Metode Eksperimen
Dari Rasionalisme ke Empirisisme Modern
Alihkan ke: Epistemologi dalam Filsafat.
Abstrak
Artikel ini menguraikan secara komprehensif dimensi
filosofis dari metode eksperimen sebagai salah satu pendekatan utama
dalam epistemologi modern. Melalui analisis sistematis yang mencakup aspek
historis, ontologis, epistemologis, aksiologis, serta implikasi sosial,
politik, dan ekonomi, tulisan ini menunjukkan bahwa eksperimen tidak dapat
dipahami semata sebagai prosedur teknis ilmiah, melainkan sebagai konstruksi
rasional yang merefleksikan hubungan kompleks antara manusia, pengetahuan, dan
realitas.
Secara historis, metode eksperimen berakar pada
revolusi ilmiah abad ke-17 yang dipelopori oleh Francis Bacon dan Galileo
Galilei, lalu berkembang melalui tradisi empirisme dan rasionalisme hingga
mencapai bentuk modernnya dalam sains kontemporer. Dari segi ontologi,
eksperimen memandang realitas sebagai sesuatu yang dapat diuji dan dimodifikasi
melalui intervensi manusia. Secara epistemologis, ia menjadi sarana dialektis
antara teori dan data, antara hipotesis dan observasi, yang melahirkan
pengetahuan melalui proses falsifikasi dan verifikasi.
Dalam ranah aksiologi, metode eksperimen menuntut
integritas ilmiah, tanggung jawab etis, serta kesadaran terhadap dampak sosial
dan ekologis dari pengetahuan yang dihasilkan. Dimensi sosial dan politik
menunjukkan bahwa sains eksperimental tidak bebas dari kekuasaan, ekonomi, dan
ideologi, sehingga memerlukan prinsip transparansi, partisipasi publik, dan
keadilan epistemik. Di tengah krisis replikasi, kemajuan bioteknologi, dan
revolusi digital, eksperimen mengalami transformasi menjadi paradigma global
yang melibatkan data, algoritme, dan risiko etika baru.
Melalui sintesis filosofis, artikel ini menegaskan
bahwa metode eksperimen merupakan ekspresi rasionalitas integral yang
menghubungkan empirisme dan rasionalisme, fakta dan nilai, pengetahuan dan
kebijaksanaan. Dalam horizon humanistik, eksperimen bukan hanya sarana untuk
mengetahui dunia, melainkan juga untuk memelihara dan memanusiakan kehidupan.
Maka, filsafat metode eksperimen pada akhirnya mengarah pada etika tanggung
jawab global—bahwa setiap upaya ilmiah harus diarahkan pada kemaslahatan,
keberlanjutan, dan kebijaksanaan yang menyeluruh.
Kata Kunci: Metode
Eksperimen; Epistemologi; Ontologi; Aksiologi; Etika Ilmiah; Filsafat Ilmu;
Rasionalitas Humanistik; Tanggung Jawab Global.
PEMBAHASAN
Metode Eksperimen dalam Epistemologi
1.
Pendahuluan
Dalam ranah epistemologi, metode eksperimen
menempati posisi yang sangat penting sebagai jembatan antara teori dan
pengalaman empiris dalam proses memperoleh pengetahuan. Sejak awal kemunculan
filsafat sebagai upaya sistematis untuk memahami realitas, para pemikir telah
berdebat mengenai sumber dan cara memperoleh pengetahuan yang sahih—apakah
melalui rasio murni sebagaimana ditegaskan oleh kaum rasionalis, atau melalui
pengalaman inderawi sebagaimana diyakini oleh kaum empiris. Di antara berbagai
metode epistemologis seperti intuisi, deduksi, induksi, dan refleksi rasional,
metode eksperimen menonjol karena menggabungkan observasi empiris dengan
penalaran logis yang terstruktur, menjadikannya instrumen penting dalam
transformasi pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan yang dapat diverifikasi
secara publik.¹
Secara historis, munculnya metode eksperimen
sebagai paradigma ilmiah tidak dapat dipisahkan dari konteks revolusi ilmiah
pada abad ke-17, ketika tokoh-tokoh seperti Francis Bacon, Galileo
Galilei, dan Isaac Newton menentang dominasi skolastisisme yang
terlalu menekankan deduksi metafisis Aristotelian. Bacon, melalui Novum
Organum (1620), menegaskan bahwa pengetahuan sejati tidak diperoleh melalui
spekulasi logis semata, melainkan melalui observasi yang cermat dan eksperimen
yang berulang untuk menguji hipotesis.² Sementara itu, Galileo memperkenalkan
praktik eksperimen terukur yang menekankan pentingnya matematika dalam
menjelaskan fenomena alam, suatu pendekatan yang kemudian disempurnakan oleh
Newton dalam sistem mekanika klasiknya.³
Dari perspektif filosofis, metode eksperimen
mengandung asumsi ontologis dan epistemologis yang khas. Secara ontologis, ia
berangkat dari pandangan bahwa realitas bersifat teratur, rasional, dan dapat
diobservasi secara konsisten melalui indera dan instrumen buatan manusia.
Secara epistemologis, metode ini berasumsi bahwa kebenaran dapat dicapai
melalui proses sistematis yang mencakup observasi, formulasi hipotesis,
verifikasi atau falsifikasi, serta generalisasi teoretis.⁴ Dengan demikian, eksperimen
tidak hanya menjadi sarana memperoleh data, melainkan juga mekanisme untuk
menguji validitas klaim pengetahuan dan menilai konsistensi teori dengan fakta
empiris.
Namun demikian, penting untuk disadari bahwa metode
eksperimen bukanlah pendekatan yang bebas dari persoalan filosofis. Pertama,
terdapat perdebatan mengenai apakah eksperimen benar-benar mampu mengungkap “realitas
sebagaimana adanya” atau sekadar merefleksikan konstruksi teoretis manusia
tentang dunia.⁵ Kedua, objektivitas eksperimen sering dipertanyakan karena
proses pengamatan dan interpretasi selalu melibatkan paradigma, bahasa, dan
nilai-nilai tertentu yang dipegang oleh komunitas ilmiah.⁶ Dalam konteks ini, Thomas
Kuhn melalui The Structure of Scientific Revolutions (1962)
menunjukkan bahwa hasil eksperimen sering kali tidak berdiri netral, melainkan
dipengaruhi oleh kerangka paradigma yang berlaku pada zamannya.⁷
Lebih jauh, Karl Popper menawarkan koreksi
penting terhadap pemahaman empirisisme klasik dengan menekankan prinsip falsifiability,
yakni bahwa teori ilmiah harus terbuka untuk diuji dan disanggah oleh
bukti-bukti yang berlawanan.⁸ Dengan demikian, metode eksperimen tidak hanya
berfungsi sebagai alat untuk menemukan kebenaran, tetapi juga sebagai mekanisme
untuk menyaring kesalahan dan memperbaiki pengetahuan secara progresif. Hal ini
menegaskan dimensi kritis dan dinamis dari epistemologi eksperimental, di mana
ilmu pengetahuan dipandang sebagai sistem yang selalu terbuka terhadap revisi
dan pengembangan lebih lanjut.
Dalam konteks kontemporer, metode eksperimen
melampaui laboratorium fisik dan meluas ke ranah digital, sosial, dan bahkan
etis. Eksperimen kini tidak hanya dilakukan pada fenomena alam, tetapi juga
terhadap perilaku manusia, interaksi sosial, serta sistem teknologi kompleks
seperti kecerdasan buatan.⁹ Situasi ini memunculkan tantangan baru dalam
filsafat pengetahuan, terutama mengenai batas-batas etika, interpretasi data,
dan validitas empiris dalam konteks simulasi digital. Karena itu, refleksi filosofis
atas metode eksperimen tidak hanya penting untuk memahami fondasi epistemologi
modern, tetapi juga untuk mengarahkan praktik ilmiah agar tetap berpijak pada
nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.
Dengan demikian, pendahuluan ini menegaskan bahwa
metode eksperimen dalam epistemologi tidak sekadar suatu prosedur teknis,
melainkan sebuah cara berpikir filosofis yang mengintegrasikan rasionalitas
dengan pengalaman, teori dengan observasi, dan kebenaran dengan keterbukaan
terhadap koreksi. Dalam ranah filsafat pengetahuan, metode eksperimen menjadi
simbol upaya manusia untuk menjembatani keterbatasan persepsi dengan cita-cita
rasionalitas universal—suatu proses yang terus berkembang, kritis, dan selalu
terbuka terhadap kemungkinan baru.
Footnotes
[1]
Peter Godfrey-Smith, Theory and Reality: An
Introduction to the Philosophy of Science (Chicago: University of Chicago
Press, 2003), 25.
[2]
Francis Bacon, Novum Organum (London:
William Rawley, 1620), 19–22.
[3]
Stillman Drake, Galileo: Pioneer Scientist
(Toronto: University of Toronto Press, 1990), 45–52.
[4]
Karl R. Popper, The Logic of Scientific
Discovery (London: Hutchinson, 1959), 33.
[5]
Ian Hacking, Representing and Intervening:
Introductory Topics in the Philosophy of Natural Science (Cambridge:
Cambridge University Press, 1983), 27–31.
[6]
Helen Longino, Science as Social Knowledge:
Values and Objectivity in Scientific Inquiry (Princeton: Princeton
University Press, 1990), 45–47.
[7]
Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific
Revolutions (Chicago: University of Chicago Press, 1962), 85–92.
[8]
Karl R. Popper, Conjectures and Refutations: The
Growth of Scientific Knowledge (London: Routledge, 1963), 36–40.
[9]
Sabina Leonelli, Data-Centric Biology: A
Philosophical Study (Chicago: University of Chicago Press, 2016), 12–18.
2.
Landasan
Historis dan Genealogis
Perkembangan metode
eksperimen dalam epistemologi tidak dapat dipahami tanpa menelusuri akar
historis dan genealogisnya yang panjang. Ia merupakan hasil dialektika antara
dua tradisi besar dalam sejarah filsafat pengetahuan—yakni rasionalisme dan
empirisisme—yang saling berinteraksi, bertentangan, dan kemudian menemukan
sintesis dalam kerangka ilmiah modern. Evolusi metode eksperimen mencerminkan
pergeseran cara manusia memahami hubungan antara akal, pengalaman, dan
realitas; dari sekadar kontemplasi metafisis menuju pendekatan sistematis
berbasis observasi dan verifikasi.¹
2.1.
Akar Awal Eksperimen dalam Filsafat Alam Yunani
Pada masa Yunani
Kuno, filsafat alam (physis) berperan sebagai cikal
bakal ilmu pengetahuan modern. Aristoteles (384–322 SM)
mengembangkan metode pengamatan sistematis terhadap fenomena alam, yang
meskipun belum bersifat eksperimental dalam arti modern, menegaskan pentingnya
observasi sebagai dasar pengetahuan ilmiah.² Dalam Posterior Analytics, Aristoteles
memperkenalkan konsep epistēmē sebagai pengetahuan yang
diperoleh melalui sebab-sebab yang rasional dan teratur.³ Namun, karena
keterbatasan teknologi dan paradigma filosofis yang masih spekulatif,
pendekatan ini lebih bersifat deskriptif ketimbang intervensional. Archimedes
kemudian menjadi tokoh transisional, memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip
matematika dapat diterapkan secara empiris melalui eksperimen mekanik
sederhana, misalnya dalam penemuan prinsip apung (law of buoyancy).⁴
Meskipun demikian,
bagi sebagian besar pemikir Yunani, eksperimen dianggap sebagai bentuk
pengetahuan rendah karena bergantung pada indra yang tidak dapat diandalkan.
Para filsuf seperti Plato bahkan memandang dunia
empiris sebagai bayangan dari dunia ide yang sempurna, sehingga kebenaran
sejati hanya dapat dicapai melalui rasio murni.⁵ Paradigma ini menyebabkan
metode eksperimental tidak berkembang secara sistematis di era klasik, hingga
muncul perubahan radikal di masa Renaisans.
2.2.
Revolusi Ilmiah dan Perubahan Paradigma
Memasuki abad ke-16
dan ke-17, Eropa menyaksikan perubahan besar dalam cara berpikir tentang alam
dan pengetahuan. Francis Bacon (1561–1626)
menjadi tokoh sentral dalam pergeseran ini melalui karyanya Novum
Organum (1620), yang menolak deduksi skolastik dan menggantinya
dengan metode induktif berbasis observasi dan eksperimen.⁶ Bacon mengkritik “idola-idola”
pikiran manusia yang menghambat pencapaian pengetahuan sejati, dan menekankan
bahwa ilmu harus dimulai dari fakta empiris yang diolah secara sistematis untuk
menemukan hukum-hukum alam.⁷
Sementara itu, Galileo
Galilei (1564–1642) menggabungkan observasi empiris dengan
matematika, meletakkan dasar bagi apa yang disebut eksperimen kuantitatif. Melalui
eksperimen terhadap gerak benda dan hukum jatuh bebas, Galileo menunjukkan
bahwa fenomena alam dapat dijelaskan dengan hukum universal yang dapat diuji.⁸
Pendekatan ini merupakan revolusi metodologis karena mengubah cara manusia
memahami realitas: bukan lagi sebagai ciptaan tetap dan tertutup, melainkan
sebagai sistem yang dapat dijelajahi, dimodelkan, dan diuji. Revolusi ilmiah
ini kemudian mencapai puncaknya dalam sintesis Isaac Newton (1643–1727), yang
dalam Philosophiae
Naturalis Principia Mathematica (1687) menyatukan prinsip-prinsip
observasi dan deduksi dalam hukum-hukum mekanika universal.⁹
2.3.
Penguatan Metode Eksperimen dalam Modernitas
Pada masa modern,
metode eksperimen tidak hanya menjadi alat ilmiah tetapi juga paradigma
filosofis. René Descartes (1596–1650)
dengan rasionalismenya menekankan kepastian deduktif, namun tetap memberi
tempat bagi observasi empiris yang terkontrol sebagai pembuktian.¹⁰ John
Locke (1632–1704) dan David Hume (1711–1776) kemudian
memperkuat sisi empiris metode eksperimen dengan menegaskan bahwa seluruh pengetahuan
berawal dari pengalaman inderawi.¹¹ Hume, dalam An Enquiry Concerning Human Understanding
(1748), memperkenalkan prinsip kausalitas sebagai kebiasaan pikiran berdasarkan
pengulangan pengalaman, yang menjadi dasar bagi eksperimen modern dalam memahami
hukum sebab-akibat.¹²
Pada abad ke-19,
metode eksperimen menjadi semakin penting seiring dengan berkembangnya
laboratorium dan teknologi pengukuran yang presisi. Claude
Bernard (1813–1878), dalam bidang fisiologi, memperkenalkan
eksperimen sebagai sarana menemukan hukum-hukum biologis yang tersembunyi,
dengan menegaskan pentingnya hipotesis yang diuji melalui percobaan berulang.¹³
Prinsip-prinsip ini kemudian menjadi fondasi metodologis bagi seluruh cabang
sains empiris modern.
2.4.
Pergeseran Epistemologis Abad ke-20
Pada abad ke-20,
refleksi epistemologis terhadap metode eksperimen semakin mendalam. Karl
Popper menolak pandangan positivistik bahwa teori ilmiah dapat
diverifikasi secara pasti melalui eksperimen. Ia mengajukan prinsip falsifiability,
yakni bahwa teori ilmiah yang baik harus dapat diuji dan mungkin disanggah oleh
hasil eksperimen yang bertentangan.¹⁴ Pendekatan ini menandai transisi penting
dari logika verifikasi menuju logika kritis, yang menekankan dinamika koreksi
dan revisi dalam proses ilmiah.
Namun, para filsuf
sains seperti Thomas Kuhn dan Paul
Feyerabend kemudian menunjukkan bahwa eksperimen tidak pernah
sepenuhnya netral. Kuhn, melalui konsep paradigma dan revolusi
ilmiah, menegaskan bahwa interpretasi hasil eksperimen sangat
bergantung pada kerangka konseptual yang dipegang komunitas ilmiah.¹⁵
Feyerabend bahkan lebih radikal, menolak adanya metode ilmiah universal dan
menegaskan pluralitas cara memperoleh pengetahuan.¹⁶ Dengan demikian, metode
eksperimen dipahami bukan hanya sebagai prosedur teknis, melainkan sebagai
konstruksi historis dan sosial yang terus berkembang.
Secara genealogis,
perjalanan metode eksperimen menunjukkan bahwa epistemologi bukanlah entitas
yang statis, melainkan hasil evolusi dari interaksi antara rasio, pengalaman,
dan budaya ilmiah. Dari kontemplasi metafisis Aristoteles, rasionalisme
Descartes, empirisisme Hume, hingga falsifikasionisme Popper, metode eksperimen
telah menjadi simbol rasionalitas modern yang terbuka terhadap koreksi dan
penyempurnaan. Ia merupakan ekspresi dari semangat manusia untuk memahami dunia
secara sistematis tanpa kehilangan kesadaran akan keterbatasan dan dinamika
historis dari setiap bentuk pengetahuan.
Footnotes
[1]
Peter Godfrey-Smith, Theory
and Reality: An Introduction to the Philosophy of Science (Chicago: University of Chicago Press, 2003), 12–15.
[2]
Aristotle, Physics, trans. R. P. Hardie and R. K. Gaye (Oxford:
Clarendon Press, 1930), 184a–185b.
[3]
Aristotle, Posterior Analytics, trans. Jonathan Barnes (Oxford: Clarendon Press, 1993),
II.71b–72a.
[4]
E. J. Dijksterhuis, Archimedes (Princeton: Princeton University Press, 1987), 55–60.
[5]
Plato, The Republic, trans. Paul Shorey (Cambridge: Harvard University
Press, 1935), Book VII, 514a–517a.
[6]
Francis Bacon, Novum Organum (London: William Rawley, 1620), 21–25.
[7]
Lisa Jardine, Francis Bacon:
Discovery and the Art of Discourse
(Cambridge: Cambridge University Press, 1974), 32–35.
[8]
Stillman Drake, Galileo at Work: His
Scientific Biography (Chicago:
University of Chicago Press, 1978), 105–112.
[9]
Isaac Newton, Philosophiae Naturalis
Principia Mathematica (London:
Joseph Streater, 1687), Preface.
[10]
René Descartes, Discourse on Method, trans. Donald A. Cress (Indianapolis: Hackett,
1998), 24–30.
[11]
John Locke, An Essay Concerning
Human Understanding (London: Thomas
Basset, 1690), II.1.
[12]
David Hume, An Enquiry Concerning
Human Understanding (Oxford: Oxford
University Press, 2007), §IV.
[13]
Claude Bernard, An Introduction to the
Study of Experimental Medicine (New
York: Dover Publications, 1957), 42–48.
[14]
Karl R. Popper, The Logic of Scientific
Discovery (London: Hutchinson,
1959), 37–45.
[15]
Thomas S. Kuhn, The Structure of
Scientific Revolutions (Chicago:
University of Chicago Press, 1962), 85–91.
[16]
Paul Feyerabend, Against Method (London: Verso, 1975), 27–33.
3.
Ontologi:
Realitas dan Keberadaan dalam Konteks Eksperimen
Ontologi sebagai
cabang filsafat yang mempersoalkan hakikat realitas dan keberadaan menjadi
fondasi konseptual bagi seluruh metode epistemologis, termasuk metode
eksperimen. Dalam konteks epistemologi eksperimental, persoalan ontologis
berpusat pada pertanyaan fundamental: Apa yang sebenarnya diuji melalui eksperimen?
Apakah eksperimen mengungkap realitas sebagaimana adanya (reality-in-itself),
ataukah hanya merekonstruksi dunia menurut model dan kategori buatan manusia?¹
Pertanyaan ini bukan sekadar abstraksi metafisik, tetapi menjadi penentu arah
bagi bagaimana ilmu pengetahuan memahami keberadaan dan validitas dari entitas
yang diteliti secara empiris.
3.1.
Ontologi Realitas Empiris: Dunia Sebagai Objek
Pengujian
Metode eksperimen
berangkat dari asumsi dasar bahwa realitas bersifat empiris, teratur, dan dapat
diobservasi secara sistematis.² Dengan demikian, dunia dipahami sebagai sistem
kausal yang tunduk pada hukum-hukum alam, di mana setiap fenomena dapat
dijelaskan melalui relasi sebab-akibat yang dapat diuji. Pandangan ini memiliki
akar kuat dalam tradisi Aristotelian, khususnya dalam konsep substance
dan form
yang menjelaskan bahwa setiap benda memiliki esensi yang dapat dipahami melalui
pengamatan dan rasionalitas.³ Namun, tradisi modern—dimulai dari Galileo
dan Newton—mengubah
pandangan ontologis ini menjadi mekanistik: dunia dianggap sebagai mesin
raksasa yang terdiri dari partikel-partikel materi yang berinteraksi melalui
hukum matematis.⁴
Dalam paradigma ini,
realitas tidak lagi dipahami sebagai totalitas yang hidup dan bermakna,
melainkan sebagai sistem fenomena yang dapat dikendalikan dan direproduksi.⁵
Ontologi mekanistik inilah yang menjadi basis bagi metode eksperimen modern, di
mana “mengetahui” berarti “mengintervensi.” Ian
Hacking menegaskan bahwa eksperimen bukan hanya representasi
terhadap dunia, tetapi juga tindakan intervensional yang mengungkap aspek
realitas melalui manipulasi kondisi tertentu.⁶ Dengan demikian, realitas ilmiah
adalah realitas yang dapat “dibuat tampil” (to make phenomena), bukan
semata-mata ditemukan secara pasif.
3.2.
Entitas Teoretis dan Realisme Ilmiah
Pertanyaan ontologis
semakin kompleks ketika eksperimen tidak lagi terbatas pada benda yang langsung
dapat diindra, melainkan juga melibatkan entitas teoretis seperti elektron,
gen, atau gelombang gravitasi. Apakah entitas-entitas ini benar-benar “ada”
secara ontologis, ataukah hanya merupakan konstruksi konseptual yang membantu
menjelaskan fenomena empiris?⁷
Kaum realis
ilmiah seperti Hilary Putnam dan Richard
Boyd berpendapat bahwa entitas teoretis memiliki status
ontologis yang nyata karena keberhasilan teori yang melibatkan mereka dalam
memprediksi dan menjelaskan fenomena tidak dapat dijelaskan secara murni
instrumental.⁸ Sebaliknya, kaum instrumentalis seperti Bas van
Fraassen dalam The Scientific Image (1980) menolak
klaim realitas ontologis tersebut, menegaskan bahwa teori ilmiah hanya perlu “berfungsi”
secara empiris tanpa mengasumsikan kebenaran metafisis tentang entitas yang
tidak terobservasi.⁹
Dari perspektif
eksperimental, persoalan ini menjadi lebih dinamis. Sebab, ketika suatu entitas
teoretis dapat dimanipulasi atau direpresentasikan melalui eksperimen—misalnya
elektron yang dapat diarahkan dalam tabung sinar katoda atau gen yang dapat
direkayasa secara biologis—maka keberadaannya memperoleh legitimasi empiris. Hacking
menyatakan bahwa jika kita dapat “mengintervensi” sesuatu, maka kita memiliki
alasan kuat untuk menganggapnya real.¹⁰ Dengan kata lain,
eksperimen mengukuhkan ontologi ilmiah bukan melalui observasi pasif, tetapi
melalui praktik aktif yang menunjukkan efektivitas eksistensial suatu entitas.
3.3.
Ontologi Proses dan Relasionalitas
Dalam perkembangan
filsafat sains kontemporer, muncul pula pandangan bahwa realitas yang ditangkap
melalui eksperimen bukanlah kumpulan entitas statis, melainkan jaringan proses
dan relasi yang saling bergantung.¹¹ Pandangan ini disebut ontologi
proses, yang menolak konsep dunia sebagai struktur tetap dan
menggantikannya dengan gagasan bahwa segala sesuatu berada dalam keadaan
menjadi (becoming)
daripada sekadar ada (being).¹²
Tokoh seperti Alfred
North Whitehead mengembangkan pandangan ini dalam Process
and Reality (1929), di mana dunia dipahami sebagai totalitas
kejadian yang saling berhubungan, bukan sebagai agregasi benda.¹³ Dalam
kerangka ini, eksperimen tidak hanya mengamati “apa yang ada”, tetapi
juga menciptakan situasi di mana “sesuatu menjadi.” Misalnya, dalam
fisika kuantum, eksperimen pengukuran terhadap elektron tidak hanya
mengungkapkan sifatnya, tetapi juga mempengaruhi keberadaan elektron itu
sendiri melalui kolaps fungsi gelombang.¹⁴ Dengan demikian, eksperimen
memanifestasikan realitas yang partisipatif—antara pengamat dan yang diamati
tidak dapat sepenuhnya dipisahkan.
3.4.
Realitas sebagai Konstruksi Epistemik
Dari perspektif
kritis dan post-strukturalis, realitas ilmiah tidak pernah terlepas dari
konstruksi sosial dan bahasa yang digunakan untuk mengartikulasikannya. Michel
Foucault menegaskan bahwa setiap rezim pengetahuan memiliki “formasi
diskursif” yang menentukan apa yang dapat disebut benar atau nyata pada
suatu masa tertentu.¹⁵ Dengan kata lain, ontologi ilmiah adalah hasil dari
konfigurasi epistemik yang dipengaruhi oleh kekuasaan, institusi, dan
teknologi. Dalam konteks ini, eksperimen menjadi arena di mana realitas tidak
hanya ditemukan tetapi juga diproduksi melalui perangkat dan
praktik ilmiah.¹⁶
Pendekatan ini tidak
menolak keberadaan dunia empiris, tetapi menyoroti bahwa “realitas
eksperimental” selalu dimediasi oleh sistem representasi, instrumen, dan
interpretasi manusia.¹⁷ Oleh karena itu, setiap eksperimen selalu mengandung
unsur hermeneutik, yakni tafsiran manusia terhadap hasil empiris yang muncul.
Ontologi eksperimental dengan demikian bersifat ganda: di satu sisi, ia berakar
pada realitas fisik yang objektif; di sisi lain, ia merupakan konstruksi
epistemik yang bergantung pada paradigma, bahasa, dan nilai-nilai ilmiah yang
digunakan untuk menafsirkannya.
Secara keseluruhan,
dimensi ontologis dari metode eksperimen menunjukkan bahwa realitas ilmiah
tidak bersifat tunggal atau statis. Ia dapat dipahami sebagai sistem kausal
yang dapat diuji, sebagai entitas teoretis yang dapat dimanipulasi, sebagai
proses yang terus berubah, atau sebagai konstruksi epistemik yang
diartikulasikan melalui praktik sosial. Eksperimen, dalam pengertian ini, bukan
hanya alat untuk menemukan realitas, tetapi juga sarana untuk menciptakan
bentuk-bentuk baru keberadaan dalam horizon pengetahuan manusia. Ontologi
eksperimental adalah ontologi yang aktif, terbuka, dan dialogis—selalu
berada di antara yang nyata dan yang mungkin, antara fakta dan interpretasi.
Footnotes
[1]
Peter Godfrey-Smith, Theory
and Reality: An Introduction to the Philosophy of Science (Chicago: University of Chicago Press, 2003), 39–42.
[2]
Francis Bacon, Novum Organum (London: William Rawley, 1620), 45–50.
[3]
Aristotle, Metaphysics, trans. W. D. Ross (Oxford: Clarendon Press, 1924),
1029a–1031a.
[4]
Alexandre Koyré, From the Closed World
to the Infinite Universe (Baltimore:
Johns Hopkins University Press, 1957), 85–92.
[5]
Carolyn Merchant, The Death of Nature:
Women, Ecology, and the Scientific Revolution (San Francisco: Harper & Row, 1980), 67–71.
[6]
Ian Hacking, Representing and
Intervening: Introductory Topics in the Philosophy of Natural Science (Cambridge: Cambridge University Press, 1983),
146–150.
[7]
Bas C. van Fraassen, The
Scientific Image (Oxford: Oxford
University Press, 1980), 12–18.
[8]
Richard Boyd, “Scientific Realism and Naturalistic Epistemology,” PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of
Science Association (1983): 613–662.
[9]
Bas C. van Fraassen, The
Scientific Image, 56–60.
[10]
Ian Hacking, Representing and
Intervening, 262–265.
[11]
Nicholas Rescher, Process Metaphysics: An
Introduction to Process Philosophy
(Albany: SUNY Press, 1996), 9–13.
[12]
Alfred North Whitehead, Process
and Reality (New York: Macmillan,
1929), 32–38.
[13]
Ibid., 41–45.
[14]
Werner Heisenberg, Physics and Philosophy:
The Revolution in Modern Science
(New York: Harper, 1958), 54–59.
[15]
Michel Foucault, The Order of Things: An
Archaeology of the Human Sciences
(New York: Vintage Books, 1970), 27–31.
[16]
Bruno Latour and Steve Woolgar, Laboratory
Life: The Construction of Scientific Facts (Princeton: Princeton University Press, 1986), 40–46.
[17]
Donna Haraway, Simians, Cyborgs, and
Women: The Reinvention of Nature
(New York: Routledge, 1991), 183–187.
4.
Epistemologi:
Struktur Pengetahuan Eksperimental
Epistemologi,
sebagai filsafat pengetahuan, membahas cara, dasar, dan batas manusia dalam
memperoleh kebenaran. Dalam konteks metode eksperimen, epistemologi tidak hanya
berfokus pada “apa yang diketahui”, tetapi terutama pada “bagaimana
pengetahuan itu diperoleh, dibuktikan, dan divalidasi”. Struktur pengetahuan
eksperimental mencerminkan usaha sistematis untuk mengaitkan teori dengan
pengalaman empiris melalui proses observasi, hipotesis, verifikasi, atau
falsifikasi.¹ Dengan demikian, metode eksperimen bukan hanya sekadar teknik
ilmiah, melainkan kerangka epistemik yang menentukan status kebenaran suatu
pengetahuan ilmiah.
4.1.
Prinsip Dasar Metode Eksperimen
Prinsip dasar dari
metode eksperimen berakar pada keyakinan bahwa pengetahuan sejati harus dapat
diuji melalui pengalaman empiris yang terkontrol.² Secara umum, metode ini
melibatkan empat tahap utama: observasi fenomena, perumusan hipotesis,
pelaksanaan eksperimen untuk menguji hipotesis, dan penarikan kesimpulan yang
bersifat umum.³ Prinsip ini menegaskan pentingnya keterulangan (replicability)
dan objektivitas dalam ilmu pengetahuan—dua kriteria yang menjadi fondasi bagi
validitas epistemik.
Francis
Bacon menjadi tokoh yang pertama kali merumuskan struktur
epistemik eksperimen secara eksplisit. Dalam Novum Organum, Bacon mengusulkan
metode induktif sebagai jalan baru bagi pengetahuan, menggantikan deduksi
skolastik yang cenderung spekulatif.⁴ Melalui pengumpulan fakta empiris secara
sistematis dan berulang, ilmuwan dapat menemukan pola kausal yang konsisten dan
membangun hukum-hukum alam. Namun, Bacon juga mengingatkan bahwa pengamatan
harus dibersihkan dari prasangka (idola)—yakni bias akal, kebiasaan
sosial, dan dogma tradisional—yang dapat menyesatkan proses berpikir ilmiah.⁵
Dalam perkembangan
berikutnya, struktur epistemik ini diperluas oleh Galileo
Galilei dan Isaac Newton, yang menambahkan
unsur matematis dalam eksperimentasi.⁶ Melalui penggunaan model kuantitatif,
pengetahuan tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga prediktif. Epistemologi
eksperimen modern dengan demikian berdiri di atas dua pilar: empirisme
(pengamatan inderawi) dan rasionalisme (analisis logis dan
matematis).
4.2.
Hubungan antara Teori dan Data Empiris
Salah satu isu
paling mendasar dalam epistemologi eksperimen adalah hubungan dialektis antara
teori dan data. Apakah teori muncul dari akumulasi fakta empiris (induktivisme
klasik), ataukah fakta itu sendiri hanya dapat dimaknai melalui teori tertentu
(teori-ladenness of observation)?⁷
Dalam tradisi induktivisme
klasik, sebagaimana diyakini Bacon dan John Stuart Mill, teori
ilmiah merupakan generalisasi dari observasi empiris.⁸ Namun, para filsuf sains
abad ke-20 seperti Karl Popper dan Norwood
Hanson menunjukkan bahwa pengamatan tidak pernah netral. Popper
menolak induktivisme dengan argumen bahwa tidak ada jumlah pengamatan yang dapat
membuktikan teori secara pasti.⁹ Sebaliknya, teori ilmiah harus bersifat falsifiable,
artinya dapat diuji dan disanggah melalui eksperimen.¹⁰ Hanson kemudian
menegaskan bahwa setiap pengamatan selalu “teori-sarat” (theory-laden);
ilmuwan melihat fenomena melalui lensa konseptual yang telah dibentuk
sebelumnya.¹¹
Dalam praktiknya,
hubungan antara teori dan eksperimen bersifat timbal balik. Teori memberikan
arah bagi desain eksperimen dan interpretasi data, sementara hasil eksperimen
dapat memperkuat, memodifikasi, atau bahkan menggugurkan teori.¹² Dengan
demikian, epistemologi eksperimen bersifat dinamis—pengetahuan ilmiah bukanlah
sistem kebenaran yang final, melainkan jaringan proposisi yang senantiasa
direvisi berdasarkan bukti baru.¹³
4.3.
Rasionalitas dan Objektivitas dalam Eksperimen
Rasionalitas ilmiah
menuntut agar pengetahuan eksperimental tidak bergantung pada opini atau
pengalaman subjektif. Oleh karena itu, eksperimen dirancang untuk dapat
direplikasi oleh siapa pun dalam kondisi yang sama.¹⁴ Objektivitas di sini
bukan berarti penghapusan subjek pengamat, melainkan kesepakatan intersubjektif
yang dicapai melalui prosedur yang transparan dan hasil yang dapat
diverifikasi.¹⁵
Robert
Merton, sosiolog ilmu pengetahuan, merumuskan norma-norma
epistemik yang mendasari praktik ilmiah modern: communism (berbagi pengetahuan
secara terbuka), universalism (penilaian berdasarkan
standar impersonal), disinterestedness (ketidakterikatan
pribadi), dan organized skepticism (keraguan
sistematis terhadap semua klaim).¹⁶ Prinsip-prinsip ini mencerminkan dimensi
sosial dari objektivitas ilmiah, di mana kebenaran bukan hasil individu, tetapi
produk dari komunitas epistemik yang kritis.
Meski demikian,
beberapa pemikir kontemporer seperti Helen Longino menyoroti bahwa
objektivitas ilmiah tidak pernah bebas dari nilai.¹⁷ Ia mengemukakan konsep contextual
empiricism, yakni bahwa nilai-nilai sosial, budaya, dan moral
berperan dalam memilih masalah penelitian, metode, serta interpretasi hasil
eksperimen. Dalam konteks ini, rasionalitas eksperimental bukanlah rasionalitas
absolut, tetapi rasionalitas yang terkondisi dan dapat disempurnakan melalui
dialog dan kritik.
4.4.
Kritik terhadap Netralitas Ilmiah
Meskipun metode
eksperimen sering dianggap sebagai model objektivitas dan rasionalitas,
berbagai filsuf sains abad ke-20 menunjukkan bahwa eksperimen tidak pernah
benar-benar netral. Thomas Kuhn dalam The
Structure of Scientific Revolutions menjelaskan bahwa ilmu
berkembang melalui paradigma—kerangka konseptual yang
menentukan apa yang dianggap sebagai fakta, metode, dan pertanyaan yang sah.¹⁸
Ketika paradigma lama gagal menjelaskan fenomena baru, terjadi krisis yang
mendorong revolusi ilmiah, menggantikan struktur epistemik sebelumnya.¹⁹
Sementara itu, Paul
Feyerabend bahkan lebih radikal dalam Against
Method, dengan menyatakan bahwa tidak ada metode ilmiah universal;
kemajuan ilmu sering kali terjadi melalui pelanggaran terhadap aturan
metodologis yang mapan.²⁰ Eksperimen, bagi Feyerabend, merupakan tindakan
kreatif yang tidak bisa sepenuhnya diseragamkan oleh prosedur baku.
Selain itu, teori constructivism
dari Bruno
Latour dan Steve Woolgar menyoroti bahwa
fakta ilmiah terbentuk melalui jaringan sosial, teknologi, dan diskursif di
laboratorium.²¹ Fakta ilmiah adalah hasil dari negosiasi antara manusia,
instrumen, dan simbol, bukan cerminan langsung dari realitas eksternal.²²
Kritik ini tidak menolak empirisisme, tetapi memperluas pemahaman tentang
bagaimana pengetahuan eksperimental diproduksi dan dilegitimasi dalam konteks
sosial.
Secara keseluruhan,
struktur pengetahuan eksperimental dapat dipahami sebagai jaringan epistemik
yang kompleks, di mana teori, data, nilai, dan praktik sosial saling terkait.
Eksperimen tidak hanya menghasilkan pengetahuan baru, tetapi juga membentuk
cara kita memahami kebenaran, realitas, dan rasionalitas. Epistemologi
eksperimen dengan demikian bersifat refleksif: ia tidak berhenti pada
hasil, tetapi terus menguji dirinya sendiri—baik secara metodologis maupun
filosofis—untuk menjaga dinamika kebenaran ilmiah yang terbuka terhadap koreksi
dan pembaruan.
Footnotes
[1]
Peter Godfrey-Smith, Theory
and Reality: An Introduction to the Philosophy of Science (Chicago: University of Chicago Press, 2003), 45–47.
[2]
Francis Bacon, Novum Organum (London: William Rawley, 1620), 67–70.
[3]
Karl Popper, The Logic of Scientific
Discovery (London: Hutchinson,
1959), 31.
[4]
Bacon, Novum Organum, 95–98.
[5]
Lisa Jardine, Francis Bacon:
Discovery and the Art of Discourse
(Cambridge: Cambridge University Press, 1974), 40–42.
[6]
Stillman Drake, Galileo at Work: His
Scientific Biography (Chicago:
University of Chicago Press, 1978), 111–116.
[7]
Norwood R. Hanson, Patterns of Discovery (Cambridge: Cambridge University Press, 1958), 8–12.
[8]
John Stuart Mill, A System of Logic (London: Parker, 1843), 105–110.
[9]
Karl R. Popper, Conjectures and
Refutations: The Growth of Scientific Knowledge (London: Routledge, 1963), 36–39.
[10]
Ibid., 41.
[11]
Hanson, Patterns of Discovery, 17–19.
[12]
Imre Lakatos, The Methodology of
Scientific Research Programmes
(Cambridge: Cambridge University Press, 1978), 95–98.
[13]
Larry Laudan, Progress and Its
Problems: Toward a Theory of Scientific Growth (Berkeley: University of California Press, 1977),
22–25.
[14]
Godfrey-Smith, Theory and Reality, 61–63.
[15]
Ian Hacking, Representing and
Intervening: Introductory Topics in the Philosophy of Natural Science (Cambridge: Cambridge University Press, 1983),
153–155.
[16]
Robert K. Merton, “The Normative Structure of Science,” in The Sociology of Science
(Chicago: University of Chicago Press, 1973), 267–278.
[17]
Helen E. Longino, Science as Social
Knowledge: Values and Objectivity in Scientific Inquiry (Princeton: Princeton University Press, 1990), 76–79.
[18]
Thomas S. Kuhn, The Structure of
Scientific Revolutions (Chicago:
University of Chicago Press, 1962), 10–12.
[19]
Ibid., 89–91.
[20]
Paul Feyerabend, Against Method (London: Verso, 1975), 27–30.
[21]
Bruno Latour and Steve Woolgar, Laboratory
Life: The Construction of Scientific Facts (Princeton: Princeton University Press, 1986), 40–45.
[22]
Karin Knorr-Cetina, Epistemic
Cultures: How the Sciences Make Knowledge (Cambridge: Harvard University Press, 1999), 13–17.
5.
Aksiologi:
Nilai dan Etika dalam Praktik Eksperimen
Aksiologi sebagai
cabang filsafat yang menelaah nilai—baik nilai kebenaran, kebaikan, maupun
keindahan—memiliki peranan penting dalam memahami dimensi etis dari metode
eksperimen. Jika epistemologi menyoroti cara memperoleh pengetahuan, maka
aksiologi mempertanyakan tujuan dan nilai
di balik proses tersebut: untuk apa pengetahuan eksperimental dikembangkan, dan
bagaimana penggunaannya memengaruhi kehidupan manusia dan dunia? Dalam konteks
ini, metode eksperimen bukanlah kegiatan yang netral secara moral, melainkan suatu
praktik yang selalu terikat oleh nilai-nilai kemanusiaan, tanggung jawab
sosial, dan pertimbangan etis.¹
5.1.
Nilai Kebenaran dan Integritas Ilmiah
Tujuan utama dari
metode eksperimen adalah memperoleh kebenaran yang dapat diverifikasi melalui
pengujian empiris. Nilai kebenaran ini menjadi dasar legitimasi seluruh
kegiatan ilmiah.² Namun, kebenaran ilmiah tidak hanya ditentukan oleh hasil
eksperimen, tetapi juga oleh kejujuran dan integritas para pelakunya. Dalam
tradisi filsafat sains modern, Robert Merton menegaskan empat
norma etika yang menjadi fondasi nilai ilmiah: communalism (pengetahuan bersifat
publik), universalism
(penilaian tanpa bias pribadi), disinterestedness (bebas dari
kepentingan pribadi), dan organized skepticism (keraguan
metodologis terhadap semua klaim kebenaran).³
Nilai-nilai ini
menjaga agar eksperimen tidak berubah menjadi alat manipulatif atau propaganda
ideologis. Kejujuran dalam pelaporan data, ketepatan dalam penggunaan metode,
serta keterbukaan terhadap kritik merupakan bentuk realisasi nilai etika
ilmiah. Pelanggaran terhadap prinsip ini—seperti fabrikasi data, plagiarisme,
atau manipulasi hasil—tidak hanya merusak kredibilitas individu peneliti,
tetapi juga mencederai hakikat pengetahuan itu sendiri.⁴
5.2.
Etika Eksperimental dan Perlindungan Subjek
Penelitian
Salah satu dimensi
paling sensitif dalam aksiologi eksperimen adalah masalah etika terhadap subjek
penelitian, terutama dalam bidang biologi, psikologi, dan kedokteran. Sejarah
mencatat banyak kasus di mana eksperimen dilakukan tanpa memperhatikan nilai
kemanusiaan, seperti eksperimen Nazi di kamp
konsentrasi atau Studi Tuskegee di Amerika
Serikat, di mana pasien kulit hitam dengan sifilis dibiarkan tanpa pengobatan
demi “observasi ilmiah.”⁵
Tragedi-tragedi ini
mendorong lahirnya Kode Nuremberg (1947), yang
menegaskan prinsip persetujuan bebas (informed consent) sebagai syarat
mutlak dalam penelitian manusia.⁶ Kemudian, Deklarasi Helsinki (1964) dan Belmont
Report (1979) memperluas prinsip tersebut dengan menambahkan nilai beneficence
(kebaikan bagi peserta), non-maleficence (tidak
membahayakan), dan justice (keadilan dalam distribusi
manfaat dan risiko penelitian).⁷ Prinsip-prinsip ini tidak hanya membatasi
tindakan eksperimen, tetapi juga mengarahkan penelitian agar tetap menghormati
martabat manusia dan nilai-nilai moral universal.
Dalam ranah
kontemporer, muncul pula perdebatan etika baru terkait eksperimen yang
melibatkan hewan, sistem biologis kompleks, atau teknologi kecerdasan buatan.⁸
Diskursus tentang animal rights dan machine
ethics menyoroti bahwa entitas non-manusia pun mungkin memiliki
status moral tertentu yang menuntut pertimbangan etis. Dalam konteks ini,
nilai-nilai eksperimental harus diperluas melampaui antropocentrisme menuju
paradigma bioetik dan ekosentris yang lebih inklusif.⁹
5.3.
Kepentingan Sosial dan Tanggung Jawab Ilmuwan
Metode eksperimen
selalu terhubung dengan tujuan sosial yang lebih luas. Hasil eksperimen tidak
hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga dapat memengaruhi kebijakan publik,
industri, dan bahkan keseimbangan geopolitik.¹⁰ Oleh karena itu, peneliti
memiliki tanggung jawab etis terhadap konsekuensi sosial dari eksperimennya.
Sejarah perkembangan
teknologi modern menunjukkan bahwa pengetahuan eksperimental dapat berbuah
ganda: ia dapat menjadi alat pembebasan maupun penghancuran. Penemuan fisiologi
atom yang bermula dari eksperimen ilmiah murni berujung pada bom Hiroshima dan
Nagasaki.¹¹ Dalam hal ini, muncul dilema moral: apakah ilmuwan bertanggung
jawab atas penggunaan destruktif dari hasil penelitiannya? Albert
Einstein dan Bertrand Russell, melalui Russell–Einstein
Manifesto (1955), menyerukan agar ilmu pengetahuan diarahkan bagi
perdamaian dan kesejahteraan manusia.¹²
Aksiologi eksperimen
menuntut integrasi antara pengetahuan dan kebijaksanaan (scientia
et sapientia). Eksperimen yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai
sosial berpotensi menjadi instrumen kekuasaan ekonomi dan politik.¹³ Oleh
karena itu, tanggung jawab ilmuwan tidak berhenti pada tahap epistemik, tetapi
juga mencakup refleksi etis dan kesadaran akan dampak sosial jangka panjang
dari eksperimen yang dilakukan.¹⁴
5.4.
Risiko Instrumentalitas dan Reduksionisme
Salah satu kritik
utama terhadap praktik eksperimental modern adalah kecenderungannya menuju instrumental
rationality, yakni pandangan bahwa pengetahuan hanya bernilai
sejauh berguna secara teknis atau ekonomis.¹⁵ Dalam kerangka ini, eksperimen
tidak lagi dipahami sebagai pencarian kebenaran, melainkan sebagai sarana
efisiensi, produksi, dan kontrol. Max Horkheimer dan Theodor
Adorno, dalam Dialectic of Enlightenment (1944),
mengkritik bahwa rasionalitas ilmiah modern telah bergeser menjadi alat
dominasi yang mengalienasi manusia dari alam dan dirinya sendiri.¹⁶
Fenomena ini juga
melahirkan bentuk reductionism, yakni kecenderungan
untuk memahami realitas kompleks hanya melalui variabel-variabel yang dapat
diukur secara eksperimen.¹⁷ Akibatnya, aspek etis, estetis, dan eksistensial
dari kehidupan sering terpinggirkan. Dalam konteks ini, Jürgen
Habermas menawarkan alternatif melalui konsep rationalitas
komunikatif, yaitu rasionalitas yang berbasis pada dialog,
konsensus, dan orientasi pada saling pengertian, bukan sekadar pada kontrol
teknis.¹⁸ Dengan demikian, etika eksperimental yang sejati harus bersifat
dialogis dan reflektif, mengakui keterbatasan manusia serta menghormati
kompleksitas kehidupan.
5.5.
Menuju Etika Eksperimen yang Humanistik dan
Integral
Dalam upaya
mengembalikan dimensi moral ilmu pengetahuan, aksiologi eksperimen perlu
diarahkan menuju paradigma humanistik dan integral. Artinya, kegiatan
eksperimen harus berorientasi pada pengembangan martabat manusia dan keberlanjutan
kehidupan di bumi.¹⁹ Ilmuwan bukan sekadar pencari fakta, tetapi
juga penjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
Etika eksperimental
yang humanistik tidak menolak teknologi atau kemajuan sains, tetapi menuntut
bahwa setiap eksperimen harus mempertimbangkan implikasi ekologis, sosial, dan
spiritualnya.²⁰ Hal ini sejalan dengan pandangan Hans
Jonas dalam The Imperative of Responsibility
(1979), yang menekankan tanggung jawab etis manusia terhadap masa depan umat
manusia dan biosfer.²¹ Dengan demikian, praktik eksperimen bukan hanya tindakan
ilmiah, melainkan juga tindakan moral yang mengandung dimensi kemanusiaan dan
keberlanjutan universal.
Kesimpulan Sementara
Aksiologi metode
eksperimen menunjukkan bahwa pengetahuan ilmiah tidak pernah bebas nilai. Ia
selalu berada dalam jaringan tanggung jawab moral, sosial, dan ekologis.
Nilai-nilai seperti kejujuran, kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab menjadi
fondasi yang menuntun arah eksperimen agar tidak menjauh dari tujuan luhur ilmu
pengetahuan: memahami dunia demi kebaikan bersama. Dalam horizon etika yang
lebih luas, eksperimen harus dipahami bukan sekadar sebagai tindakan kognitif,
tetapi sebagai praktik moral yang berorientasi
pada kebenaran dan kebajikan.
Footnotes
[1]
Peter Godfrey-Smith, Theory
and Reality: An Introduction to the Philosophy of Science (Chicago: University of Chicago Press, 2003), 83–85.
[2]
Francis Bacon, Novum Organum (London: William Rawley, 1620), 112–115.
[3]
Robert K. Merton, “The Normative Structure of Science,” in The Sociology of Science
(Chicago: University of Chicago Press, 1973), 267–278.
[4]
Nicholas Steneck, Introduction to the
Responsible Conduct of Research
(Washington, DC: Office of Research Integrity, 2006), 21–24.
[5]
Susan E. Lederer, Subjected to Science:
Human Experimentation in America before the Second World War (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1995),
56–59.
[6]
“The Nuremberg Code,” in Trials
of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals, Vol. 2 (Washington, DC: U.S. Government Printing
Office, 1949), 181–182.
[7]
National Commission for the Protection of Human Subjects, The Belmont Report
(Washington, DC: U.S. Department of Health, Education, and Welfare, 1979), 3–6.
[8]
Peter Singer, Animal Liberation (New York: HarperCollins, 1975), 23–27.
[9]
Tom Regan, The Case for Animal
Rights (Berkeley: University of
California Press, 1983), 45–47.
[10]
Sheila Jasanoff, Science and Public
Reason (London: Routledge, 2012),
88–92.
[11]
Richard Rhodes, The Making of the
Atomic Bomb (New York: Simon &
Schuster, 1986), 714–720.
[12]
Albert Einstein and Bertrand Russell, The Russell–Einstein Manifesto (London: Pugwash Conferences on Science and World
Affairs, 1955).
[13]
Langdon Winner, Autonomous Technology:
Technics-out-of-Control as a Theme in Political Thought (Cambridge: MIT Press, 1977), 102–107.
[14]
Hans Jonas, The Imperative of
Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age (Chicago: University of Chicago Press, 1979), 11–15.
[15]
Herbert Marcuse, One-Dimensional Man (Boston: Beacon Press, 1964), 121–124.
[16]
Max Horkheimer and Theodor W. Adorno, Dialectic of Enlightenment (New York: Continuum, 1944), 25–30.
[17]
Hilary Putnam, The Collapse of the
Fact/Value Dichotomy and Other Essays
(Cambridge: Harvard University Press, 2002), 41–44.
[18]
Jürgen Habermas, The Theory of
Communicative Action, Vol. 1
(Boston: Beacon Press, 1984), 75–80.
[19]
Leonardo Boff, Ethics and Ecology (Maryknoll: Orbis Books, 1995), 19–22.
[20]
Vandana Shiva, Earth Democracy:
Justice, Sustainability, and Peace
(Cambridge: South End Press, 2005), 61–64.
[21]
Hans Jonas, The Imperative of
Responsibility, 25–28.
6.
Dimensi
Sosial, Politik, dan Ekonomi dari Metode Eksperimen
Metode eksperimen,
meskipun sering dianggap sebagai aktivitas ilmiah yang murni rasional dan
objektif, sejatinya tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan
ekonomi yang membentuk dan menopangnya. Dalam sejarah perkembangan ilmu
pengetahuan, eksperimen tidak pernah terjadi dalam ruang hampa nilai atau
kekuasaan. Ia selalu bergantung pada struktur institusional, kebijakan publik,
pendanaan ekonomi, serta orientasi ideologis masyarakat yang mendukung atau membatasinya.¹
Oleh karena itu, memahami dimensi sosial, politik, dan ekonomi dari metode
eksperimen merupakan langkah penting untuk menyingkap bagaimana pengetahuan
ilmiah dihasilkan, disebarkan, dan dimanfaatkan dalam masyarakat modern.
6.1.
Sains dan Kekuasaan: Pengetahuan sebagai
Instrumen Disiplin
Dalam perspektif
filsafat kritis, terutama yang dikembangkan oleh Michel
Foucault, ilmu pengetahuan modern tidak hanya berfungsi untuk
memahami dunia, tetapi juga untuk mengatur dan mengontrolnya.²
Eksperimen, sebagai salah satu bentuk utama praktik ilmiah, memainkan peran
sentral dalam pembentukan apa yang disebut Foucault sebagai “rejim kebenaran”
(regime
of truth), yaitu sistem sosial di mana pengetahuan tertentu
memperoleh legitimasi dan kekuasaan untuk mendefinisikan realitas.³
Contohnya, dalam
bidang biomedis dan psikologi, metode eksperimental telah digunakan untuk
mendefinisikan norma-norma tentang tubuh, kesehatan, dan perilaku.⁴ Melalui
institusi seperti rumah sakit, laboratorium, dan lembaga riset, eksperimen
menjadi bagian dari mekanisme biopolitik—proses di mana kehidupan
manusia diatur, diukur, dan diintervensi atas nama kemajuan ilmiah.⁵ Dengan
demikian, eksperimen bukan hanya proses epistemologis, tetapi juga tindakan
politik yang menentukan siapa yang berhak berbicara atas nama “kebenaran.”
Lebih jauh lagi,
kekuasaan pengetahuan ini sering kali membentuk hierarki sosial baru. Peneliti,
ilmuwan, dan institusi akademik memperoleh otoritas epistemik yang menempatkan
mereka dalam posisi dominan terhadap masyarakat awam.⁶ Dalam kerangka ini,
metode eksperimen mencerminkan hubungan asimetris antara yang “mengetahui”
dan yang “diketahui,” di mana objek penelitian (baik manusia maupun
alam) kerap kehilangan suara dan otonominya.⁷
6.2.
Institusionalisasi dan Ekonomi Pengetahuan
Seiring dengan
berkembangnya revolusi ilmiah dan industrialisasi, eksperimen tidak lagi
menjadi kegiatan individual, melainkan bagian dari sistem institusional yang
kompleks. Lembaga penelitian, universitas, dan laboratorium industri menjadi pusat
produksi pengetahuan yang memerlukan dukungan finansial besar.⁸
Sejak abad ke-20,
metode eksperimen semakin bergantung pada komodifikasi pengetahuan.⁹ Ilmu
pengetahuan berubah menjadi aset ekonomi strategis yang diproduksi, dipatenkan,
dan diperjualbelikan. Dalam konteks kapitalisme ilmiah, hasil eksperimen tidak
hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga nilai ekonomi yang nyata melalui
inovasi teknologi, obat-obatan, atau produk industri.¹⁰
Menurut Sheila
Jasanoff, kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai co-production
of science and social order, yaitu bahwa ilmu pengetahuan dan
struktur sosial berkembang secara timbal balik.¹¹ Sains tidak lagi hanya
menjelaskan dunia, tetapi juga menjadi sarana untuk menata masyarakat sesuai
kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Hal ini terlihat jelas dalam sistem
riset korporasi modern, di mana eksperimen diarahkan oleh agenda pasar dan
kepentingan industri, bukan semata oleh rasa ingin tahu ilmiah.¹²
Kecenderungan ini
menimbulkan dilema epistemologis dan etis. Di satu sisi, pendanaan industri
mempercepat kemajuan ilmiah; di sisi lain, ia dapat mengancam independensi
penelitian dan memunculkan konflik kepentingan.¹³ Kasus seperti manipulasi data
dalam riset farmasi atau eksploitasi sumber daya alam melalui penelitian
geoteknologi menunjukkan bagaimana eksperimen dapat dijadikan alat legitimasi
bagi kepentingan ekonomi yang tidak selalu sejalan dengan nilai kemanusiaan.¹⁴
6.3.
Politik Pengetahuan dan Demokratisasi Sains
Dalam konteks
sosial-politik, metode eksperimen juga memunculkan pertanyaan tentang demokrasi
pengetahuan: siapa yang berhak menentukan arah penelitian, mengakses hasilnya,
dan menanggung risikonya?¹⁵ Dalam masyarakat modern, keputusan mengenai
eksperimen ilmiah sering kali diambil oleh segelintir ahli, pemerintah, atau
korporasi, tanpa partisipasi publik yang memadai.
Filsuf ilmu seperti Bruno
Latour dan Sheila Jasanoff mengusulkan
konsep scientific
citizenship—yakni bahwa warga negara berhak terlibat dalam proses
pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memengaruhi kehidupan mereka.¹⁶ Melalui pendekatan ini, eksperimen tidak hanya
menjadi domain para ahli, tetapi juga bagian dari proses deliberatif sosial di
mana nilai, risiko, dan kepentingan publik dapat dinegosiasikan secara
terbuka.¹⁷
Gerakan seperti citizen
science dan open science muncul sebagai respons
terhadap ketimpangan epistemik ini.¹⁸ Mereka berupaya membuka akses terhadap
data, metode, dan hasil eksperimen agar pengetahuan ilmiah dapat dimanfaatkan
secara inklusif. Dalam konteks ini, demokratisasi sains bukan berarti menolak
keahlian, melainkan menuntut transparansi dan akuntabilitas etis dalam praktik
eksperimental.¹⁹
6.4.
Dampak Sosial dan Ekologis dari Eksperimen
Teknologis
Kemajuan eksperimen
dalam bidang sains dan teknologi membawa dampak sosial-ekologis yang luas.
Eksperimen yang melibatkan genetika, energi nuklir, kecerdasan buatan, dan
bioteknologi, misalnya, memiliki implikasi terhadap masa depan kehidupan di
bumi.²⁰ Ulrich Beck menyebut fenomena
ini sebagai risk society, di mana modernitas
menghasilkan risiko-risiko baru akibat keberhasilan ilmiahnya sendiri.²¹
Eksperimen ilmiah
tidak hanya menciptakan pengetahuan, tetapi juga “memproduksi” risiko,
ketidakpastian, dan ketimpangan.²² Masyarakat yang menjadi “objek”
eksperimen sering kali tidak memiliki kapasitas untuk memahami atau mengontrol
dampaknya. Oleh karena itu, dimensi sosial dan politik dari eksperimen menuntut
mekanisme pengawasan dan regulasi etis yang kuat.²³
Selain itu, dalam
konteks ekologi global, praktik eksperimen industri sering kali berkontribusi
pada eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan.²⁴ Maka dari itu,
muncul gagasan responsible innovation dan sustainability
ethics, yang menekankan bahwa setiap eksperimen harus
mempertimbangkan keberlanjutan ekologis dan keadilan antargenerasi.²⁵
6.5.
Epistemologi Kritis terhadap Ekonomi
Pengetahuan
Dalam era digital
dan ekonomi data, eksperimen tidak lagi terbatas pada laboratorium fisik,
melainkan juga berlangsung di ruang maya—melalui algoritme, simulasi, dan
pengumpulan data besar (big data).²⁶ Perusahaan teknologi
seperti Google, Meta, dan Amazon melakukan jutaan “eksperimen digital”
setiap hari untuk menguji perilaku pengguna dan memprediksi keputusan manusia.²⁷
Fenomena ini
menandai pergeseran ontologis dan epistemologis: manusia bukan lagi subjek yang
meneliti, tetapi juga menjadi objek eksperimen dalam sistem ekonomi
informasi.²⁸ Dalam konteks ini, muncul pertanyaan etis baru mengenai privasi,
persetujuan, dan eksploitasi data personal.²⁹ Shoshana Zuboff menyebut sistem
ini sebagai surveillance capitalism, di mana
eksperimen ilmiah berubah menjadi mekanisme ekonomi untuk mengendalikan
perilaku melalui algoritme.³⁰
Dengan demikian,
eksperimen tidak hanya menjadi bentuk pengetahuan, tetapi juga infrastruktur
kekuasaan ekonomi global. Pemahaman terhadap dimensi sosial, politik, dan
ekonomi dari metode eksperimen menuntut refleksi kritis agar sains tidak
kehilangan otonominya dan tetap berfungsi sebagai alat pembebasan, bukan
dominasi.
Kesimpulan Sementara
Dimensi sosial,
politik, dan ekonomi dari metode eksperimen menunjukkan bahwa sains bukan
entitas yang netral atau terisolasi, melainkan jaringan kekuatan yang kompleks.
Eksperimen adalah praktik yang tidak hanya menghasilkan kebenaran, tetapi juga
membentuk tatanan sosial dan politik dunia modern. Oleh karena itu, filsafat
ilmu perlu mengembangkan etika publik eksperimen—yakni
kesadaran bahwa setiap eksperimen membawa konsekuensi sosial yang menuntut pertanggungjawaban
kolektif. Dalam pengertian ini, metode eksperimen yang ideal bukan hanya
rasional dan empiris, tetapi juga adil, transparan, dan berorientasi pada
kemaslahatan bersama.
Footnotes
[1]
Peter Godfrey-Smith, Theory
and Reality: An Introduction to the Philosophy of Science (Chicago: University of Chicago Press, 2003),
102–104.
[2]
Michel Foucault, Power/Knowledge:
Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977, ed. Colin Gordon (New York: Pantheon Books, 1980),
131–133.
[3]
Ibid., 140–142.
[4]
Nikolas Rose, The Politics of Life
Itself: Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century (Princeton: Princeton University Press, 2007), 55–59.
[5]
Foucault, The History of
Sexuality, Vol. 1: An Introduction
(New York: Vintage Books, 1978), 139–143.
[6]
Steve Fuller, Science (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997),
45–48.
[7]
Donna Haraway, Primate Visions:
Gender, Race, and Nature in the World of Modern Science (New York: Routledge, 1989), 183–186.
[8]
Thomas Gieryn, Cultural Boundaries of
Science: Credibility on the Line
(Chicago: University of Chicago Press, 1999), 21–25.
[9]
Philip Mirowski, Science-Mart:
Privatizing American Science
(Cambridge: Harvard University Press, 2011), 12–16.
[10]
Derek Bok, Universities in the
Marketplace: The Commercialization of Higher Education (Princeton: Princeton University Press, 2003), 67–70.
[11]
Sheila Jasanoff, States of Knowledge:
The Co-production of Science and Social Order (London: Routledge, 2004), 12–18.
[12]
Ibid., 23–25.
[13]
David Resnik, The Ethics of Science:
An Introduction (London: Routledge,
1998), 102–106.
[14]
Ben Goldacre, Bad Pharma: How Drug
Companies Mislead Doctors and Harm Patients (London: Fourth Estate, 2012), 55–59.
[15]
Brian Wynne, “Public Engagement as a Means of Restoring Public Trust in
Science—Hitting the Notes, but Missing the Music?” Public Health Genomics
9, no. 3 (2006): 211–220.
[16]
Bruno Latour, Politics of Nature: How
to Bring the Sciences into Democracy
(Cambridge: Harvard University Press, 2004), 57–61.
[17]
Sheila Jasanoff, Science and Public
Reason (London: Routledge, 2012),
101–105.
[18]
Rick Bonney et al., “Citizen Science: A Developing Tool for Expanding
Science Knowledge and Scientific Literacy,” BioScience 59, no. 11 (2009): 977–984.
[19]
Sabina Leonelli, Data-Centric Biology: A
Philosophical Study (Chicago:
University of Chicago Press, 2016), 88–90.
[20]
Edward Tenner, Why Things Bite Back:
Technology and the Revenge of Unintended Consequences (New York: Knopf, 1996), 145–148.
[21]
Ulrich Beck, Risk Society: Towards a
New Modernity (London: Sage, 1992),
19–23.
[22]
Beck, Risk Society, 35–39.
[23]
Andy Stirling, “Precaution, Foresight, and Sustainability: Reflection
and Reflexivity in the Governance of Science and Technology,” Science and Public Policy 34, no. 2 (2007): 84–90.
[24]
Carolyn Merchant, The Death of Nature:
Women, Ecology, and the Scientific Revolution (San Francisco: Harper & Row, 1980), 178–181.
[25]
Rene von Schomberg, “A Vision of Responsible Research and Innovation,”
in Responsible Innovation: Managing the
Responsible Emergence of Science and Innovation in Society, ed. Richard Owen et al. (London: Wiley, 2013),
51–57.
[26]
Luciano Floridi, The Ethics of
Information (Oxford: Oxford
University Press, 2013), 101–105.
[27]
Eytan Bakshy et al., “Designing and Deploying Online Field
Experiments,” Proceedings of the 23rd
International Conference on World Wide Web (2014): 283–292.
[28]
Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance
Capitalism (New York: PublicAffairs,
2019), 89–95.
[29]
Ibid., 100–104.
[30]
Zuboff, The Age of Surveillance
Capitalism, 120–125.
7.
Kritik
dan Problematika
Metode eksperimen,
meskipun menjadi pilar utama epistemologi modern dan simbol kemajuan ilmu
pengetahuan, tidak luput dari kritik filosofis dan metodologis yang mendalam.
Berbagai pemikir dari tradisi empirisme, rasionalisme, kritisisme, hingga postmodernisme
menyoroti keterbatasan, bias, dan implikasi sosial dari eksperimen sebagai
sarana pencarian kebenaran. Kritik ini tidak semata bertujuan untuk menolak
metode eksperimen, tetapi untuk memperluas kesadaran tentang kompleksitas
hubungan antara pengetahuan, nilai, dan kekuasaan dalam praktik ilmiah.¹
7.1.
Kritik terhadap Objektivitas dan Netralitas
Ilmiah
Salah satu kritik
paling mendasar terhadap metode eksperimen adalah klaim objektivitasnya. Dalam
pandangan positivistik klasik, eksperimen dianggap bebas dari nilai (value-free)
dan semata-mata berdasarkan observasi empiris yang netral. Namun, sejak paruh
abad ke-20, sejumlah filsuf sains menunjukkan bahwa objektivitas ilmiah
hanyalah ideal normatif, bukan kenyataan empiris.²
Thomas
S. Kuhn dalam The Structure of Scientific Revolutions
(1962) menegaskan bahwa apa yang dianggap sebagai “fakta ilmiah” tidak
pernah berdiri sendiri, tetapi selalu diinterpretasikan melalui kerangka
konseptual atau paradigma yang berlaku.³ Dengan
demikian, eksperimen tidak dapat dilepaskan dari asumsi teoretis, bahasa
ilmiah, dan norma komunitas ilmuwan.⁴ Kuhn bahkan berpendapat bahwa perubahan
paradigma bukanlah hasil dari akumulasi fakta baru, melainkan revolusi
epistemik yang bersifat sosial dan historis.⁵
Kritik ini diperkuat
oleh Feyerabend,
yang dalam Against
Method (1975) menolak gagasan tentang metode ilmiah universal.⁶
Baginya, kemajuan ilmu pengetahuan justru terjadi melalui pelanggaran terhadap
aturan metodologis yang kaku—“anything goes.”⁷ Feyerabend menolak
klaim netralitas eksperimen karena, dalam praktiknya, setiap eksperimen
melibatkan pilihan nilai, interpretasi teoretis, dan kepentingan sosial
tertentu.⁸
7.2.
Problematika Teori-Sarat dan Paradoks
Pengamatan
Kritik epistemologis
lain muncul dari perdebatan tentang “theory-ladenness of observation,”
yaitu pandangan bahwa pengamatan eksperimental tidak pernah bebas dari teori.⁹ Norwood
R. Hanson dan W.V.O. Quine menegaskan bahwa
apa yang dilihat ilmuwan dalam eksperimen ditentukan oleh kerangka konseptual
yang digunakannya.¹⁰ Dua peneliti dapat mengamati fenomena yang sama tetapi
menafsirkan hasilnya secara berbeda karena mereka berangkat dari paradigma yang
berbeda.¹¹
Hal ini menimbulkan
paradoks epistemologis: jika semua pengamatan bersifat teori-sarat, bagaimana
mungkin kita membedakan antara bukti empiris dan asumsi konseptual?¹² Dalam
praktiknya, eksperimen berisiko memperkuat bias awal peneliti, terutama ketika
data diinterpretasikan untuk menyesuaikan dengan hipotesis.¹³ Akibatnya,
objektivitas ilmiah menjadi relatif terhadap struktur kepercayaan ilmuwan dan
komunitas epistemiknya.¹⁴
7.3.
Masalah Replikasi dan Krisis Kepercayaan Ilmiah
Dalam dekade
terakhir, dunia ilmiah menghadapi apa yang disebut sebagai replication
crisis—krisis replikasi hasil eksperimen, terutama dalam psikologi,
biomedis, dan ilmu sosial.¹⁵ Banyak penelitian eksperimental gagal direplikasi
meskipun menggunakan metode yang serupa, sehingga menimbulkan pertanyaan serius
tentang reliabilitas dan validitas sains empiris.¹⁶
Menurut Brian
Nosek dari Open Science Collaboration, hanya
sekitar 36% dari 100 studi psikologi yang diuji ulang berhasil direplikasi.¹⁷
Krisis ini mengungkap kelemahan epistemologis metode eksperimen modern: tekanan
publikasi, bias konfirmasi, dan seleksi hasil positif membuat banyak penelitian
tidak transparan.¹⁸ Dalam hal ini, sains menghadapi tantangan etis dan
epistemik sekaligus—antara tuntutan produktivitas akademik dan kejujuran
ilmiah.¹⁹
Krisis replikasi
juga menunjukkan bahwa kebenaran eksperimental bersifat kontekstual dan rentan
terhadap variasi kecil dalam kondisi, budaya laboratorium, maupun interpretasi
data.²⁰ Dengan demikian, hasil eksperimen tidak bisa dipahami sebagai kebenaran
absolut, melainkan sebagai konstruksi sementara yang dapat berubah seiring
dengan revisi metodologis dan sosial.²¹
7.4.
Kritik Postmodern: Dekonstruksi atas
Rasionalitas Ilmiah
Dari perspektif
postmodernisme, metode eksperimen dikritik karena klaimnya terhadap
rasionalitas universal dan kebenaran objektif. Jean-François Lyotard, dalam The Postmodern
Condition (1979), menyebut sains modern sebagai “narasi besar”
(grand
narrative) yang mendominasi bentuk-bentuk pengetahuan lain melalui
klaim superioritas metodologisnya.²² Menurutnya, dalam masyarakat posmodern,
legitimasi pengetahuan tidak lagi ditentukan oleh kebenaran universal, tetapi
oleh performativitas—kemampuan
pengetahuan untuk menghasilkan efisiensi dan kekuasaan.²³
Dalam kerangka ini,
eksperimen ilmiah dilihat sebagai bagian dari mekanisme modernitas yang
menundukkan dunia pada logika teknologis dan ekonomi.²⁴ Jean
Baudrillard bahkan menuduh ilmu pengetahuan modern telah
menggantikan realitas dengan simulasi, di mana eksperimen tidak lagi mengungkap
dunia nyata, melainkan menciptakan realitas artifisial melalui model dan
teknologi.²⁵
Kritik postmodern
ini menyoroti bahaya “rasionalitas instrumentalis” (instrumental
rationality) sebagaimana juga dikemukakan oleh Herbert
Marcuse, yang melihat sains sebagai instrumen dominasi manusia
atas alam dan sesamanya.²⁶ Dalam pandangan ini, eksperimen bukan sekadar sarana
pengetahuan, tetapi juga alat kekuasaan yang menyamarkan kepentingan ideologis
di balik klaim objektivitas.²⁷
7.5.
Krisis Etika dan Reduksi Kemanusiaan
Kritik aksiologis
terhadap metode eksperimen berangkat dari keprihatinan atas reduksi manusia
menjadi sekadar objek uji. Dalam konteks biomedis, sejarah mencatat pelanggaran
etika berat—seperti eksperimen Nazi, Tuskegee Syphilis Study, dan
penyalahgunaan hewan laboratorium—yang menunjukkan bahwa eksperimen dapat
menjadi instrumen kekejaman jika dilepaskan dari nilai moral.²⁸
Hans
Jonas, dalam The Imperative of Responsibility
(1979), menekankan bahwa kemajuan eksperimen harus disertai tanggung jawab
terhadap masa depan kehidupan.²⁹ Eksperimen yang hanya mengejar efisiensi dan
kontrol teknologis berpotensi mengabaikan dimensi moral manusia. Dalam kerangka
ini, kritik etika menegaskan perlunya prinsip kehati-hatian (precautionary
principle) dan refleksi moral dalam setiap bentuk riset
eksperimental.³⁰
7.6.
Krisis Makna dan Fragmentasi Pengetahuan
Di luar dimensi etis
dan sosial, kritik juga diarahkan pada fragmentasi pengetahuan yang dihasilkan
oleh metode eksperimental. Karena berfokus pada analisis parsial dan pengukuran
kuantitatif, eksperimen sering kali gagal menangkap totalitas makna eksistensial
manusia dan alam.³¹ Edgar Morin menyebut fenomena
ini sebagai “paradoks simplifikasi,” di mana
semakin rinci pengetahuan diperoleh, semakin hilang pemahaman terhadap
keseluruhan sistem.³²
Metode eksperimen,
dalam bentuk ekstremnya, cenderung menyingkirkan aspek kualitatif seperti
nilai, makna, dan pengalaman subjektif.³³ Dalam hal ini, filsafat ilmu
kontemporer menuntut pendekatan integral dan transdisipliner yang menggabungkan
rasionalitas ilmiah dengan dimensi etis, ekologis, dan spiritual.³⁴ Kritik ini
bukanlah penolakan terhadap sains, melainkan ajakan untuk mengembalikannya pada
orientasi kemanusiaan dan kebijaksanaan.³⁵
Kesimpulan Sementara
Berbagai kritik dan
problematika terhadap metode eksperimen menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan
modern tidak dapat lagi berdiri di atas klaim netralitas dan absolutisme
kebenaran. Eksperimen adalah kegiatan manusiawi—dipengaruhi oleh paradigma,
nilai, dan struktur sosial. Oleh karena itu, pembaruan epistemologis dan etis
diperlukan agar metode eksperimen tetap relevan dengan tantangan zaman.
Refleksi kritis terhadap batas dan bahaya eksperimen bukanlah upaya
dekonstruktif semata, melainkan langkah menuju epistemologi yang lebih
reflektif, plural, dan humanistik.
Footnotes
[1]
Peter Godfrey-Smith, Theory
and Reality: An Introduction to the Philosophy of Science (Chicago: University of Chicago Press, 2003),
115–118.
[2]
Helen E. Longino, Science as Social
Knowledge: Values and Objectivity in Scientific Inquiry (Princeton: Princeton University Press, 1990), 75–79.
[3]
Thomas S. Kuhn, The Structure of
Scientific Revolutions (Chicago:
University of Chicago Press, 1962), 10–12.
[4]
Ibid., 45–47.
[5]
Ibid., 92–95.
[6]
Paul Feyerabend, Against Method (London: Verso, 1975), 27–30.
[7]
Ibid., 35–37.
[8]
Ibid., 41.
[9]
Norwood R. Hanson, Patterns of Discovery (Cambridge: Cambridge University Press, 1958), 8–12.
[10]
W.V.O. Quine, “Two Dogmas of Empiricism,” The Philosophical Review
60, no. 1 (1951): 20–43.
[11]
Hanson, Patterns of Discovery, 17–19.
[12]
Karl R. Popper, The Logic of Scientific
Discovery (London: Hutchinson,
1959), 36–38.
[13]
Ian Hacking, Representing and
Intervening: Introductory Topics in the Philosophy of Natural Science (Cambridge: Cambridge University Press, 1983),
153–155.
[14]
Longino, Science as Social
Knowledge, 87–90.
[15]
Brian A. Nosek et al., “Estimating the Reproducibility of Psychological
Science,” Science 349, no. 6251 (2015): aac4716.
[16]
Marcus R. Munafò et al., “A Manifesto for Reproducible Science,” Nature Human Behaviour
1 (2017): 0021.
[17]
Nosek et al., “Estimating the Reproducibility of Psychological
Science,” aac4716.
[18]
Daniele Fanelli, “Positive Results Increase Down the Hierarchy of the
Sciences,” PLoS ONE 5, no. 4 (2010): e10068.
[19]
John P. A. Ioannidis, “Why Most Published Research Findings Are False,”
PLoS Medicine 2, no. 8 (2005): e124.
[20]
Munafò et al., “A Manifesto for Reproducible Science,” 0021.
[21]
Godfrey-Smith, Theory and Reality, 123–125.
[22]
Jean-François Lyotard, The
Postmodern Condition: A Report on Knowledge (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1979), 23–26.
[23]
Ibid., 35–38.
[24]
Zygmunt Bauman, Modernity and the
Holocaust (Ithaca: Cornell
University Press, 1989), 88–90.
[25]
Jean Baudrillard, Simulacra and
Simulation (Ann Arbor: University of
Michigan Press, 1981), 3–5.
[26]
Herbert Marcuse, One-Dimensional Man (Boston: Beacon Press, 1964), 121–124.
[27]
Max Horkheimer and Theodor Adorno, Dialectic
of Enlightenment (New York:
Continuum, 1944), 25–30.
[28]
Susan E. Lederer, Subjected to Science:
Human Experimentation in America before the Second World War (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1995),
56–59.
[29]
Hans Jonas, The Imperative of
Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age (Chicago: University of Chicago Press, 1979), 11–15.
[30]
Andy Stirling, “Precaution, Foresight, and Sustainability,” Science and Public Policy 34, no. 2 (2007): 84–90.
[31]
Edgar Morin, Introduction à la
pensée complexe (Paris: Seuil,
1990), 47–51.
[32]
Ibid., 64–67.
[33]
Bas C. van Fraassen, The
Scientific Image (Oxford: Oxford
University Press, 1980), 88–92.
[34]
Jürgen Habermas, Knowledge and Human
Interests (Boston: Beacon Press,
1972), 301–304.
[35]
Leonardo Boff, Ethics and Ecology (Maryknoll: Orbis Books, 1995), 29–33.
8.
Relevansi
Kontemporer
Dalam konteks
kontemporer, metode eksperimen tidak hanya menjadi landasan bagi ilmu pengetahuan
alam, tetapi juga berkembang menjadi paradigma epistemologis lintas disiplin
yang memengaruhi sains sosial, humaniora, teknologi digital, dan kebijakan
publik. Dunia modern—yang ditandai oleh revolusi data, kemajuan bioteknologi,
serta integrasi manusia-mesin—menunjukkan bahwa eksperimen kini bukan sekadar
praktik ilmiah di laboratorium, melainkan cara berpikir global tentang
bagaimana pengetahuan dihasilkan, diuji, dan dimanfaatkan.¹ Dengan demikian,
metode eksperimen memperoleh relevansi baru sebagai simbol dinamika peradaban
ilmiah sekaligus tantangan etis bagi kemanusiaan.
8.1.
Eksperimen dalam Era Digital dan Teknologi
Informasi
Kemunculan teknologi
digital telah mengubah bentuk dan ruang lingkup eksperimen secara fundamental.
Di era big data
dan kecerdasan buatan (artificial intelligence),
eksperimen tidak lagi terbatas pada objek fisik, tetapi dilakukan melalui
simulasi algoritmik dan model komputasional yang dapat menguji hipotesis dalam
skala besar dan kecepatan tinggi.²
Luciano
Floridi menyebut fenomena ini sebagai “the
fourth revolution”—setelah revolusi Kopernikan, Darwinian, dan
Freudian—karena menggeser posisi manusia dari pusat pengetahuan menuju bagian
integral dari sistem informasi global.³ Dalam konteks ini, eksperimen digital
menjadi bentuk baru observasi ilmiah di mana data menggantikan pengalaman
langsung, dan algoritme bertindak sebagai subjek epistemik yang menghasilkan
prediksi serta keputusan.⁴
Namun, perlu dicatat
bahwa eksperimen digital membawa dilema epistemologis dan etis baru. Di satu
sisi, ia memperluas kemampuan manusia memahami pola kompleks dalam ekonomi,
kesehatan, dan perilaku sosial; tetapi di sisi lain, ia menimbulkan persoalan
privasi, bias algoritmik, dan kehilangan otonomi manusia.⁵ Menurut Shoshana
Zuboff, fenomena ini menandai lahirnya “surveillance
capitalism,” di mana data eksperimen terhadap perilaku manusia
digunakan untuk mengendalikan pilihan individu demi kepentingan ekonomi
korporasi global.⁶ Dengan demikian, relevansi metode eksperimen kini tidak
dapat dilepaskan dari kritik terhadap teknologi dan kekuasaan digital.
8.2.
Eksperimen Sosial dan Kebijakan Publik
Metode eksperimen
juga menemukan penerapannya dalam bidang ilmu sosial dan kebijakan publik
melalui apa yang disebut sebagai social experimentation atau behavioral
insights.⁷ Pendekatan ini menggabungkan eksperimen terkontrol
(misalnya randomized
controlled trials) dengan teori perilaku untuk menguji efektivitas
kebijakan sosial.
Contohnya,
eksperimen kebijakan publik yang dipelopori oleh Richard
Thaler dan Cass Sunstein dalam Nudge
Theory (2008) menunjukkan bahwa keputusan manusia dapat diubah
melalui intervensi psikologis kecil tanpa paksaan.⁸ Metode ini kemudian
digunakan oleh pemerintah di berbagai negara untuk mendorong perilaku positif
seperti penghematan energi, vaksinasi, atau pembayaran pajak.⁹
Meski demikian,
eksperimen sosial menimbulkan persoalan etika baru: apakah sah secara moral
melakukan eksperimen terhadap masyarakat tanpa kesadaran penuh mereka?¹⁰ Selain
itu, penerapan eksperimen dalam konteks sosial menuntut sensitivitas terhadap
variabel budaya, politik, dan ekonomi yang lebih kompleks daripada eksperimen
laboratorium.¹¹ Kritik ini menunjukkan perlunya paradigma baru yang
menggabungkan efektivitas empiris dengan partisipasi etis dan demokratis dalam
perumusan kebijakan berbasis eksperimen.
8.3.
Eksperimen dalam Ilmu Hayati dan Bioteknologi
Bidang bioteknologi
merupakan salah satu arena paling signifikan dari penerapan metode eksperimen
modern. Penelitian genetika, rekayasa DNA, cloning, serta pengembangan sel
punca (stem
cells) menjadi contoh bagaimana eksperimen ilmiah menembus
batas-batas biologis kehidupan.¹²
Teknologi seperti CRISPR-Cas9
memungkinkan manusia melakukan modifikasi genetik dengan presisi tinggi,
membuka kemungkinan besar dalam pengobatan penyakit genetik, tetapi sekaligus
menimbulkan dilema moral yang dalam.¹³ Jennifer Doudna sendiri—salah
satu penemu CRISPR—menyadari potensi bahaya teknologi ini jika digunakan tanpa
pengawasan etis, terutama dalam rekayasa genetika embrio manusia.¹⁴
Di sinilah relevansi
aksiologis metode eksperimen diuji: bagaimana memastikan bahwa eksperimen
ilmiah tidak melanggar nilai-nilai dasar kehidupan? Sejumlah dokumen seperti The
UNESCO Universal Declaration on Bioethics and Human Rights (2005)
menegaskan perlunya prinsip kehati-hatian, tanggung jawab, dan keadilan dalam
riset eksperimental.¹⁵ Dengan demikian, bioteknologi memperlihatkan bahwa
eksperimen masa kini telah beralih dari sekadar pengujian fenomena menuju
“penciptaan realitas biologis baru,” yang menuntut kesadaran etis global.
8.4.
Eksperimen dan Krisis Ekologis
Dalam konteks krisis
iklim dan degradasi lingkungan, metode eksperimen juga memainkan peran
ambivalen. Di satu sisi, eksperimen ilmiah memungkinkan manusia memahami
mekanisme perubahan iklim, mengembangkan energi terbarukan, dan memperkuat
sistem konservasi.¹⁶ Namun di sisi lain, orientasi eksperimental yang terlalu
teknologis sering kali mengabaikan dimensi ekologis dan spiritual dari alam,
sehingga memperparah relasi instrumental manusia terhadap lingkungan.¹⁷
Bruno
Latour dalam Facing Gaia (2017) menegaskan bahwa
krisis ekologis bukan hanya masalah teknis, melainkan masalah epistemik dan
ontologis: cara kita “menguji” dan “menjelaskan” dunia telah
memisahkan manusia dari jaringan kehidupan yang lebih luas.¹⁸ Oleh karena itu,
relevansi metode eksperimen ke depan harus diarahkan pada paradigma ecological
rationality—yakni kemampuan untuk bereksperimen tanpa mengorbankan
keseimbangan alam.¹⁹
Eksperimen dalam
ekologi dan geoengineering, seperti penyerapan karbon buatan atau modifikasi
iklim, menuntut refleksi etis yang mendalam.²⁰ Alih-alih hanya menilai
keberhasilan teknis, eksperimen ekologis seharusnya mempertimbangkan prinsip
tanggung jawab antargenerasi, keadilan lingkungan, dan keberlanjutan planet.²¹
Dalam pengertian ini, eksperimen ilmiah menjadi bagian dari tanggung jawab
moral manusia terhadap masa depan bumi.
8.5.
Eksperimen sebagai Paradigma Interdisipliner
Dalam filsafat
pengetahuan kontemporer, metode eksperimen telah melampaui batasan antara sains
dan humaniora.²² Eksperimen kini dipahami tidak hanya sebagai cara
memverifikasi hipotesis, tetapi juga sebagai strategi kreatif untuk memproduksi
pengetahuan baru melalui interaksi lintas disiplin.²³
Dalam seni,
misalnya, eksperimen digunakan sebagai bentuk refleksi terhadap batas antara
sains dan estetika—sebagaimana terlihat dalam gerakan bioart
dan digital
aesthetics.²⁴ Dalam bidang humaniora digital, metode eksperimental
membantu menelusuri pola linguistik, budaya, dan historis melalui analisis
komputasional.²⁵ Bahkan dalam filsafat, pendekatan “eksperimen pemikiran”
(thought
experiment) tetap menjadi alat utama untuk menguji konsistensi
logis dan moral dari berbagai teori etika dan metafisika.²⁶
Interdisiplinaritas
ini menegaskan bahwa eksperimen tidak lagi sekadar metode ilmiah, tetapi juga
paradigma kultural yang mencerminkan cara berpikir terbuka, reflektif, dan
kreatif dalam menghadapi kompleksitas realitas modern.²⁷
8.6.
Menuju Etika Eksperimen Global
Relevansi
kontemporer metode eksperimen akhirnya bermuara pada perlunya etika
global eksperimen—suatu kesadaran kolektif bahwa setiap tindakan
ilmiah memiliki dampak universal. Dalam dunia yang saling terhubung, hasil
eksperimen satu negara dapat memengaruhi kehidupan di seluruh planet.²⁸ Karena
itu, perlu dibangun prinsip-prinsip etis universal yang menjamin agar
eksperimen berfungsi untuk kemaslahatan, bukan dominasi.
Hans
Jonas menyerukan “imperatif tanggung jawab” (imperative
of responsibility), yakni bahwa manusia modern harus bertindak seolah-olah
akibat dari eksperimennya akan menentukan keberlanjutan kehidupan di bumi.²⁹
Etika eksperimen global ini menggabungkan dimensi epistemologis (pencarian
kebenaran), aksiologis (tanggung jawab moral), dan ekologis (keberlanjutan
kehidupan).³⁰
Dengan demikian,
relevansi metode eksperimen pada abad ke-21 bukan lagi sekadar pada kemampuan
menemukan pengetahuan baru, tetapi pada kemampuannya untuk menuntun manusia
menuju kebijaksanaan yang integral—sebuah sintesis antara sains, etika, dan
keberlanjutan planet.
Kesimpulan Sementara
Metode eksperimen
dalam konteks kontemporer telah berevolusi menjadi paradigma universal yang
menembus batas-batas disiplin dan ideologi. Dari laboratorium fisika hingga
ruang digital, dari kebijakan sosial hingga bioetika, eksperimen menjadi
jantung rasionalitas modern. Namun, tantangan abad ke-21 menuntut
reinterpretasi etis atas metode ini: bahwa eksperimen tidak semata mencari
kebenaran empiris, tetapi juga harus berorientasi pada keadilan, tanggung
jawab, dan keberlanjutan kehidupan. Dalam horizon humanistik yang lebih luas,
eksperimen bukan hanya alat untuk mengetahui dunia, melainkan sarana
untuk memanusiakan
pengetahuan.
Footnotes
[1]
Peter Godfrey-Smith, Theory
and Reality: An Introduction to the Philosophy of Science (Chicago: University of Chicago Press, 2003),
137–139.
[2]
Sabina Leonelli, Data-Centric Biology: A
Philosophical Study (Chicago:
University of Chicago Press, 2016), 12–18.
[3]
Luciano Floridi, The Fourth Revolution:
How the Infosphere Is Reshaping Human Reality (Oxford: Oxford University Press, 2014), 1–3.
[4]
Ibid., 15–19.
[5]
Nick Bostrom and Eliezer Yudkowsky, “The Ethics of Artificial
Intelligence,” in Cambridge Handbook of
Artificial Intelligence, ed. Keith
Frankish and William Ramsey (Cambridge: Cambridge University Press, 2014),
316–319.
[6]
Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance
Capitalism (New York: PublicAffairs,
2019), 89–94.
[7]
Donald T. Campbell and Julian C. Stanley, Experimental and Quasi-Experimental Designs for Research (Boston: Houghton Mifflin, 1963), 5–8.
[8]
Richard H. Thaler and Cass R. Sunstein, Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness (New Haven: Yale University Press, 2008), 4–7.
[9]
Cass Sunstein, “Nudging: A Very Short Guide,” Journal of Behavioral Economics for Policy 1, no. 1 (2017): 2–5.
[10]
Heather Douglas, Science, Policy, and
the Value-Free Ideal (Pittsburgh:
University of Pittsburgh Press, 2009), 111–113.
[11]
Sheila Jasanoff, Science and Public
Reason (London: Routledge, 2012),
94–97.
[12]
Evelyn Fox Keller, The Century of the Gene (Cambridge: Harvard University Press, 2000), 54–57.
[13]
Jennifer Doudna and Samuel Sternberg, A Crack in Creation: Gene Editing and the Unthinkable Power to
Control Evolution (Boston: Houghton
Mifflin Harcourt, 2017), 115–120.
[14]
Ibid., 151–155.
[15]
UNESCO, Universal Declaration
on Bioethics and Human Rights
(Paris: UNESCO, 2005), Article 4–6.
[16]
Johan Rockström et al., “Planetary Boundaries: Exploring the Safe
Operating Space for Humanity,” Ecology
and Society 14, no. 2 (2009): 32–36.
[17]
Carolyn Merchant, The Death of Nature:
Women, Ecology, and the Scientific Revolution (San Francisco: Harper & Row, 1980), 178–182.
[18]
Bruno Latour, Facing Gaia: Eight
Lectures on the New Climatic Regime
(Cambridge: Polity Press, 2017), 24–29.
[19]
Ulrich Beck, Risk Society: Towards a
New Modernity (London: Sage, 1992),
88–92.
[20]
Clive Hamilton, Earthmasters: The Dawn
of the Age of Climate Engineering
(New Haven: Yale University Press, 2013), 65–68.
[21]
Hans Jonas, The Imperative of
Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age (Chicago: University of Chicago Press, 1979), 20–25.
[22]
Ian Hacking, Representing and
Intervening: Introductory Topics in the Philosophy of Natural Science (Cambridge: Cambridge University Press, 1983),
150–153.
[23]
Peter Galison, Image and Logic: A
Material Culture of Microphysics
(Chicago: University of Chicago Press, 1997), 33–37.
[24]
Edward Shanken, Art and Electronic
Media (London: Phaidon Press, 2009),
12–16.
[25]
Franco Moretti, Distant Reading (London: Verso, 2013), 57–60.
[26]
Tamar Szabó Gendler, “Thought Experiments Rethought—and Reperceived,” Philosophy of Science
71, no. 5 (2004): 1152–1163.
[27]
Bas C. van Fraassen, Scientific
Representation: Paradoxes of Perspective (Oxford: Oxford University Press, 2008), 211–214.
[28]
Sheila Jasanoff, Designs on Nature:
Science and Democracy in Europe and the United States (Princeton: Princeton University Press, 2005),
305–309.
[29]
Hans Jonas, The Imperative of
Responsibility, 30–33.
[30]
Leonardo Boff, Ethics and Ecology (Maryknoll: Orbis Books, 1995), 37–40.
9.
Sintesis
Filosofis
Sintesis filosofis
terhadap metode eksperimen berupaya merangkum dimensi ontologis, epistemologis,
dan aksiologis yang telah dibahas sebelumnya ke dalam kerangka refleksi
integral tentang makna dan peran eksperimen dalam filsafat pengetahuan. Metode
eksperimen bukan hanya prosedur teknis untuk menguji hipotesis, tetapi juga
ekspresi mendalam dari rasionalitas manusia yang berusaha
menyeimbangkan antara rasio dan pengalaman, teori dan praktik, fakta dan
nilai.¹ Dalam pengertian ini, eksperimen dapat dipahami sebagai simbol usaha
manusia untuk memahami realitas secara aktif, dialogis, dan terbuka terhadap
koreksi—sebuah proses yang sekaligus ilmiah dan filosofis.
9.1.
Dialektika antara Empirisme dan Rasionalisme
Salah satu sumbangan
terbesar metode eksperimen bagi filsafat adalah kemampuannya menjembatani dua
tradisi epistemologis besar: empirisme yang menekankan
pengalaman inderawi sebagai sumber pengetahuan, dan rasionalisme yang mengandalkan
deduksi logis dari prinsip-prinsip a priori.² Dalam praktik eksperimental,
kedua pendekatan ini tidak saling meniadakan, tetapi saling melengkapi.
Pengamatan empiris menjadi dasar pengumpulan data, sementara rasionalitas
teoritis mengarahkan interpretasi dan generalisasi hasilnya.
Immanuel
Kant, dalam Critique of Pure Reason,
menunjukkan bahwa pengalaman tanpa konsep adalah buta, sedangkan konsep tanpa
pengalaman adalah kosong.³ Pernyataan ini menggambarkan hubungan dialektis
antara empirisme dan rasionalisme yang diwujudkan secara konkret dalam metode
eksperimen. Eksperimen, dengan demikian, menjadi bentuk rasionalitas
sintetis—ia mengandalkan pengalaman empiris untuk menguji teori, namun tetap
beroperasi dalam kerangka apriori yang logis dan sistematis.⁴
Metode eksperimen
dengan cara ini merepresentasikan titik temu epistemologis antara dua kutub:
empirisitas yang terbuka terhadap data dan rasionalitas yang menjaga koherensi
konseptual. Dalam filsafat ilmu kontemporer, dialektika ini diwujudkan dalam critical
rationalism ala Karl Popper, yang menggabungkan
semangat empiris (falsifikasi) dengan tuntutan rasional (logika penalaran
deduktif).⁵
9.2.
Integrasi antara Fakta dan Nilai
Dalam sejarah
pemikiran modern, sains sering kali dipisahkan dari etika melalui dikotomi “fakta-nilai”
(fact-value
dichotomy). Namun, refleksi aksiologis terhadap metode eksperimen
menunjukkan bahwa pengetahuan tidak pernah bebas nilai.⁶ Setiap eksperimen
dilakukan dalam konteks sosial dan moral tertentu yang memengaruhi
orientasinya. Hilary Putnam, dalam The
Collapse of the Fact/Value Dichotomy, menegaskan bahwa nilai-nilai
kognitif seperti kejujuran, keterbukaan, dan koherensi tidak dapat dipisahkan
dari praktik ilmiah.⁷
Dengan demikian,
sintesis filosofis terhadap metode eksperimen menuntut integrasi antara dimensi
epistemologis dan etis. Kebenaran empiris yang dihasilkan eksperimen harus
selalu dipertautkan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab moral.⁸ Hans
Jonas, melalui The Imperative of Responsibility,
menyerukan agar eksperimen ilmiah senantiasa mempertimbangkan dampak jangka
panjangnya terhadap kehidupan dan planet bumi.⁹ Dalam kerangka ini, metode
eksperimen yang sejati bukan hanya mencari kebenaran, tetapi juga kebaikan.
Integrasi antara
fakta dan nilai membuka jalan bagi lahirnya paradigma responsible
science, di mana pengetahuan eksperimental tidak lagi dilihat
sebagai alat netral, melainkan sebagai bagian dari komitmen moral terhadap
keberlanjutan kehidupan dan keadilan sosial.¹⁰
9.3.
Eksperimen sebagai Praktik Ontologis
Secara ontologis,
eksperimen dapat dipahami bukan hanya sebagai cara mengetahui realitas, tetapi juga
sebagai cara berelasi dengan realitas. Ian
Hacking berargumen bahwa melalui eksperimen, manusia tidak
hanya merepresentasikan dunia, tetapi juga berinteraksi dan memodifikasinya.¹¹
Eksperimen adalah bentuk intervensi ontologis—tindakan
kreatif yang menghadirkan fenomena tertentu agar dapat dipahami.
Dengan demikian,
eksperimen mengandung dua aspek ontologis yang saling melengkapi: aspek
representasional (mencerminkan realitas) dan aspek konstruktif (membentuk
realitas).¹² Dalam kerangka ini, realitas ilmiah tidak bersifat statis, tetapi
dinamis, selalu diciptakan ulang melalui praktik eksperimental dan interpretasi
manusia. Hal ini memperlihatkan bahwa eksperimentasi pada dasarnya adalah
bentuk keterlibatan ontologis manusia dalam dunia—suatu partisipasi aktif yang
memanifestasikan kesadaran akan keberadaan.¹³
Dari sudut pandang
fenomenologis, sebagaimana ditunjukkan oleh Maurice Merleau-Ponty, tindakan
eksperimental juga merupakan bentuk perwujudan tubuh dan persepsi manusia dalam
menjalin hubungan dengan dunia.¹⁴ Eksperimen bukan hanya aktivitas intelektual,
melainkan pengalaman eksistensial yang menghubungkan subjek dengan realitas
melalui tindakan dan pengamatan.
9.4.
Dimensi Sosial dan Komunikatif dalam Rasionalitas
Eksperimental
Dalam konteks
filsafat sosial, metode eksperimen dapat dibaca sebagai bentuk rasionalitas
komunikatif yang melibatkan kolaborasi dan konsensus dalam
komunitas ilmiah.¹⁵ Pengetahuan eksperimental tidak lahir dari subjek tunggal, tetapi
dari interaksi sosial antara ilmuwan, lembaga, dan masyarakat. Jürgen
Habermas, dalam The Theory of Communicative Action,
menegaskan bahwa rasionalitas sejati bukanlah yang bersifat instrumental,
melainkan komunikatif—yakni rasionalitas yang dibangun melalui dialog,
argumentasi, dan keterbukaan terhadap koreksi.¹⁶
Dengan demikian,
eksperimen bukan hanya kegiatan individual untuk membuktikan hipotesis,
melainkan juga praktik sosial untuk mencapai pemahaman bersama tentang dunia.
Mekanisme verifikasi, publikasi ilmiah, dan peer review mencerminkan
nilai-nilai demokratis dalam ilmu pengetahuan: keterbukaan, argumentasi
rasional, dan partisipasi kolektif.¹⁷ Dalam hal ini, metode eksperimen
memperlihatkan dimensi sosial dari rasionalitas, di mana kebenaran dibangun
melalui proses komunikasi yang jujur dan transparan.¹⁸
9.5.
Menuju Epistemologi Integral dan Humanistik
Dari keseluruhan
refleksi di atas, dapat disimpulkan bahwa sintesis filosofis metode eksperimen
mengarah pada gagasan tentang epistemologi integral—sebuah
pendekatan yang memadukan dimensi empiris, rasional, etis, dan eksistensial
dalam satu kesatuan.¹⁹ Eksperimen tidak dapat lagi dilihat sebagai aktivitas
ilmiah yang terpisah dari kehidupan, melainkan sebagai bagian dari proyek
kemanusiaan untuk memahami, memelihara, dan memperbaiki dunia.
Epistemologi
integral ini sejalan dengan semangat humanisme ilmiah, yang menempatkan
manusia bukan sebagai penguasa alam, tetapi sebagai penjaga pengetahuan yang
bertanggung jawab.²⁰ Di sini, eksperimen menjadi jembatan antara pengetahuan
dan kebijaksanaan (scientia et sapientia), antara
kemampuan teknis dan kesadaran moral.²¹
Dalam horizon ini,
eksperimen ilmiah harus dipahami sebagai tindakan reflektif yang tidak hanya
mengejar efektivitas atau akurasi, tetapi juga kebenaran yang bermakna secara
eksistensial.²² Hanya dengan cara demikian, ilmu pengetahuan dapat berfungsi
sebagai kekuatan pembebasan yang mengintegrasikan rasionalitas dengan
kemanusiaan, teknologi dengan etika, serta pengetahuan dengan kebijaksanaan hidup.
Kesimpulan Sementara
Sintesis filosofis
metode eksperimen memperlihatkan bahwa ilmu pengetahuan modern tidak hanya
berkembang dari logika empiris, tetapi juga dari pergulatan ontologis dan
aksiologis manusia. Eksperimen adalah wujud dari dialektika abadi antara teori
dan pengalaman, fakta dan nilai, individu dan komunitas, sains dan etika. Dalam
era kontemporer yang penuh kompleksitas, sintesis ini mengarah pada visi
epistemologi humanistik—yakni ilmu pengetahuan yang bukan hanya mencari
kebenaran yang bisa dibuktikan, tetapi juga kebenaran yang bisa dihidupi.
Footnotes
[1]
Peter Godfrey-Smith, Theory
and Reality: An Introduction to the Philosophy of Science (Chicago: University of Chicago Press, 2003),
147–150.
[2]
Karl R. Popper, The Logic of Scientific
Discovery (London: Hutchinson,
1959), 36–39.
[3]
Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, trans. Paul Guyer and Allen W. Wood (Cambridge:
Cambridge University Press, 1998), A51/B75.
[4]
Henry E. Allison, Kant’s Transcendental
Idealism (New Haven: Yale University
Press, 1983), 63–67.
[5]
Karl R. Popper, Conjectures and
Refutations: The Growth of Scientific Knowledge (London: Routledge, 1963), 37–41.
[6]
Helen E. Longino, Science as Social
Knowledge: Values and Objectivity in Scientific Inquiry (Princeton: Princeton University Press, 1990), 87–90.
[7]
Hilary Putnam, The Collapse of the
Fact/Value Dichotomy and Other Essays
(Cambridge: Harvard University Press, 2002), 9–11.
[8]
Heather Douglas, Science, Policy, and
the Value-Free Ideal (Pittsburgh:
University of Pittsburgh Press, 2009), 45–48.
[9]
Hans Jonas, The Imperative of
Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age (Chicago: University of Chicago Press, 1979), 20–23.
[10]
Sheila Jasanoff, Designs on Nature:
Science and Democracy in Europe and the United States (Princeton: Princeton University Press, 2005),
301–305.
[11]
Ian Hacking, Representing and
Intervening: Introductory Topics in the Philosophy of Natural Science (Cambridge: Cambridge University Press, 1983),
262–265.
[12]
Ibid., 267–270.
[13]
Bruno Latour and Steve Woolgar, Laboratory
Life: The Construction of Scientific Facts (Princeton: Princeton University Press, 1986), 40–44.
[14]
Maurice Merleau-Ponty, Phenomenology
of Perception (London: Routledge,
1962), 54–57.
[15]
Robert K. Merton, “The Normative Structure of Science,” in The Sociology of Science
(Chicago: University of Chicago Press, 1973), 267–278.
[16]
Jürgen Habermas, The Theory of
Communicative Action, vol. 1
(Boston: Beacon Press, 1984), 75–80.
[17]
Thomas Gieryn, Cultural Boundaries of
Science: Credibility on the Line
(Chicago: University of Chicago Press, 1999), 55–58.
[18]
Longino, Science as Social
Knowledge, 98–101.
[19]
Edgar Morin, Introduction à la
pensée complexe (Paris: Seuil,
1990), 64–68.
[20]
Leonardo Boff, Ethics and Ecology (Maryknoll: Orbis Books, 1995), 33–36.
[21]
Hans Jonas, The Imperative of
Responsibility, 25–28.
[22]
Jürgen Habermas, Knowledge and Human
Interests (Boston: Beacon Press,
1972), 301–304.
10. Kesimpulan
Metode eksperimen
merupakan tonggak utama dalam sejarah epistemologi modern dan salah satu pencapaian
terbesar rasionalitas manusia. Ia tidak hanya mengubah cara kita memperoleh
pengetahuan, tetapi juga membentuk paradigma berpikir ilmiah yang menempatkan
pengalaman empiris dan verifikasi sebagai dasar kebenaran. Namun, sebagaimana
ditunjukkan dalam kajian filosofis yang mendalam, metode eksperimen tidak dapat
dipahami semata-mata sebagai teknik ilmiah yang netral. Ia adalah konstruksi
rasional yang berakar pada pandangan ontologis tentang realitas, beroperasi
dalam kerangka epistemologis tertentu, dan senantiasa dibimbing oleh orientasi
aksiologis yang mencerminkan nilai-nilai manusia.¹
10.1.
Rekapitulasi Dimensi Ontologis, Epistemologis,
dan Aksiologis
Secara ontologis,
eksperimen merefleksikan keyakinan bahwa realitas bersifat teratur, dapat
diamati, dan dapat diintervensi.² Dunia dipahami sebagai sistem hukum kausal
yang memungkinkan manusia menguji fenomena melalui observasi dan manipulasi
terkontrol. Namun, pandangan ini telah berkembang: dari realitas mekanistik
Newtonian menuju pemahaman dinamis dan relasional dalam filsafat sains
kontemporer—di mana realitas tidak hanya “ditemukan” tetapi juga “diciptakan”
melalui praktik eksperimental.³
Secara epistemologis,
eksperimen menegaskan hubungan dialektis antara teori dan data, antara
hipotesis dan verifikasi.⁴ Pengetahuan eksperimental bukanlah akumulasi fakta,
melainkan hasil dari dialog antara rasionalitas dan pengalaman. Dalam hal ini, Karl
Popper menempatkan falsifikasi sebagai prinsip rasionalitas
ilmiah yang sejati: teori ilmiah yang baik bukan yang membenarkan dirinya,
melainkan yang membuka kemungkinan untuk disangkal oleh fakta.⁵ Dengan
demikian, metode eksperimen menunjukkan bahwa kebenaran ilmiah bersifat
terbuka, revisibel, dan berkembang melalui kritik.
Sedangkan secara aksiologis,
eksperimen tidak dapat dilepaskan dari nilai moral dan tanggung jawab sosial.⁶
Ia menuntut kejujuran ilmiah, penghormatan terhadap subjek penelitian, serta
kesadaran akan konsekuensi etis dan ekologis dari penemuan ilmiah. Dalam
perspektif Hans Jonas, eksperimen modern
menuntut “imperatif tanggung jawab”—yakni agar manusia bertindak
sedemikian rupa sehingga hasil eksperimennya tidak membahayakan keberlanjutan
kehidupan di masa depan.⁷ Oleh karena itu, nilai-nilai etika, kemanusiaan, dan
keberlanjutan menjadi dimensi tak terpisahkan dari epistemologi eksperimental.
10.2.
Dialektika antara Pengetahuan dan Kekuasaan
Dalam dimensi sosial
dan politiknya, metode eksperimen juga mengandung ambivalensi. Di satu sisi,
eksperimen adalah simbol pembebasan intelektual—upaya manusia untuk menyingkap
hukum alam tanpa dogma metafisis.⁸ Di sisi lain, sebagaimana dikritik oleh Michel
Foucault, ilmu pengetahuan dan eksperimen sering kali menjadi
instrumen kekuasaan yang mengontrol kehidupan melalui mekanisme biopolitik
dan teknologi sosial.⁹
Kesadaran ini
membawa kita pada refleksi penting: bahwa sains dan eksperimen harus dibebaskan
dari hegemoni ekonomi dan politik yang menjadikan pengetahuan sekadar alat
instrumental.¹⁰ Eksperimen yang humanistik harus berpijak pada prinsip keadilan
epistemik—yakni bahwa pengetahuan harus dihasilkan, dibagikan, dan digunakan
untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk memperkuat ketimpangan kekuasaan.¹¹
Dengan demikian, metode eksperimen perlu diarahkan pada paradigma demokratis
dan partisipatif, di mana publik ikut menentukan arah riset dan dampaknya
terhadap masyarakat.
10.3.
Krisis dan Reorientasi Eksperimen di Era
Kontemporer
Dalam konteks
kontemporer, eksperimen menghadapi tantangan baru yang bersifat epistemologis
dan etis. Krisis replikasi dalam sains modern menunjukkan bahwa bahkan sistem
eksperimen yang paling ketat pun tidak kebal terhadap bias metodologis dan
tekanan sosial.¹² Selain itu, munculnya eksperimen digital dan
algoritmik—seperti simulasi kecerdasan buatan dan eksperimen data besar (big data)—menghadirkan
problem etika baru: siapa yang menjadi subjek, dan siapa yang mengendalikan
hasil eksperimen tersebut?¹³
Perubahan ini
menuntut reorientasi metodologis menuju open science dan responsible
innovation, yaitu paradigma yang menekankan transparansi,
kolaborasi, dan tanggung jawab sosial dalam penelitian.¹⁴ Dengan demikian,
eksperimen di abad ke-21 tidak lagi dapat dipahami semata sebagai upaya
individual atau institusional, melainkan sebagai kegiatan global yang
memerlukan etika lintas budaya dan solidaritas ilmiah antarbangsa.¹⁵
10.4.
Sintesis Humanistik: Dari Pengetahuan Menuju
Kebijaksanaan
Refleksi akhir
terhadap metode eksperimen membawa kita pada sintesis humanistik yang
menegaskan bahwa tujuan tertinggi ilmu pengetahuan bukan hanya knowing
(mengetahui), tetapi juga understanding (memahami) dan caring
(merawat).¹⁶ Eksperimen yang sejati adalah yang mengandung kesadaran akan
keterbatasan manusia dan keterhubungan dengan seluruh ciptaan.¹⁷
Jürgen
Habermas menegaskan pentingnya mengembalikan rasionalitas
ilmiah ke dalam horizon rasionalitas komunikatif—di mana kebenaran tidak
ditentukan oleh dominasi teknis, tetapi oleh dialog yang berlandaskan saling
pengertian.¹⁸ Dalam kerangka ini, metode eksperimen bukan lagi alat untuk
menguasai alam, melainkan cara untuk berdialog dengan realitas. Ia menjadi
sarana praxis
humanistik yang menyatukan pengetahuan, nilai, dan tanggung jawab
dalam satu kesatuan reflektif.¹⁹
Akhirnya, sintesis
filosofis terhadap metode eksperimen mengajak manusia untuk menyeimbangkan tiga
hal: kekuatan rasionalitas, kerendahan hati epistemologis, dan tanggung jawab
moral.²⁰ Dengan demikian, metode eksperimen dapat berfungsi sebagai jembatan
antara sains dan etika, antara fakta dan makna, antara kemajuan dan
kebijaksanaan. Dalam horizon filsafat humanistik, eksperimen menjadi cermin
dari usaha manusia untuk tidak hanya memahami dunia, tetapi juga
menjaganya—karena mengetahui tanpa tanggung jawab hanyalah separuh dari
kebijaksanaan sejati.
Footnotes
[1]
Peter Godfrey-Smith, Theory
and Reality: An Introduction to the Philosophy of Science (Chicago: University of Chicago Press, 2003),
147–150.
[2]
Aristotle, Metaphysics, trans. W. D. Ross (Oxford: Clarendon Press, 1924),
1029a–1031a.
[3]
Ian Hacking, Representing and
Intervening: Introductory Topics in the Philosophy of Natural Science (Cambridge: Cambridge University Press, 1983),
262–265.
[4]
Norwood R. Hanson, Patterns of Discovery (Cambridge: Cambridge University Press, 1958), 8–12.
[5]
Karl R. Popper, Conjectures and
Refutations: The Growth of Scientific Knowledge (London: Routledge, 1963), 36–40.
[6]
Helen E. Longino, Science as Social
Knowledge: Values and Objectivity in Scientific Inquiry (Princeton: Princeton University Press, 1990), 75–79.
[7]
Hans Jonas, The Imperative of
Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age (Chicago: University of Chicago Press, 1979), 20–23.
[8]
Francis Bacon, Novum Organum (London: William Rawley, 1620), 45–50.
[9]
Michel Foucault, Power/Knowledge:
Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977, ed. Colin Gordon (New York: Pantheon Books, 1980),
131–133.
[10]
Philip Mirowski, Science-Mart:
Privatizing American Science
(Cambridge: Harvard University Press, 2011), 12–16.
[11]
Sheila Jasanoff, States of Knowledge:
The Co-production of Science and Social Order (London: Routledge, 2004), 23–25.
[12]
Brian A. Nosek et al., “Estimating the Reproducibility of Psychological
Science,” Science 349, no. 6251 (2015): aac4716.
[13]
Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance
Capitalism (New York: PublicAffairs,
2019), 89–95.
[14]
Rene von Schomberg, “A Vision of Responsible Research and Innovation,”
in Responsible Innovation: Managing the
Responsible Emergence of Science and Innovation in Society, ed. Richard Owen et al. (London: Wiley, 2013),
51–57.
[15]
Sabina Leonelli, Data-Centric Biology: A
Philosophical Study (Chicago:
University of Chicago Press, 2016), 88–90.
[16]
Edgar Morin, Introduction à la
pensée complexe (Paris: Seuil,
1990), 64–68.
[17]
Maurice Merleau-Ponty, Phenomenology
of Perception (London: Routledge,
1962), 54–57.
[18]
Jürgen Habermas, The Theory of
Communicative Action, vol. 1
(Boston: Beacon Press, 1984), 75–80.
[19]
Leonardo Boff, Ethics and Ecology (Maryknoll: Orbis Books, 1995), 33–36.
[20]
Hans Jonas, The Imperative of
Responsibility, 25–28.
Daftar Pustaka
Aristotle. (1924). Metaphysics (W. D. Ross,
Trans.). Clarendon Press.
Bakshy, E., Eckles, D., & Bernstein, M. S.
(2014). Designing and deploying online field experiments. In Proceedings of
the 23rd International Conference on World Wide Web (pp. 283–292). ACM.
Baudrillard, J. (1981). Simulacra and simulation.
University of Michigan Press.
Bauman, Z. (1989). Modernity and the Holocaust.
Cornell University Press.
Beck, U. (1992). Risk society: Towards a new
modernity. Sage.
Boff, L. (1995). Ethics and ecology. Orbis
Books.
Bok, D. (2003). Universities in the marketplace:
The commercialization of higher education. Princeton University Press.
Bonney, R., Ballard, H., Jordan, R., McCallie, E.,
Phillips, T., Shirk, J., & Wilderman, C. C. (2009). Citizen science: A
developing tool for expanding science knowledge and scientific literacy. BioScience,
59(11), 977–984.
Bostrom, N., & Yudkowsky, E. (2014). The ethics
of artificial intelligence. In K. Frankish & W. Ramsey (Eds.), The
Cambridge handbook of artificial intelligence (pp. 316–334). Cambridge
University Press.
Campbell, D. T., & Stanley, J. C. (1963). Experimental
and quasi-experimental designs for research. Houghton Mifflin.
Douglas, H. (2009). Science, policy, and the
value-free ideal. University of Pittsburgh Press.
Doudna, J., & Sternberg, S. (2017). A crack
in creation: Gene editing and the unthinkable power to control evolution.
Houghton Mifflin Harcourt.
Einstein, A., & Russell, B. (1955). The
Russell–Einstein manifesto. Pugwash Conferences on Science and World
Affairs.
Fanelli, D. (2010). Positive results increase down
the hierarchy of the sciences. PLoS ONE, 5(4), e10068.
Feyerabend, P. (1975). Against method.
Verso.
Floridi, L. (2013). The ethics of information.
Oxford University Press.
Floridi, L. (2014). The fourth revolution: How
the infosphere is reshaping human reality. Oxford University Press.
Foucault, M. (1978). The history of sexuality,
Vol. 1: An introduction. Vintage Books.
Foucault, M. (1980). Power/knowledge: Selected
interviews and other writings, 1972–1977 (C. Gordon, Ed.). Pantheon Books.
Fuller, S. (1997). Science. University of
Minnesota Press.
Galison, P. (1997). Image and logic: A material
culture of microphysics. University of Chicago Press.
Gieryn, T. F. (1999). Cultural boundaries of
science: Credibility on the line. University of Chicago Press.
Godfrey-Smith, P. (2003). Theory and reality: An
introduction to the philosophy of science. University of Chicago Press.
Goldacre, B. (2012). Bad pharma: How drug
companies mislead doctors and harm patients. Fourth Estate.
Habermas, J. (1972). Knowledge and human
interests. Beacon Press.
Habermas, J. (1984). The theory of communicative
action (Vol. 1). Beacon Press.
Hamilton, C. (2013). Earthmasters: The dawn of
the age of climate engineering. Yale University Press.
Hacking, I. (1983). Representing and
intervening: Introductory topics in the philosophy of natural science.
Cambridge University Press.
Hanson, N. R. (1958). Patterns of discovery.
Cambridge University Press.
Haraway, D. (1989). Primate visions: Gender,
race, and nature in the world of modern science. Routledge.
Horkheimer, M., & Adorno, T. W. (1944). Dialectic
of enlightenment. Continuum.
Ioannidis, J. P. A. (2005). Why most published
research findings are false. PLoS Medicine, 2(8), e124.
Jasanoff, S. (2004). States of knowledge: The
co-production of science and social order. Routledge.
Jasanoff, S. (2005). Designs on nature: Science
and democracy in Europe and the United States. Princeton University Press.
Jasanoff, S. (2012). Science and public reason.
Routledge.
Jonas, H. (1979). The imperative of responsibility:
In search of an ethics for the technological age. University of Chicago
Press.
Kant, I. (1998). Critique of pure reason (P.
Guyer & A. W. Wood, Trans.). Cambridge University Press.
Keller, E. F. (2000). The century of the gene.
Harvard University Press.
Kuhn, T. S. (1962). The structure of scientific
revolutions. University of Chicago Press.
Latour, B. (2004). Politics of nature: How to
bring the sciences into democracy. Harvard University Press.
Latour, B. (2017). Facing Gaia: Eight lectures
on the new climatic regime. Polity Press.
Latour, B., & Woolgar, S. (1986). Laboratory
life: The construction of scientific facts. Princeton University Press.
Lederer, S. E. (1995). Subjected to science:
Human experimentation in America before the Second World War. Johns Hopkins
University Press.
Leonelli, S. (2016). Data-centric biology: A
philosophical study. University of Chicago Press.
Longino, H. E. (1990). Science as social
knowledge: Values and objectivity in scientific inquiry. Princeton
University Press.
Lyotard, J.-F. (1979). The postmodern condition:
A report on knowledge. University of Minnesota Press.
Marcuse, H. (1964). One-dimensional man.
Beacon Press.
Merchant, C. (1980). The death of nature: Women,
ecology, and the scientific revolution. Harper & Row.
Merleau-Ponty, M. (1962). Phenomenology of
perception. Routledge.
Merton, R. K. (1973). The normative structure of
science. In The sociology of science (pp. 267–278). University of
Chicago Press.
Mirowski, P. (2011). Science-mart: Privatizing
American science. Harvard University Press.
Morin, E. (1990). Introduction à la pensée
complexe. Seuil.
Moretti, F. (2013). Distant reading. Verso.
Munafò, M. R., Nosek, B. A., Bishop, D. V., Button,
K. S., Chambers, C. D., Percie du Sert, N., Simonsohn, U., Wagenmakers, E.-J.,
Ware, J. J., & Ioannidis, J. P. A. (2017). A manifesto for reproducible
science. Nature Human Behaviour, 1(1), 0021.
National Commission for the Protection of Human
Subjects. (1979). The Belmont report. U.S. Department of Health,
Education, and Welfare.
Nosek, B. A., et al. (2015). Estimating the
reproducibility of psychological science. Science, 349(6251), aac4716.
Popper, K. R. (1959). The logic of scientific
discovery. Hutchinson.
Popper, K. R. (1963). Conjectures and
refutations: The growth of scientific knowledge. Routledge.
Putnam, H. (2002). The collapse of the
fact/value dichotomy and other essays. Harvard University Press.
Quine, W. V. O. (1951). Two dogmas of empiricism. The
Philosophical Review, 60(1), 20–43.
Regan, T. (1983). The case for animal rights.
University of California Press.
Resnik, D. (1998). The ethics of science: An introduction.
Routledge.
Rhodes, R. (1986). The making of the atomic bomb.
Simon & Schuster.
Rockström, J., et al. (2009). Planetary boundaries:
Exploring the safe operating space for humanity. Ecology and Society, 14(2),
32–36.
Rose, N. (2007). The politics of life itself:
Biomedicine, power, and subjectivity in the twenty-first century. Princeton
University Press.
Schomberg, R. von. (2013). A vision of responsible
research and innovation. In R. Owen, M. Heintz, & J. Bessant (Eds.), Responsible
innovation: Managing the responsible emergence of science and innovation in
society (pp. 51–57). Wiley.
Shanken, E. (2009). Art and electronic media.
Phaidon Press.
Shiva, V. (2005). Earth democracy: Justice,
sustainability, and peace. South End Press.
Singer, P. (1975). Animal liberation.
HarperCollins.
Steneck, N. (2006). Introduction to the
responsible conduct of research. Office of Research Integrity.
Stirling, A. (2007). Precaution, foresight, and
sustainability: Reflection and reflexivity in the governance of science and
technology. Science and Public Policy, 34(2), 84–90.
Sunstein, C. R. (2017). Nudging: A very short
guide. Journal of Behavioral Economics for Policy, 1(1), 2–5.
Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). Nudge:
Improving decisions about health, wealth, and happiness. Yale University
Press.
Tenner, E. (1996). Why things bite back:
Technology and the revenge of unintended consequences. Knopf.
UNESCO. (2005). Universal declaration on
bioethics and human rights. UNESCO.
Van Fraassen, B. C. (1980). The scientific image.
Oxford University Press.
Van Fraassen, B. C. (2008). Scientific
representation: Paradoxes of perspective. Oxford University Press.
Winner, L. (1977). Autonomous technology:
Technics-out-of-control as a theme in political thought. MIT Press.
Wynne, B. (2006). Public engagement as a means of
restoring public trust in science—Hitting the notes, but missing the music? Public
Health Genomics, 9(3), 211–220.
Zuboff, S. (2019). The age of surveillance
capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power.
PublicAffairs.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar