Konsep Keadilan dan Negara Ideal
Perspektif Filsafat dari Klasik hingga Kontemporer
Alihkan ke: Konsep Keadilan, Konsep
Negara Ideal.
Sistem Pemerintahan, Sistem Hukum, Sistem Ekonomi, Sistem Pendidikan.
Abstrak
Konsep keadilan dan negara ideal telah menjadi
perdebatan filosofis sejak zaman kuno hingga era kontemporer. Artikel ini
mengkaji perkembangan gagasan keadilan dan negara ideal dalam berbagai tradisi
filsafat, mulai dari pemikiran klasik Plato dan Aristoteles, filsafat Islam
melalui Al-Farabi dan Ibnu Khaldun, hingga teori modern seperti keadilan
sebagai fairness dari John Rawls dan libertarianisme Robert Nozick. Kajian ini
juga membahas perbedaan pendekatan terhadap negara ideal dalam wacana
kontemporer, termasuk demokrasi liberal, otoritarianisme, negara kesejahteraan,
dan perspektif Islam modern. Melalui pendekatan historis dan analitis,
penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dan negara ideal bersifat
dinamis dan dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan ekonomi yang terus
berkembang. Di era globalisasi, tantangan baru seperti ketimpangan ekonomi,
krisis demokrasi, dan keberlanjutan lingkungan semakin memperumit pencarian
negara ideal yang mampu menyeimbangkan kebebasan individu dengan kesejahteraan
kolektif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pengembangan model
negara yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman, serta mendorong
studi lebih lanjut mengenai keadilan global dan tata kelola pemerintahan yang
efektif.
Kata Kunci: Keadilan, negara ideal, filsafat politik,
demokrasi, otoritarianisme, negara kesejahteraan, keadilan distributif,
globalisasi, keberlanjutan.
PEMBAHASAN
Konsep Keadilan dan Negara Ideal
1.
Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Masalah
Konsep keadilan dan
negara ideal telah menjadi dua isu sentral dalam filsafat politik sejak zaman
kuno hingga era kontemporer. Perbincangan mengenai keadilan tidak hanya
berkaitan dengan bagaimana suatu negara dikelola, tetapi juga bagaimana hak-hak
individu dan kewajiban sosial ditata dalam suatu sistem yang adil. Plato (427–347
SM), dalam karyanya Republic, mengajukan konsep negara
ideal di mana keadilan merupakan keseimbangan antara tiga kelas masyarakat:
penguasa, penjaga, dan pekerja. Dalam perspektif Plato, keadilan terjadi ketika
setiap kelas menjalankan tugasnya tanpa mencampuri tugas kelas lain, yang
merupakan refleksi dari keteraturan dalam jiwa manusia sendiri.¹
Dalam perkembangan
pemikiran filsafat, Aristoteles (384–322 SM) mengembangkan gagasan yang lebih
pragmatis tentang keadilan dalam Nicomachean Ethics dan Politics.
Ia membedakan antara keadilan distributif, yang mengacu pada distribusi
kekayaan dan status berdasarkan proporsi yang pantas, serta keadilan
retributif, yang terkait dengan sistem penghargaan dan hukuman dalam hukum.²
Pemikiran tentang keadilan terus berkembang di dunia Islam, di mana filsuf
seperti Al-Farabi (872–950 M) dalam Ara’ Ahl al-Madina al-Fadila
mengemukakan gagasan tentang negara utama yang dipimpin oleh seorang filosof-raja,
mirip dengan pemikiran Plato.³
Memasuki era modern,
pemikiran mengenai negara ideal dan keadilan mengalami transformasi besar.
Thomas Hobbes (1588–1679) dalam Leviathan menekankan perlunya
negara yang kuat untuk menjamin ketertiban sosial melalui kontrak sosial.⁴ John
Locke (1632–1704) menawarkan pandangan yang berbeda dalam Two
Treatises of Government, menekankan kebebasan individu serta
hak-hak alamiah yang harus dijaga oleh negara.⁵ Pandangan ini menjadi dasar
bagi pemikiran politik liberal modern yang berkembang pada abad ke-18 hingga
sekarang.
Pada abad ke-20, John
Rawls (1921–2002) dalam A Theory of Justice menawarkan
teori keadilan sebagai fairness, di mana prinsip keadilan
harus dirancang dari perspektif veil of ignorance untuk memastikan
kesetaraan dan kebebasan individu.⁶ Sementara itu, Robert Nozick dalam Anarchy,
State, and Utopia mengkritik Rawls dan menekankan pentingnya
keadilan dalam hak kepemilikan dan kebebasan pasar.⁷ Wacana ini terus
berkembang, terutama dalam konteks globalisasi, demokrasi, dan tantangan
sosial-ekonomi kontemporer.
Studi ini bertujuan
untuk menelaah konsep keadilan dan negara ideal dengan pendekatan historis dan
filosofis, mengkaji berbagai perspektif mulai dari filsafat klasik hingga
pemikiran kontemporer. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memberikan
pemahaman teoritis yang lebih mendalam, tetapi juga membantu dalam merumuskan
konsep keadilan yang relevan bagi masyarakat modern.
1.2.
Metodologi Kajian
Kajian ini
menggunakan pendekatan historis dan analitis terhadap konsep keadilan dan
negara ideal dalam filsafat. Pendekatan historis dilakukan dengan menelusuri
pemikiran para filsuf dari berbagai era, termasuk tradisi Yunani kuno, filsafat
Islam, hingga pemikiran modern dan kontemporer. Analisis kritis dilakukan
terhadap berbagai teks utama yang membahas konsep keadilan dan negara ideal,
baik dalam bentuk buku, artikel jurnal ilmiah, maupun sumber primer dari para
filsuf.
Referensi utama
dalam kajian ini meliputi karya-karya klasik seperti Republic
karya Plato, Nicomachean Ethics dan Politics
karya Aristoteles, serta Ara’ Ahl al-Madina al-Fadila karya
Al-Farabi. Kajian juga merujuk pada pemikiran filsuf modern seperti Hobbes,
Locke, Kant, Rawls, dan Nozick, yang menawarkan berbagai perspektif terhadap
konsep keadilan dan negara ideal. Selain itu, artikel jurnal ilmiah yang
relevan juga digunakan untuk memperkaya analisis dan memastikan bahwa kajian
ini bersandar pada sumber-sumber yang kredibel.
Dengan menggunakan
metodologi ini, diharapkan kajian ini dapat memberikan pemahaman yang
komprehensif mengenai bagaimana konsep keadilan dan negara ideal berkembang
sepanjang sejarah dan bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diaplikasikan
dalam konteks sosial-politik saat ini.
Footnotes
[1]
Plato, Republic, trans. G.M.A. Grube,
revised by C.D.C. Reeve (Indianapolis: Hackett Publishing, 1992), 109–113.
[2]
Aristotle, Nicomachean Ethics, trans. Terence
Irwin (Indianapolis: Hackett Publishing, 1999), 1131a–1132b.
[3]
Al-Farabi, Al-Madina al-Fadila, trans. Richard
Walzer (On the
Perfect State, Oxford: Clarendon Press, 1985), 45–49.
[4]
Thomas Hobbes, Leviathan, ed. Richard Tuck
(Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 89–94.
[5]
John Locke, Two Treatises of Government, ed.
Peter Laslett (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), 287–295.
[6]
John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge:
Harvard University Press, 1971), 52–55.
[7]
Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia (New
York: Basic Books, 1974), 149–153.
2.
Keadilan dalam Pemikiran Filsafat Klasik
2.1.
Keadilan dalam Filsafat Yunani Kuno
2.1.1.
Konsep Keadilan dalam
Pemikiran Plato
Plato (427–347 SM)
merupakan filsuf pertama yang mengembangkan konsep keadilan secara sistematis
dalam karya klasiknya, Republic. Dalam pandangannya,
keadilan (dikaiosyne)
bukan hanya berkaitan dengan hukum atau kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga
dengan keteraturan yang harmonis dalam jiwa individu dan negara.¹ Plato membagi
masyarakat ke dalam tiga kelas utama: penguasa (filosof-raja), penjaga
(tentara), dan produsen (pekerja). Dalam negara yang ideal, keadilan tercapai
ketika setiap kelas menjalankan tugasnya masing-masing tanpa mencampuri peran
kelas lain.²
Bagi Plato, negara
ideal harus dikelola oleh para filsuf yang memiliki kebijaksanaan tertinggi,
sebab mereka adalah satu-satunya kelompok yang memahami "Dunia Ide"
dan kebenaran sejati.³ Ia menolak demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang
cacat karena cenderung didasarkan pada opini publik yang tidak terdidik.
Menurutnya, demokrasi mudah tergelincir ke dalam anarki dan mobokrasi, di mana
orang-orang yang tidak memiliki kebijaksanaan dapat memperoleh kekuasaan.⁴ Oleh
karena itu, dalam Republic, Plato mengusulkan model
aristokrasi berbasis kebajikan, di mana para pemimpin dipilih berdasarkan
intelektualitas dan moralitas mereka.
Konsep keadilan
Plato kemudian mendapat kritik dari para pemikir selanjutnya, terutama
Aristoteles, yang menilai bahwa negara ideal Plato bersifat utopis dan sulit
diterapkan dalam realitas sosial.⁵
2.1.2.
Konsep Keadilan dalam
Pemikiran Aristoteles
Aristoteles (384–322
SM) merupakan murid Plato yang mengembangkan konsep keadilan secara lebih
pragmatis. Dalam Nicomachean Ethics, ia membedakan
dua jenis utama keadilan: keadilan distributif dan keadilan retributif.
1)
Keadilan Distributif
Keadilan ini berkaitan dengan bagaimana sumber
daya, kehormatan, dan jabatan dibagikan dalam masyarakat berdasarkan proporsi
yang pantas. Aristoteles menekankan bahwa distribusi harus dilakukan
berdasarkan kebajikan dan kontribusi seseorang terhadap negara, bukan sekadar
kesetaraan matematis.⁶
2)
Keadilan Retributif
Keadilan ini berkaitan dengan hukuman dan
imbalan. Aristoteles menyatakan bahwa hukuman harus sebanding dengan
pelanggaran yang dilakukan, sehingga tidak boleh terlalu berat atau terlalu
ringan. Konsep ini kemudian menjadi dasar bagi sistem hukum retributif modern.⁷
Dalam Politics,
Aristoteles juga mengkritik gagasan Plato tentang negara ideal yang
dikendalikan oleh para filsuf. Ia menegaskan bahwa negara yang baik harus
berlandaskan hukum dan konstitusi yang adil, serta memungkinkan partisipasi
aktif warga negara.⁸ Aristoteles lebih mendukung bentuk pemerintahan campuran (politeia),
yang merupakan perpaduan antara demokrasi dan aristokrasi, dibandingkan
aristokrasi murni yang diusulkan Plato.
Konsep keadilan
Aristoteles memiliki pengaruh besar dalam perkembangan filsafat politik Barat,
terutama dalam pemikiran hukum dan teori sosial yang muncul di era modern.
2.2.
Konsep Keadilan dalam Filsafat Islam Klasik
2.2.1.
Al-Farabi dan Negara
Utama
Dalam filsafat
Islam, pemikiran tentang keadilan dan negara ideal mendapat pengaruh besar dari
filsafat Yunani, terutama dari Plato dan Aristoteles. Salah satu tokoh yang
paling berpengaruh dalam mengembangkan konsep ini adalah Abu Nasr Al-Farabi
(872–950 M). Dalam karyanya Ara’ Ahl al-Madina al-Fadila (The
Virtuous City), Al-Farabi menyatakan bahwa negara yang ideal adalah
negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang memiliki kebijaksanaan
filosofis dan moral yang tinggi, mirip dengan konsep philosopher-king
dari Plato.⁹
Menurut Al-Farabi,
keadilan dalam negara ideal tercapai ketika setiap individu menjalankan
tugasnya sesuai dengan bakat dan keahliannya. Ia membagi masyarakat menjadi
beberapa tingkatan berdasarkan perannya dalam negara, mirip dengan sistem kelas
yang dikembangkan Plato.¹⁰ Namun, Al-Farabi menekankan bahwa pemimpin ideal
harus memiliki kebajikan spiritual yang tinggi, karena tujuan akhir dari negara
adalah mencapai kebahagiaan tertinggi (sa‘adah).
Pemikiran Al-Farabi
tentang negara ideal dan keadilan berpengaruh dalam pemikiran politik Islam,
termasuk dalam pemikiran para filsuf seperti Ibnu Sina dan Ibnu Khaldun.
2.2.2.
Ibnu Khaldun dan
Keadilan dalam Dinamika Sosial
Ibnu Khaldun
(1332–1406 M) dalam Muqaddimah mengembangkan konsep
keadilan dalam konteks sosial-historis. Berbeda dengan Al-Farabi yang lebih
bersifat normatif, Ibnu Khaldun menganalisis bagaimana keadilan mempengaruhi
keberlangsungan sebuah peradaban.¹¹ Ia menekankan bahwa keadilan adalah fondasi
utama bagi stabilitas negara dan kelangsungan dinasti.
Ibnu Khaldun
mengajukan teori asabiyyah (solidaritas sosial)
sebagai faktor utama yang menentukan kekuatan atau kelemahan suatu negara.
Menurutnya, sebuah negara yang adil akan memperkuat solidaritas sosial,
sedangkan ketidakadilan akan menyebabkan keruntuhan politik.¹² Dalam hal ini,
konsep keadilan yang dikembangkan oleh Ibnu Khaldun lebih dekat dengan pendekatan
sosiologi politik dibandingkan filsafat normatif.
Pemikiran Ibnu
Khaldun memberikan perspektif unik tentang bagaimana keadilan tidak hanya
bersifat ideal, tetapi juga memiliki dimensi pragmatis dalam dinamika politik
dan sejarah.
Kesimpulan
Konsep keadilan
dalam filsafat klasik berkembang dari pemikiran normatif Plato dan Aristoteles
hingga analisis historis Ibnu Khaldun. Plato memandang keadilan sebagai harmoni
dalam struktur sosial, sementara Aristoteles menekankan keadilan dalam
distribusi dan hukum. Pemikiran ini kemudian diteruskan oleh para filsuf Islam
seperti Al-Farabi, yang mengembangkan konsep negara utama, dan Ibnu Khaldun,
yang melihat keadilan sebagai faktor utama dalam keberlangsungan peradaban.
Footnotes
[1]
Plato, Republic, trans. G.M.A. Grube,
revised by C.D.C. Reeve (Indianapolis: Hackett Publishing, 1992), 109–113.
[2]
Ibid., 115–119.
[3]
Ibid., 123–125.
[4]
Ibid., 220–225.
[5]
Aristotle, Politics, trans. C.D.C. Reeve
(Indianapolis: Hackett Publishing, 1998), 1260a–1261b.
[6]
Aristotle, Nicomachean Ethics, trans. Terence
Irwin (Indianapolis: Hackett Publishing, 1999), 1131a–1132b.
[7]
Ibid., 1133a.
[8]
Aristotle, Politics, 1279a–1280b.
[9]
Al-Farabi, Al-Madina al-Fadila, trans. Richard
Walzer (On the
Perfect State, Oxford: Clarendon Press, 1985), 45–49.
[10]
Ibid., 53–57.
[11]
Ibnu Khaldun, Muqaddimah, trans. Franz Rosenthal
(Princeton: Princeton University Press, 1967), 121–124.
[12]
Ibid., 126–130.
3.
Konsep Negara Ideal dalam Pemikiran Filsafat
3.1.
Negara Ideal Menurut Filsuf Klasik
3.1.1.
Negara Ideal dalam
Pemikiran Plato
Plato (427–347 SM)
dalam Republic
mengajukan konsep negara ideal berdasarkan prinsip keadilan dan keteraturan
sosial. Ia berpendapat bahwa negara yang ideal harus mencerminkan harmoni dalam
jiwa manusia, yang terbagi menjadi tiga bagian: rasional (logistikon),
emosional (thymoeides),
dan keinginan (epithymetikon).¹ Struktur ini
kemudian diterapkan dalam pembagian kelas sosial di negara idealnya, yang
terdiri dari:
1)
Penguasa
(Philosopher-King)
Kelas ini terdiri dari para filsuf yang
memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan tentang Idea of Good. Mereka bertugas untuk
memimpin negara dengan kebijakan yang adil dan rasional.²
2)
Penjaga
(Tentara)
Golongan ini bertugas untuk menjaga
keamanan dan mempertahankan negara dari ancaman luar. Mereka harus memiliki
keberanian dan ketaatan terhadap penguasa.³
3)
Produsen
(Pekerja dan Pedagang)
Kelompok ini mencakup para petani,
pedagang, dan pengrajin yang bertanggung jawab atas produksi ekonomi dan
pemenuhan kebutuhan dasar negara.
Plato menegaskan
bahwa ketidakadilan muncul ketika salah satu kelas ini mencampuri urusan kelas
lain. Oleh karena itu, negara ideal adalah negara yang dipimpin oleh para
filsuf-raja yang memiliki kebijaksanaan tertinggi untuk memerintah berdasarkan
pengetahuan dan keadilan.⁴
Namun, konsep negara
ideal Plato mendapat kritik karena dianggap utopis dan tidak realistis dalam
penerapannya. Aristoteles, misalnya, menganggap bahwa sistem negara yang
sepenuhnya dikendalikan oleh filsuf tidak memungkinkan adanya partisipasi
politik yang luas.⁵
3.1.2.
Negara Ideal dalam
Pemikiran Aristoteles
Berbeda dengan
Plato, Aristoteles (384–322 SM) dalam Politics menolak gagasan negara
yang dikendalikan oleh segelintir individu yang dianggap bijaksana. Ia
menekankan bahwa negara ideal harus berdasarkan hukum dan partisipasi warga
negara dalam pemerintahan.⁶ Menurut Aristoteles, bentuk pemerintahan terbaik
bergantung pada karakter masyarakatnya, tetapi dalam keadaan ideal, negara
harus berlandaskan pada konsep politeia, yaitu bentuk pemerintahan
campuran yang menggabungkan unsur-unsur aristokrasi dan demokrasi.⁷
Aristoteles membagi
sistem pemerintahan ke dalam enam kategori, dengan tiga bentuk pemerintahan
yang benar dan tiga bentuk penyimpangannya:
1)
Monarki
(Pemerintahan oleh satu orang bijaksana) → Penyimpangannya: Tirani
2)
Aristokrasi
(Pemerintahan oleh kelompok elit yang berbudi luhur) →
Penyimpangannya: Oligarki
3)
Politeia
(Pemerintahan berdasarkan hukum dan partisipasi rakyat) →
Penyimpangannya: Demokrasi yang korup (mobokrasi)
Menurut Aristoteles,
negara ideal adalah negara yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan
individu dan kepentingan kolektif, di mana hukum berperan sebagai pengatur
utama.⁸
3.2.
Negara Ideal dalam Pemikiran Islam Klasik
3.2.1.
Al-Farabi dan Konsep
Negara Utama
Dalam filsafat
Islam, Abu Nasr Al-Farabi (872–950 M) dalam Ara’ Ahl al-Madina al-Fadila (The
Virtuous City) mengadaptasi konsep negara ideal Plato, tetapi
dengan pendekatan yang lebih spiritual.⁹ Al-Farabi membandingkan negara dengan
tubuh manusia, di mana pemimpin negara diibaratkan sebagai jantung yang
mengendalikan organ-organ lainnya. Negara yang ideal menurutnya harus dipimpin
oleh seorang pemimpin bijaksana yang memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam
dan kebajikan moral yang tinggi.¹⁰
Al-Farabi membedakan
beberapa jenis negara berdasarkan kepemimpinannya:
1)
Negara
Utama (Al-Madina al-Fadila)
Dipimpin oleh seorang filsuf-raja yang
memiliki pemahaman mendalam tentang keadilan dan kebijaksanaan.
2)
Negara
Jahiliyah
Negara yang tidak memiliki pemimpin
bijaksana dan hanya berorientasi pada materialisme.
3)
Negara
Sesat
Negara yang mengklaim berdasarkan
kebijaksanaan, tetapi pemimpinnya tidak memiliki pengetahuan sejati.¹¹
Konsep negara utama
Al-Farabi memiliki kesamaan dengan model philosopher-king Plato, tetapi
dengan tambahan unsur spiritualitas Islam.
3.2.2.
Ibnu Khaldun dan
Dinamika Negara
Ibnu Khaldun
(1332–1406 M) dalam Muqaddimah mengembangkan teori
tentang bagaimana negara terbentuk dan runtuh berdasarkan dinamika sosial. Ia
mengajukan teori asabiyyah (solidaritas kelompok)
sebagai faktor utama yang menentukan kekuatan atau kelemahan suatu negara.¹²
Menurut Ibnu
Khaldun, negara melewati lima tahap siklus:
1)
Fase
Pembentukan
Negara didirikan oleh kelompok yang
memiliki solidaritas kuat (asabiyyah).
2)
Fase Konsolidasi
Pemimpin negara memperkuat kekuasaannya
dengan membangun birokrasi dan ekonomi yang stabil.
3)
Fase
Kejayaan
Negara mencapai puncak kemakmuran,
tetapi mulai mengalami kemunduran moral.
4)
Fase
Kemerosotan
Solidaritas kelompok mulai melemah,
sementara elite penguasa menjadi korup.
5)
Fase
Kejatuhan
Negara runtuh dan digantikan oleh
kelompok baru yang lebih kuat.¹³
Pandangan Ibnu
Khaldun tentang negara ideal lebih bersifat sosiologis dibandingkan normatif.
Ia menekankan bahwa negara yang ideal bukanlah negara yang sempurna secara
teori, tetapi negara yang mampu mempertahankan stabilitas sosial dan keadilan
dalam jangka panjang.
3.3.
Negara Ideal dalam Pemikiran Modern
Konsep negara ideal
berkembang lebih jauh pada era modern dengan munculnya teori kontrak sosial.
Thomas Hobbes (1588–1679) dalam Leviathan mengusulkan negara yang
kuat dengan kekuasaan absolut untuk menghindari anarki.¹⁴ Sebaliknya, John
Locke (1632–1704) dalam Two Treatises of Government
menekankan perlunya perlindungan hak asasi manusia melalui sistem pemerintahan
yang terbatas.¹⁵ Immanuel Kant (1724–1804) dalam Perpetual Peace kemudian menawarkan
konsep negara hukum (Rechtsstaat) yang menjamin
kebebasan individu dalam sistem politik yang rasional dan demokratis.¹⁶
Kesimpulan
Konsep negara ideal telah
berkembang dari model utopis Plato, sistem hukum Aristoteles, hingga pendekatan
spiritual dan sosiologis dalam filsafat Islam. Pemikiran ini terus mengalami
evolusi hingga era modern, di mana negara ideal lebih dikaitkan dengan
demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial.
Footnotes
[1]
Plato, Republic, trans. G.M.A. Grube,
revised by C.D.C. Reeve (Indianapolis: Hackett Publishing, 1992), 109–113.
[2]
Ibid., 115–119.
[3]
Ibid., 123–125.
[4]
Ibid., 220–225.
[5]
Aristotle, Politics, trans. C.D.C. Reeve (Indianapolis:
Hackett Publishing, 1998), 1260a–1261b.
[6]
Ibid., 1279a–1280b.
[7]
Ibid., 1282b.
[8]
Al-Farabi, Al-Madina al-Fadila, trans. Richard
Walzer (On the
Perfect State, Oxford: Clarendon Press, 1985), 45–49.
[9]
Ibnu Khaldun, Muqaddimah, trans. Franz Rosenthal
(Princeton: Princeton University Press, 1967), 121–124.
[10]
Ibid., 126–130.
[11]
Thomas Hobbes, Leviathan, ed. Richard Tuck
(Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 89–94.
[12]
John Locke, Two Treatises of Government, ed.
Peter Laslett (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), 287–295.
[13]
Immanuel Kant, Perpetual Peace (Cambridge:
Cambridge University Press, 1991), 52–55.
[14]
Thomas Hobbes, Leviathan, ed. Richard Tuck
(Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 223–230.
[15]
John Locke, Two Treatises of Government, ed.
Peter Laslett (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), 304–310.
[16]
Immanuel Kant, Perpetual Peace, trans. Ted
Humphrey (Indianapolis: Hackett Publishing, 2003), 98–102.
4.
Konsep Keadilan dalam Pemikiran Modern dan
Kontemporer
4.1.
Keadilan sebagai Konsep Politik dan Sosial
Konsep keadilan
mengalami transformasi yang signifikan pada era modern dan kontemporer. Jika
dalam filsafat klasik keadilan lebih banyak dikaitkan dengan keharmonisan
sosial dan keseimbangan dalam struktur negara, maka dalam filsafat modern,
keadilan mulai dipahami dalam konteks hak individu, kesetaraan, dan kebebasan
politik. Filsafat politik abad ke-17 hingga ke-21 banyak berfokus pada
bagaimana sistem sosial harus dibangun untuk menjamin keadilan bagi semua warga
negara.
4.1.1.
John Rawls: Keadilan
sebagai Fairness
John Rawls
(1921–2002) merupakan salah satu pemikir utama dalam filsafat politik
kontemporer. Dalam karyanya yang monumental, A Theory of Justice (1971), ia
mengajukan teori keadilan sebagai fairness (justice as fairness).¹ Rawls
membangun teorinya berdasarkan kontrak sosial, tetapi dengan konsep yang lebih
abstrak dibandingkan para pemikir sebelumnya seperti Hobbes dan Locke.
Rawls memperkenalkan
konsep veil
of ignorance (tirai ketidaktahuan), yang menggambarkan situasi
hipotetis di mana individu tidak mengetahui posisi sosial, kelas ekonomi, atau
bakat alami mereka dalam masyarakat.² Dalam keadaan ini, individu akan memilih
prinsip-prinsip keadilan yang adil bagi semua orang, karena mereka tidak tahu
di mana mereka akan berada dalam struktur sosial yang dihasilkan. Rawls
mengusulkan dua prinsip utama keadilan:
1)
Prinsip
Kebebasan
Setiap individu memiliki hak atas
kebebasan yang sama seluas mungkin, sejauh kebebasan tersebut dapat dikaitkan
dengan kebebasan orang lain.³
2)
Prinsip
Perbedaan
Ketimpangan sosial dan ekonomi
diperbolehkan hanya jika mereka memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang
paling tidak beruntung dalam masyarakat.⁴
Rawls menegaskan
bahwa keadilan bukan sekadar distribusi kekayaan yang merata, tetapi bagaimana
institusi sosial memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang adil
untuk berkembang. Model ini berpengaruh besar dalam diskusi keadilan sosial dan
kebijakan publik di berbagai negara.
4.1.2.
Robert Nozick: Kritik
terhadap Rawls dan Keadilan Libertarian
Robert Nozick
(1938–2002) dalam Anarchy, State, and Utopia (1974)
mengajukan kritik terhadap Rawls dengan mengembangkan teori keadilan
libertarian.⁵ Menurut Nozick, konsep keadilan Rawls terlalu menekankan distribusi
ekonomi oleh negara, yang pada akhirnya dapat mengancam kebebasan individu.
Nozick mengajukan
teori keadilan berbasis hak kepemilikan (entitlement theory of justice),
yang terdiri dari tiga prinsip utama:
1)
Prinsip
Perolehan yang Sah
Seseorang berhak memiliki sesuatu jika
diperoleh melalui cara yang sah dan tidak merugikan orang lain.
2)
Prinsip
Transfer yang Sah
Seseorang dapat mentransfer
kepemilikannya kepada orang lain melalui kesepakatan sukarela.
3)
Prinsip
Koreksi atas Ketidakadilan
Jika suatu kepemilikan diperoleh secara
tidak sah, maka harus ada mekanisme perbaikan yang adil.⁶
Dengan demikian,
Nozick menolak redistribusi kekayaan yang dipaksakan oleh negara, karena
menurutnya tindakan tersebut melanggar kebebasan individu untuk memiliki dan mengelola
kekayaannya sendiri. Pandangan Nozick banyak mempengaruhi kebijakan ekonomi
neoliberalisme di berbagai negara.
4.1.3.
Amartya Sen: Keadilan
dan Kesejahteraan Sosial
Amartya Sen
(1933–sekarang) menawarkan pendekatan yang lebih berbasis kesejahteraan sosial
dalam memahami keadilan. Dalam The Idea of Justice (2009), ia
mengkritik Rawls karena terlalu fokus pada institusi formal, tanpa cukup
memperhatikan bagaimana keadilan dialami dalam kehidupan nyata.⁷
Sen mengembangkan capability
approach, yang menilai keadilan berdasarkan kemampuan nyata
individu untuk mencapai kesejahteraan. Ia berpendapat bahwa keadilan harus
diukur dari sejauh mana seseorang memiliki kebebasan untuk memilih dan
bertindak dalam kehidupan sosialnya.⁸ Misalnya, dua orang mungkin memiliki pendapatan
yang sama, tetapi jika salah satu mengalami disabilitas dan tidak memiliki
akses yang sama terhadap sumber daya, maka keadilan belum tercapai.
Pendekatan Sen telah
banyak diterapkan dalam kebijakan pembangunan dan indeks kesejahteraan manusia
(Human Development Index – HDI) yang digunakan oleh PBB.
4.2.
Keadilan dalam Perspektif Hukum dan Etika
4.2.1.
Keadilan Retributif
vs. Keadilan Restoratif
Dalam ranah hukum,
perdebatan tentang keadilan sering berpusat pada dua pendekatan utama:
1)
Keadilan
Retributif
Pendekatan ini menekankan pada
penghukuman sebagai balasan atas pelanggaran hukum. Konsep ini berasal dari
teori hukum klasik yang dikembangkan oleh Immanuel Kant, yang menyatakan bahwa
hukuman harus proporsional dengan kejahatan yang dilakukan.⁹
2)
Keadilan
Restoratif
Pendekatan ini menekankan pada
rekonsiliasi dan pemulihan, bukan hanya pada hukuman. Teori ini berkembang
dalam filsafat hukum kontemporer dan banyak diterapkan dalam sistem keadilan
transformatif, seperti dalam kasus rekonsiliasi pasca-konflik di Afrika
Selatan.¹⁰
Dalam konteks
modern, banyak sistem hukum mencoba menyeimbangkan kedua bentuk keadilan ini,
dengan mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan peradilan.
Kesimpulan
Konsep keadilan
dalam filsafat modern dan kontemporer telah berkembang dari model kontrak
sosial Rawls, yang menekankan distribusi keadilan yang adil, hingga pendekatan
libertarian Nozick, yang menekankan kebebasan individu. Di sisi lain, Amartya
Sen memperkenalkan pendekatan berbasis kesejahteraan sosial, yang lebih
memperhatikan kemampuan nyata individu dalam masyarakat.
Dalam ranah hukum,
konsep keadilan terus berkembang, dengan pendekatan retributif dan restoratif
menjadi dua model utama yang diterapkan dalam sistem peradilan modern. Diskusi
ini menunjukkan bahwa keadilan bukanlah konsep yang statis, melainkan terus
berkembang sesuai dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi masyarakat.
Footnotes
[1]
John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge:
Harvard University Press, 1971), 3–5.
[2]
Ibid., 12–15.
[3]
Ibid., 52–55.
[4]
Ibid., 75–78.
[5]
Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia (New
York: Basic Books, 1974), 150–155.
[6]
Ibid., 160–164.
[7]
Amartya Sen, The Idea of Justice (Cambridge:
Harvard University Press, 2009), 5–8.
[8]
Ibid., 75–79.
[9]
Immanuel Kant, The Metaphysics of Morals, trans.
Mary J. Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 102–108.
[10]
John Braithwaite, Restorative Justice and Responsive Regulation
(New York: Oxford University Press, 2002), 20–25.
5.
Negara Ideal dalam Wacana Kontemporer
5.1.
Negara Demokratis vs. Otoritarian
Dalam wacana
kontemporer, konsep negara ideal sering diperdebatkan dalam konteks antara
demokrasi dan otoritarianisme. Demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan
yang paling mendekati konsep negara ideal karena menjunjung tinggi kebebasan
individu, hak asasi manusia, dan partisipasi politik.¹ Sementara itu,
otoritarianisme sering dikritik sebagai bentuk pemerintahan yang mengekang
kebebasan politik dan mengonsentrasikan kekuasaan pada segelintir elite.
Francis Fukuyama
dalam The
End of History and the Last Man (1992) berpendapat bahwa demokrasi
liberal adalah bentuk pemerintahan terbaik yang dapat dicapai oleh peradaban
manusia.² Ia berargumen bahwa negara ideal dalam era kontemporer adalah negara
yang menggabungkan ekonomi pasar bebas dengan sistem demokrasi liberal yang
menjamin kebebasan politik dan hak individu. Namun, kritik terhadap pandangan
ini datang dari para sarjana seperti Fareed Zakaria, yang memperkenalkan konsep
illiberal
democracy, yaitu demokrasi yang tetap memiliki kelemahan dalam hal
perlindungan hak-hak sipil meskipun memiliki pemilihan umum yang bebas.³
Sebaliknya, Samuel
P. Huntington dalam The Clash of Civilizations and the Remaking of
World Order (1996) berpendapat bahwa tidak ada satu model negara
ideal yang berlaku universal, karena sistem politik dan nilai-nilai budaya
suatu negara sangat dipengaruhi oleh peradaban yang melatarbelakanginya.⁴ Hal
ini terlihat dalam sistem pemerintahan di Tiongkok yang tetap mempertahankan
model otoritarianisme berbasis meritokrasi di bawah kepemimpinan Partai
Komunis, yang berbeda dengan model demokrasi liberal Barat.⁵
Dengan demikian,
negara ideal dalam wacana kontemporer bukan hanya sekadar tentang demokrasi
atau otoritarianisme, tetapi juga tentang sejauh mana negara dapat memenuhi
prinsip keadilan, kesejahteraan sosial, dan stabilitas politik bagi warganya.
5.2.
Negara Kesejahteraan dan Keadilan Sosial
Konsep negara
kesejahteraan (welfare state) menjadi salah satu
model negara ideal yang berkembang dalam perdebatan kontemporer. Negara
kesejahteraan bertujuan untuk menyeimbangkan kebebasan individu dengan
distribusi sumber daya yang adil guna mengurangi ketimpangan sosial.⁶ Model ini
banyak diterapkan di negara-negara Skandinavia, seperti Swedia dan Norwegia,
yang menggabungkan ekonomi pasar dengan jaminan sosial yang luas, seperti
layanan kesehatan gratis dan pendidikan berkualitas tinggi.⁷
John Rawls dalam Justice
as Fairness: A Restatement (2001) menegaskan bahwa negara
kesejahteraan adalah bentuk pemerintahan yang paling sesuai dengan prinsip
keadilan distributif, karena memastikan bahwa ketimpangan ekonomi yang ada
tetap memberikan keuntungan bagi kelompok yang paling rentan.⁸ Berbeda dengan
pandangan ini, Milton Friedman dalam Capitalism and Freedom (1962)
berargumen bahwa intervensi negara dalam distribusi kesejahteraan dapat
menghambat efisiensi ekonomi dan kebebasan individu.⁹
Di sisi lain,
Amartya Sen dalam Development as Freedom (1999)
mengkritik pendekatan Rawls yang terlalu berfokus pada distribusi ekonomi tanpa
mempertimbangkan kebebasan riil yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat.¹⁰
Menurutnya, negara ideal harus memastikan bahwa setiap individu memiliki capabilities
yang cukup untuk menjalani kehidupan yang mereka anggap bermakna, bukan hanya
memberikan bantuan ekonomi pasif.¹¹
Pendekatan negara
kesejahteraan tetap menjadi model yang menarik, terutama dalam menghadapi
tantangan global seperti krisis ekonomi dan perubahan iklim yang menuntut peran
aktif negara dalam mengatur distribusi sumber daya.
5.3.
Negara Ideal dalam Perspektif Islam Kontemporer
Dalam konteks
pemikiran Islam kontemporer, konsep negara ideal terus menjadi perdebatan
antara mereka yang mengusung negara Islam teokratis dan mereka yang mendukung
model negara yang lebih inklusif dan demokratis.
Tariq Ramadan dalam Islam,
the West and the Challenges of Modernity (2001) berpendapat bahwa
negara Islam tidak harus berbentuk kekhalifahan seperti dalam sejarah klasik,
tetapi harus beradaptasi dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, selama
nilai-nilai Islam tetap menjadi landasan moral dalam pemerintahan.¹² Pendekatan
ini berusaha menjembatani antara prinsip Islam dan prinsip politik modern yang
menekankan kebebasan individu dan keadilan sosial.
Sementara itu,
pemikir lain seperti Abul A’la Maududi mengusulkan konsep theo-democracy,
di mana negara dijalankan berdasarkan hukum Islam, tetapi dengan mekanisme
demokratis yang melibatkan rakyat dalam pemilihan pemimpin dan penyusunan
kebijakan.¹³ Pandangan ini telah diadopsi dalam berbagai bentuk oleh beberapa
negara, seperti Iran yang menerapkan model Wilayat al-Faqih, di mana kekuasaan
tertinggi berada di tangan pemimpin agama.
Di sisi lain,
pemikir seperti Khaled Abou El Fadl menekankan bahwa negara ideal dalam Islam
seharusnya mengutamakan prinsip maslahah (kemaslahatan publik),
yang berarti bahwa bentuk pemerintahan bisa beragam asalkan memenuhi tujuan
utama syariat, yaitu menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial.¹⁴
Debat mengenai
negara ideal dalam Islam menunjukkan bahwa tidak ada satu model tunggal yang
dapat diterapkan secara universal, tetapi nilai-nilai utama Islam seperti
keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan tetap menjadi elemen penting dalam
setiap sistem pemerintahan yang dikembangkan di negara-negara Muslim.
Kesimpulan
Perdebatan mengenai
negara ideal dalam wacana kontemporer menunjukkan bahwa tidak ada satu model
pemerintahan yang dapat dianggap sempurna untuk semua konteks. Demokrasi
liberal sering dianggap sebagai bentuk negara yang paling ideal, tetapi banyak
negara yang tetap bertahan dengan model otoritarianisme yang diklaim lebih
sesuai dengan kondisi sosial dan budaya mereka.
Di sisi lain, konsep
negara kesejahteraan menegaskan bahwa negara tidak hanya harus menjamin
kebebasan politik, tetapi juga kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyatnya.
Dalam konteks Islam, negara ideal masih menjadi perdebatan, dengan pendekatan
yang bervariasi antara model teokratis dan model yang lebih kompatibel dengan
demokrasi modern.
Perkembangan ini
menunjukkan bahwa negara ideal bukanlah suatu bentuk pemerintahan yang statis,
tetapi merupakan konsep yang terus berkembang sesuai dengan tantangan zaman dan
nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakatnya.
Footnotes
[1]
Larry Diamond, Developing Democracy: Toward Consolidation
(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999), 15–20.
[2]
Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man
(New York: Free Press, 1992), 46–50.
[3]
Fareed Zakaria, The Future of Freedom: Illiberal Democracy at
Home and Abroad (New York: W.W. Norton, 2003), 17–21.
[4]
Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of
World Order (New York: Simon & Schuster, 1996), 39–44.
[5]
Daniel A. Bell, The China Model: Political Meritocracy and the
Limits of Democracy (Princeton: Princeton University Press, 2015),
25–29.
[6]
Gøsta Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism
(Princeton: Princeton University Press, 1990), 52–55.
[7]
Ibid., 78–82.
[8]
John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement
(Cambridge: Harvard University Press, 2001), 101–105.
[9]
Milton Friedman, Capitalism and Freedom (Chicago:
University of Chicago Press, 1962), 85–89.
[10]
Amartya Sen, Development as Freedom (Oxford:
Oxford University Press, 1999), 52–56.
[11]
Ibid., 65–69.
[12]
Tariq Ramadan, Islam, the West and the Challenges of Modernity
(New York: Oxford University Press, 2001), 112–115.
[13]
Abul A’la Maududi, The Islamic Way of Life (Lahore:
Islamic Publications Ltd, 1981), 67–71.
[14]
Khaled Abou El Fadl, Islam and the Challenge of Democracy
(Princeton: Princeton University Press, 2004), 92–96.
6.
Sintesis dan Evaluasi Konsep Keadilan dan
Negara Ideal
6.1.
Perbandingan Konsep Keadilan dan Negara Ideal
dari Berbagai Tradisi Filsafat
Sepanjang sejarah
filsafat, konsep keadilan dan negara ideal telah mengalami perkembangan yang
signifikan, mulai dari pemikiran klasik Yunani hingga diskursus kontemporer.
Perbedaan utama dalam pendekatan terhadap keadilan dan negara ideal dapat
diamati dalam tiga tradisi filsafat utama: filsafat klasik Yunani, filsafat
Islam, dan filsafat modern serta kontemporer.
Plato (427–347 SM)
mengajukan konsep negara ideal sebagai sebuah sistem hierarkis di mana keadilan
tercapai ketika setiap individu menjalankan perannya sesuai dengan kelas
sosialnya.¹ Aristoteles (384–322 SM) memberikan pendekatan yang lebih pragmatis
dengan menekankan hukum dan keseimbangan dalam pemerintahan melalui konsep politeia.²
Dalam Islam, Al-Farabi (872–950 M) mengadopsi model negara Plato dengan
memasukkan unsur spiritual, sementara Ibnu Khaldun (1332–1406 M) menyoroti
faktor sosial-historis yang mempengaruhi keberlangsungan negara.³
Memasuki era modern,
konsep keadilan mengalami transformasi besar. John Rawls (1921–2002) dalam A Theory
of Justice mengajukan teori keadilan sebagai fairness,
yang menekankan keadilan distributif berdasarkan prinsip kebebasan dan
kesetaraan.⁴ Sebaliknya, Robert Nozick (1938–2002) menolak distribusi yang
dipaksakan dan lebih menekankan kebebasan individu dalam kepemilikan properti.⁵
Dalam konteks negara
ideal, perdebatan kontemporer melibatkan model demokrasi liberal seperti yang
dikemukakan oleh Francis Fukuyama,⁶ kontra dengan pendekatan meritokratis dan
otoritarianisme yang dikembangkan di Tiongkok.⁷ Negara kesejahteraan di
Skandinavia, yang menyeimbangkan pasar bebas dengan jaminan sosial, menjadi
model yang banyak dikaji dalam diskursus keadilan dan negara ideal saat ini.⁸
6.2.
Relevansi Konsep Keadilan dan Negara Ideal
dalam Konteks Global
Dalam konteks
global, keadilan dan negara ideal tidak lagi bisa dipahami dalam ruang lingkup
yang terbatas pada negara-bangsa tradisional. Globalisasi telah mengubah
dinamika keadilan, terutama dalam bidang ekonomi dan hak asasi manusia. Amartya
Sen dalam Development
as Freedom menegaskan bahwa keadilan tidak hanya harus dilihat dari
aspek ekonomi, tetapi juga dari perspektif kemampuan individu untuk menjalani
kehidupan yang bermakna.⁹
Di sisi lain,
ketidakadilan struktural tetap menjadi tantangan besar dalam hubungan
internasional. Teori keadilan global yang dikemukakan oleh Thomas Pogge dalam World
Poverty and Human Rights (2002) menyoroti bagaimana sistem ekonomi
dunia cenderung mempertahankan ketimpangan yang menguntungkan negara-negara
kaya dan merugikan negara berkembang.¹⁰ Oleh karena itu, negara ideal dalam era
global seharusnya tidak hanya memperhatikan kesejahteraan warga negaranya sendiri,
tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih adil.
Selain itu,
tantangan lingkungan global juga menuntut redefinisi konsep negara ideal.
Menurut John Dryzek dalam The Politics of the Earth, negara
modern harus mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam kebijakan mereka
untuk memastikan keadilan antargenerasi.¹¹ Model negara kesejahteraan yang
hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak
ekologis dianggap tidak lagi relevan dalam menghadapi krisis iklim saat ini.
6.3.
Refleksi Filosofis terhadap Implementasi Negara
Ideal di Era Modern
Meskipun berbagai
teori telah dikembangkan, penerapan konsep negara ideal dalam realitas politik
sering kali menghadapi kendala praktis. Salah satu tantangan utama adalah
ketidakseimbangan antara idealisme filosofis dan pragmatisme politik.
Dalam sistem
demokrasi, misalnya, meskipun prinsip keadilan dan kebebasan dijunjung tinggi,
realitas politik menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi dan pengaruh oligarki
tetap menjadi masalah yang belum terselesaikan.¹² Model negara kesejahteraan di
Eropa juga mengalami tekanan akibat globalisasi dan migrasi, yang memunculkan
tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan
kolektif.¹³
Di sisi lain, sistem
otoritarianisme seperti yang diterapkan di Tiongkok dan Rusia menunjukkan
efisiensi dalam pembangunan ekonomi dan stabilitas politik, tetapi sering
dikritik karena kurangnya kebebasan individu dan hak asasi manusia.¹⁴ Oleh
karena itu, pertanyaan tentang negara ideal masih menjadi perdebatan yang terus
berlangsung tanpa jawaban yang absolut.
Refleksi filosofis
terhadap implementasi negara ideal juga mengarah pada pemahaman bahwa tidak ada
satu model negara yang dapat dianggap sebagai yang terbaik untuk semua
masyarakat. Konteks historis, budaya, dan sosial-politik suatu bangsa memainkan
peran besar dalam menentukan bagaimana konsep keadilan dan negara ideal
diterapkan dalam praktik.¹⁵
Kesimpulan
Perdebatan mengenai
keadilan dan negara ideal menunjukkan bahwa tidak ada satu konsep yang dapat
diterapkan secara universal. Dari pemikiran Plato hingga teori keadilan Rawls,
setiap perspektif memiliki kelebihan dan keterbatasannya sendiri. Dalam wacana
kontemporer, tantangan global seperti kesenjangan ekonomi, krisis iklim, dan
perkembangan teknologi semakin memperumit pencarian negara ideal yang
benar-benar mampu menyeimbangkan kebebasan, kesejahteraan, dan keadilan sosial.
Dalam praktiknya,
setiap negara menghadapi dilema antara idealisme dan pragmatisme dalam
membangun sistem politik yang adil dan stabil. Oleh karena itu, pencarian
negara ideal bukanlah tentang menemukan satu model yang sempurna, tetapi lebih
kepada bagaimana menyesuaikan prinsip-prinsip keadilan dengan kebutuhan dan
kondisi masyarakat yang terus berubah.
Footnotes
[1]
Plato, Republic, trans. G.M.A. Grube,
revised by C.D.C. Reeve (Indianapolis: Hackett Publishing, 1992), 109–113.
[2]
Aristotle, Politics, trans. C.D.C. Reeve
(Indianapolis: Hackett Publishing, 1998), 1260a–1261b.
[3]
Al-Farabi, Al-Madina al-Fadila, trans. Richard
Walzer (On the
Perfect State, Oxford: Clarendon Press, 1985), 45–49.
[4]
John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge:
Harvard University Press, 1971), 52–55.
[5]
Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia (New
York: Basic Books, 1974), 149–153.
[6]
Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man
(New York: Free Press, 1992), 46–50.
[7]
Daniel A. Bell, The China Model: Political Meritocracy and the
Limits of Democracy (Princeton: Princeton University Press, 2015),
25–29.
[8]
Gøsta Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism
(Princeton: Princeton University Press, 1990), 78–82.
[9]
Amartya Sen, Development as Freedom (Oxford:
Oxford University Press, 1999), 52–56.
[10]
Thomas Pogge, World Poverty and Human Rights
(Cambridge: Polity Press, 2002), 27–30.
[11]
John Dryzek, The Politics of the Earth: Environmental
Discourses (Oxford: Oxford University Press, 2013), 65–70.
[12]
Larry Diamond, Developing Democracy: Toward Consolidation
(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999), 122–127.
[13]
Fareed Zakaria, The Future of Freedom: Illiberal Democracy at
Home and Abroad (New York: W.W. Norton, 2003), 83–88.
[14]
Steven Levitsky and Daniel Ziblatt, How Democracies Die (New York:
Crown Publishing, 2018), 56–61.
[15]
Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of
World Order (New York: Simon & Schuster, 1996), 157–162.
7.
Kesimpulan dan Implikasi
7.1.
Kesimpulan Utama dari Kajian
Kajian mengenai
konsep keadilan dan negara ideal dalam filsafat menunjukkan bahwa gagasan ini
telah berkembang secara dinamis sejak era klasik hingga wacana kontemporer.
Berbagai pemikir besar dari Plato hingga Amartya Sen telah memberikan
kontribusi signifikan dalam membentuk pemahaman kita tentang bagaimana negara
seharusnya berfungsi untuk mencapai keadilan yang optimal.
Plato, dalam Republic,
menegaskan bahwa negara ideal harus dikelola oleh para filsuf yang memiliki
kebijaksanaan tertinggi, dengan sistem yang berbasis pada harmoni sosial dan
keadilan distributif.¹ Aristoteles mengkritik konsep ini dan mengusulkan model politeia,
yang menekankan keseimbangan antara demokrasi dan aristokrasi sebagai bentuk
pemerintahan yang paling stabil.² Di dunia Islam, Al-Farabi mengadopsi gagasan
negara utama dengan pemimpin yang bijaksana, sementara Ibnu Khaldun menyoroti
pentingnya asabiyyah
(solidaritas sosial) dalam keberlangsungan suatu negara.³
Di era modern,
konsep keadilan mengalami transformasi besar. John Rawls dalam A Theory
of Justice mengembangkan teori keadilan sebagai fairness,
yang menekankan keadilan distributif untuk memastikan kesejahteraan bagi
seluruh masyarakat.⁴ Sebaliknya, Robert Nozick menolak pendekatan ini dengan
mengusung kebebasan individu dan hak kepemilikan sebagai dasar utama keadilan.⁵
Dalam wacana
kontemporer, perdebatan mengenai negara ideal semakin kompleks. Francis
Fukuyama mengusulkan demokrasi liberal sebagai bentuk pemerintahan terbaik yang
telah berkembang secara historis,⁶ sementara Samuel Huntington menekankan bahwa
tidak ada satu sistem pemerintahan yang ideal bagi semua masyarakat, mengingat
perbedaan budaya dan sejarah masing-masing bangsa.⁷
Dari berbagai
perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa keadilan dan negara ideal bukanlah
konsep yang bersifat absolut atau universal. Sebaliknya, keduanya harus
dipahami sebagai prinsip-prinsip dinamis yang bergantung pada konteks sosial,
politik, dan budaya yang terus berkembang.
7.2.
Tantangan Implementasi Konsep Keadilan dan
Negara Ideal
Meskipun teori
tentang keadilan dan negara ideal telah banyak dikembangkan, implementasi
konsep-konsep ini dalam dunia nyata masih menghadapi berbagai tantangan.
Beberapa tantangan utama yang muncul dalam penerapan keadilan dan negara ideal
di era modern meliputi:
7.2.1.
Ketimpangan Ekonomi
dan Sosial
Ketimpangan ekonomi
masih menjadi hambatan utama dalam mencapai keadilan sosial. Teori keadilan
distributif Rawls menekankan pentingnya menciptakan sistem ekonomi yang
memungkinkan kelompok paling rentan dalam masyarakat mendapatkan manfaat yang
lebih besar.⁸ Namun, realitas global saat ini menunjukkan bahwa sistem kapitalisme
yang dominan sering kali memperburuk ketimpangan antara kelompok kaya dan
miskin.⁹
Thomas Piketty dalam
Capital
in the Twenty-First Century menunjukkan bahwa akumulasi kekayaan
dalam sistem ekonomi modern cenderung menguntungkan elite ekonomi, sehingga
menimbulkan ketidakadilan yang semakin sulit diatasi oleh kebijakan
redistribusi konvensional.¹⁰ Oleh karena itu, tantangan utama dalam penerapan
konsep negara ideal adalah bagaimana menciptakan sistem yang mampu
menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial.
7.2.2.
Krisis Demokrasi dan
Otoritarianisme
Meskipun demokrasi
liberal sering dianggap sebagai model negara ideal dalam dunia modern, realitas
politik global menunjukkan bahwa banyak negara mengalami kemunduran demokrasi (democratic
backsliding). Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam How
Democracies Die menyoroti bahwa di banyak negara, demokrasi
perlahan-lahan mengalami erosi akibat meningkatnya populisme dan manipulasi
politik oleh elite berkuasa.¹¹
Sementara itu,
beberapa negara seperti Tiongkok dan Rusia menunjukkan bahwa otoritarianisme
dapat menawarkan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat
dibandingkan sistem demokrasi yang sering kali mengalami kebuntuan dalam proses
pengambilan keputusan.¹² Perdebatan ini mengindikasikan bahwa tidak ada satu
sistem negara yang dapat dianggap ideal secara universal, melainkan harus
disesuaikan dengan kondisi sosial dan politik suatu negara.
7.2.3.
Tantangan
Keberlanjutan dan Keadilan Antar-Generasi
Konsep negara ideal
juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan keadilan
antar-generasi. Dalam The Politics of the Earth, John
Dryzek menegaskan bahwa negara yang ideal tidak hanya bertanggung jawab atas
kesejahteraan warganya saat ini, tetapi juga harus memperhitungkan dampaknya
terhadap generasi mendatang.¹³ Krisis lingkungan global, seperti perubahan
iklim dan eksploitasi sumber daya alam, menunjukkan bahwa negara-negara modern
belum sepenuhnya menerapkan konsep keadilan yang mempertimbangkan keberlanjutan
jangka panjang.
Sebagai solusi,
banyak pemikir lingkungan menyerukan perlunya pendekatan green
democracy, yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam
kebijakan ekonomi dan sosial.¹⁴ Oleh karena itu, negara ideal di masa depan
harus mampu mengadopsi kebijakan yang lebih pro-lingkungan dan memperhitungkan
dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil.
7.3.
Saran untuk Studi Lanjutan dalam Filsafat
Politik dan Sosial
Mengacu pada
berbagai tantangan yang telah dibahas, terdapat beberapa bidang studi yang
masih perlu dikembangkan lebih lanjut dalam filsafat politik dan sosial:
1)
Rekonstruksi Teori
Keadilan dalam Konteks Globalisasi
Globalisasi telah mengubah lanskap ekonomi dan
sosial dunia, sehingga konsep keadilan yang selama ini dikembangkan dalam konteks
negara-bangsa harus diperbarui agar lebih relevan dalam sistem internasional.¹⁵
2)
Model Negara Ideal yang
Fleksibel dan Adaptif
Dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai model
negara yang mampu menyesuaikan diri dengan tantangan global, termasuk perubahan
teknologi, migrasi, dan krisis lingkungan.¹⁶
3)
Integrasi Antara Demokrasi
dan Efisiensi Pemerintahan
Studi lebih lanjut diperlukan untuk mencari model
pemerintahan yang mampu menggabungkan prinsip demokrasi dengan efisiensi dalam
pengambilan keputusan, tanpa mengorbankan kebebasan individu.
Dengan memperdalam
studi di bidang-bidang ini, pemahaman kita mengenai keadilan dan negara ideal
dapat terus berkembang dan menjadi lebih aplikatif dalam menghadapi tantangan
global yang semakin kompleks.
Footnotes
[1]
Plato, Republic, trans. G.M.A. Grube,
revised by C.D.C. Reeve (Indianapolis: Hackett Publishing, 1992), 109–113.
[2]
Aristotle, Politics, trans. C.D.C. Reeve
(Indianapolis: Hackett Publishing, 1998), 1260a–1261b.
[3]
Al-Farabi, Al-Madina al-Fadila, trans. Richard
Walzer (On the
Perfect State, Oxford: Clarendon Press, 1985), 45–49.
[4]
John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge:
Harvard University Press, 1971), 52–55.
[5]
Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia (New
York: Basic Books, 1974), 149–153.
[6]
Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man
(New York: Free Press, 1992), 46–50.
[7]
Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of
World Order (New York: Simon & Schuster, 1996), 157–162.
[8]
John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement
(Cambridge: Harvard University Press, 2001), 101–105.
[9]
Amartya Sen, Development as Freedom (Oxford:
Oxford University Press, 1999), 52–56.
[10]
Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century
(Cambridge: Harvard University Press, 2014), 355–360.
[11]
Steven Levitsky and Daniel Ziblatt, How Democracies Die (New York:
Crown Publishing, 2018), 56–61.
[12]
Daniel A. Bell, The China Model (Princeton:
Princeton University Press, 2015), 25–29.
[13]
John Dryzek, The Politics of the Earth (Oxford:
Oxford University Press, 2013), 65–70.
[14]
Ibid., 75–80.
[15]
Thomas Pogge, World Poverty and Human Rights
(Cambridge: Polity Press, 2002), 27–30.
[16]
Fareed Zakaria, The Future of Freedom (New York:
W.W. Norton, 2003), 122–127.
Daftar Pustaka
Aristotle. (1998). Politics (C. D. C. Reeve,
Trans.). Hackett Publishing.
Bell, D. A. (2015). The China model: Political
meritocracy and the limits of democracy. Princeton University Press.
Diamond, L. (1999). Developing democracy: Toward
consolidation. Johns Hopkins University Press.
Dryzek, J. S. (2013). The politics of the earth:
Environmental discourses. Oxford University Press.
Esping-Andersen, G. (1990). The three worlds of
welfare capitalism. Princeton University Press.
Fukuyama, F. (1992). The end of history and the
last man. Free Press.
Huntington, S. P. (1996). The clash of
civilizations and the remaking of world order. Simon & Schuster.
Kant, I. (1991). The metaphysics of morals
(M. J. Gregor, Trans.). Cambridge University Press.
Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). How democracies
die. Crown Publishing.
Locke, J. (1988). Two treatises of government
(P. Laslett, Ed.). Cambridge University Press.
Maududi, A. A. (1981). The Islamic way of life.
Islamic Publications Ltd.
Nozick, R. (1974). Anarchy, state, and utopia.
Basic Books.
Piketty, T. (2014). Capital in the twenty-first
century (A. Goldhammer, Trans.). Harvard University Press.
Plato. (1992). Republic (G. M. A. Grube,
Trans.; C. D. C. Reeve, Rev. Ed.). Hackett Publishing.
Pogge, T. (2002). World poverty and human rights.
Polity Press.
Ramadan, T. (2001). Islam, the West and the
challenges of modernity. Oxford University Press.
Rawls, J. (1971). A theory of justice.
Harvard University Press.
Rawls, J. (2001). Justice as fairness: A
restatement. Harvard University Press.
Sen, A. (1999). Development as freedom.
Oxford University Press.
Sen, A. (2009). The idea of justice. Harvard
University Press.
Walzer, R. (1985). On the perfect state:
Al-Farabi’s political philosophy. Clarendon Press.
Zakaria, F. (2003). The future of freedom:
Illiberal democracy at home and abroad. W. W. Norton.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar