasan bukan hanya sebagai sarana moral, tetapi juga sebagai tujuan moral tertinggi.²⁸ Kebebasan memungkinkan manusia untuk bertanggung jawab, mencipta nilai, dan membangun hubungan etis dengan sesamanya tanpa dominasi.²⁹ Sebaliknya, paksaan menghancurkan moralitas karena meniadakan pilihan sadar yang menjadi inti dari nilai moral itu sendiri.³⁰ Oleh sebab itu, aksiologi voluntarisme bersifat teleologis: ia memandang bahwa kebebasan adalah kondisi esensial yang memungkinkan segala nilai moral lainnya memiliki makna.³¹

Footnotes

[1] Tibor R. Machan, Individuals and Their Rights (Chicago: Open Court, 1989), 22.

[2] Murray N. Rothbard, The Ethics of Liberty (New York: New York University Press, 1998), 27.

[3] Roderick T. Long, Foundations of Libertarian Ethics (Auburn, AL: Mises Institute, 1996), 18.

[4] Herbert Spencer, Social Statics (London: John Chapman, 1851), 147.

[5] John Locke, Two Treatises of Government, ed. Peter Laslett (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), 289.

[6] Rothbard, For a New Liberty: The Libertarian Manifesto (New York: Collier Books, 1978), 45.

[7] Auberon Herbert, The Right and Wrong of Compulsion by the State (London: Williams and Norgate, 1885), 63.

[8] Wendy McElroy, The Art of Being Free (Auburn, AL: Mises Institute, 2012), 37.

[9] Carl Watner, The Voluntaryists and the Voluntary Principle (Ridgeville, SC: The Voluntaryist, 2012), 15.

[10] Lysander Spooner, No Treason: The Constitution of No Authority (Boston: Spooner, 1870), 11.

[11] Herbert, The Right and Wrong of Compulsion by the State, 70.

[12] Eric Mack, “Auberon Herbert and the Ethics of Voluntarism,” Reason Papers 5 (1979): 69.

[13] Tibor R. Machan, Liberty and Culture (Buffalo, NY: Prometheus Books, 1989), 52.

[14] Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia (New York: Basic Books, 1974), 119.

[15] Lysander Spooner, Natural Law: Or the Science of Justice (Boston: Spooner, 1882), 9.

[16] Carl Watner, “The Ethical Thought of Lysander Spooner,” Journal of Libertarian Studies 4, no. 3 (1980): 251.

[17] Murray N. Rothbard, Power and Market (Kansas City: Sheed Andrews and McMeel, 1977), 44.

[18] Tibor R. Machan, Libertarianism Defended (Aldershot: Ashgate, 2006), 81.

[19] Friedrich A. Hayek, The Road to Serfdom (Chicago: University of Chicago Press, 1944), 59.

[20] Watner, “Voluntarism and the State,” The Voluntaryist 3, no. 2 (1985): 7.

[21] Roderick T. Long dan Tibor Machan, Anarchism/Minarchism: Is a Government Part of a Free Country? (Aldershot: Ashgate, 2008), 73.

[22] Murray Rothbard, Economic Thought Before Adam Smith (Auburn, AL: Mises Institute, 1995), 16.

[23] Kevin Carson, Organization Theory: A Libertarian Perspective (Charleston, SC: BookSurge, 2008), 121.

[24] Charles W. Johnson, “Markets Freed from Capitalism,” Center for a Stateless Society (2010): 2.

[25] McElroy, The Art of Being Free, 41.

[26] Carson, The Homebrew Industrial Revolution (Charleston, SC: BookSurge, 2010), 98.

[27] Roderick T. Long, “Market Anarchism as Constitutionalism,” The Independent Review 10, no. 1 (2005): 23.

[28] Tibor R. Machan, Liberty and Culture, 85.

[29] Eric Mack, “The Moral Foundations of Voluntaryism,” Reason Papers 7 (1981): 56.

[30] Rothbard, The Ethics of Liberty, 47.

[31] Machan, Individuals and Their Rights, 89.

6. Dimensi Sosial dan Ekonomi Voluntarisme

Voluntarisme tidak hanya berfungsi sebagai teori moral dan politik, tetapi juga menawarkan paradigma sosial dan ekonomi yang khas. Ia menegaskan bahwa keteraturan masyarakat dan kesejahteraan ekonomi dapat muncul tanpa paksaan, melalui mekanisme interaksi sukarela antarindividu yang bebas dan rasional.¹ Dalam pandangan ini, masyarakat tidak perlu dipertahankan oleh kekuasaan koersif negara, sebab struktur sosial yang sehat akan tumbuh secara alami dari kontrak, kerja sama, dan pertukaran bebas yang didasarkan pada prinsip non-agresi.² Voluntarisme dengan demikian menolak premis dasar etatisme bahwa stabilitas dan kesejahteraan memerlukan pengendalian terpusat; sebaliknya, ia mempercayakan dinamika sosial kepada mekanisme desentralistik yang bersumber dari kehendak bebas manusia.³

6.1. Masyarakat Tanpa Paksaan: Fondasi Sosial Voluntarisme

Dalam kerangka sosial voluntarisme, masyarakat dipahami sebagai jejaring kontraktual yang terbentuk dari hubungan sukarela antara individu dan kelompok.⁴ Tidak ada otoritas tunggal yang memiliki hak moral untuk mengatur perilaku individu; setiap norma sosial muncul sebagai hasil kesepakatan yang disetujui secara bebas. Lysander Spooner menegaskan bahwa “kontrak moral sejati hanya mungkin jika setiap pihak memiliki kebebasan penuh untuk menolak.”⁵

Pandangan ini mengandung implikasi penting: struktur sosial yang ideal bukanlah hasil legislasi, melainkan hasil kolaborasi organik.⁶ Institusi sosial—seperti keluarga, asosiasi, lembaga pendidikan, dan komunitas keagamaan—dalam sistem voluntaristik berfungsi berdasarkan prinsip kesetaraan dan tanggung jawab pribadi.⁷ Keanggotaan dalam lembaga sosial bersifat non-koersif dan dapat diakhiri kapan pun tanpa konsekuensi politis. Dengan demikian, voluntarisme menolak konsep “kewajiban sosial” yang dipaksakan dan menggantinya dengan solidaritas berbasis persetujuan sadar.⁸

6.2. Prinsip Ekonomi Sukarela dan Pasar Bebas

Secara ekonomi, voluntarisme berpijak pada keyakinan bahwa mekanisme pasar bebas adalah perwujudan praktis dari prinsip sukarela.⁹ Pertukaran dalam pasar tidak bergantung pada paksaan, tetapi pada konsensus yang saling menguntungkan. Murray N. Rothbard menegaskan bahwa pasar adalah “perpanjangan logis dari moralitas non-agresi,” karena setiap transaksi di dalamnya dilakukan melalui persetujuan bebas.¹⁰ Dalam hal ini, ekonomi pasar bukan sekadar sistem produksi dan distribusi, tetapi juga ekspresi moral dari kebebasan manusia.¹¹

Voluntarisme menolak klaim bahwa intervensi negara diperlukan untuk menjamin keadilan atau efisiensi ekonomi.¹² Sebaliknya, ia menganggap bahwa regulasi koersif justru menghambat proses alami koordinasi sosial. Friedrich Hayek menjelaskan bahwa tatanan ekonomi bebas merupakan “hasil tindakan manusia, bukan hasil rancangan manusia.”¹³ Dalam masyarakat sukarela, harga, kontrak, dan kompetisi berfungsi sebagai mekanisme pengetahuan sosial yang menyesuaikan kebutuhan individu tanpa adanya kontrol eksternal.¹⁴ Dengan demikian, voluntarisme mendukung ekonomi desentralistik yang memungkinkan setiap individu berpartisipasi berdasarkan kebebasan dan tanggung jawab sendiri.¹⁵

6.3. Organisasi Sosial Berbasis Kontrak dan Konsensus

Salah satu ciri utama dari tatanan sosial voluntaristik adalah keberadaan organisasi sosial yang dibangun melalui kontrak sukarela.¹⁶ Entitas seperti koperasi, lembaga pendidikan swasta, komunitas agraris mandiri, dan perusahaan berbasis partisipasi menggantikan fungsi-fungsi sosial negara tanpa menggunakan paksaan.¹⁷ Edward Stringham mencatat bahwa bentuk-bentuk “private governance” seperti ini telah terbukti secara historis mampu menciptakan stabilitas hukum dan sosial tanpa intervensi negara.¹⁸

Dalam masyarakat voluntaristik, penyelesaian konflik pun dapat dilakukan melalui mekanisme arbitrase swasta dan lembaga penyelesaian sengketa yang muncul dari konsensus sosial.¹⁹ Prinsipnya adalah bahwa keadilan tidak harus dipaksakan dari atas, tetapi dapat ditegakkan oleh sistem sosial yang tumbuh secara organik melalui kepercayaan dan reputasi.²⁰ Hal ini mencerminkan pandangan bahwa masyarakat bebas tidak hanya memungkinkan pluralitas nilai, tetapi juga pluralitas institusi moral dan ekonomi yang hidup berdampingan tanpa saling mendominasi.²¹

6.4. Kritik terhadap Etatisme dan Negara Kesejahteraan

Voluntarisme secara konsisten menentang etatisme—yakni keyakinan bahwa negara adalah sumber legitimasi sosial dan kesejahteraan publik.²² Kritik utama voluntarisme terhadap negara kesejahteraan terletak pada sifat koersifnya: kebijakan redistribusi, pajak wajib, dan subsidi dianggap melanggar prinsip non-agresi karena memaksa individu mendukung kebijakan yang mungkin tidak mereka setujui.²³ Bagi Auberon Herbert, negara kesejahteraan adalah bentuk “perampokan moral yang dilegalkan,” karena ia mengalihkan tanggung jawab moral individu menjadi kewajiban kolektif yang dipaksakan.²⁴

Sebagai alternatif, voluntarisme menawarkan model solidaritas sosial berbasis filantropi sukarela dan institusi masyarakat sipil.²⁵ Dalam sistem ini, bantuan sosial diberikan bukan karena kewajiban hukum, tetapi karena pilihan moral untuk menolong sesama.²⁶ Dengan demikian, kedermawanan bukanlah fungsi negara, melainkan ekspresi kebebasan moral yang paling tinggi.²⁷

6.5. Desentralisasi Sosial dan Teknologi Sukarela

Dalam konteks modern, voluntarisme menemukan relevansi baru melalui perkembangan teknologi desentralisasi seperti blockchain, peer-to-peer networks, dan ekonomi berbagi.²⁸ Fenomena ini menunjukkan bahwa kerja sama sosial dapat terjadi tanpa otoritas sentral, melainkan melalui sistem kepercayaan digital yang bersifat kontraktual dan sukarela.²⁹ Kevin Carson menyebut fenomena ini sebagai “anarki produktif,” yaitu tatanan sosial di mana koordinasi ekonomi dan sosial berlangsung secara spontan melalui teknologi dan inovasi.³⁰

Platform terbuka seperti open-source communities menjadi contoh konkret dari nilai-nilai voluntarisme dalam praktik kontemporer: para individu berkolaborasi tanpa paksaan, berbagi hasil kerja secara sukarela, dan mengatur tata kelola mereka melalui konsensus.³¹ Dalam hal ini, teknologi modern tidak hanya memperkuat prinsip voluntaristik, tetapi juga membuktikan bahwa kerja sama sosial tidak memerlukan kekuasaan koersif untuk berkembang.³²

Masyarakat Sukarela sebagai Model Sosial Masa Depan

Dimensi sosial dan ekonomi voluntarisme mengajukan visi masyarakat masa depan yang bebas dari dominasi, hierarki koersif, dan ketergantungan struktural pada negara.³³ Ia memandang manusia sebagai aktor moral dan ekonomi yang mampu membangun tatanan sosial yang adil melalui interaksi sukarela.³⁴ Tatanan semacam ini tidak bersifat utopis, tetapi realistis karena didasarkan pada sifat dasar manusia yang rasional, adaptif, dan mampu bekerja sama.³⁵

Dengan demikian, voluntarisme mengintegrasikan kebebasan, moralitas, dan kesejahteraan ke dalam satu kerangka sosial yang kohesif.³⁶ Ia tidak sekadar menolak kekuasaan negara, tetapi juga menegaskan keyakinan bahwa kebebasan yang dijalankan dengan tanggung jawab adalah fondasi paling kokoh bagi tatanan sosial yang damai dan sejahtera.³⁷

Footnotes

[1] Carl Watner, The Voluntaryists and the Voluntary Principle (Ridgeville, SC: The Voluntaryist, 2012), 17.

[2] Murray N. Rothbard, The Ethics of Liberty (New York: New York University Press, 1998), 33.

[3] Friedrich A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, vol. 1 (Chicago: University of Chicago Press, 1973), 38.

[4] Tibor R. Machan, Individuals and Their Rights (Chicago: Open Court, 1989), 41.

[5] Lysander Spooner, No Treason: The Constitution of No Authority (Boston: Spooner, 1870), 10.

[6] Auberon Herbert, The Right and Wrong of Compulsion by the State (London: Williams and Norgate, 1885), 65.

[7] Herbert Spencer, Social Statics (London: John Chapman, 1851), 149.

[8] Wendy McElroy, The Art of Being Free (Auburn, AL: Mises Institute, 2012), 47.

[9] Rothbard, Power and Market (Kansas City: Sheed Andrews and McMeel, 1977), 22.

[10] Murray N. Rothbard, For a New Liberty: The Libertarian Manifesto (New York: Collier Books, 1978), 53.

[11] Roderick T. Long, “Foundations of Libertarian Ethics,” Social Philosophy & Policy 15, no. 2 (1998): 121.

[12] Carl Watner, “Voluntarism and the State,” The Voluntaryist 3, no. 2 (1985): 8.

[13] Hayek, The Constitution of Liberty (Chicago: University of Chicago Press, 1960), 112.

[14] Michael Polanyi, The Logic of Liberty (Chicago: University of Chicago Press, 1951), 80.

[15] Edward Stringham, Private Governance (Oxford: Oxford University Press, 2015), 19.

[16] Tibor R. Machan, Liberty and Culture (Buffalo, NY: Prometheus Books, 1989), 59.

[17] Kevin Carson, Organization Theory: A Libertarian Perspective (Charleston, SC: BookSurge, 2008), 128.

[18] Stringham, Private Governance, 21.

[19] Bruce Benson, The Enterprise of Law: Justice Without the State (San Francisco: Pacific Research Institute, 1990), 33.

[20] Roderick T. Long dan Tibor Machan, Anarchism/Minarchism: Is a Government Part of a Free Country? (Aldershot: Ashgate, 2008), 66.

[21] Eric Mack, “The Moral Foundations of Voluntaryism,” Reason Papers 7 (1981): 49.

[22] Auberon Herbert, The Right and Wrong of Compulsion by the State, 75.

[23] Rothbard, The Ethics of Liberty, 89.

[24] Herbert, The Right and Wrong of Compulsion by the State, 81.

[25] Watner, The Voluntaryists and the Voluntary Principle, 24.

[26] McElroy, The Art of Being Free, 52.

[27] Machan, Liberty and Culture, 61.

[28] Kevin Carson, The Homebrew Industrial Revolution (Charleston, SC: BookSurge, 2010), 107.

[29] Charles W. Johnson, “Markets Freed from Capitalism,” Center for a Stateless Society (2010): 3.

[30] Carson, Organization Theory, 135.

[31] Edward Stringham, “Decentralized Cooperation in Digital Markets,” Journal of Private Enterprise 26, no. 3 (2011): 14.

[32] Kevin Werbach, The Blockchain and the New Architecture of Trust (Cambridge, MA: MIT Press, 2018), 61.

[33] Hans-Hermann Hoppe, A Theory of Socialism and Capitalism (Auburn, AL: Ludwig von Mises Institute, 1989), 51.

[34] Roderick T. Long, Libertarian Anarchism: Responses to Ten Objections (Auburn, AL: Mises Institute, 2004), 28.

[35] Machan, Individuals and Their Rights, 73.

[36] Rothbard, For a New Liberty, 67.

[37] Watner, “What Is Voluntaryism?” The Voluntaryist 1, no. 1 (1982): 4.

7. Kritik dan Perdebatan Filosofis

Voluntarisme, meskipun menawarkan sintesis antara kebebasan, moralitas, dan tanggung jawab individual, tidak luput dari kritik tajam dari berbagai tradisi filsafat sosial dan politik. Sejak awal kemunculannya, aliran ini telah menimbulkan perdebatan yang mendalam, terutama mengenai realisme sosial, keadilan distributif, dan kelayakan praktis masyarakat tanpa paksaan.¹ Para pengkritik menilai bahwa voluntarisme terlalu mengidealkan rasionalitas moral manusia dan mengabaikan fakta-fakta empiris mengenai konflik kepentingan, ketimpangan ekonomi, dan keterbatasan moralitas individual dalam konteks sosial yang kompleks.²

7.1. Kritik Kolektivis terhadap Individualisme Moral Voluntarisme

Salah satu kritik utama terhadap voluntarisme datang dari tradisi kolektivis dan komunitarian yang menilai bahwa gagasan masyarakat berbasis tindakan sukarela terlalu menekankan otonomi individu dan mengabaikan sifat interdependensi manusia.³ Menurut pemikiran komunitarian seperti Charles Taylor dan Michael Sandel, identitas moral individu tidak dapat dipisahkan dari komunitasnya; dengan demikian, kebebasan yang sepenuhnya “atomistik” sebagaimana diandaikan voluntarisme dianggap ilusi.⁴ Masyarakat, dalam pandangan mereka, bukan sekadar agregasi individu otonom, tetapi entitas normatif yang membentuk orientasi nilai dan tanggung jawab sosial.

Bagi komunitarian, voluntarisme cenderung gagal memahami bahwa nilai-nilai moral bersama tidak dapat sepenuhnya lahir dari kontrak sukarela, karena solidaritas, empati, dan kewajiban sosial sering kali mendahului pilihan rasional individu.⁵ Dalam kerangka ini, mereka menganggap bahwa penolakan voluntarisme terhadap otoritas kolektif justru mengancam kohesi sosial dan memperlemah institusi yang menopang moral publik.⁶

7.2. Kritik Sosial-Demokrat terhadap Prinsip Non-Agresi dan Netralitas Pasar

Kritik lain datang dari kalangan sosial-demokrat yang berpendapat bahwa prinsip non-aggression (NAP) voluntarisme, meskipun secara moral konsisten, bersifat normatif tetapi tidak cukup memadai untuk menanggulangi ketimpangan struktural dalam ekonomi pasar.⁷ Menurut John Rawls, keadilan tidak hanya menyangkut absennya paksaan, tetapi juga distribusi yang adil atas peluang dan sumber daya.⁸ Voluntarisme, dengan menolak intervensi negara, dianggap gagal menciptakan kondisi fair equality of opportunity yang memungkinkan setiap individu bersaing secara setara.⁹

Dalam konteks ini, kebebasan negatif (bebas dari paksaan) yang diagungkan voluntarisme dianggap tidak cukup menjamin kebebasan positif (kemampuan untuk bertindak).¹⁰ Oleh karena itu, bagi para sosial-demokrat, prinsip non-agresi hanya akan menguntungkan mereka yang sudah memiliki modal ekonomi dan sosial, sementara yang lemah tetap terpinggirkan dalam “kebebasan formal” yang tidak substantif.¹¹

7.3. Kritik Realisme Politik: Utopianisme dan Ketidakefisienan Sosial

Para realis politik, dari Thomas Hobbes hingga para teoretikus modern seperti Raymond Geuss, menilai voluntarisme sebagai utopia moral yang gagal memperhitungkan realitas kekuasaan dan konflik manusia.¹² Hobbes dalam Leviathan berargumen bahwa tanpa otoritas sentral yang memaksa, masyarakat akan terjerumus ke dalam “keadaan alamiah” di mana kehidupan menjadi “brutal, solitary, and short.”¹³ Kritik ini menyoroti aspek praktikal: bagaimana menjaga ketertiban sosial tanpa mekanisme koersif?

Dari sudut pandang ini, kepercayaan voluntarisme terhadap kemampuan manusia untuk mengatur diri dianggap idealistis dan tidak realistis secara empiris.¹⁴ Carl Schmitt, dalam Political Theology, bahkan menegaskan bahwa setiap tatanan sosial memerlukan keputusan berdaulat—yakni kekuasaan terakhir yang dapat memaksakan ketaatan demi stabilitas.¹⁵ Bagi Schmitt, masyarakat yang sepenuhnya sukarela tidak mungkin bertahan lama, karena setiap sistem nilai pada akhirnya membutuhkan penegakan melalui otoritas.¹⁶

7.4. Kritik Marxis dan Neo-Marxis: Voluntarisme sebagai Ideologi Borjuis

Dari perspektif Marxis dan Neo-Marxis, voluntarisme dipandang sebagai ideologi yang melayani kepentingan kelas kapitalis dengan menyamarkan relasi dominasi ekonomi di balik retorika kebebasan individu.¹⁷ Dalam kerangka Marxian, kebebasan yang dijanjikan oleh voluntarisme hanyalah bentuk baru dari alienasi, karena pasar bebas yang dianggap “sukarela” sebenarnya diatur oleh struktur kekuasaan kapital.¹⁸ Antonio Gramsci menegaskan bahwa hegemoni ideologis justru bekerja melalui kesepakatan semu (consent) yang ditanamkan oleh sistem kapitalisme—dengan demikian, apa yang tampak sebagai tindakan sukarela sering kali merupakan hasil internalisasi nilai dominan.¹⁹

Kritik ini menyoroti dimensi ideologis voluntarisme: bahwa “persetujuan” dalam masyarakat kapitalis tidak benar-benar bebas, sebab individu tidak memiliki posisi ekonomi yang setara untuk membuat keputusan moral yang otonom.²⁰ Dalam kerangka ini, voluntarisme dinilai gagal menyadari bahwa kebebasan tanpa redistribusi ekonomi hanyalah bentuk baru dari ketidakadilan sistemik yang dilegitimasi secara moral.²¹

7.5. Tanggapan Voluntaristik terhadap Kritik

Kaum voluntarist tidak menolak kritik tersebut tanpa refleksi. Mereka berargumen bahwa banyak keberatan terhadap voluntarisme bersumber dari kesalahpahaman tentang sifat dasar kebebasan moral.²² Bagi Roderick T. Long, voluntarisme tidak mengingkari dimensi sosial manusia, melainkan menolak paksaan sebagai sarana moralitas sosial.²³ Kerjasama sosial tidak memerlukan kekuasaan koersif; ia dapat muncul dari mekanisme reputasi, norma sukarela, dan kepercayaan antarindividu.²⁴

Menanggapi kritik sosial-demokrat, para pemikir voluntarist seperti Tibor R. Machan dan Edward Stringham berpendapat bahwa keadilan distributif tidak dapat dipaksakan tanpa mengorbankan kebebasan moral.²⁵ Sebaliknya, sistem sukarela justru menciptakan distribusi yang lebih efisien karena setiap pertukaran didasarkan pada manfaat mutual, bukan pemaksaan.²⁶ Sementara terhadap tuduhan utopianisme, para voluntarist menunjuk pada bukti empiris: komunitas open-source, koperasi sukarela, dan lembaga filantropi menunjukkan bahwa masyarakat dapat berfungsi efektif tanpa otoritas koersif.²⁷

Adapun terhadap kritik Marxis, voluntarisme menegaskan bahwa paksaan ekonomi dan paksaan politik adalah dua hal berbeda.²⁸ Dalam masyarakat bebas, individu memiliki hak moral untuk menolak transaksi yang tidak adil, sedangkan dalam sistem etatis, individu tidak memiliki pilihan serupa terhadap perintah negara.²⁹ Dengan demikian, bagi voluntarisme, kebebasan tetap merupakan kondisi moral tertinggi, bahkan jika realitas sosial belum sepenuhnya ideal.³⁰

Debat Kontemporer: Voluntarisme, Teknologi, dan Moralitas Global

Dalam konteks abad ke-21, perdebatan tentang voluntarisme memperoleh dimensi baru melalui munculnya masyarakat digital, teknologi desentralisasi, dan ekonomi berbagi.³¹ Para pendukung melihat teknologi sebagai bukti nyata bahwa interaksi sukarela dapat menggantikan fungsi otoritas sentral, sementara para pengkritik memperingatkan bahaya “anarki digital” yang dapat menimbulkan disinformasi dan ketidakstabilan moral.³²

Pertanyaan filosofis yang kini mengemuka bukan lagi sekadar “apakah masyarakat sukarela mungkin,” tetapi “bagaimana moralitas dapat bertahan dalam masyarakat yang sepenuhnya terdesentralisasi.”³³ Dalam hal ini, voluntarisme menghadapi tantangan baru: mempertahankan komitmen terhadap kebebasan moral tanpa kehilangan struktur etika yang dapat memelihara keadilan dan kebenaran sosial.³⁴

Footnotes

[1] Carl Watner, The Voluntaryists and the Voluntary Principle (Ridgeville, SC: The Voluntaryist, 2012), 25.

[2] Tibor R. Machan, Liberty and Culture (Buffalo, NY: Prometheus Books, 1989), 66.

[3] Michael Sandel, Liberalism and the Limits of Justice (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), 47.

[4] Charles Taylor, Sources of the Self (Cambridge: Harvard University Press, 1989), 35.

[5] Alasdair MacIntyre, After Virtue (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1981), 142.

[6] Amitai Etzioni, The Spirit of Community (New York: Crown, 1993), 21.

[7] Murray N. Rothbard, The Ethics of Liberty (New York: New York University Press, 1998), 56.

[8] John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), 75.

[9] Ibid., 83.

[10] Isaiah Berlin, Two Concepts of Liberty (Oxford: Clarendon Press, 1969), 13.

[11] Ronald Dworkin, Sovereign Virtue (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000), 88.

[12] Raymond Geuss, Philosophy and Real Politics (Princeton: Princeton University Press, 2008), 17.

[13] Thomas Hobbes, Leviathan (London: Penguin Classics, 1985), 88.

[14] Roderick T. Long, Libertarian Anarchism: Responses to Ten Objections (Auburn, AL: Mises Institute, 2004), 23.

[15] Carl Schmitt, Political Theology (Chicago: University of Chicago Press, 2005), 9.

[16] Ibid., 18.

[17] Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, vol. 1 (Moscow: Progress Publishers, 1976), 91.

[18] Ibid., 99.

[19] Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks (New York: International Publishers, 1971), 12.

[20] Louis Althusser, Ideology and Ideological State Apparatuses (London: Verso, 1971), 45.

[21] Herbert Marcuse, One-Dimensional Man (Boston: Beacon Press, 1964), 27.

[22] Roderick T. Long, Reason and Value: Aristotle versus Rand (Auburn, AL: Mises Institute, 2000), 92.

[23] Ibid., 95.

[24] Edward Stringham, Private Governance (Oxford: Oxford University Press, 2015), 27.

[25] Tibor R. Machan, Individuals and Their Rights (Chicago: Open Court, 1989), 59.

[26] Rothbard, Power and Market (Kansas City: Sheed Andrews and McMeel, 1977), 42.

[27] Kevin Carson, The Homebrew Industrial Revolution (Charleston, SC: BookSurge, 2010), 104.

[28] Roderick T. Long dan Tibor Machan, Anarchism/Minarchism: Is a Government Part of a Free Country? (Aldershot: Ashgate, 2008), 71.

[29] Carl Watner, “What Is Voluntaryism?” The Voluntaryist 1, no. 1 (1982): 4.

[30] Machan, Liberty and Culture, 84.

[31] Kevin Werbach, The Blockchain and the New Architecture of Trust (Cambridge, MA: MIT Press, 2018), 52.

[32] Charles W. Johnson, “Markets Freed from Capitalism,” Center for a Stateless Society (2010): 3.

[33] Hans-Hermann Hoppe, Democracy: The God That Failed (New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2001), 64.

[34] Roderick T. Long, “Market Anarchism as Constitutionalism,” The Independent Review 10, no. 1 (2005): 28.

8. Relevansi Kontemporer

Voluntarisme, sebagai doktrin sosial-politik yang berakar pada prinsip kebebasan dan tanggung jawab individu, kembali memperoleh signifikansi baru dalam konteks peradaban kontemporer yang ditandai oleh krisis otoritas, globalisasi digital, dan desentralisasi sosial.¹ Dalam dunia yang semakin terhubung namun juga sarat ketimpangan dan polarisasi, voluntarisme menawarkan kerangka etis dan praksis untuk memahami bagaimana tatanan sosial dapat bertahan tanpa paksaan, bagaimana solidaritas dapat tumbuh tanpa negara, dan bagaimana keadilan dapat ditegakkan tanpa kekuasaan koersif.² Gagasan ini menjadi semakin relevan di tengah kelelahan moral terhadap sistem politik yang hierarkis serta meningkatnya kepercayaan terhadap model kolaboratif dan partisipatif dalam pengelolaan kehidupan publik.³

8.1. Voluntarisme dan Krisis Otoritas Modern

Dunia modern menghadapi krisis kepercayaan terhadap institusi formal, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial.⁴ Negara, yang dahulu dipandang sebagai penjaga moralitas publik, kini sering dianggap sebagai sumber korupsi, inefisiensi, dan penindasan struktural.⁵ Dalam konteks ini, voluntarisme menghadirkan kritik radikal terhadap ketergantungan masyarakat pada otoritas koersif, dengan menegaskan bahwa legitimasi sosial seharusnya bersumber dari persetujuan sadar warga, bukan dari ketaatan buta terhadap hukum negara.⁶

Pandangan ini memperoleh daya hidup baru dalam fenomena meningkatnya grassroots movements, desentralisasi politik, dan gerakan masyarakat sipil yang beroperasi tanpa mandat formal.⁷ Di berbagai belahan dunia, komunitas independen mulai menunjukkan bahwa fungsi sosial seperti pendidikan, bantuan kemanusiaan, dan ekonomi lokal dapat dijalankan tanpa kendali birokrasi negara.⁸ Dengan demikian, voluntarisme menjadi lensa konseptual yang membantu memahami transformasi sosial dari struktur kekuasaan vertikal menuju jejaring horizontal berbasis kolaborasi dan kepercayaan.⁹

8.2. Era Digital dan Desentralisasi Informasi

Revolusi digital memperluas relevansi voluntarisme dengan membuka ruang baru bagi interaksi sosial yang bebas dari otoritas tradisional. Teknologi desentralisasi seperti blockchain, smart contracts, dan peer-to-peer networks memungkinkan individu untuk bertransaksi, berorganisasi, dan mengambil keputusan tanpa mediator institusional.¹⁰ Dalam konteks ini, voluntarisme menjadi fondasi etis bagi tatanan digital yang menjunjung tinggi otonomi pengguna dan kepercayaan timbal balik.¹¹

Gerakan open-source software dan free culture movement adalah contoh konkret penerapan prinsip voluntaristik di ranah digital.¹² Para pengembang dan pengguna berkontribusi secara sukarela dalam menciptakan produk publik tanpa paksaan atau keuntungan monopolis. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama dan inovasi dapat berkembang melalui mekanisme kepercayaan dan kesadaran moral, bukan melalui regulasi negara.¹³ Dengan kata lain, dunia digital memperlihatkan bahwa tatanan sosial berbasis kesukarelaan bukan hanya ideal normatif, tetapi juga kenyataan empiris yang sedang tumbuh.¹⁴

8.3. Voluntarisme dan Ekonomi Partisipatif

Dalam bidang ekonomi, voluntarisme menemukan aktualisasinya melalui kebangkitan sharing economy, platform cooperativism, dan community-based enterprises.¹⁵ Model ekonomi ini menekankan kolaborasi, kepemilikan bersama, dan partisipasi sukarela sebagai alternatif terhadap kapitalisme hierarkis dan etatisme ekonomi.¹⁶ Kevin Carson menilai bahwa fenomena ini mencerminkan pergeseran menuju ekonomi desentralistik di mana nilai diciptakan oleh individu yang bekerja sama tanpa paksaan struktural.¹⁷

Prinsip voluntarisme juga tampak dalam praktik filantropi digital dan pendanaan publik (crowdfunding), di mana masyarakat mendukung proyek sosial dan inovasi secara sukarela berdasarkan kepercayaan dan visi bersama.¹⁸ Bentuk-bentuk kerja sama semacam ini memperlihatkan bahwa solidaritas ekonomi tidak memerlukan aparatus koersif; ia dapat tumbuh dari rasa tanggung jawab moral dan empati kolektif.¹⁹ Dengan demikian, voluntarisme menjadi dasar filosofis bagi ekonomi moral yang menghargai kebebasan dan kemandirian manusia.²⁰

8.4. Voluntarisme dalam Gerakan Sosial dan Kemanusiaan

Dalam bidang sosial, prinsip voluntarisme mengilhami bentuk-bentuk baru aktivisme dan solidaritas kemanusiaan.²¹ Gerakan seperti mutual aid networks, komunitas lingkungan, dan lembaga sosial berbasis relawan beroperasi dengan semangat kesukarelaan yang murni, sering kali di luar kerangka institusional negara.²² Fenomena ini menunjukkan kebangkitan kembali etika bantuan sukarela yang berakar pada nilai-nilai moral individu, bukan pada program kebijakan publik.²³

Voluntarisme memberi kerangka moral untuk memahami fenomena ini sebagai ekspresi kebebasan yang berorientasi pada kebaikan sosial.²⁴ Ia menolak dikotomi antara individualisme dan solidaritas, dengan menegaskan bahwa kedua nilai tersebut justru saling melengkapi.²⁵ Tindakan sukarela bukan bentuk isolasi egoistik, melainkan afirmasi otonomi moral yang memungkinkan hubungan sosial yang lebih autentik dan setara.²⁶

8.5. Voluntarisme, Ekologi, dan Etika Tanggung Jawab Global

Dalam ranah etika global, voluntarisme juga berkontribusi terhadap pemikiran ekologi dan tanggung jawab transnasional.²⁷ Kesadaran bahwa keberlanjutan planet memerlukan kerja sama global tanpa paksaan membuka ruang bagi penerapan prinsip sukarela dalam skala ekologis.²⁸ Gerakan voluntary simplicity dan community-based environmentalism memperlihatkan bagaimana kesadaran moral individu dapat menggantikan paksaan regulatif dalam menjaga keseimbangan alam.²⁹

Voluntarisme, dalam hal ini, memberikan paradigma moral yang menekankan perubahan sosial melalui kesadaran dan partisipasi, bukan kontrol.³⁰ Ia mengajukan gagasan bahwa perubahan besar dalam skala global tidak harus dimulai dari negara atau organisasi besar, melainkan dari tindakan bebas individu yang memilih untuk bertanggung jawab terhadap dunia yang mereka diami.³¹

Tantangan Kontemporer: Etika Kebebasan di Tengah Globalisasi Moral

Meski relevan dengan banyak fenomena modern, voluntarisme juga menghadapi tantangan baru di tengah globalisasi moral dan pluralitas nilai.³² Dunia digital yang terbuka sering kali memunculkan paradoks antara kebebasan dan tanggung jawab, antara otonomi individu dan etika publik.³³ Dalam situasi ini, voluntarisme dituntut untuk mengembangkan fondasi moral yang lebih kuat agar kebebasan tidak terjerumus dalam relativisme atau nihilisme sosial.³⁴

Sebagian filsuf libertarian kontemporer seperti Roderick T. Long dan Tibor Machan menekankan pentingnya mengintegrasikan prinsip rasionalitas Aristotelian dengan etika voluntaristik, agar kebebasan tetap berpijak pada kesadaran moral yang objektif.³⁵ Dengan demikian, relevansi voluntarisme di era kontemporer tidak hanya terletak pada kemampuan menolak paksaan, tetapi juga pada kesanggupannya menata kebebasan menjadi kekuatan etis yang konstruktif dan berkelanjutan bagi umat manusia.³⁶

Footnotes

[1] Carl Watner, The Voluntaryists and the Voluntary Principle (Ridgeville, SC: The Voluntaryist, 2012), 29.

[2] Tibor R. Machan, Liberty and Culture (Buffalo, NY: Prometheus Books, 1989), 83.

[3] Roderick T. Long, “Market Anarchism as Constitutionalism,” The Independent Review 10, no. 1 (2005): 26.

[4] Hannah Arendt, On Revolution (New York: Viking Press, 1963), 54.

[5] Noam Chomsky, On Anarchism (New York: The New Press, 2013), 22.

[6] Lysander Spooner, No Treason: The Constitution of No Authority (Boston: Spooner, 1870), 15.

[7] Kevin Carson, Organization Theory: A Libertarian Perspective (Charleston, SC: BookSurge, 2008), 140.

[8] Edward Stringham, Private Governance (Oxford: Oxford University Press, 2015), 34.

[9] Elinor Ostrom, Governing the Commons (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 91.

[10] Kevin Werbach, The Blockchain and the New Architecture of Trust (Cambridge, MA: MIT Press, 2018), 59.

[11] Murray N. Rothbard, For a New Liberty: The Libertarian Manifesto (New York: Collier Books, 1978), 65.

[12] Eric S. Raymond, The Cathedral and the Bazaar (Sebastopol, CA: O’Reilly Media, 1999), 7.

[13] Roderick T. Long, Libertarian Anarchism: Responses to Ten Objections (Auburn, AL: Mises Institute, 2004), 33.

[14] Friedrich A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, vol. 2 (Chicago: University of Chicago Press, 1976), 122.

[15] Juliet Schor, After the Gig: How the Sharing Economy Got Hijacked and How to Win It Back (Berkeley: University of California Press, 2020), 43.

[16] Nathan Schneider, Everything for Everyone: The Radical Tradition That Is Shaping the Next Economy (New York: Nation Books, 2018), 27.

[17] Kevin Carson, The Homebrew Industrial Revolution (Charleston, SC: BookSurge, 2010), 99.

[18] Massimo Airoldi, Machine Habitus: Toward a Sociology of Algorithms (Cambridge: Polity Press, 2021), 73.

[19] Carl Watner, “Voluntarism and the State,” The Voluntaryist 3, no. 2 (1985): 8.

[20] Tibor R. Machan, Individuals and Their Rights (Chicago: Open Court, 1989), 74.

[21] Murray N. Rothbard, Power and Market (Kansas City: Sheed Andrews and McMeel, 1977), 49.

[22] Rebecca Solnit, A Paradise Built in Hell: The Extraordinary Communities That Arise in Disaster (New York: Viking, 2009), 18.

[23] Peter Kropotkin, Mutual Aid: A Factor of Evolution (London: McClure, 1902), 55.

[24] Wendy McElroy, The Art of Being Free (Auburn, AL: Mises Institute, 2012), 52.

[25] Auberon Herbert, The Right and Wrong of Compulsion by the State (London: Williams and Norgate, 1885), 79.

[26] Eric Mack, “Auberon Herbert and the Ethics of Voluntarism,” Reason Papers 5 (1979): 71.

[27] Arne Naess, Ecology, Community, and Lifestyle (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 97.

[28] Murray Bookchin, The Ecology of Freedom (Palo Alto, CA: Cheshire Books, 1982), 38.

[29] Ted Trainer, Transition to a Sustainable and Just World (Sydney: Envirobook, 2010), 44.

[30] Carl Watner, The Voluntaryists and the Voluntary Principle, 31.

[31] Kevin Carson, Organization Theory, 152.

[32] Zygmunt Bauman, Liquid Modernity (Cambridge: Polity Press, 2000), 60.

[33] Charles W. Johnson, “Markets Freed from Capitalism,” Center for a Stateless Society (2010): 2.

[34] Tibor R. Machan, Libertarianism Defended (Aldershot: Ashgate, 2006), 83.

[35] Roderick T. Long, Reason and Value: Aristotle versus Rand (Auburn, AL: Mises Institute, 2000), 94.

[36] Machan, Liberty and Culture, 88.

9. Sintesis dan Refleksi Filosofis

Voluntarisme, dalam kedalaman filosofisnya, bukan sekadar teori sosial-politik yang menentang paksaan, melainkan sebuah pandangan dunia (weltanschauung) yang menegaskan martabat kebebasan manusia sebagai inti eksistensi moral.¹ Ia berusaha menyatukan tiga dimensi utama kehidupan manusia—kebebasan, rasionalitas, dan tanggung jawab—ke dalam suatu sistem etika dan sosial yang koheren.² Melalui fondasi ontologisnya yang menempatkan manusia sebagai subjek otonom, epistemologinya yang berpusat pada rasionalitas sukarela, serta aksiologinya yang menjunjung nilai moral non-agresi, voluntarisme menghadirkan suatu sintesis filosofis antara idealisme moral dan realisme sosial.³

9.1. Sintesis Ontologis: Manusia sebagai Subjek Rasional dan Sosial

Dari sisi ontologi, voluntarisme memandang kebebasan bukan hanya kondisi eksternal, melainkan hakikat ontologis dari keberadaan manusia itu sendiri.⁴ Setiap individu memiliki kodrat sebagai agen moral yang mampu memilih dan menilai tindakannya secara sadar. Namun, kebebasan ini tidak berdiri dalam isolasi; ia menemukan maknanya dalam hubungan sosial yang bersifat sukarela.⁵ Oleh karena itu, voluntarisme menolak dikotomi palsu antara individualisme dan kolektivisme, sebab bagi aliran ini, keteraturan sosial justru muncul secara spontan dari interaksi bebas antarindividu yang saling menghormati hak dan otonomi satu sama lain.⁶

Dalam kerangka ini, masyarakat bukanlah entitas yang mendahului individu, melainkan hasil dari proses moral yang dijalankan oleh individu-individu yang sadar.⁷ Kebebasan eksistensial manusia hanya dapat diwujudkan ketika ia diaktualisasikan melalui relasi sosial yang damai dan non-koersif. Dengan demikian, voluntarisme menegaskan bahwa manusia bukan hanya makhluk bebas, tetapi juga makhluk relasional yang menemukan kemanusiaannya dalam tindakan sukarela.⁸

9.2. Sintesis Epistemologis: Rasionalitas sebagai Dasar Kesadaran Moral

Epistemologi voluntarisme mengandung dimensi reflektif yang dalam. Ia menyatukan rasionalitas individual dengan pengetahuan sosial yang bersifat desentralistik.⁹ Rasionalitas dalam voluntarisme bukan sekadar instrumen kalkulatif, tetapi kesadaran reflektif yang membimbing individu dalam bertindak secara moral tanpa paksaan eksternal.¹⁰ Melalui kemampuan ini, manusia memahami bahwa kehendak bebasnya memiliki batas moral yang ditentukan oleh hak orang lain.¹¹

Dengan demikian, pengetahuan moral bukanlah dogma institusional, melainkan hasil dialog terus-menerus antara rasio dan pengalaman sosial.¹² Prinsip consent (persetujuan) yang menjadi inti epistemologi voluntarisme mencerminkan keyakinan bahwa pengetahuan sejati tentang moralitas lahir dari kebebasan berpikir dan bertindak.¹³ Dalam arti ini, voluntarisme menggabungkan rasionalisme etis Aristotelian dengan empirisme sosial Hayekian, menciptakan kerangka pengetahuan moral yang terbuka, adaptif, dan organik.¹⁴

9.3. Sintesis Aksiologis: Kebebasan sebagai Nilai Moral Tertinggi

Pada tataran aksiologi, voluntarisme memposisikan kebebasan sebagai nilai moral tertinggi dan sekaligus sumber dari seluruh nilai lainnya.¹⁵ Kebebasan bukan sekadar hak, tetapi juga tanggung jawab etis yang menuntut manusia untuk bertindak tanpa melanggar hak orang lain.¹⁶ Dengan demikian, kebebasan dalam voluntarisme bersifat normatif—ia bukan kebebasan nihilistik, melainkan kebebasan bermoral yang dituntun oleh prinsip non-agresi.¹⁷

Melalui perspektif ini, voluntarisme membangun jembatan antara etika deontologis dan teleologis: tindakan moral bukan hanya benar karena mengikuti prinsip (deontologi), tetapi juga baik karena menghasilkan harmoni sosial (teleologi).¹⁸ Prinsip sukarela berfungsi sebagai landasan nilai universal yang dapat diterima lintas budaya dan konteks, karena ia berpijak pada penghormatan terhadap martabat individu sebagai makhluk rasional.¹⁹

9.4. Sintesis Sosial-Ekonomi: Keadilan melalui Interaksi Bebas

Secara sosial dan ekonomi, voluntarisme memperlihatkan sintesis antara kebebasan moral dan keadilan sosial.²⁰ Dalam sistem ini, keadilan tidak dipaksakan dari luar, melainkan tumbuh dari interaksi sukarela yang saling menguntungkan.²¹ Melalui mekanisme pasar bebas yang non-koersif, manusia belajar tentang etika pertukaran, kepercayaan, dan tanggung jawab timbal balik.²²

Namun, sintesis ini juga menegaskan bahwa moralitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kesadaran sosial.²³ Kegiatan ekonomi yang bebas harus disertai dengan kesadaran etis untuk tidak mengeksploitasi, melainkan membangun keadilan melalui kerja sama sukarela.²⁴ Dengan demikian, voluntarisme menawarkan model ekonomi moral yang menolak eksploitasi, tetapi tetap menghormati kebebasan individual sebagai dasar kreativitas dan kesejahteraan bersama.²⁵

9.5. Refleksi Filosofis: Voluntarisme sebagai Etika Kebebasan Universal

Secara reflektif, voluntarisme dapat dipahami sebagai filsafat kebebasan universal yang mengembalikan tanggung jawab moral kepada individu.²⁶ Ia menegaskan bahwa segala bentuk otoritas—baik politik, moral, maupun ekonomi—hanya sah sejauh ia bersandar pada persetujuan sadar.²⁷ Dalam hal ini, voluntarisme bukan sekadar penolakan terhadap kekuasaan, tetapi afirmasi terhadap kapasitas moral manusia untuk hidup dalam tatanan yang adil tanpa paksaan.²⁸

Refleksi ini menempatkan voluntarisme sebagai kritik sekaligus kelanjutan dari tradisi liberalisme klasik.²⁹ Ia mengoreksi liberalisme yang terlalu terfokus pada kebebasan formal, dengan menambahkan dimensi etis yang menuntut kesadaran moral dan tanggung jawab.³⁰ Melalui gagasan ini, voluntarisme menjadi paradigma yang melampaui politik praktis—ia merupakan proyek moral untuk membangun peradaban yang berlandaskan kepercayaan, solidaritas, dan rasionalitas bebas.³¹

Konklusi Reflektif: Menuju Tatanan Moral yang Sukarela

Dari keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa voluntarisme tidak sekadar menawarkan alternatif sistem politik, tetapi juga visi filosofis tentang makna manusia sebagai makhluk bebas yang beretika.³² Ia menghadirkan sebuah tatanan moral di mana kebebasan, keadilan, dan solidaritas tidak diperjuangkan melalui kekuasaan, tetapi diwujudkan melalui kesadaran dan partisipasi sukarela.³³

Dengan demikian, refleksi filosofis voluntarisme membawa kita kepada pemahaman bahwa kebebasan sejati bukanlah ketiadaan aturan, melainkan ketaatan sadar terhadap prinsip moral yang diakui bersama tanpa paksaan.³⁴ Dalam tatanan dunia yang semakin kompleks dan saling bergantung, voluntarisme mengajukan tantangan abadi: dapatkah manusia membangun peradaban yang damai dan adil tanpa memerlukan kekuasaan koersif?³⁵ Pertanyaan inilah yang menjadikan voluntarisme bukan sekadar doktrin politik, tetapi juga cita-cita filosofis tentang kemanusiaan yang bebas dan bertanggung jawab.³⁶

Footnotes

[1] Carl Watner, The Voluntaryists and the Voluntary Principle (Ridgeville, SC: The Voluntaryist, 2012), 33.

[2] Tibor R. Machan, Individuals and Their Rights (Chicago: Open Court, 1989), 88.

[3] Roderick T. Long, Reason and Value: Aristotle versus Rand (Auburn, AL: Mises Institute, 2000), 91.

[4] Murray N. Rothbard, The Ethics of Liberty (New York: New York University Press, 1998), 27.

[5] Auberon Herbert, The Right and Wrong of Compulsion by the State (London: Williams and Norgate, 1885), 73.

[6] Friedrich A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, vol. 1 (Chicago: University of Chicago Press, 1973), 41.

[7] Herbert Spencer, Social Statics (London: John Chapman, 1851), 152.

[8] Wendy McElroy, The Art of Being Free (Auburn, AL: Mises Institute, 2012), 55.

[9] Roderick T. Long, “Foundations of Libertarian Ethics,” Social Philosophy & Policy 15, no. 2 (1998): 119.

[10] Tibor R. Machan, Liberty and Culture (Buffalo, NY: Prometheus Books, 1989), 64.

[11] Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia (New York: Basic Books, 1974), 29.

[12] Michael Polanyi, The Logic of Liberty (Chicago: University of Chicago Press, 1951), 87.

[13] Lysander Spooner, Natural Law: Or the Science of Justice (Boston: Spooner, 1882), 15.

[14] Hayek, The Constitution of Liberty (Chicago: University of Chicago Press, 1960), 119.

[15] Carl Watner, “Voluntarism and the State,” The Voluntaryist 3, no. 2 (1985): 7.

[16] Roderick T. Long dan Tibor Machan, Anarchism/Minarchism: Is a Government Part of a Free Country? (Aldershot: Ashgate, 2008), 77.

[17] Murray N. Rothbard, Power and Market (Kansas City: Sheed Andrews and McMeel, 1977), 41.

[18] Tibor R. Machan, Libertarianism Defended (Aldershot: Ashgate, 2006), 83.

[19] Eric Mack, “Auberon Herbert and the Ethics of Voluntarism,” Reason Papers 5 (1979): 71.

[20] Edward Stringham, Private Governance (Oxford: Oxford University Press, 2015), 29.

[21] Elinor Ostrom, Governing the Commons (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 93.

[22] Kevin Carson, Organization Theory: A Libertarian Perspective (Charleston, SC: BookSurge, 2008), 124.

[23] Roderick T. Long, Libertarian Anarchism: Responses to Ten Objections (Auburn, AL: Mises Institute, 2004), 31.

[24] Machan, Liberty and Culture, 72.

[25] Rothbard, For a New Liberty: The Libertarian Manifesto (New York: Collier Books, 1978), 65.

[26] Carl Watner, The Voluntaryists and the Voluntary Principle, 36.

[27] Tibor R. Machan, Individuals and Their Rights, 91.

[28] Roderick T. Long, “Market Anarchism as Constitutionalism,” The Independent Review 10, no. 1 (2005): 30.

[29] Friedrich A. Hayek, The Road to Serfdom (Chicago: University of Chicago Press, 1944), 59.

[30] Machan, Liberty and Culture, 89.

[31] Kevin Carson, The Homebrew Industrial Revolution (Charleston, SC: BookSurge, 2010), 112.

[32] Eric Mack, “The Moral Foundations of Voluntaryism,” Reason Papers 7 (1981): 54.

[33] Wendy McElroy, The Art of Being Free, 63.

[34] Roderick T. Long, Reason and Value: Aristotle versus Rand, 96.

[35] Tibor R. Machan, Libertarianism Defended, 91.

[36] Carl Watner, “What Is Voluntaryism?” The Voluntaryist 1, no. 1 (1982): 5.

10. Kesimpulan

Voluntarisme, sebagai salah satu varian paling konsisten dalam tradisi libertarianisme, menampilkan visi filosofis yang menegaskan bahwa kebebasan individu, tanggung jawab moral, dan tatanan sosial tanpa paksaan bukanlah cita-cita utopis, melainkan prinsip ontologis dan etis yang dapat diwujudkan melalui kesadaran manusia yang rasional.¹ Sepanjang kajian ini, tampak bahwa voluntarisme tidak hanya menolak kekuasaan koersif negara, tetapi juga mengajukan paradigma alternatif tentang moralitas, masyarakat, dan ekonomi yang berpijak pada kehendak bebas dan interaksi sukarela.²

Secara ontologis, voluntarisme melihat manusia sebagai makhluk otonom yang memiliki kapasitas moral untuk bertindak tanpa dikendalikan oleh otoritas eksternal.³ Ontologi ini memulihkan martabat eksistensial manusia sebagai subjek yang mampu menciptakan tatanan sosialnya sendiri melalui kebebasan yang bertanggung jawab.⁴ Secara epistemologis, voluntarisme memandang pengetahuan sosial dan moral sebagai hasil interaksi reflektif antarindividu yang bebas; ia menolak monopoli epistemik lembaga politik atau moral, dan menegaskan bahwa kebenaran sosial lahir dari proses dialog serta pertukaran sukarela.⁵

Dalam ranah aksiologis, voluntarisme menghadirkan etika kebebasan yang bersifat ganda: menolak agresi (non-aggression principle) dan menuntut tanggung jawab.⁶ Prinsip ini menjadikan kebebasan bukan hanya alat, tetapi juga tujuan moral tertinggi yang memampukan manusia untuk hidup dalam harmoni tanpa dominasi.⁷ Dari sinilah muncul gagasan bahwa keadilan sejati tidak dapat dipaksakan; ia tumbuh secara organik dari relasi sosial yang sukarela dan setara.⁸

Dimensi sosial dan ekonominya memperlihatkan bahwa tatanan sosial yang stabil dapat dibangun melalui kontrak, reputasi, dan kolaborasi bebas, tanpa perlu intervensi koersif.⁹ Pasar bebas, komunitas sukarela, dan inovasi teknologi desentralistik seperti blockchain dan open-source governance menjadi bukti empiris bahwa koordinasi sosial dapat berlangsung efektif melalui kesadaran moral dan kepentingan timbal balik.¹⁰ Dengan demikian, voluntarisme tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki daya terapan praktis yang makin nyata dalam era digital dan globalisasi informasi.¹¹

Namun, voluntarisme juga menyadari keterbatasannya: ia tidak menutup diri terhadap kritik kolektivis, sosial-demokrat, maupun realis politik.¹² Dalam menghadapi kritik tersebut, voluntarisme menunjukkan kemampuan reflektif untuk menyesuaikan diri tanpa meninggalkan prinsip dasarnya—bahwa kebebasan moral lebih kuat daripada paksaan institusional, dan bahwa keadilan hanya memiliki makna jika dihasilkan melalui persetujuan sadar.¹³ Dengan cara ini, voluntarisme membuktikan dirinya bukan sebagai ideologi tertutup, tetapi sebagai filsafat kebebasan yang dinamis dan terbuka terhadap dialog.¹⁴

Dalam konteks dunia kontemporer yang diwarnai oleh krisis kepercayaan terhadap institusi, kemerosotan moral publik, dan tantangan etika global, voluntarisme tampil sebagai tawaran relevan bagi peradaban yang mencari keseimbangan antara otonomi dan solidaritas.¹⁵ Ia mengajarkan bahwa kebebasan tidak bertentangan dengan keteraturan sosial, melainkan menjadi fondasi moral bagi keteraturan yang autentik—yakni keteraturan yang lahir dari kesadaran, bukan dari paksaan.¹⁶ Dengan menegaskan pentingnya kesukarelaan sebagai asas kehidupan moral dan sosial, voluntarisme mengajak manusia untuk memulihkan kepercayaannya kepada rasionalitas dan tanggung jawab dirinya sendiri.¹⁷

Akhirnya, voluntarisme dapat dipahami sebagai filsafat yang mengembalikan etika ke akar eksistensinya: tindakan yang bernilai adalah tindakan yang dilakukan secara bebas.¹⁸ Dalam arti terdalam, voluntarisme bukan hanya teori tentang kebebasan sosial, tetapi tentang martabat manusia yang memilih kebaikan bukan karena diperintah, melainkan karena memahami bahwa kebebasan adalah bentuk tertinggi dari kebaikan itu sendiri.¹⁹

Footnotes

[1] Carl Watner, The Voluntaryists and the Voluntary Principle (Ridgeville, SC: The Voluntaryist, 2012), 37.

[2] Tibor R. Machan, Liberty and Culture (Buffalo, NY: Prometheus Books, 1989), 88.

[3] Roderick T. Long, Reason and Value: Aristotle versus Rand (Auburn, AL: Mises Institute, 2000), 93.

[4] Auberon Herbert, The Right and Wrong of Compulsion by the State (London: Williams and Norgate, 1885), 81.

[5] Friedrich A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, vol. 1 (Chicago: University of Chicago Press, 1973), 44.

[6] Murray N. Rothbard, The Ethics of Liberty (New York: New York University Press, 1998), 59.

[7] Tibor R. Machan, Individuals and Their Rights (Chicago: Open Court, 1989), 91.

[8] Roderick T. Long, “Foundations of Libertarian Ethics,” Social Philosophy & Policy 15, no. 2 (1998): 121.

[9] Edward Stringham, Private Governance (Oxford: Oxford University Press, 2015), 27.

[10] Kevin Carson, The Homebrew Industrial Revolution (Charleston, SC: BookSurge, 2010), 106.

[11] Wendy McElroy, The Art of Being Free (Auburn, AL: Mises Institute, 2012), 54.

[12] Michael Sandel, Liberalism and the Limits of Justice (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), 49.

[13] Roderick T. Long dan Tibor Machan, Anarchism/Minarchism: Is a Government Part of a Free Country? (Aldershot: Ashgate, 2008), 79.

[14] Carl Watner, “Voluntarism and the State,” The Voluntaryist 3, no. 2 (1985): 9.

[15] Kevin Carson, Organization Theory: A Libertarian Perspective (Charleston, SC: BookSurge, 2008), 150.

[16] Murray N. Rothbard, For a New Liberty: The Libertarian Manifesto (New York: Collier Books, 1978), 63.

[17] Tibor R. Machan, Libertarianism Defended (Aldershot: Ashgate, 2006), 87.

[18] Lysander Spooner, Natural Law: Or the Science of Justice (Boston: Spooner, 1882), 11.

[19] Roderick T. Long, “Market Anarchism as Constitutionalism,” The Independent Review 10, no. 1 (2005): 33.

Daftar Pustaka

Airoldi, M. (2021). Machine habitus: Toward a sociology of algorithms. Cambridge: Polity Press.

Althusser, L. (1971). Ideology and ideological state apparatuses. London: Verso.

Arendt, H. (1963). On revolution. New York: Viking Press.

Berlin, I. (1969). Two concepts of liberty. Oxford: Clarendon Press.

Benson, B. L. (1990). The enterprise of law: Justice without the state. San Francisco: Pacific Research Institute.

Bookchin, M. (1982). The ecology of freedom. Palo Alto, CA: Cheshire Books.

Carson, K. (2008). Organization theory: A libertarian perspective. Charleston, SC: BookSurge.

Carson, K. (2010). The homebrew industrial revolution: A low-overhead manifesto. Charleston, SC: BookSurge.

Chomsky, N. (2013). On anarchism. New York: The New Press.

Dworkin, R. (2000). Sovereign virtue: The theory and practice of equality. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Etzioni, A. (1993). The spirit of community: Rights, responsibilities, and the communitarian agenda. New York: Crown.

Friedman, D. D. (1989). The machinery of freedom: Guide to a radical capitalism (2nd ed.). La Salle, IL: Open Court.

Geuss, R. (2008). Philosophy and real politics. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Gramsci, A. (1971). Selections from the prison notebooks. New York: International Publishers.

Hayek, F. A. (1944). The road to serfdom. Chicago: University of Chicago Press.

Hayek, F. A. (1960). The constitution of liberty. Chicago: University of Chicago Press.

Hayek, F. A. (1973). Law, legislation and liberty (Vol. 1). Chicago: University of Chicago Press.

Hayek, F. A. (1976). Law, legislation and liberty (Vol. 2). Chicago: University of Chicago Press.

Herbert, A. (1885). The right and wrong of compulsion by the state. London: Williams and Norgate.

Herbert, S. (1851). Social statics. London: John Chapman.

Hobbes, T. (1985). Leviathan. London: Penguin Classics.

Hoppe, H.-H. (1989). A theory of socialism and capitalism. Auburn, AL: Ludwig von Mises Institute.

Hoppe, H.-H. (2001). Democracy: The god that failed. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.

Johnson, C. W. (2010). Markets freed from capitalism. Center for a Stateless Society.

Kropotkin, P. (1902). Mutual aid: A factor of evolution. London: McClure.

La Boétie, É. de. (1975). The discourse of voluntary servitude. Indianapolis, IN: Liberty Fund.

Locke, J. (1988). Two treatises of government (P. Laslett, Ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Long, R. T. (1996). Foundations of libertarian ethics. Auburn, AL: Ludwig von Mises Institute.

Long, R. T. (2000). Reason and value: Aristotle versus Rand. Auburn, AL: Ludwig von Mises Institute.

Long, R. T. (2004). Libertarian anarchism: Responses to ten objections. Auburn, AL: Ludwig von Mises Institute.

Long, R. T. (2005). Market anarchism as constitutionalism. The Independent Review, 10(1), 23–33.

Long, R. T., & Machan, T. R. (Eds.). (2008). Anarchism/minarchism: Is a government part of a free country? Aldershot: Ashgate.

MacIntyre, A. (1981). After virtue. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.

Machan, T. R. (1989). Individuals and their rights. Chicago: Open Court.

Machan, T. R. (1989). Liberty and culture: Essays on the idea of a free society. Buffalo, NY: Prometheus Books.

Machan, T. R. (2006). Libertarianism defended. Aldershot: Ashgate.

Marcuse, H. (1964). One-dimensional man: Studies in the ideology of advanced industrial society. Boston: Beacon Press.

Marx, K. (1976). Capital: A critique of political economy (Vol. 1). Moscow: Progress Publishers.

Mack, E. (1979). Auberon Herbert and the ethics of voluntarism. Reason Papers, 5, 67–77.

Mack, E. (1981). The moral foundations of voluntaryism. Reason Papers, 7, 45–58.

McElroy, W. (2012). The art of being free. Auburn, AL: Ludwig von Mises Institute.

Naess, A. (1989). Ecology, community, and lifestyle: Outline of an ecosophy. Cambridge: Cambridge University Press.

Nozick, R. (1974). Anarchy, state, and utopia. New York: Basic Books.

Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge: Cambridge University Press.

Polanyi, M. (1951). The logic of liberty. Chicago: University of Chicago Press.

Rawls, J. (1971). A theory of justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Raymond, E. S. (1999). The cathedral and the bazaar. Sebastopol, CA: O’Reilly Media.

Rothbard, M. N. (1977). Power and market: Government and the economy. Kansas City: Sheed Andrews and McMeel.

Rothbard, M. N. (1978). For a new liberty: The libertarian manifesto. New York: Collier Books.

Rothbard, M. N. (1995). Economic thought before Adam Smith. Auburn, AL: Ludwig von Mises Institute.

Rothbard, M. N. (1998). The ethics of liberty. New York: New York University Press.

Sandel, M. J. (1982). Liberalism and the limits of justice. Cambridge: Cambridge University Press.

Schmitt, C. (2005). Political theology: Four chapters on the concept of sovereignty. Chicago: University of Chicago Press.

Schor, J. (2020). After the gig: How the sharing economy got hijacked and how to win it back. Berkeley: University of California Press.

Schneider, N. (2018). Everything for everyone: The radical tradition that is shaping the next economy. New York: Nation Books.

Solnit, R. (2009). A paradise built in hell: The extraordinary communities that arise in disaster. New York: Viking.

Spooner, L. (1870). No treason: The constitution of no authority. Boston: L. Spooner.

Spooner, L. (1882). Natural law: Or the science of justice. Boston: L. Spooner.

Spencer, H. (1851). Social statics: The conditions essential to human happiness specified. London: John Chapman.

Stringham, E. (2011). Decentralized cooperation in digital markets. Journal of Private Enterprise, 26(3), 13–28.

Stringham, E. (2015). Private governance: Creating order in economic and social life. Oxford: Oxford University Press.

Taylor, C. (1989). Sources of the self: The making of the modern identity. Cambridge: Harvard University Press.

Trainer, T. (2010). Transition to a sustainable and just world. Sydney: Envirobook.

Watner, C. (1982). What is voluntaryism? The Voluntaryist, 1(1), 1–5.

Watner, C. (1985). Voluntarism and the state. The Voluntaryist, 3(2), 6–9.

Watner, C. (2012). The voluntaryists and the voluntary principle. Ridgeville, SC: The Voluntaryist.

Werbach, K. (2018). The blockchain and the new architecture of trust. Cambridge, MA: MIT Press.

Wolter, A. B. (1981). The philosophy of Duns Scotus. Chicago: Franciscan Herald Press.

Halaman

Kamis, 27 November 2025

Voluntarisme: Relasi antara Kebebasan Individu, Otoritas, dan Tanggung Jawab Moral

Voluntarisme

1. Pendahuluan

Footnotes

2. Landasan Historis dan Genealogis Voluntarisme

2.1. Akar Klasik: Dari Etika Kebebasan ke Kesadaran Otonomi Moral

2.2. Voluntary Servitude dan Pemberontakan terhadap Otoritas

2.3. Abad ke-19: Formulasi Sistematis oleh Lysander Spooner dan Auberon Herbert

Pengaruh terhadap Libertarianisme Modern dan Tradisi Anarkisme Damai

Footnotes

3. Ontologi Voluntarisme

3.1. Hakikat Manusia sebagai Subjek Otonom

3.2. Relasi Ontologis antara Kebebasan dan Moralitas

3.3. Ontologi Tatanan Sosial Tanpa Paksaan

3.4. Penolakan terhadap Ontologi Koersif dan Legitimasi Kekuasaan

Ontologi Kebersamaan: Solidaritas sebagai Ekspresi Kebebasan

Footnotes

4. Epistemologi dan Rasionalitas dalam Voluntarisme

4.1. Dasar Epistemologis Tindakan Sukarela

4.2. Rasionalitas sebagai Prinsip Interaksi Non-Koersif

4.3. Persetujuan (Consent) sebagai Epistemologi Moral

4.4. Pengetahuan Sosial sebagai Produk Interaksi Sukarela

4.5. Kritik terhadap Epistemologi Koersif dan Rasionalisme Politik

Epistemologi Voluntaristik dalam Era Kontemporer

Footnotes

5. Aksiologi: Nilai, Etika, dan Moralitas Voluntarisme

5.1. Nilai Dasar: Kebebasan, Non-Agresi, dan Tanggung Jawab

5.2. Etika Relasi Sukarela

5.3. Moralitas dan Prinsip Keadilan Voluntaristik

5.4. Kritik terhadap Moralitas Utilitarian dan Legalistik

5.5. Solidaritas dan Etika Kebersamaan dalam Voluntarisme

Nilai Moral Tertinggi: Kebebasan sebagai Tujuan dan Sarana

Footnotes

6. Dimensi Sosial dan Ekonomi Voluntarisme

6.1. Masyarakat Tanpa Paksaan: Fondasi Sosial Voluntarisme

6.2. Prinsip Ekonomi Sukarela dan Pasar Bebas

6.3. Organisasi Sosial Berbasis Kontrak dan Konsensus

6.4. Kritik terhadap Etatisme dan Negara Kesejahteraan

6.5. Desentralisasi Sosial dan Teknologi Sukarela

Masyarakat Sukarela sebagai Model Sosial Masa Depan

Footnotes

7. Kritik dan Perdebatan Filosofis

7.1. Kritik Kolektivis terhadap Individualisme Moral Voluntarisme

7.2. Kritik Sosial-Demokrat terhadap Prinsip Non-Agresi dan Netralitas Pasar

7.3. Kritik Realisme Politik: Utopianisme dan Ketidakefisienan Sosial

7.4. Kritik Marxis dan Neo-Marxis: Voluntarisme sebagai Ideologi Borjuis

7.5. Tanggapan Voluntaristik terhadap Kritik

Debat Kontemporer: Voluntarisme, Teknologi, dan Moralitas Global

Footnotes

8. Relevansi Kontemporer

8.1. Voluntarisme dan Krisis Otoritas Modern

8.2. Era Digital dan Desentralisasi Informasi

8.3. Voluntarisme dan Ekonomi Partisipatif

8.4. Voluntarisme dalam Gerakan Sosial dan Kemanusiaan

8.5. Voluntarisme, Ekologi, dan Etika Tanggung Jawab Global

Tantangan Kontemporer: Etika Kebebasan di Tengah Globalisasi Moral

Footnotes

9. Sintesis dan Refleksi Filosofis

9.1. Sintesis Ontologis: Manusia sebagai Subjek Rasional dan Sosial

9.2. Sintesis Epistemologis: Rasionalitas sebagai Dasar Kesadaran Moral

9.3. Sintesis Aksiologis: Kebebasan sebagai Nilai Moral Tertinggi

9.4. Sintesis Sosial-Ekonomi: Keadilan melalui Interaksi Bebas

9.5. Refleksi Filosofis: Voluntarisme sebagai Etika Kebebasan Universal

Konklusi Reflektif: Menuju Tatanan Moral yang Sukarela

Footnotes

10. Kesimpulan

Footnotes

Daftar Pustaka

Tidak ada komentar:

Posting Komentar