Ad Populum (Bandwagon Fallacy)
.png)
Analisis Kritis atas Logika
Mayoritas dalam Diskursus Publik
Alihkan ke: Logical Fallacies Informal.
Abstrak
Artikel ini membahas secara komprehensif salah satu
bentuk informal fallacy, yaitu Ad Populum atau Bandwagon
Fallacy, yang menyatakan bahwa suatu klaim dianggap benar hanya karena
banyak orang mempercayainya. Kajian ini menelusuri konsep dasar, akar historis,
serta perkembangan pemikiran tentang Ad Populum mulai dari filsafat
Yunani klasik hingga era digital kontemporer. Selain itu, artikel ini
menguraikan mekanisme argumentasi, landasan psikologis dan sosiologis, serta
dimensi epistemologis, etis, dan politik dari fallacy ini. Analisis menunjukkan
bahwa Ad Populum tidak hanya merupakan kelemahan logika, tetapi juga
fenomena sosial yang memengaruhi pembentukan opini publik, budaya populer,
pendidikan, dan praktik politik modern. Melalui kritik filosofis,
epistemologis, dan etis, artikel ini menawarkan alternatif rasional berupa
literasi kritis, pendidikan berpikir reflektif, serta penguatan ruang diskursus
deliberatif. Pada akhirnya, kesadaran akan jebakan Ad Populum diharapkan
dapat membantu masyarakat mengembangkan rasionalitas kritis dan membangun
tatanan publik yang lebih adil, pluralis, dan emansipatoris.
Kata Kunci: Fallacy Informal; Ad Populum; Bandwagon Fallacy;
Logika; Epistemologi; Etika; Politik; Media; Konformitas Sosial; Literasi
Kritis.
PEMBAHASAN
Mendeteksi Ad Populum (Bandwagon Fallacy) dalam Logical Fallacies Informal
1.
Pendahuluan
1.1.
Latar Belakang
Dalam kehidupan
sehari-hari, manusia kerap terjebak pada pola pikir mayoritarianisme:
menganggap sesuatu benar hanya karena banyak orang mempercayainya. Fenomena ini
dikenal dalam logika informal sebagai Ad Populum atau Bandwagon
Fallacy—sebuah kesalahan berpikir yang menjadikan popularitas
sebagai legitimasi kebenaran.¹ Dalam ranah publik, khususnya di era digital,
arus informasi yang cepat, fenomena viral, dan budaya "ikut-ikutan" (bandwagon
effect) semakin memperkuat dominasi cara pikir ini. Akibatnya, banyak opini,
kebijakan, bahkan keputusan moral dibangun bukan atas dasar bukti atau argumen
rasional, melainkan sekadar berdasarkan pada pandangan mayoritas.²
Kecenderungan ini
berimplikasi luas, baik dalam diskursus politik, media, maupun pendidikan.
Dalam politik, misalnya, retorika populis sering kali mengandalkan daya tarik
massa tanpa dukungan argumentasi yang valid.³ Dalam media, berita yang banyak
dibagikan (shared) dianggap lebih sahih ketimbang konten ilmiah yang kurang populer. Sementara itu, dalam
pendidikan, peserta didik pun sering tergoda mengikuti arus opini mayoritas
tanpa proses berpikir kritis.
1.2.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut,
permasalahan yang hendak dikaji dalam tulisan ini mencakup:
1)
Apa yang dimaksud dengan fallacy Ad
Populum dan bagaimana mekanisme kerjanya?
2)
Bagaimana latar belakang historis
dan epistemologis dari fallacy ini?
3)
Apa dampak sosial, politik, dan
etis dari kecenderungan berpikir Ad Populum?
4)
Bagaimana strategi untuk
mengidentifikasi, mengkritisi, dan menghindari jebakan berpikir ini?
1.3.
Tujuan Kajian
Tulisan ini
bertujuan:
1)
Mendeskripsikan konsep dasar Ad
Populum dalam kerangka logika informal.
2)
Menguraikan perkembangan historis
dan teoritis mengenai fallacy ini.
3)
Menganalisis implikasi sosial,
politik, epistemologis, dan etis dari praktik berpikir Ad Populum.
4)
Memberikan alternatif solusi
berupa strategi berpikir kritis dalam menghadapi hegemoni opini mayoritas.
1.4.
Metode Penulisan
Kajian ini
menggunakan pendekatan interdisipliner yang memadukan filsafat logika,
epistemologi, psikologi sosial, dan analisis wacana. Sumber-sumber yang
digunakan meliputi karya klasik filsafat logika, penelitian kontemporer tentang fallacy, serta studi kasus
dalam konteks politik, media, dan budaya populer. Metode analisis yang
digunakan bersifat kualitatif, dengan mengedepankan interpretasi rasional dan
kritik filosofis terhadap praktik argumentasi Ad Populum.
1.5.
Signifikansi Kajian
Kajian mengenai
fallacy Ad
Populum memiliki signifikansi akademis dan praktis. Secara
akademis, kajian ini memperluas pemahaman tentang kesalahan berpikir dalam
logika informal. Secara praktis, kajian ini memberikan bekal bagi masyarakat
untuk lebih kritis dalam menghadapi arus opini publik, khususnya di era digital yang sarat manipulasi
informasi. Dengan demikian, kesadaran akan fallacy ini diharapkan dapat
menumbuhkan budaya dialog yang sehat, kritis, dan rasional.
Footnotes
[1]
Irving M. Copi dan Carl Cohen, Introduction to Logic, 14th ed.
(New York: Routledge, 2011), 139.
[2]
Douglas Walton, Informal Logic: A Pragmatic Approach, 2nd ed. (Cambridge:
Cambridge University Press, 2008), 105–106.
[3]
Cas Mudde dan Cristóbal Rovira Kaltwasser, Populism: A Very Short
Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2017), 67.
2.
Konsep Dasar Ad
Populum
2.1.
Definisi Ad Populum
Fallacy Ad
Populum, yang juga dikenal dengan istilah Bandwagon
Fallacy, merupakan bentuk kesalahan berpikir di mana suatu klaim
dianggap benar hanya karena banyak orang mempercayainya.¹ Dengan kata lain,
popularitas dijadikan sebagai kriteria kebenaran, padahal dalam epistemologi,
kebenaran tidak bergantung pada jumlah orang yang meyakininya, melainkan pada
validitas logis dan bukti empiris yang mendukung klaim tersebut.²
2.2.
Karakteristik Utama
Secara umum, terdapat beberapa
karakteristik yang menandai fallacy Ad Populum:
1)
Klaim dibangun berdasarkan “banyak
orang percaya” (appeal to popularity).
2)
Validitas klaim tidak diuji secara
independen, tetapi disandarkan pada mayoritas.
3)
Ada kecenderungan manipulasi
emosional dengan menimbulkan rasa aman jika ikut mayoritas dan rasa takut jika
berbeda.³
4)
Struktur argumentasi biasanya
berbunyi: “X benar, karena semua orang percaya X.”
2.3.
Perbedaan dengan
Fallacy Lain
Ad
Populum kerap disamakan dengan bentuk fallacy lain, tetapi
sebenarnya memiliki ciri khas tertentu. Misalnya, berbeda dengan Appeal
to Authority (Ad Verecundiam) yang bertumpu pada otoritas individu,
Ad
Populum bergantung pada otoritas kolektif mayoritas.⁴ Demikian
pula, ia berbeda dengan Ad Hominem, yang menyerang pribadi
lawan argumentasi; Ad Populum justru menggunakan
jumlah dan konsensus sosial sebagai senjata retoris.
2.4.
Terminologi dan Asal
Usul
Secara etimologis,
istilah Ad
Populum berasal dari bahasa Latin, yang berarti “kepada rakyat”
atau “kepada orang banyak.”⁵ Konsep ini sudah diperhatikan sejak era filsafat Yunani klasik.
Aristoteles, dalam Rhetorica, menyinggung bahwa
argumen yang mengandalkan persetujuan massa sering kali menyesatkan karena
tidak selalu mencerminkan kebenaran sejati.⁶ Dalam tradisi logika Abad
Pertengahan, para skolastik juga memasukkan Ad Populum ke dalam kategori argumenta
ad hominem luas, yakni argumen yang lebih menekankan aspek retoris
daripada rasionalitas murni.⁷
2.5.
Posisi dalam Tradisi
Logika Informal
Dalam kajian logika
modern, khususnya informal logic, fallacy Ad
Populum dikategorikan sebagai bentuk kesalahan dalam relevance
fallacies—yakni argumen yang relevansinya tidak memadai untuk
mendukung kesimpulan.⁸ Ia dianggap menyesatkan karena mengalihkan dasar
pembenaran dari bukti faktual ke konsensus sosial, yang secara epistemik tidak
sahih.
Footnotes
[1]
Patrick J. Hurley, A Concise Introduction to Logic, 13th ed.
(Boston: Cengage Learning, 2016), 145.
[2]
Stephen Toulmin, The Uses of Argument (Cambridge: Cambridge
University Press, 2003), 87.
[3]
Frans H. van Eemeren dan Rob Grootendorst, Argumentation,
Communication, and Fallacies (Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates,
1992), 118.
[4]
T. Edward Damer, Attacking Faulty Reasoning: A Practical Guide to
Fallacy-Free Arguments, 7th ed. (Boston: Cengage Learning, 2012), 95.
[5]
Trudy Govier, A Practical Study of Argument, 7th ed. (Belmont,
CA: Wadsworth, 2010), 123.
[6]
Aristotle, Rhetoric, trans. W. Rhys Roberts (New York: Modern
Library, 1954), 1356a.
[7]
John Buridan, Summulae de Dialectica, ed. Gyula Klima (New
Haven: Yale University Press, 2001), 214.
[8]
Douglas N. Walton, Fundamentals of Critical Argumentation
(Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 54.
3.
Sejarah dan
Perkembangan Pemikiran
3.1.
Akar Historis dalam
Filsafat Yunani
Pembahasan mengenai
kesesatan berpikir yang bersandar pada opini mayoritas dapat ditelusuri sejak
era filsafat Yunani klasik. Para Sophis sering kali menggunakan daya tarik
massa untuk memenangkan perdebatan di polis, dengan mengedepankan retorika yang
memikat ketimbang argumentasi yang sahih.¹ Aristoteles dalam Rhetorica
memberikan kritik tajam terhadap kecenderungan ini, dengan menegaskan bahwa apa yang diyakini oleh banyak
orang tidak selalu identik dengan kebenaran.² Bagi Aristoteles, retorika massa
memiliki nilai pragmatis, tetapi berpotensi menyesatkan apabila dijadikan
landasan epistemologis.³
3.2.
Perkembangan pada
Abad Pertengahan
Tradisi skolastik
Abad Pertengahan turut memperluas analisis terhadap kesalahan berpikir, termasuk Ad
Populum. Thomas Aquinas, misalnya, membedakan antara argumentum
ex auctoritate (argumen dari otoritas) dan argumentum
ex consuetudine populi (argumen dari kebiasaan masyarakat), di mana
yang terakhir sering kali dikritik karena hanya bersandar pada kebiasaan
mayoritas tanpa bukti rasional.⁴ Para logikawan skolastik memasukkan Ad
Populum ke dalam kategori fallaciae extra dictionem, yaitu
kesalahan logis yang muncul di luar aspek linguistik, tetapi lebih pada
substansi relevansi argumen.⁵
3.3.
Perspektif Modern
Awal
Pada era modern,
dengan munculnya rasionalisme dan empirisisme, kritik terhadap Ad
Populum semakin kuat. René Descartes dalam Discours
de la Méthode menegaskan pentingnya meragukan konsensus mayoritas
sebagai langkah awal menuju pengetahuan yang pasti.⁶ Demikian pula, Francis
Bacon menyoroti idola theatri—yaitu kesalahan
berpikir yang bersumber dari tradisi dan opini kolektif yang diwariskan tanpa
kritik.⁷ Kedua tokoh ini menekankan bahwa kebenaran ilmiah harus dibangun atas
dasar rasio dan observasi, bukan sekadar popularitas suatu keyakinan.
3.4.
Era Kontemporer dan
Logika Informal
Pada abad ke-20,
kajian tentang Ad Populum mendapatkan tempat yang
lebih sistematis dalam kerangka logika informal. Para filsuf seperti Charles L.
Hamblin dan kemudian Douglas Walton berkontribusi dalam merumuskan kategori
fallacy secara lebih rinci.⁸ Walton, khususnya, menekankan bahwa Ad
Populum tidak hanya kesalahan logis, tetapi juga fenomena pragmatis
yang terkait dengan komunikasi massa dan persuasi.⁹ Dalam dunia kontemporer,
perkembangan media massa dan kemudian media digital membuat Ad
Populum semakin relevan untuk dianalisis, sebab opini populer
dengan cepat dapat diproduksi, direproduksi, dan diterima sebagai "kebenaran"
tanpa proses kritis.¹⁰
3.5.
Konteks Digital dan
Budaya Populer
Perkembangan
teknologi informasi, khususnya media sosial, menandai fase baru dalam
manifestasi Ad Populum. Fenomena viral,
trending
topics, dan echo chambers di platform digital
merupakan bentuk aktual dari bagaimana opini mayoritas dapat menciptakan
persepsi kebenaran.¹¹ Dalam budaya populer, keabsahan suatu gagasan, produk,
atau narasi kerap diukur dari banyaknya pengikut, likes, atau jumlah tayangan (views),
bukan dari substansi kebenaran.¹² Dengan demikian, Ad Populum telah mengalami transformasi dari sekadar fenomena
retoris klasik menjadi salah satu pilar dinamika opini publik modern.
Footnotes
[1]
George A. Kennedy, The Art of Persuasion in Greece (Princeton:
Princeton University Press, 1963), 89.
[2]
Aristotle, Rhetoric, trans. W. Rhys Roberts (New York: Modern
Library, 1954), 1356a.
[3]
Eugene Garver, Aristotle’s Rhetoric: An Art of Character
(Chicago: University of Chicago Press, 1994), 52.
[4]
Thomas Aquinas, Summa Theologica, trans. Fathers of the
English Dominican Province (New York: Benziger Brothers, 1947), I-II, Q.94,
Art. 4.
[5]
Stephen F. Brown, “Medieval Fallacies and the Scholastic Tradition,” Vivarium
21, no. 1 (1983): 63.
[6]
René Descartes, Discourse on the Method, trans. Donald A.
Cress (Indianapolis: Hackett, 1998), 18.
[7]
Francis Bacon, Novum Organum, ed. Fulton H. Anderson
(Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1960), 57.
[8]
Charles L. Hamblin, Fallacies (London: Methuen, 1970), 187.
[9]
Douglas N. Walton, Appeal to Popular Opinion (University Park:
Pennsylvania State University Press, 1999), 22–23.
[10]
Frans H. van Eemeren, Bart Garssen, dan Bert Meuffels, Fallacies
and Judgments of Reasonableness (Dordrecht: Springer, 2009), 141.
[11]
Cass R. Sunstein, #Republic: Divided Democracy in the Age of Social
Media (Princeton: Princeton University Press, 2017), 89.
[12]
Neil Postman, Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the
Age of Show Business (New York: Penguin, 2005), 104.
4.
Mekanisme dan Struktur
Argumentasi
4.1.
Pola Umum Argumentasi
Ad Populum
Secara struktural, Ad
Populum merupakan fallacy yang beroperasi melalui pola argumentasi sederhana namun menyesatkan:
suatu klaim dianggap benar hanya karena banyak orang meyakininya.¹ Bentuk umum
ini dapat diekspresikan dalam silogisme informal berikut:
·
Premis mayor: “Mayoritas
orang percaya X.”
·
Premis minor: “Apa yang
dipercaya mayoritas biasanya benar.”
·
Kesimpulan: “Maka, X
adalah benar.”
Mekanisme ini tampak
logis pada permukaan, tetapi sesungguhnya bersifat non sequitur karena kebenaran
tidak pernah ditentukan oleh jumlah penganut, melainkan oleh koherensi logis
dan bukti empiris.²
4.2.
Variasi Bentuk Ad
Populum
Dalam praktiknya, Ad
Populum hadir dalam berbagai bentuk argumentasi:
1)
Appeal to Popularity
(Argumentum ad Numerum): klaim dianggap valid hanya karena
didukung oleh jumlah besar orang.³
Contoh: “Jutaan orang menggunakan produk ini,
jadi pasti berkualitas.”
2)
Bandwagon Effect:
kecenderungan seseorang menerima klaim karena tidak ingin tertinggal dari arus
mayoritas.⁴
Contoh: “Semua teman saya percaya teori itu,
maka saya juga harus percaya.”
3)
Appeal to Common Belief
(Appeal to the People’s Wisdom): kepercayaan populer dipandang
identik dengan kearifan kolektif, meskipun tanpa dasar bukti yang sahih.⁵
Contoh: “Tradisi ini sudah dipercaya sejak
lama, maka pasti benar.”
4)
Appeal to Patriotism or
Group Identity: klaim didukung oleh solidaritas kelompok atau
identitas kolektif, bukan karena bukti objektif.⁶
Contoh: “Sebagai warga negara yang baik, tentu
kita semua percaya ini adalah keputusan terbaik.”
4.3.
Mekanisme Retoris
dan Psikologis
Secara retoris, Ad
Populum bekerja dengan memanfaatkan kebutuhan manusia untuk
diterima oleh kelompok sosial.⁷ Retorika yang digunakan biasanya bersifat emosional,
bukan rasional, dan sering kali menciptakan dikotomi antara “kita” dan “mereka.”
Mekanisme psikologis ini bersandar pada efek konformitas, sebagaimana
ditunjukkan dalam eksperimen Solomon Asch tentang tekanan kelompok, di mana
individu cenderung mengikuti opini mayoritas meskipun bertentangan dengan
persepsi pribadinya.⁸
4.4.
Analisis Logis:
Mengapa Ia Fallacy?
Dari sudut pandang
logika, kelemahan mendasar Ad Populum adalah terletak pada
relevansi argumen. Mayoritas bisa salah, dan sejarah membuktikan banyak sekali
kepercayaan populer yang kemudian terbukti keliru—seperti keyakinan bahwa bumi
adalah pusat alam semesta.⁹ Dengan demikian, struktur argumentasi Ad
Populum gagal memenuhi kriteria pembenaran epistemologis karena
tidak ada hubungan kausal maupun inferensial yang sahih antara popularitas dan
kebenaran klaim.¹⁰
4.5.
Posisi dalam
Tipologi Fallacy
Dalam kerangka informal
logic, Ad Populum ditempatkan dalam
kategori fallacies
of relevance, yaitu argumen yang tampak mendukung kesimpulan tetapi
sebenarnya tidak relevan.¹¹ Popularitas sebuah klaim adalah informasi eksternal
yang tidak relevan dengan validitas klaim itu sendiri. Karenanya, Ad Populum menjadi contoh
klasik bagaimana retorika dapat menyamarkan kelemahan logis sebuah argumen.
Footnotes
[1]
Patrick J. Hurley, A Concise Introduction to Logic, 13th ed.
(Boston: Cengage Learning, 2016), 145.
[2]
Irving M. Copi, Carl Cohen, dan Kenneth McMahon, Introduction to
Logic, 14th ed. (New York: Routledge, 2011), 140.
[3]
Trudy Govier, A Practical Study of Argument, 7th ed. (Belmont,
CA: Wadsworth, 2010), 124.
[4]
Robert Cialdini, Influence: The Psychology of Persuasion, rev.
ed. (New York: Harper Business, 2007), 115.
[5]
Douglas Walton, Appeal to Popular Opinion (University Park:
Pennsylvania State University Press, 1999), 33.
[6]
T. Edward Damer, Attacking Faulty Reasoning: A Practical Guide to
Fallacy-Free Arguments, 7th ed. (Boston: Cengage Learning, 2012), 96.
[7]
Frans H. van Eemeren dan Rob Grootendorst, Argumentation,
Communication, and Fallacies (Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates,
1992), 119.
[8]
Solomon E. Asch, “Opinions and Social Pressure,” Scientific
American 193, no. 5 (1955): 31–35.
[9]
Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 2nd
ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1970), 68.
[10]
Stephen Toulmin, The Uses of Argument (Cambridge: Cambridge
University Press, 2003), 90.
[11]
Douglas N. Walton, Fundamentals of Critical Argumentation
(Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 54.
5.
Landasan Psikologis
dan Sosiologis
5.1.
Psikologi Massa dan
Konformitas Sosial
Fenomena Ad
Populum tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan dasar manusia
untuk mencari rasa aman dalam konsensus sosial. Psikologi massa telah lama
mengkaji mekanisme ini. Gustave Le Bon dalam karyanya The
Crowd menjelaskan bahwa individu dalam kelompok cenderung
kehilangan otonomi berpikir rasional dan larut dalam opini mayoritas.¹ Demikian
pula, eksperimen Solomon Asch menunjukkan bahwa tekanan kelompok membuat
seseorang rela mengorbankan penilaian pribadi demi kesesuaian dengan mayoritas, meski mayoritas itu
salah.² Dengan demikian, Ad Populum mendapat pijakan kuat
dalam psikologi sosial: konformitas menjadi dorongan dasar yang memperkuat
logika mayoritarian.
5.2.
Faktor Emosional:
Rasa Aman dan Takut Berbeda
Secara emosional,
manusia cenderung merasa lebih nyaman ketika sejalan dengan keyakinan
kelompok.³ Ad
Populum memanfaatkan kebutuhan psikologis ini dengan menimbulkan
rasa takut dianggap “asing” atau “menyimpang.” Dalam banyak
kasus, individu lebih memilih mengikuti arus ketimbang menanggung risiko sosial
karena menentang opini mayoritas.⁴ Efek ini terlihat jelas dalam dinamika
politik, di mana dukungan pada figur populis sering kali dipengaruhi oleh
perasaan takut tersingkir apabila tidak mendukung narasi dominan.
5.3.
Konstruksi Sosial
dan Normalisasi Budaya
Dalam kerangka
sosiologi, Ad
Populum berfungsi sebagai mekanisme normalisasi sosial. Peter L.
Berger dan Thomas Luckmann menegaskan bahwa realitas sosial dibentuk melalui
proses institusionalisasi, di mana keyakinan yang diulang secara kolektif akan
menjadi “kenyataan” yang diterima umum.⁵ Dengan kata lain, opini yang
populer akan mengalami proses objektivasi hingga menjadi bagian dari budaya
bersama, terlepas dari validitas logisnya. Hal ini menjelaskan mengapa mitos,
dogma, dan praktik tradisional tertentu bisa bertahan lama hanya karena “banyak orang
mempercayainya.”
5.4.
Dinamika Media dan
Reproduksi Sosial
Media modern
memperkuat landasan sosiologis Ad Populum dengan menciptakan efek
gema (echo
chamber) dan memperluas jangkauan opini mayoritas. Marshall McLuhan
menyebut media sebagai “perpanjangan indra manusia,” yang secara tidak
langsung memperbesar dampak psikologis konformitas.⁶ Di era digital, algoritma
media sosial mendorong konten yang paling banyak disukai atau dibagikan,
sehingga persepsi
kebenaran semakin terikat pada popularitas.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa Ad
Populum tidak hanya merupakan kelemahan logis, tetapi juga produk
dari konstruksi sosial yang diperkuat oleh teknologi komunikasi.
5.5.
Implikasi
Sosiopsikologis
Dari sudut pandang
psikologis, Ad Populum menegaskan keterbatasan
manusia dalam berpikir independen. Dari sudut sosiologis, ia memperlihatkan
bagaimana opini mayoritas dapat memengaruhi struktur norma, nilai, bahkan
kebijakan publik. Kombinasi keduanya melahirkan fenomena di mana kebenaran dipersepsikan sebagai produk
konsensus, bukan hasil verifikasi rasional.⁸ Kondisi ini berimplikasi serius
terhadap perkembangan demokrasi, wacana publik, dan kebebasan berpikir kritis.
Footnotes
[1]
Gustave Le Bon, The Crowd: A Study of the Popular Mind
(London: Ernest Benn, 1926), 35.
[2]
Solomon E. Asch, “Opinions and Social Pressure,” Scientific
American 193, no. 5 (1955): 31–35.
[3]
Robert B. Cialdini, Influence: The Psychology of Persuasion,
rev. ed. (New York: Harper Business, 2007), 116.
[4]
Henri Tajfel dan John C. Turner, “The Social Identity Theory of
Intergroup Behavior,” dalam Psychology of Intergroup Relations, ed.
Stephen Worchel dan William G. Austin (Chicago: Nelson-Hall, 1986), 15–17.
[5]
Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, The Social Construction of
Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge (New York: Anchor Books,
1967), 59.
[6]
Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man
(New York: McGraw-Hill, 1964), 21.
[7]
Eli Pariser, The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from
You (New York: Penguin, 2011), 48.
[8]
Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public
Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, trans. Thomas
Burger (Cambridge: MIT Press, 1989), 232.
6.
Dimensi Epistemologis
6.1.
Kebenaran dan
Popularitas: Sebuah Distingsi
Dalam epistemologi,
kebenaran ditentukan oleh korespondensi klaim dengan realitas, koherensi dengan
sistem pengetahuan, atau keberhasilannya dalam praktik, bukan oleh jumlah orang
yang meyakini klaim tersebut.¹ Fallacy Ad Populum mengaburkan distingsi
ini dengan menjadikan popularitas sebagai indikator epistemik. Padahal,
sebagaimana ditegaskan Karl Popper, sains berkembang melalui falsifikasi—yaitu
pengujian klaim dengan
bukti—bukan dengan akumulasi kepercayaan kolektif.² Oleh sebab itu, mayoritas
yang percaya pada suatu gagasan tidak menjamin gagasan itu benar secara
epistemologis.
6.2.
Konsensus Ilmiah dan
Fallacy Ad Populum
Penting untuk
membedakan antara konsensus ilmiah dengan Ad Populum. Konsensus ilmiah
terbentuk melalui mekanisme metodologis—peer review, replikasi eksperimen, dan
kritik rasional—yang berfungsi sebagai instrumen validasi epistemik.³ Sementara
itu, Ad
Populum hanya bersandar pada fakta bahwa “banyak orang percaya.”
Namun demikian, perbedaan ini sering kali kabur dalam wacana publik. Misalnya,
teori ilmiah tentang perubahan iklim diterima bukan karena populer, tetapi
karena didukung bukti empiris yang luas; sedangkan dalam retorika politik,
penerimaan publik kadang disamakan dengan bukti, yang sejatinya merupakan
bentuk fallacy.⁴
6.3.
Relasi Keyakinan
Individu dan Konsensus Publik
Dalam filsafat
pengetahuan, terdapat ketegangan antara keyakinan individual dan otoritas
kolektif. John Stuart Mill dalam On Liberty menekankan pentingnya
kebebasan berpikir individual sebagai koreksi terhadap tirani mayoritas.⁵
Sementara itu, epistemologi sosial modern mengakui bahwa pengetahuan sering
kali bersifat kolaboratif dan terdistribusi dalam masyarakat.⁶ Pertanyaannya:
bagaimana memastikan bahwa konsensus publik tidak jatuh ke dalam Ad Populum? Jawabannya terletak
pada mekanisme kritik terbuka dan evaluasi berbasis bukti, yang membedakan
konsensus epistemik yang sahih dari sekadar opini populer.
6.4.
Epistemologi Kritis
terhadap Ad Populum
Dari perspektif epistemologi
kritis, Ad
Populum memperlihatkan bahaya relativisme sosial, yakni anggapan
bahwa kebenaran ditentukan oleh opini dominan.⁷ Hal ini berpotensi melemahkan
rasionalitas kritis dan membuka ruang bagi hegemoni ideologis. Jürgen Habermas,
misalnya, menekankan pentingnya “situasi wicara ideal” di mana klaim
kebenaran diuji melalui argumentasi bebas dari distorsi kekuasaan dan tekanan
mayoritas.⁸ Dengan demikian, epistemologi kritis menuntut agar klaim kebenaran
dipisahkan secara tegas dari popularitas, dan diuji dalam forum rasional yang
terbuka.
6.5.
Relevansi
Epistemologis di Era Digital
Dalam konteks
digital, dimensi epistemologis Ad Populum menjadi semakin
kompleks. Popularitas diukur melalui jumlah likes, shares, atau views,
yang sering disalahartikan sebagai indikator validitas pengetahuan.⁹ Hal ini
memunculkan apa yang oleh Luciano Floridi disebut sebagai “infosphere,”
di mana aliran informasi yang masif berpotensi mereduksi epistemologi menjadi
sekadar metrik popularitas.¹⁰ Oleh karena itu, tantangan epistemologi
kontemporer adalah mengembalikan kriteria kebenaran pada basis rasional dan empiris, sekaligus
menolak jebakan ilusi mayoritas.
Footnotes
[1]
Alvin I. Goldman, Epistemology and Cognition (Cambridge:
Harvard University Press, 1986), 43.
[2]
Karl R. Popper, The Logic of Scientific Discovery (London:
Routledge, 2002), 33.
[3]
Helen E. Longino, Science as Social Knowledge: Values and
Objectivity in Scientific Inquiry (Princeton: Princeton University Press,
1990), 68.
[4]
Naomi Oreskes, Why Trust Science? (Princeton: Princeton
University Press, 2019), 17.
[5]
John Stuart Mill, On Liberty (London: Parker & Son, 1859),
34.
[6]
Steve Fuller, Social Epistemology (Bloomington: Indiana
University Press, 1988), 52.
[7]
Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature (Princeton:
Princeton University Press, 1979), 317.
[8]
Jürgen Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol. 1,
trans. Thomas McCarthy (Boston: Beacon Press, 1984), 86.
[9]
José van Dijck, The Culture of Connectivity: A Critical History of
Social Media (Oxford: Oxford University Press, 2013), 112.
[10]
Luciano Floridi, The Philosophy of Information (Oxford: Oxford
University Press, 2011), 19.
7.
Dimensi Etis dan
Politik
7.1.
Ad Populum dalam
Etika Publik
Secara etis, fallacy
Ad
Populum menimbulkan persoalan serius karena dapat mereduksi nilai
kebenaran menjadi sekadar produk kesepakatan mayoritas.¹ Jika kebenaran
ditentukan oleh apa yang diyakini banyak orang, maka nilai moral pun rentan
dikonstruksi secara arbitrer oleh opini publik. Hal ini berbahaya karena
mayoritas tidak selalu menjadi tolok ukur keadilan. Contoh historis seperti
diskriminasi rasial atau praktik perbudakan menunjukkan bahwa sesuatu yang
pernah diterima luas dalam masyarakat bisa jadi sangat keliru secara moral.²
Dengan demikian, Ad Populum mengandung bahaya etis
berupa relativisme mayoritarian, yang mengikis standar moral objektif.
7.2.
Manipulasi Politik
dan Populisme
Dalam ranah politik,
Ad
Populum sering menjadi instrumen retorika populis. Pemimpin populis
kerap mengklaim mewakili “suara rakyat” dengan mendasarkan legitimasi
pada jumlah dukungan, bukan pada kualitas argumen atau kebijakan.³ Strategi ini
menguatkan daya tarik emosional, tetapi melemahkan proses deliberatif yang
seharusnya menjadi fondasi demokrasi.⁴ Akibatnya, kebijakan publik dapat
terbentuk bukan karena bukti
dan argumentasi rasional, melainkan karena daya tarik opini mayoritas yang
dibentuk melalui propaganda atau manipulasi media.
7.3.
Propaganda dan
Retorika Massa
Sejarah
memperlihatkan bahwa Ad Populum sering dimanfaatkan sebagai
senjata propaganda. Nazi Jerman, misalnya, menggunakan retorika massa untuk
meyakinkan rakyat bahwa kebijakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu
adalah “benar” karena didukung mayoritas.⁵ Dalam konteks kontemporer,
fenomena buzzer
politics dan manipulasi trending topic di media sosial menunjukkan
pola serupa: kebenaran dipersepsikan dari seberapa luas isu tersebut diikuti
publik.⁶ Dengan cara ini, Ad Populum menjadi alat retoris
untuk membungkam minoritas kritis dan memperkuat hegemoni ideologi dominan.
7.4.
Implikasi terhadap
Demokrasi
Dari sudut pandang
politik normatif, Ad Populum menimbulkan paradoks
dalam demokrasi. Demokrasi memang menekankan partisipasi mayoritas, tetapi
demokrasi deliberatif juga menuntut penggunaan rasio dan argumentasi dalam
pengambilan keputusan.⁷ Ketika Ad Populum mendominasi, demokrasi
terjebak dalam apa yang disebut Alexis de Tocqueville sebagai “tirani mayoritas,” di
mana opini populer membatasi kebebasan berpikir dan mengabaikan hak-hak
minoritas.⁸ Oleh karena itu, penting bagi demokrasi modern untuk menyeimbangkan
peran mayoritas dengan prinsip rasionalitas, keadilan, dan penghormatan
terhadap pluralisme.
7.5.
Etika Diskursus
Publik
Dalam konteks
diskursus publik, Ad Populum menantang etika
komunikasi. Habermas menekankan bahwa klaim kebenaran harus diuji dalam kondisi
“situasi wicara ideal,” yaitu ruang diskusi yang bebas dari distorsi
kekuasaan dan tekanan mayoritas.⁹ Jika diskursus hanya diukur dari popularitas
pendapat, maka ruang publik kehilangan kualitas kritisnya. Etika diskursus
menuntut agar setiap argumen diperiksa secara rasional, bukan hanya diikuti
karena banyak orang mendukungnya. Dengan demikian, penolakan terhadap fallacy Ad
Populum merupakan bagian dari komitmen etis untuk menjaga keadilan
dan rasionalitas dalam ruang publik.
Footnotes
[1]
James Rachels dan Stuart Rachels, The Elements of Moral Philosophy,
9th ed. (New York: McGraw-Hill, 2019), 36.
[2]
Kwame Anthony Appiah, The Honor Code: How Moral Revolutions Happen
(New York: W. W. Norton, 2010), 57.
[3]
Cas Mudde dan Cristóbal Rovira Kaltwasser, Populism: A Very Short
Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2017), 43.
[4]
Nadia Urbinati, Democracy Disfigured: Opinion, Truth, and the
People (Cambridge: Harvard University Press, 2014), 74.
[5]
Ian Kershaw, The “Hitler Myth”: Image and Reality in the Third
Reich (Oxford: Oxford University Press, 1987), 88.
[6]
Ross Tapsell, Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the
Digital Revolution (Lanham: Rowman & Littlefield, 2017), 102.
[7]
Amy Gutmann dan Dennis Thompson, Why Deliberative Democracy?
(Princeton: Princeton University Press, 2004), 12.
[8]
Alexis de Tocqueville, Democracy in America, trans. George
Lawrence (New York: Harper Perennial, 2000), 245.
[9]
Jürgen Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action,
trans. Christian Lenhardt dan Shierry Weber Nicholsen (Cambridge: MIT Press,
1990), 88.
8.
Ad Populum dalam Media
dan Kehidupan Sehari-hari
8.1.
Media Massa dan
Legitimasi Populer
Media massa memiliki
peran sentral dalam memperkuat daya tarik Ad Populum. Sejak era surat kabar
hingga televisi, popularitas berita sering dijadikan indikator validitas.¹
Fenomena “agenda setting” menunjukkan bahwa isu yang banyak diberitakan
akan dipersepsikan masyarakat sebagai lebih penting dan lebih benar.² Dengan
demikian, media tidak hanya melaporkan fakta, tetapi juga membentuk persepsi kolektif
mengenai kebenaran melalui frekuensi liputan dan resonansi publik.
8.2.
Media Sosial dan
Budaya Viral
Era digital memperluas
jangkauan Ad
Populum melalui media sosial. Algoritma platform seperti Facebook,
X (Twitter), atau TikTok dirancang untuk menonjolkan konten yang paling banyak
direspons pengguna.³ Akibatnya, kebenaran sering kali didefinisikan oleh jumlah
likes,
shares,
atau views,
bukan oleh kualitas substansi.⁴ Fenomena viral culture ini memperlihatkan
bagaimana popularitas dapat menciptakan ilusi validitas, bahkan ketika klaim
tersebut keliru atau menyesatkan.⁵ Dalam konteks ini, Ad
Populum tidak lagi sekadar pola argumentasi, melainkan logika
inheren dari sistem media digital itu sendiri.
8.3.
Iklan dan
Konsumerisme
Dunia periklanan
secara eksplisit memanfaatkan fallacy Ad Populum melalui slogan-slogan
yang menekankan banyaknya pengguna produk tertentu. Contoh umum adalah klaim
“Nomor 1 pilihan keluarga” atau “Dipercaya jutaan orang.”⁶ Strategi ini
tidak memberikan argumen rasional tentang kualitas produk, melainkan
mengandalkan efek psikologis bahwa jika banyak orang membeli, maka produk itu
pasti baik. Dalam konsumerisme modern, hal ini diperkuat oleh fenomena bandwagon
consumption, di mana tren pasar lebih ditentukan oleh selera
mayoritas daripada kualitas intrinsik barang.⁷
8.4.
Pendidikan dan
Dinamika Ruang Kelas
Dalam konteks
pendidikan, Ad Populum juga muncul ketika siswa
lebih memilih mengikuti pendapat mayoritas ketimbang berpikir kritis.
Penelitian dalam psikologi pendidikan menunjukkan bahwa tekanan kelompok (peer
pressure) sering memengaruhi pilihan akademik siswa, meskipun mereka memiliki
argumen yang lebih kuat.⁸ Guru dan pendidik dituntut untuk menciptakan ruang
diskusi yang mendorong keberanian berpikir berbeda, sehingga siswa tidak hanya
terjebak dalam logika mayoritas.
8.5.
Budaya Populer dan
Kehidupan Sehari-hari
Dalam kehidupan
sehari-hari, Ad Populum hadir melalui norma
sosial dan tren budaya. Misalnya, preferensi musik, mode, atau gaya hidup
sering dianggap sahih hanya karena “semua orang melakukannya.”⁹ Fenomena
ini menunjukkan bagaimana
opini populer memengaruhi identitas individu dan perilaku kolektif. Sementara
dalam jangka pendek hal ini dapat menciptakan solidaritas sosial, dalam jangka
panjang dapat melemahkan kapasitas kritis individu untuk menilai nilai suatu
praktik secara rasional.¹⁰
8.6.
Implikasi Sosial
Kontemporer
Pengaruh Ad
Populum dalam media, iklan, pendidikan, dan budaya populer
menunjukkan bahwa fallacy ini tidak hanya merupakan problem akademis, tetapi
juga fenomena sosial yang membentuk pola pikir masyarakat. Di era informasi yang serba cepat, popularitas
sering kali menggantikan bukti sebagai tolok ukur kebenaran. Hal ini
menimbulkan tantangan serius bagi masyarakat modern: bagaimana menjaga otonomi
berpikir kritis di tengah arus opini publik yang masif.
Footnotes
[1]
Maxwell McCombs dan Donald Shaw, “The Agenda-Setting Function of Mass
Media,” Public Opinion Quarterly 36, no. 2 (1972): 176–187.
[2]
Denis McQuail, Mass Communication Theory, 6th ed. (London:
Sage, 2010), 512.
[3]
José van Dijck, The Culture of Connectivity: A Critical History of
Social Media (Oxford: Oxford University Press, 2013), 115.
[4]
Eli Pariser, The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from
You (New York: Penguin, 2011), 52.
[5]
Zeynep Tufekci, Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of
Networked Protest (New Haven: Yale University Press, 2017), 29.
[6]
William M. O’Barr, “Advertising Appeals as Social Symbol: A Cultural
Analysis of Advertising,” Journal of Advertising Research 24, no. 6
(1984): 35.
[7]
Russell W. Belk, “Possessions and the Extended Self,” Journal of
Consumer Research 15, no. 2 (1988): 139–168.
[8]
David W. Johnson dan Roger T. Johnson, Joining Together: Group
Theory and Group Skills, 12th ed. (New York: Pearson, 2019), 214.
[9]
Fred Davis, Fashion, Culture, and Identity (Chicago:
University of Chicago Press, 1992), 36.
[10]
Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgment of
Taste, trans. Richard Nice (Cambridge: Harvard University Press, 1984),
170.
9.
Kritik dan Alternatif
Rasional
9.1.
Kritik Filosofis
terhadap Ad Populum
Fallacy Ad Populum
telah menjadi objek kritik dalam tradisi filsafat sejak zaman klasik.
Aristoteles menekankan bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh opini banyak
orang, melainkan oleh argumen yang sesuai dengan prinsip rasionalitas dan bukti
empiris.¹ Kritik ini diperkuat dalam era modern oleh filsuf rasionalis seperti
Descartes, yang menyerukan agar individu berani meragukan opini mayoritas
sebagai langkah menuju pengetahuan yang lebih pasti.² Pandangan tersebut
menggarisbawahi bahwa Ad Populum melemahkan fondasi epistemik
karena mengganti argumentasi logis dengan preferensi kolektif.
9.2.
Kritik
Epistemologis: Popularitas Bukan Validitas
Dari sudut pandang
epistemologi, kritik utama terhadap Ad Populum adalah bahwa ia
mencampuradukkan antara popularitas dan validitas. Mayoritas bisa saja salah,
sebagaimana ditunjukkan dalam sejarah ilmu pengetahuan, misalnya pada keyakinan geosentrisme
yang bertahan selama berabad-abad meski keliru.³ Karl Popper menegaskan bahwa
kebenaran ilmiah tidak pernah ditentukan oleh konsensus, melainkan oleh
falsifiabilitas klaim.⁴ Dengan demikian, Ad Populum adalah bentuk
simplifikasi epistemik yang mengabaikan standar pengujian kritis terhadap
kebenaran.
9.3.
Kritik Etis dan
Politik
Secara etis, Ad
Populum berpotensi melahirkan tirani mayoritas. John Stuart Mill
mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh direduksi menjadi dominasi opini populer yang membungkam
minoritas.⁵ Dalam ranah politik, kritik ini sangat penting karena manipulasi Ad
Populum dapat melahirkan populisme dangkal, yang mengorbankan
deliberasi rasional demi keuntungan elektoral.⁶ Oleh sebab itu, penolakan
terhadap fallacy ini bukan sekadar urusan logika, melainkan juga bagian dari
komitmen etis dan politik untuk melindungi kebebasan berpikir dan keadilan
sosial.
9.4.
Strategi Menghindari
Ad Populum
Untuk menghindari jebakan Ad
Populum, diperlukan beberapa strategi rasional:
1)
Verifikasi bukti
independen – klaim harus diperiksa melalui data empiris atau
logika, bukan hanya karena diyakini banyak orang.⁷
2)
Kritis terhadap sumber
otoritas kolektif – perlu membedakan antara konsensus ilmiah
yang terbentuk melalui metodologi ketat dengan sekadar opini populer.⁸
3)
Mendorong pluralitas
opini – membuka ruang bagi pandangan minoritas sebagai koreksi
terhadap dominasi mayoritas.⁹
4)
Pendidikan berpikir
kritis – membiasakan masyarakat untuk mempertanyakan alasan di
balik suatu klaim, bukan hanya mengikuti tren atau opini umum.¹⁰
9.5.
Literasi Kritis
sebagai Alternatif Rasional
Alternatif rasional
terhadap Ad
Populum terletak pada penguatan literasi kritis. Paulo Freire
menekankan pentingnya pendidikan yang membebaskan, yakni pendidikan yang
mendorong peserta didik untuk membaca realitas secara reflektif, bukan sekadar
menerima wacana dominan.¹¹ Demikian pula, Habermas mengajukan konsep
rasionalitas komunikatif, di mana klaim kebenaran diuji melalui dialog terbuka
dan bebas dari tekanan mayoritas.¹²
Dengan demikian, literasi kritis dan ruang diskursus rasional menjadi benteng
utama terhadap hegemoni Ad Populum.
Refleksi: Dari Kritik ke Emansipasi
Kritik terhadap Ad
Populum tidak hanya penting untuk kepentingan akademis, tetapi juga
untuk emansipasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kesadaran kritis,
individu dapat membebaskan diri dari tirani opini populer dan mengambil
keputusan berdasarkan nalar serta bukti yang sahih. Pada akhirnya, alternatif
rasional terhadap Ad Populum bukan sekadar strategi
logis, melainkan proyek etis-politik untuk membangun masyarakat yang lebih adil, rasional, dan
demokratis.
Footnotes
[1]
Aristotle, Rhetoric, trans. W. Rhys Roberts (New York: Modern
Library, 1954), 1356a.
[2]
René Descartes, Discourse on the Method, trans. Donald A.
Cress (Indianapolis: Hackett, 1998), 18.
[3]
Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 2nd
ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1970), 68.
[4]
Karl R. Popper, Conjectures and Refutations: The Growth of
Scientific Knowledge (London: Routledge, 2002), 33.
[5]
John Stuart Mill, On Liberty (London: Parker & Son, 1859),
34.
[6]
Nadia Urbinati, Democracy Disfigured: Opinion, Truth, and the People
(Cambridge: Harvard University Press, 2014), 77.
[7]
Stephen Toulmin, The Uses of Argument (Cambridge: Cambridge
University Press, 2003), 92.
[8]
Naomi Oreskes, Why Trust Science? (Princeton: Princeton
University Press, 2019), 21.
[9]
Chantal Mouffe, The Democratic Paradox (London: Verso, 2000),
25.
[10]
Richard Paul dan Linda Elder, Critical Thinking: Tools for Taking
Charge of Your Learning and Your Life, 3rd ed. (Boston: Pearson, 2011),
14.
[11]
Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed, trans. Myra Bergman
Ramos (New York: Continuum, 2000), 72.
[12]
Jürgen Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol. 1,
trans. Thomas McCarthy (Boston: Beacon Press, 1984), 86.
10.
Sintesis dan Refleksi
Filosofis
10.1.
Sintesis Konseptual
Dari uraian
sebelumnya, jelas bahwa Ad Populum merupakan salah satu
bentuk fallacy informal yang memiliki dampak luas dalam kehidupan sosial,
politik, dan epistemologis. Ia beroperasi dengan mekanisme sederhana—menyamakan
popularitas dengan kebenaran—namun konsekuensinya kompleks.¹ Secara konseptual,
Ad
Populum memperlihatkan bagaimana logika dapat dikompromikan oleh
kebutuhan psikologis akan
penerimaan sosial dan oleh struktur sosiologis yang menormalisasi opini
mayoritas.² Dalam dimensi epistemologis, ia menunjukkan keterbatasan akal budi
manusia dalam membedakan antara validitas dan legitimasi sosial.³
10.2.
Refleksi Filosofis
atas Rasionalitas dan Mayoritas
Refleksi filosofis
mengajarkan bahwa kebenaran tidak identik dengan konsensus, meskipun konsensus
bisa menjadi indikator awal bagi validitas klaim. Karl Popper menekankan bahwa pengetahuan ilmiah
berkembang bukan karena diterima mayoritas, melainkan karena mampu bertahan
dari kritik dan falsifikasi.⁴ John Stuart Mill, pada ranah politik,
mengingatkan bahaya “tirani mayoritas” yang dapat mengekang kebebasan
berpikir individu.⁵ Dengan demikian, secara filosofis, Ad
Populum menantang kita untuk menyeimbangkan antara pengakuan akan peran kolektif
dalam membentuk pengetahuan dan kesadaran kritis terhadap potensi manipulasi
mayoritas.
10.3.
Relevansi di Era
Digital
Di era digital, Ad
Populum menemukan medan subur dalam budaya viral dan algoritma
media sosial. Popularitas diukur melalui jumlah likes atau shares,
yang sering disalahartikan sebagai legitimasi kebenaran.⁶ Refleksi filosofis di
sini menuntut kita untuk mempertanyakan logika digital: apakah metrik
popularitas benar-benar dapat dijadikan dasar epistemik? Luciano Floridi
menyebut era ini sebagai infosphere, di mana banjir
informasi menciptakan risiko relativisme epistemik.⁷ Oleh karena itu, tantangan
filosofis kontemporer adalah menjaga rasionalitas kritis dalam lanskap
informasi yang didominasi logika kuantitatif popularitas.
10.4.
Dialektika Individu
dan Kolektivitas
Filsafat juga
mengajarkan pentingnya dialektika antara individu dan kolektivitas. Hegel menekankan
bahwa kebebasan individu hanya dapat direalisasikan dalam kerangka kehidupan
etis kolektif (Sittlichkeit).⁸ Namun, jika
kolektivitas didominasi oleh logika Ad Populum, maka kebebasan tersebut
tereduksi menjadi konformitas. Refleksi ini menegaskan perlunya ruang
deliberatif yang memungkinkan kritik rasional, sehingga konsensus tidak jatuh
menjadi kesepakatan pasif, tetapi menjadi hasil dialog reflektif yang rasional.
10.5.
Menuju Rasionalitas
Emansipatoris
Akhirnya, kritik
terhadap Ad
Populum dapat dibaca sebagai upaya menuju rasionalitas
emansipatoris—sebuah rasionalitas yang membebaskan manusia dari tirani
mayoritas dan membuka ruang bagi pemikiran kritis. Habermas menyebutnya sebagai
“rasionalitas komunikatif,” di mana klaim kebenaran diuji melalui diskursus
bebas dari dominasi.⁹ Refleksi filosofis ini memperlihatkan bahwa penolakan
terhadap Ad
Populum bukan sekadar menolak fallacy, melainkan bagian dari proyek
yang lebih luas: membangun masyarakat yang rasional, adil, dan pluralis.
Kesimpulan Reflektif
Sintesis dari
keseluruhan kajian ini menegaskan bahwa Ad Populum adalah cermin
keterbatasan manusia yang mudah terbuai oleh mayoritas. Namun, ia juga membuka
peluang refleksi filosofis tentang pentingnya membangun kesadaran kritis, baik
dalam ranah epistemologi, etika, maupun politik. Pada akhirnya, tantangan
filosofis kita adalah bagaimana mengintegrasikan kekuatan kolektif tanpa jatuh
ke dalam jebakan mayoritarianisme, serta bagaimana menjaga ruang rasionalitas
agar tetap menjadi pemandu bagi pencarian kebenaran.
Footnotes
[1]
Patrick J. Hurley, A Concise Introduction to Logic, 13th ed.
(Boston: Cengage Learning, 2016), 147.
[2]
Gustave Le Bon, The Crowd: A Study of the Popular Mind
(London: Ernest Benn, 1926), 39.
[3]
Alvin I. Goldman, Epistemology and Cognition (Cambridge:
Harvard University Press, 1986), 43.
[4]
Karl R. Popper, The Logic of Scientific Discovery (London:
Routledge, 2002), 33.
[5]
John Stuart Mill, On Liberty (London: Parker & Son, 1859),
35.
[6]
José van Dijck, The Culture of Connectivity: A Critical History of
Social Media (Oxford: Oxford University Press, 2013), 119.
[7]
Luciano Floridi, The Philosophy of Information (Oxford: Oxford
University Press, 2011), 19.
[8]
G. W. F. Hegel, Elements of the Philosophy of Right, ed. Allen
W. Wood, trans. H. B. Nisbet (Cambridge: Cambridge University Press, 1991),
220.
[9]
Jürgen Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action,
trans. Christian Lenhardt and Shierry Weber Nicholsen (Cambridge: MIT Press,
1990), 88.
11.
Penutup
11.1.
Kesimpulan Umum
Kajian ini
menunjukkan bahwa fallacy Ad Populum merupakan salah satu
bentuk kesalahan berpikir yang paling sering terjadi dalam kehidupan
sehari-hari, baik dalam ruang publik, media, politik, maupun interaksi sosial.¹
Ad
Populum bekerja dengan mengasumsikan bahwa popularitas suatu klaim
adalah bukti kebenarannya. Padahal, sebagaimana ditegaskan dalam epistemologi,
kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah pendukung, melainkan oleh korespondensi
dengan realitas, koherensi dengan sistem pengetahuan, serta bukti empiris yang
dapat diverifikasi.²
Dari perspektif
sejarah, kita melihat bahwa kritik terhadap Ad Populum telah hadir sejak
filsafat Yunani klasik hingga tradisi modern dan kontemporer.³ Dimensi
psikologis dan sosiologis memperlihatkan bagaimana kebutuhan akan konformitas,
rasa aman, serta konstruksi sosial budaya membuat manusia rentan menerima klaim
mayoritas tanpa kritik.⁴ Sementara itu, dimensi epistemologis, etis, dan
politik menegaskan bahwa Ad Populum dapat mengancam
kebebasan berpikir, melemahkan demokrasi deliberatif, serta membuka ruang
manipulasi oleh populisme dan propaganda.⁵
11.2.
Keterbatasan Kajian
Artikel ini masih
memiliki keterbatasan dalam dua hal utama. Pertama, kajian lebih banyak
menekankan aspek teoretis-filosofis, sehingga kurang memberikan studi kasus
empiris yang mendalam dari konteks lokal, khususnya dalam masyarakat Indonesia.
Kedua, belum banyak dieksplorasi keterkaitan antara Ad Populum dengan perkembangan
teknologi kecerdasan buatan (AI) yang berpotensi mereproduksi bias mayoritas
melalui algoritma.⁶
11.3.
Saran untuk
Penelitian dan Kajian Lanjutan
Berdasarkan
keterbatasan tersebut, ada beberapa saran yang dapat diajukan:
1)
Studi empiris lintas
budaya – bagaimana Ad Populum bekerja dalam masyarakat
dengan struktur sosial yang berbeda, misalnya masyarakat individualis versus
kolektivis.
2)
Analisis media digital
lokal – penelitian lebih lanjut tentang bagaimana Ad
Populum beroperasi dalam dinamika media sosial Indonesia, terutama terkait
fenomena buzzer politics.
3)
Keterkaitan dengan
teknologi informasi – kajian tentang bagaimana algoritma media
sosial dan sistem rekomendasi AI memperkuat pola pikir mayoritarian.
4)
Strategi pendidikan
kritis – penelitian aplikatif tentang model pendidikan yang
dapat melatih siswa maupun masyarakat luas untuk mengenali dan menghindari
jebakan Ad Populum.
11.4.
Penutup Reflektif
Akhirnya, Ad
Populum tidak hanya merupakan persoalan logika, tetapi juga cermin
dari kondisi manusia sebagai makhluk sosial yang rentan terhadap tekanan
mayoritas. Namun, justru di situlah tantangan dan peluangnya: membangun budaya
berpikir kritis yang mampu menyeimbangkan antara kebijaksanaan kolektif dan
otonomi individu.⁷ Dengan kesadaran kritis, masyarakat dapat menghindari tirani
mayoritas dan bergerak menuju ruang publik yang lebih rasional, adil, dan
emansipatoris.⁸
Footnotes
[1]
Patrick J. Hurley, A Concise Introduction to Logic, 13th ed.
(Boston: Cengage Learning, 2016), 145.
[2]
Alvin I. Goldman, Epistemology and Cognition (Cambridge:
Harvard University Press, 1986), 43.
[3]
Aristotle, Rhetoric, trans. W. Rhys Roberts (New York: Modern
Library, 1954), 1356a.
[4]
Gustave Le Bon, The Crowd: A Study of the Popular Mind
(London: Ernest Benn, 1926), 35.
[5]
John Stuart Mill, On Liberty (London: Parker & Son, 1859),
34.
[6]
Eli Pariser, The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from
You (New York: Penguin, 2011), 52.
[7]
Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed, trans. Myra Bergman
Ramos (New York: Continuum, 2000), 72.
[8]
Jürgen Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action,
trans. Christian Lenhardt and Shierry Weber Nicholsen (Cambridge: MIT Press,
1990), 88.
Daftar
Pustaka
Appiah, K. A. (2010). The honor code: How moral
revolutions happen. W. W. Norton.
Aristotle. (1954). Rhetoric (W. Rhys Roberts,
Trans.). Modern Library.
Asch, S. E. (1955). Opinions and social pressure. Scientific
American, 193(5), 31–35.
Bacon, F. (1960). Novum organum (F. H.
Anderson, Ed.). Bobbs-Merrill.
Belk, R. W. (1988). Possessions and the extended self.
Journal of Consumer Research, 15(2), 139–168.
Berger, P. L., & Luckmann, T. (1967). The
social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge.
Anchor Books.
Bourdieu, P. (1984). Distinction: A social critique
of the judgment of taste (R. Nice, Trans.). Harvard University Press.
Brown, S. F. (1983). Medieval fallacies and the
scholastic tradition. Vivarium, 21(1), 63–80.
Buridan, J. (2001). Summulae de dialectica (G.
Klima, Ed.). Yale University Press.
Cialdini, R. B. (2007). Influence: The psychology
of persuasion (Rev. ed.). Harper Business.
Copi, I. M., Cohen, C., & McMahon, K. (2011). Introduction
to logic (14th ed.). Routledge.
Damer, T. E. (2012). Attacking faulty reasoning: A
practical guide to fallacy-free arguments (7th ed.). Cengage Learning.
Davis, F. (1992). Fashion, culture, and identity.
University of Chicago Press.
Descartes, R. (1998). Discourse on the method
(D. A. Cress, Trans.). Hackett.
van Dijck, J. (2013). The culture of connectivity:
A critical history of social media. Oxford University Press.
Eemeren, F. H. van, & Grootendorst, R. (1992). Argumentation,
communication, and fallacies. Lawrence Erlbaum Associates.
Eemeren, F. H. van, Garssen, B., & Meuffels, B.
(2009). Fallacies and judgments of reasonableness. Springer.
Floridi, L. (2011). The philosophy of information.
Oxford University Press.
Freire, P. (2000). Pedagogy of the oppressed
(M. B. Ramos, Trans.). Continuum.
Fuller, S. (1988). Social epistemology. Indiana
University Press.
Garver, E. (1994). Aristotle’s rhetoric: An art of
character. University of Chicago Press.
Goldman, A. I. (1986). Epistemology and cognition.
Harvard University Press.
Govier, T. (2010). A practical study of argument
(7th ed.). Wadsworth.
Gutmann, A., & Thompson, D. (2004). Why
deliberative democracy? Princeton University Press.
Habermas, J. (1984). The theory of communicative
action, Vol. 1 (T. McCarthy, Trans.). Beacon Press.
Habermas, J. (1990). Moral consciousness and
communicative action (C. Lenhardt & S. W. Nicholsen, Trans.). MIT Press.
Hamblin, C. L. (1970). Fallacies. Methuen.
Hegel, G. W. F. (1991). Elements of the philosophy
of right (A. W. Wood, Ed.; H. B. Nisbet, Trans.). Cambridge University
Press.
Hurley, P. J. (2016). A concise introduction to
logic (13th ed.). Cengage Learning.
Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2019). Joining
together: Group theory and group skills (12th ed.). Pearson.
Kershaw, I. (1987). The “Hitler myth”: Image and
reality in the Third Reich. Oxford University Press.
Kennedy, G. A. (1963). The art of persuasion in
Greece. Princeton University Press.
Kuhn, T. S. (1970). The structure of scientific
revolutions (2nd ed.). University of Chicago Press.
Le Bon, G. (1926). The crowd: A study of the
popular mind. Ernest Benn.
Longino, H. E. (1990). Science as social knowledge:
Values and objectivity in scientific inquiry. Princeton University Press.
McCombs, M., & Shaw, D. (1972). The agenda-setting
function of mass media. Public Opinion Quarterly, 36(2), 176–187.
McLuhan, M. (1964). Understanding media: The extensions
of man. McGraw-Hill.
McQuail, D. (2010). Mass communication theory
(6th ed.). Sage.
Mill, J. S. (1859). On liberty. Parker &
Son.
Mouffe, C. (2000). The democratic paradox.
Verso.
Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. (2017). Populism:
A very short introduction. Oxford University Press.
O’Barr, W. M. (1984). Advertising appeals as social
symbol: A cultural analysis of advertising. Journal of Advertising Research,
24(6), 35–40.
Oreskes, N. (2019). Why trust science?
Princeton University Press.
Pariser, E. (2011). The filter bubble: What the
Internet is hiding from you. Penguin.
Paul, R., & Elder, L. (2011). Critical
thinking: Tools for taking charge of your learning and your life (3rd ed.).
Pearson.
Popper, K. R. (2002). The logic of scientific
discovery. Routledge.
Popper, K. R. (2002). Conjectures and refutations:
The growth of scientific knowledge. Routledge.
Postman, N. (2005). Amusing ourselves to death:
Public discourse in the age of show business. Penguin.
Rachels, J., & Rachels, S. (2019). The elements
of moral philosophy (9th ed.). McGraw-Hill.
Rorty, R. (1979). Philosophy and the mirror of
nature. Princeton University Press.
Sunstein, C. R. (2017). #Republic: Divided
democracy in the age of social media. Princeton University Press.
Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). The social
identity theory of intergroup behavior. In S. Worchel & W. G. Austin
(Eds.), Psychology of intergroup relations (pp. 15–40). Nelson-Hall.
Tapsell, R. (2017). Media power in Indonesia:
Oligarchs, citizens and the digital revolution. Rowman & Littlefield.
Tocqueville, A. de. (2000). Democracy in America
(G. Lawrence, Trans.). Harper Perennial.
Toulmin, S. (2003). The uses of argument.
Cambridge University Press.
Tufekci, Z. (2017). Twitter and tear gas: The power
and fragility of networked protest. Yale University Press.
Urbinati, N. (2014). Democracy disfigured: Opinion,
truth, and the people. Harvard University Press.
Walton, D. N. (1999). Appeal to popular opinion.
Pennsylvania State University Press.
Walton, D. N. (2006). Fundamentals of critical
argumentation. Cambridge University Press.
Walton, D. N. (2008). Informal logic: A pragmatic
approach (2nd ed.). Cambridge University Press.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar