Populisme
Konsep, Sejarah, Dinamika,
Kritik, dan Relevansi Kontemporer
Alihkan ke: Sorotan,
Pencitraan, dan Realita Politik.
Abstrak
Populisme merupakan salah satu konsep paling menonjol
sekaligus kontroversial dalam kajian politik kontemporer. Sebagai sebuah thin-centered
ideology, populisme mendefinisikan politik melalui dikotomi antara “rakyat
murni” versus “elit korup,” serta menekankan klaim representasi atas general
will rakyat. Artikel ini berupaya memberikan telaah komprehensif mengenai
populisme, mencakup dimensi konseptual, sejarah perkembangan, tipologi dan
varian, tokoh-tokoh populis, fenomena kontemporer, serta dampaknya terhadap
demokrasi dan kebijakan publik. Analisis menunjukkan bahwa populisme tidak
dapat dipahami sebagai fenomena tunggal, melainkan sebagai spektrum ideologi,
strategi politik, sekaligus gaya komunikasi yang berbeda-beda sesuai konteks
sosial, ekonomi, dan kultural. Secara historis, populisme muncul di Amerika
Serikat dan Rusia pada abad ke-19, berkembang pesat di Amerika Latin, dan kini
hadir kembali dalam bentuk populisme kanan di Eropa serta populisme digital di
berbagai belahan dunia.
Dampak populisme terhadap demokrasi bersifat
ambivalen: ia dapat memperluas partisipasi politik dan menjadi koreksi atas
defisit representasi, namun juga berpotensi melemahkan institusi demokratis,
menolak pluralisme, serta mendorong konsentrasi kekuasaan. Refleksi filosofis
memperlihatkan bahwa populisme tidak sekadar fenomena politik praktis,
melainkan cermin dari sifat ontologis politik modern yang selalu berhubungan
dengan konstruksi identitas kolektif “rakyat.” Artikel ini menegaskan bahwa
populisme harus dipahami secara kritis sebagai tantangan sekaligus peluang bagi
demokrasi kontemporer.
Kata Kunci: Populisme, demokrasi, rakyat, elit, ideologi tipis, politik
kontemporer.
PEMBAHASAN
Konsep, Sejarah, Dinamika,
Kritik, dan Relevansi Populisme
1.
Pendahuluan
Fenomena populisme dalam politik kontemporer
menjadi salah satu topik paling banyak diperbincangkan dalam kajian ilmu
politik dewasa ini. Istilah populisme kerap muncul dalam wacana
publik, baik dalam konteks kampanye elektoral, dinamika partai politik, maupun
analisis akademis mengenai demokrasi dan krisis representasi. Namun, meskipun
penggunaannya begitu luas, populisme tetap merupakan sebuah konsep yang
problematis karena multi-tafsir dan sering kali mengalami
reduksi makna sesuai konteks tertentu. Dengan kata lain, populisme berada dalam
wilayah ambivalensi: di satu sisi dipandang sebagai koreksi terhadap elitisme
politik, tetapi di sisi lain dianggap ancaman bagi stabilitas demokrasi
liberal.¹
Cas Mudde dan Cristóbal Rovira Kaltwasser mendefinisikan populisme sebagai sebuah thin-centered
ideology yang membagi masyarakat ke dalam dua kubu antagonistik: “rakyat
murni” versus “elit korup.”² Ideologi ini menekankan bahwa
politik seharusnya mengekspresikan general will atau kehendak umum
rakyat, bukan sekadar menjadi arena kompetisi kepentingan elit.³ Namun
demikian, karena sifatnya yang “tipis” (tidak menyajikan kerangka
normatif dan programatik yang utuh), populisme cenderung bersifat parasit yang
melekat pada ideologi lain, seperti nasionalisme, sosialisme, liberalisme,
maupun bahkan agama.⁴ Inilah yang menjadikan populisme mudah bertransformasi
dan mengakar dalam berbagai konteks sosial-politik yang berbeda.
Secara historis, populisme tidak hanya
merupakan fenomena kontemporer, tetapi memiliki akar panjang dalam politik
modern. Gerakan People’s Party di Amerika Serikat
pada akhir abad ke-19, populisme agraris di Rusia, hingga peronisme di
Argentina pada abad ke-20, merupakan manifestasi awal yang memperlihatkan bahwa
populisme dapat muncul dengan wajah yang sangat beragam.⁵ Pada abad ke-21,
populisme justru mengalami kebangkitan di berbagai belahan dunia, baik di
negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat, maupun di negara
berkembang di Amerika Latin, Asia, hingga Afrika. Hal ini menunjukkan bahwa
populisme merupakan fenomena global yang melintasi batas geografis maupun
ideologis.
Urgensi kajian populisme dalam ilmu politik
kontemporer semakin mengemuka mengingat dampaknya yang signifikan terhadap
demokrasi dan kebijakan publik. Populisme sering dikaitkan dengan meningkatnya
polarisasi sosial, krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokratis,
serta munculnya gaya kepemimpinan yang personalistik dan karismatik.⁶ Lebih
jauh, dalam konteks perkembangan teknologi informasi, populisme juga
bertransformasi menjadi digital populism, di mana media
sosial menjadi sarana efektif untuk membangun narasi rakyat versus elit dan
memobilisasi dukungan politik secara cepat.⁷
Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian
akademik mengenai populisme memiliki relevansi yang penting, baik secara
teoritis maupun praktis. Dari sisi teoritis, kajian ini membantu memperdalam
pemahaman mengenai karakter dasar populisme, tipologi, serta perdebatan
akademis yang mengiringinya. Dari sisi praktis, analisis terhadap populisme
dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dinamika politik di berbagai
negara, termasuk Indonesia, yang juga tidak lepas dari praktik populisme dalam
sejarah maupun perkembangan politik mutakhir. Dengan demikian, penelitian ini
bertujuan untuk mengurai konsep, sejarah, tipologi, tokoh, serta dampak
populisme terhadap demokrasi, sekaligus memberikan refleksi filosofis mengenai
posisi populisme dalam politik modern.
Footnotes
[1]
Margaret Canovan, Populism (New York: Harcourt Brace
Jovanovich, 1981), 3–4.
[2]
Cas Mudde and Cristóbal Rovira Kaltwasser, Populism: A Very Short
Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2017), 5.
[3]
Ernesto Laclau, On Populist Reason (London: Verso, 2005),
74–75.
[4]
Mudde and Kaltwasser, Populism: A Very Short Introduction, 15.
[5]
Kirk A. Hawkins, Venezuela’s Chavismo and Populism in Comparative
Perspective (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 23–25.
[6]
Takis S. Pappas, “Populists in Power,” Journal of Democracy
30, no. 2 (2019): 70–84.
[7]
Benjamin Moffitt, The Global Rise of Populism: Performance,
Political Style, and Representation (Stanford: Stanford University Press,
2016), 121–123.
2.
Konsep
Dasar Populisme
2.1.
Definisi Populisme
Populisme merupakan salah satu konsep paling
sering digunakan dalam ilmu politik, namun pada saat yang sama juga merupakan
konsep yang paling sulit didefinisikan secara tunggal. Margaret Canovan, salah
satu akademisi terkemuka dalam kajian ini,
menyatakan bahwa populisme adalah “a shadow cast by democracy itself,”
yaitu bayangan yang selalu mengikuti demokrasi.¹ Artinya, populisme tidak dapat
dipisahkan dari dinamika demokrasi karena selalu muncul ketika ada
ketidakpuasan terhadap representasi politik yang berlaku.
Cas Mudde dan Cristóbal Rovira Kaltwasser
mendefinisikan populisme sebagai thin-centered ideology yang membagi
masyarakat menjadi dua kubu antagonistik: “rakyat murni” (the pure
people) versus “elit korup” (the corrupt elite).² Dengan
definisi ini, populisme bukanlah sebuah ideologi komprehensif seperti
liberalisme atau sosialisme, melainkan kerangka ideologis
yang tipis dan bergantung pada ideologi lain untuk memperoleh substansi politik
yang lebih lengkap.³
Ernesto Laclau menambahkan perspektif
diskursif dengan menyatakan bahwa populisme adalah logika politik yang
membentuk identitas kolektif “rakyat” melalui oposisi terhadap “elit.”⁴
Dengan demikian, populisme bukan hanya soal konten kebijakan, tetapi juga
tentang cara membangun identitas politik melalui retorika dan simbol.
2.2.
Karakteristik Utama
Populisme
Secara umum, terdapat beberapa karakteristik utama populisme yang dapat
dikenali:
1)
Dikotomi Rakyat vs
Elit.
Populisme selalu memosisikan rakyat sebagai
entitas moral yang murni dan homogen, berhadapan dengan elit yang dianggap
korup, tidak mewakili, dan merusak tatanan politik.⁵
2)
Kehendak Umum (General
Will).
Populisme menekankan bahwa politik seharusnya
mengekspresikan kehendak umum rakyat (volonté générale), bukan sekadar
menjalankan prosedur demokratis yang dianggap membatasi.⁶
3)
Gaya Politik
Personalistik.
Pemimpin
populis biasanya menampilkan diri sebagai representasi autentik dari rakyat,
dengan gaya komunikasi yang sederhana, emosional, dan dekat dengan massa.⁷
4)
Anti-Institusionalisme.
Populisme
cenderung mencurigai lembaga-lembaga demokrasi seperti parlemen, pengadilan,
dan media, yang dianggap sebagai instrumen elit untuk mempertahankan
kekuasaan.⁸
5)
Elastisitas Ideologis.
Karena bersifat thin-centered, populisme
dapat menempel pada berbagai ideologi—baik kiri, kanan, nasionalis, maupun
religius.⁹
Karakteristik-karakteristik tersebut
menjadikan populisme bukan sekadar fenomena kebijakan, melainkan fenomena gaya politik dan strategi wacana
yang bisa muncul dalam berbagai bentuk.
2.3.
Populisme sebagai
Ideologi “Tipis”
Konsep populisme
sebagai thin-centered
ideology menegaskan bahwa ia tidak memiliki basis normatif yang
utuh seperti liberalisme dengan konsep kebebasan, atau sosialisme dengan konsep
kesetaraan.¹⁰ Populisme hanya menyajikan “kerangka kosong” berupa
dikotomi rakyat vs elit yang kemudian diisi oleh ideologi lain. Misalnya, populisme kiri
berorientasi pada redistribusi ekonomi, sedangkan populisme kanan sering
menekankan identitas nasional dan eksklusivitas etnis.¹¹
Implikasinya, populisme memiliki fleksibilitas
tinggi dalam konteks politik yang berbeda. Ia bisa muncul dalam bentuk
kebijakan kesejahteraan inklusif maupun dalam bentuk kebijakan eksklusif yang xenofobik. Hal ini yang
menjadikan populisme disebut “bunglon ideologis.”¹²
2.4.
Populisme dan
Demokrasi
Hubungan antara populisme dan demokrasi
bersifat ambivalen. Di satu sisi, populisme dapat menjadi kritik yang
konstruktif terhadap defisit representasi dalam demokrasi liberal. Dengan mengusung retorika rakyat, populisme
mampu meningkatkan partisipasi politik dan membangkitkan keterlibatan massa
yang sebelumnya terpinggirkan.¹³ Namun, di sisi lain, populisme juga berpotensi
merusak demokrasi karena cenderung melemahkan institusi formal, menolak
pluralisme, dan memusatkan kekuasaan pada figur pemimpin tunggal.¹⁴
Dengan demikian, populisme bukan hanya konsep
deskriptif, melainkan juga normatif, karena selalu menimbulkan perdebatan apakah ia merupakan obat atau ancaman bagi demokrasi
kontemporer.
Footnotes
[1]
Margaret Canovan, Populism (New York: Harcourt Brace
Jovanovich, 1981), 294.
[2]
Cas Mudde and Cristóbal Rovira Kaltwasser, Populism: A Very Short
Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2017), 5.
[3]
Mudde and Kaltwasser, Populism: A Very Short Introduction, 15.
[4]
Ernesto Laclau, On Populist Reason (London: Verso, 2005), 67.
[5]
Jan-Werner Müller, What Is Populism? (Philadelphia: University
of Pennsylvania Press, 2016), 19.
[6]
Pierre Rosanvallon, Le Peuple Intrapouvable: Histoire de la
Représentation Démocratique en France (Paris: Gallimard, 1998), 33–34.
[7]
Benjamin Moffitt, The Global Rise of Populism: Performance,
Political Style, and Representation (Stanford: Stanford University Press,
2016), 41–42.
[8]
Takis S. Pappas, “Populists in Power,” Journal of Democracy
30, no. 2 (2019): 72.
[9]
Mudde and Kaltwasser, Populism: A Very Short Introduction, 11.
[10]
Canovan, Populism, 8.
[11]
Moffitt, The Global Rise of Populism, 98–99.
[12]
Daniele Albertazzi and Duncan McDonnell, Twenty-First Century
Populism: The Spectre of Western European Democracy (Basingstoke: Palgrave
Macmillan, 2008), 3.
[13]
Nadia Urbinati, Democracy Disfigured: Opinion, Truth, and the
People (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014), 123.
[14]
Müller, What Is Populism?, 43.
3.
Sejarah
Perkembangan Populisme
3.1.
Populisme Awal di
Abad ke-19
Akar populisme dapat
ditelusuri sejak abad ke-19, ketika istilah ini mulai digunakan untuk
menggambarkan gerakan politik yang mengatasnamakan rakyat jelata dalam melawan
elit politik dan ekonomi. Salah satu contoh paling awal adalah People’s
Party atau Populist Party di Amerika Serikat
pada dekade 1890-an, yang lahir dari keresahan petani dan buruh terhadap dominasi perusahaan
besar serta kebijakan ekonomi yang dianggap hanya menguntungkan kalangan elit
industri dan perbankan.¹ Gerakan ini mengusung isu-isu redistribusi, keadilan
ekonomi, dan keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik.
Di Rusia, populisme
berkembang dalam bentuk gerakan narodnichestvo (dari kata narod
yang berarti rakyat).² Kaum narodniki pada pertengahan abad
ke-19 berusaha mengorganisir
petani sebagai basis politik untuk menentang rezim Tsar. Meski akhirnya gagal mewujudkan revolusi
besar, narodnichestvo
memberikan pengaruh ideologis penting bagi perkembangan sosialisme dan
komunisme di Rusia.³
3.2.
Populisme di Amerika
Latin
Pada abad ke-20, populisme menemukan ladang
subur di Amerika Latin. Salah satu tokoh paling terkenal adalah Juan Domingo
Perón di Argentina (1946–1955), yang membangun model politik populis dengan
basis dukungan buruh dan kelas menengah melalui kebijakan ekonomi proteksionis,
redistribusi sosial, serta retorika nasionalisme.⁴ Fenomena ini dikenal sebagai
Peronisme,
yang kemudian menjadi rujukan bagi berbagai gerakan populis lain di kawasan tersebut.
Selain Perón, tokoh-tokoh seperti Getúlio
Vargas di Brasil dan Lázaro Cárdenas di Meksiko juga menampilkan pola populisme
serupa: kombinasi karisma pemimpin, mobilisasi massa, serta kebijakan ekonomi
yang berpihak pada rakyat.⁵ Pada era kontemporer, populisme di Amerika Latin
mengalami kebangkitan melalui figur seperti Hugo Chávez di Venezuela, Evo
Morales di Bolivia, dan Rafael Correa di Ekuador, yang sering disebut sebagai populisme
kiri karena menekankan distribusi ekonomi dan keadilan sosial.⁶
3.3.
Populisme di Eropa
Di Eropa, populisme awalnya terkait dengan
gerakan agraris di Eropa Timur dan Tengah pada akhir abad ke-19. Namun,
perkembangan signifikan terjadi setelah Perang Dunia II, ketika populisme mulai
dikaitkan dengan ideologi sayap kanan dan anti-imigrasi.⁷ Sejak 1990-an,
populisme semakin menonjol di Eropa Barat melalui partai-partai seperti Front
National (Prancis), Lega Nord (Italia), dan Party
for Freedom (Belanda), yang mengusung isu nasionalisme, kedaulatan,
serta penolakan terhadap integrasi Eropa.⁸
Fenomena Brexit pada 2016 dan kebangkitan
tokoh-tokoh seperti Viktor Orbán di Hungaria serta Marine Le Pen di Prancis
menunjukkan bahwa populisme kini menjadi arus utama dalam politik Eropa.⁹
Populisme di kawasan ini tidak hanya berbasis ekonomi, tetapi juga berbasis
identitas, khususnya dalam menghadapi isu imigrasi, Islam, dan integrasi Uni
Eropa.
3.4.
Populisme di Asia
dan Afrika
Populisme juga muncul dalam konteks Asia dan
Afrika, meskipun dengan karakteristik lokal. Di India, Indira Gandhi sering
dianggap sebagai pemimpin populis karena retorikanya tentang “Garibi Hatao” (hapuskan kemiskinan) yang memobilisasi
massa miskin pada 1970-an.¹⁰ Pada era kontemporer, Narendra Modi menampilkan
populisme nasionalis Hindu yang menggabungkan retorika religius dengan
pembangunan ekonomi.¹¹
Di Filipina, Rodrigo Duterte menggunakan gaya
populisme law-and-order,
dengan retorika keras terhadap kriminalitas dan narkoba.¹² Sementara itu, di
Turki, Recep Tayyip Erdoğan mengombinasikan populisme religius dengan
nasionalisme untuk mempertahankan basis dukungan luas.¹³
Di Afrika, populisme muncul dalam bentuk
retorika anti-kolonial dan anti-elit lokal. Tokoh seperti Robert Mugabe di Zimbabwe dan Julius Malema di Afrika
Selatan menunjukkan bagaimana populisme dapat berpadu dengan isu redistribusi
tanah dan identitas rasial.¹⁴
3.5.
Populisme di
Indonesia
Dalam konteks Indonesia, populisme memiliki
sejarah panjang sejak era kemerdekaan. Soekarno, misalnya, menampilkan gaya
kepemimpinan populis dengan retorika revolusioner, mobilisasi massa, serta
penekanan pada persatuan rakyat melawan kolonialisme dan imperialisme.¹⁵ Pada
era Reformasi, populisme hadir kembali dalam gaya kampanye dan retorika politik
beberapa kandidat, seperti Prabowo Subianto dan Joko Widodo,
yang sama-sama menggunakan citra diri sebagai representasi rakyat untuk melawan
elit.¹⁶
Hal ini menunjukkan bahwa populisme di
Indonesia, sebagaimana di negara lain, bersifat kontekstual dan fleksibel, serta terus beradaptasi dengan perubahan
dinamika sosial, ekonomi, dan politik.
Footnotes
[1]
Charles Postel, The Populist Vision (New York: Oxford
University Press, 2007), 25–26.
[2]
Franco Venturi, Roots of Revolution: A History of the Populist and
Socialist Movements in 19th Century Russia (New York: Alfred A. Knopf,
1960), 41–42.
[3]
Andrzej Walicki, A History of Russian Thought: From the
Enlightenment to Marxism (Stanford: Stanford University Press, 1979),
276–278.
[4]
Daniel James, Resistance and Integration: Peronism and the
Argentine Working Class, 1946–1976 (Cambridge: Cambridge University Press,
1988), 19–20.
[5]
Michael L. Conniff, ed., Populism in Latin America
(Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1999), 15–17.
[6]
Kirk A. Hawkins, Venezuela’s Chavismo and Populism in Comparative
Perspective (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 29–30.
[7]
Paul Taggart, Populism (Buckingham: Open University Press,
2000), 65.
[8]
Daniele Albertazzi and Duncan McDonnell, Twenty-First Century
Populism: The Spectre of Western European Democracy (Basingstoke: Palgrave
Macmillan, 2008), 23–24.
[9]
Cas Mudde, The Far Right Today (Cambridge: Polity Press,
2019), 54–56.
[10]
Christophe Jaffrelot, India’s Silent Revolution: The Rise of the
Lower Castes in North India (New York: Columbia University Press, 2003),
112–113.
[11]
Ajay Gudavarthy, India after Modi: Populism and the Right
(London: Bloomsbury, 2018), 7–9.
[12]
Nicole Curato, Democracy in a Time of Misery: From Spectacular
Tragedy to Deliberative Action (Oxford: Oxford University Press, 2019),
47–49.
[13]
Jenny White, Muslim Nationalism and the New Turks (Princeton:
Princeton University Press, 2013), 88–90.
[14]
Roger Southall, Populism and the Left in South Africa
(Johannesburg: Jacana Media, 2021), 56–58.
[15]
Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia
(Ithaca: Cornell University Press, 1962), 32–34.
[16]
Edward Aspinall, “Populism, Clientelism, and Mobilization in Indonesia:
Insights from the 2014 Presidential Campaign,” Indonesia 99 (2015):
1–28.
4.
Tipologi
dan Varian Populisme
4.1.
Populisme Kiri dan
Populisme Kanan
Salah satu tipologi utama dalam studi
populisme adalah pembedaan antara populisme kiri dan populisme
kanan. Populisme kiri biasanya berfokus pada isu-isu ekonomi,
redistribusi, dan keadilan sosial.¹ Gerakan ini menekankan pentingnya melawan
elit ekonomi, kapitalis, dan lembaga internasional yang dianggap menindas rakyat. Contoh populisme kiri dapat
ditemukan pada pemerintahan Hugo Chávez di Venezuela atau Evo Morales di
Bolivia, yang menekankan retorika anti-neoliberalisme dan kebijakan
redistributif.²
Sebaliknya, populisme kanan lebih
menitikberatkan pada isu identitas, nasionalisme, dan kedaulatan negara.³ Elit
yang diserang bukan hanya elit ekonomi, melainkan juga elit politik global,
imigran, dan kelompok minoritas yang dianggap mengancam homogenitas budaya
bangsa. Marine Le Pen di Prancis dan Viktor Orbán di Hungaria merupakan contoh
kontemporer dari populisme kanan yang berbasis etno-nasionalisme dan
anti-imigrasi.⁴
4.2.
Populisme Agraris
Populisme agraris adalah bentuk awal populisme
yang muncul di abad ke-19, terutama di Amerika Serikat dan Rusia. Gerakan ini
lahir dari keresahan petani terhadap eksploitasi ekonomi dan marginalisasi
politik.⁵ People’s
Party di Amerika Serikat menjadi salah satu representasi paling
menonjol, dengan program menentang monopoli perusahaan besar dan menyerukan perlindungan terhadap kaum agraris.⁶ Populisme
agraris menegaskan bahwa rakyat sejati adalah petani dan pekerja pedesaan,
sehingga melawan elit perkotaan yang dianggap korup dan eksploitatif.
4.3.
Populisme Nasionalis
dan Etno-Nasionalis
Varian lain dari
populisme adalah populisme nasionalis yang
mendefinisikan rakyat berdasarkan identitas kebangsaan, sering kali eksklusif
terhadap kelompok etnis atau agama tertentu.⁷ Populisme etno-nasionalis
mengusung agenda untuk mengembalikan kejayaan bangsa dengan menyingkirkan pengaruh asing dan memperkuat
ikatan primordial. Contoh nyata adalah Donald Trump di Amerika Serikat dengan
slogan “Make America Great Again,” yang menekankan proteksionisme ekonomi
sekaligus kebijakan imigrasi yang ketat.⁸
4.4.
Populisme Religius
Populisme juga dapat
mengambil bentuk religiopopulisme, yakni
populisme yang menggunakan identitas agama sebagai basis mobilisasi.⁹ Dalam
populisme jenis ini, rakyat didefinisikan sebagai komunitas religius yang
murni, sementara
elit dipandang sebagai pihak yang mengkhianati nilai-nilai agama. Recep Tayyip
Erdoğan di Turki memanfaatkan retorika populisme religius dengan menekankan
identitas Islam sebagai inti dari rakyat Turki.¹⁰ Di Indonesia, populisme
religius kerap muncul dalam retorika politik yang mengatasnamakan umat,
terutama dalam momen elektoral yang sarat polarisasi.¹¹
4.5.
Populisme Inklusif
vs Eksklusif
Benjamin Moffitt dan
Cas Mudde mengusulkan tipologi lain berdasarkan inklusivitas.¹² Populisme
inklusif berusaha memperluas definisi “rakyat” dengan
memasukkan kelompok marjinal, minoritas, dan kelompok yang terpinggirkan secara
sosial-ekonomi. Contohnya adalah Evo Morales yang mengintegrasikan komunitas pribumi dalam
identitas nasional Bolivia.¹³ Sebaliknya, populisme eksklusif justru
mendefinisikan rakyat secara sempit, menyingkirkan kelompok tertentu seperti
imigran, minoritas agama, atau etnis. Populisme sayap kanan di Eropa banyak
menampilkan wajah eksklusif ini.¹⁴
4.6. Populisme
dalam Sistem Politik yang Berbeda
Varian populisme juga dapat dilihat dari
sistem politik yang menaunginya. Dalam sistem presidensial, populisme
cenderung berwujud pada figur sentral pemimpin karismatik yang langsung mengklaim representasi rakyat, seperti halnya
Trump di AS atau Bolsonaro di Brasil.¹⁵ Sementara dalam sistem parlementer,
populisme sering berbentuk partai politik yang mendominasi wacana publik,
misalnya UK
Independence Party di Inggris atau Lega di Italia.¹⁶
Footnotes
[1]
Cas Mudde and Cristóbal Rovira Kaltwasser, Populism: A Very Short
Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2017), 17.
[2]
Kirk A. Hawkins, Venezuela’s Chavismo and Populism in Comparative
Perspective (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 31–32.
[3]
Paul Taggart, Populism (Buckingham: Open University Press,
2000), 93.
[4]
Daniele Albertazzi and Duncan McDonnell, Populism and Liberal
Democracy: Populists in Government in Austria, Italy, Poland and Switzerland
(Oxford: Oxford University Press, 2015), 22–23.
[5]
Charles Postel, The Populist Vision (New York: Oxford
University Press, 2007), 29.
[6]
Margaret Canovan, Populism (New York: Harcourt Brace
Jovanovich, 1981), 8.
[7]
Cas Mudde, The Far Right Today (Cambridge: Polity Press,
2019), 11–12.
[8]
Pippa Norris and Ronald Inglehart, Cultural Backlash: Trump,
Brexit, and Authoritarian Populism (Cambridge: Cambridge University Press,
2019), 145.
[9]
Duncan McDonnell and Olivier Roy, “Religious Populism and the Politics
of Faith,” in Populism and Religion, ed. Carlos de la Torre (London:
Routledge, 2022), 10.
[10]
Jenny White, Muslim Nationalism and the New Turks (Princeton:
Princeton University Press, 2013), 112.
[11]
Marcus Mietzner, “Populist Mobilization in Southeast Asia: The
Indonesian Case,” Pacific Affairs 88, no. 4 (2015): 685–687.
[12]
Benjamin Moffitt and Cas Mudde, “What’s Left of the Radical Left?
Populism, Socialism and the Decline of the Left in Europe,” Government and
Opposition 51, no. 1 (2016): 25.
[13]
Raúl Madrid, The Rise of Ethnic Politics in Latin America
(Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 97.
[14]
Mudde, The Far Right Today, 77.
[15]
Steven Levitsky and James Loxton, “Populism and Competitive
Authoritarianism in the Andes,” Democratization 20, no. 1 (2013):
113–114.
[16]
Albertazzi and McDonnell, Populism and Liberal Democracy, 54.
5.
Tokoh-Tokoh
Populis
5.1.
Tokoh Historis
Populis
Sejarah populisme
tidak dapat dilepaskan dari figur-figur pemimpin yang berhasil memobilisasi
massa melalui retorika “rakyat” melawan “elit.” Salah satu tokoh awal adalah Andrew
Jackson (1767–1845), Presiden Amerika Serikat ketujuh, yang
dikenal sebagai pengusung Jacksonian Democracy.¹ Jackson menampilkan diri sebagai
representasi rakyat biasa dengan menolak dominasi elit politik dan finansial,
serta menekankan prinsip pemerintahan langsung oleh rakyat.²
Di Rusia, gerakan narodniki
menemukan sosok-sosok intelektual dan aktivis yang berusaha mengartikulasikan aspirasi petani.³ Meskipun
mereka gagal menciptakan revolusi besar, pengaruh mereka signifikan dalam
memicu kesadaran politik rakyat dan memberi inspirasi bagi tokoh revolusioner
berikutnya.
5.2. Juan
Domingo Perón dan Tradisi Populisme Amerika Latin
Tokoh penting lainnya adalah Juan
Domingo Perón (1895–1974), Presiden Argentina yang memimpin
pada 1946–1955 dan 1973–1974. Perón membangun ideologi Peronisme
yang menekankan aliansi antara pemimpin karismatik, buruh, dan rakyat miskin.⁴
Dengan retorika nasionalisme dan kebijakan proteksionis, Perón berhasil menciptakan basis dukungan
luas yang bertahan hingga kini.
Tradisi populisme Amerika Latin kemudian
diteruskan oleh tokoh-tokoh seperti Getúlio Vargas di Brasil, Lázaro
Cárdenas di Meksiko, dan lebih kontemporer Hugo
Chávez di Venezuela. Chávez secara khusus dikenal dengan Bolivarian
Revolution-nya yang memadukan retorika anti-imperialis,
nasionalisasi sumber daya alam, serta
redistribusi sosial.⁵
5.3. Tokoh
Kontemporer: Amerika Serikat dan Eropa
Dalam konteks kontemporer, Donald
Trump menjadi representasi populisme kanan di Amerika Serikat.
Terpilih sebagai Presiden pada 2016, Trump memanfaatkan sentimen
anti-globalisasi, proteksionisme ekonomi, serta retorika anti-imigrasi untuk
membangun citra diri sebagai pembela rakyat Amerika melawan “elit Washington.”⁶
Gaya komunikasinya yang langsung, provokatif, dan sering menggunakan media
sosial mencerminkan karakteristik digital populism.⁷
Di Eropa, Marine Le Pen di Prancis dan Viktor
Orbán di Hungaria menjadi ikon populisme kanan. Le Pen
menekankan isu nasionalisme dan penolakan terhadap imigrasi, sedangkan Orbán
membangun konsep “demokrasi iliberal” yang mengedepankan kedaulatan
nasional atas integrasi Uni Eropa.⁸ Tokoh lain seperti Matteo
Salvini (Italia) dan Geert Wilders (Belanda) juga
memperlihatkan pola populisme eksklusif berbasis etno-nasionalisme.⁹
5.4.
Tokoh Populis di
Asia
Populisme juga mengakar kuat di Asia dengan
tokoh-tokoh yang memanfaatkan identitas religius maupun nasionalis. Narendra
Modi di India menggunakan retorika populisme Hindu nasionalis, menekankan pembangunan ekonomi
sekaligus menguatkan identitas mayoritas Hindu dalam politik.¹⁰ Di Filipina, Rodrigo
Duterte menampilkan populisme law-and-order dengan retorika keras
terhadap kriminalitas dan narkoba, sekaligus memosisikan dirinya sebagai
pemimpin rakyat kecil yang melawan elit liberal.¹¹
Sementara itu, di Turki, Recep
Tayyip Erdoğan memadukan populisme religius dengan
nasionalisme. Ia menampilkan diri sebagai representasi rakyat Muslim Turki yang
“dikhianati” oleh elit sekuler, sambil memperkuat
kekuasaan eksekutifnya.¹²
5.5.
Tokoh Populis di
Indonesia
Dalam konteks
Indonesia, populisme memiliki wajah khas yang terikat pada dinamika sejarah
politik nasional. Soekarno, Proklamator sekaligus
Presiden pertama RI, sering dianggap sebagai figur populis karena gaya
retorikanya yang revolusioner, penekanan pada persatuan nasional, serta mobilisasi massa melawan
imperialisme dan kolonialisme.¹³ Retorikanya tentang Nasakom
(nasionalisme, agama, komunisme) dan manipol usdek mencerminkan upaya
membangun identitas rakyat yang menyatukan berbagai kelompok.
Pada era Reformasi, figur seperti Prabowo
Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) juga
menggunakan strategi populis dalam kampanye politik. Prabowo sering mengusung
narasi nasionalisme ekonomi dan kemandirian bangsa, sedangkan Jokowi membangun citra diri sebagai “orang biasa” (the common man)
yang dekat dengan rakyat.¹⁴ Kehadiran media sosial semakin memperkuat dimensi
populis dalam gaya komunikasi politik keduanya.
Footnotes
[1]
Sean Wilentz, The Rise of American Democracy: Jefferson to Lincoln
(New York: W.W. Norton, 2005), 355–357.
[2]
Harry L. Watson, Liberty and Power: The Politics of Jacksonian
America (New York: Hill and Wang, 2006), 22.
[3]
Andrzej Walicki, A History of Russian Thought: From the
Enlightenment to Marxism (Stanford: Stanford University Press, 1979), 276.
[4]
Daniel James, Resistance and Integration: Peronism and the
Argentine Working Class, 1946–1976 (Cambridge: Cambridge University Press,
1988), 19–20.
[5]
Kirk A. Hawkins, Venezuela’s Chavismo and Populism in Comparative
Perspective (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 45–46.
[6]
Pippa Norris and Ronald Inglehart, Cultural Backlash: Trump,
Brexit, and Authoritarian Populism (Cambridge: Cambridge University Press,
2019), 154–155.
[7]
Benjamin Moffitt, The Global Rise of Populism: Performance,
Political Style, and Representation (Stanford: Stanford University Press,
2016), 127.
[8]
Cas Mudde, The Far Right Today (Cambridge: Polity Press,
2019), 60–62.
[9]
Daniele Albertazzi and Duncan McDonnell, Twenty-First Century
Populism: The Spectre of Western European Democracy (Basingstoke: Palgrave
Macmillan, 2008), 26.
[10]
Ajay Gudavarthy, India after Modi: Populism and the Right
(London: Bloomsbury, 2018), 7–8.
[11]
Nicole Curato, Democracy in a Time of Misery: From Spectacular
Tragedy to Deliberative Action (Oxford: Oxford University Press, 2019),
47–49.
[12]
Jenny White, Muslim Nationalism and the New Turks (Princeton:
Princeton University Press, 2013), 115.
[13]
Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia
(Ithaca: Cornell University Press, 1962), 33–35.
[14]
Edward Aspinall, “Populism, Clientelism, and Mobilization in Indonesia:
Insights from the 2014 Presidential Campaign,” Indonesia 99 (2015):
1–28.
6.
Fenomena
Populisme dalam Politik Kontemporer
6.1.
Populisme di Eropa
Dalam dekade
terakhir, Eropa menjadi salah satu kawasan paling subur bagi berkembangnya
populisme, terutama dalam bentuk populisme kanan. Fenomena ini dipicu oleh
krisis ekonomi, meningkatnya arus migrasi, serta ketidakpuasan terhadap proyek integrasi Uni Eropa.¹
Partai-partai seperti Rassemblement National di Prancis, Alternative
für Deutschland (AfD) di Jerman, dan Lega di Italia memanfaatkan
sentimen anti-imigrasi serta retorika nasionalis untuk memperoleh dukungan
luas.²
Brexit pada 2016
menjadi contoh konkret keberhasilan populisme dalam memengaruhi keputusan
politik besar.³ Kampanye “Leave” yang dipimpin oleh tokoh seperti Nigel
Farage memainkan retorika tentang “mengembalikan kendali kepada rakyat Inggris” dan menolak
dominasi elit birokrasi Uni Eropa.⁴ Di Eropa Timur, pemimpin seperti Viktor
Orbán di Hungaria dan Jarosław Kaczyński di Polandia menunjukkan bentuk
populisme yang disebut demokrasi iliberal, yaitu demokrasi
yang melemahkan prinsip pluralisme dan supremasi hukum demi klaim representasi
langsung terhadap rakyat.⁵
6.2.
Populisme di Amerika
Serikat
Populisme di Amerika Serikat menemukan
momentum kuat dalam kepemimpinan Donald Trump (2016–2020). Trump memosisikan
dirinya sebagai outsider yang melawan “elit Washington” dengan slogan “Drain
the Swamp.”⁶ Retorika anti-globalisasi, proteksionisme ekonomi, dan
kebijakan imigrasi yang ketat menjadi ciri utama
kampanyenya.⁷ Media sosial, khususnya Twitter, berperan penting dalam membentuk
gaya komunikasi Trump yang langsung, provokatif, dan berorientasi pada
mobilisasi emosi publik.⁸
Fenomena populisme di AS tidak hanya muncul
dari kanan, tetapi juga dari kiri, seperti yang ditunjukkan oleh Bernie
Sanders. Sanders mengusung agenda populisme ekonomi progresif dengan menekankan redistribusi kekayaan, pengendalian
korporasi besar, serta perbaikan sistem kesehatan dan pendidikan.⁹ Hal ini
menunjukkan bahwa populisme di AS bersifat spektrum ganda: eksklusif kanan
maupun inklusif kiri.
6.3.
Populisme di Amerika
Latin
Amerika Latin tetap
menjadi laboratorium penting bagi populisme. Populisme kiri kontemporer yang diusung Hugo Chávez, Evo
Morales, dan Rafael Correa menekankan narasi anti-neoliberalisme, kedaulatan
nasional, serta kebijakan redistributif.¹⁰ Chávez, misalnya, menggunakan
retorika Bolivarian
Revolution untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan memobilisasi
dukungan rakyat miskin.¹¹
Namun, kawasan ini juga mengenal populisme
kanan, seperti Jair Bolsonaro di Brasil, yang menggabungkan retorika
anti-korupsi dengan agenda konservatisme sosial dan nasionalisme.¹² Fenomena
ini menunjukkan bahwa populisme di Amerika Latin
bersifat dinamis dan dapat bergeser sesuai dengan konteks sosial-politik
masing-masing negara.
6.4.
Populisme di Asia
Di Asia, populisme
hadir dalam berbagai wajah. Narendra Modi di India
menampilkan populisme nasionalis Hindu yang menggabungkan pembangunan ekonomi
dengan agenda identitas mayoritas.¹³ Di Filipina, Rodrigo
Duterte menampilkan
gaya law-and-order
populism melalui retorika keras terhadap narkoba dan kriminalitas,
sekaligus mencitrakan dirinya sebagai figur yang dekat dengan rakyat kecil.¹⁴
Di Indonesia,
populisme juga memainkan peran signifikan dalam dinamika politik. Retorika
populis digunakan baik oleh Joko Widodo, yang menampilkan citra sebagai “orang
biasa” yang sederhana, maupun oleh Prabowo Subianto, yang mengusung narasi nasionalisme ekonomi dan
kritik terhadap elit global.¹⁵ Polarisasi politik dalam pemilihan presiden 2014
dan 2019 memperlihatkan bagaimana populisme beroperasi dalam kerangka demokrasi
elektoral dengan memanfaatkan media sosial, simbol keagamaan, dan isu
kesejahteraan rakyat.¹⁶
6.5.
Populisme Digital
dan Media Sosial
Fenomena baru dalam
populisme kontemporer adalah kemunculan digital populism, yaitu praktik
populisme yang sangat bergantung pada media sosial sebagai sarana komunikasi politik.¹⁷
Platform seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp memungkinkan pemimpin populis
untuk berkomunikasi langsung dengan rakyat tanpa perantara institusi media
tradisional. Hal ini memperkuat retorika rakyat vs elit dengan menciptakan
narasi sederhana, emosional, dan mudah disebarkan.¹⁸
Digital populism juga mempermudah diseminasi
informasi palsu (fake news) dan teori konspirasi
yang sering kali digunakan untuk memperkuat klaim populis.¹⁹ Dengan demikian,
fenomena populisme kontemporer tidak dapat dipahami tanpa mempertimbangkan peran teknologi digital dan transformasi ruang publik
global.
Footnotes
[1]
Cas Mudde, The Far Right Today (Cambridge: Polity Press,
2019), 56.
[2]
Daniele Albertazzi and Duncan McDonnell, Populism and Liberal
Democracy (Oxford: Oxford University Press, 2015), 44.
[3]
Pippa Norris and Ronald Inglehart, Cultural Backlash: Trump,
Brexit, and Authoritarian Populism (Cambridge: Cambridge University Press,
2019), 167.
[4]
Matthew Goodwin and Oliver Heath, “The 2016 Referendum, Brexit and the
Left Behind: An Aggregate-level Analysis of the Result,” The Political
Quarterly 87, no. 3 (2016): 323–324.
[5]
Jan-Werner Müller, What Is Populism? (Philadelphia: University
of Pennsylvania Press, 2016), 44.
[6]
Benjamin Moffitt, The Global Rise of Populism: Performance,
Political Style, and Representation (Stanford: Stanford University Press,
2016), 127.
[7]
Norris and Inglehart, Cultural Backlash, 154–155.
[8]
Daniel Kreiss, Prototype Politics: Technology-Intensive Campaigning
and the Data of Democracy (Oxford: Oxford University Press, 2016), 199.
[9]
Jeffrey S. Juris, “Reflections on #Occupy Everywhere: Social Media,
Public Space, and Emerging Logics of Aggregation,” American Ethnologist
39, no. 2 (2012): 259.
[10]
Kirk A. Hawkins, Venezuela’s Chavismo and Populism in Comparative
Perspective (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 29.
[11]
Steve Ellner, Rethinking Venezuelan Politics: Class, Conflict, and
the Chávez Phenomenon (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2008), 88.
[12]
Mariana Llanos and Leiv Marsteintredet, Presidential Breakdowns in
Latin America (New York: Palgrave Macmillan, 2010), 122.
[13]
Ajay Gudavarthy, India after Modi: Populism and the Right
(London: Bloomsbury, 2018), 7–8.
[14]
Nicole Curato, Democracy in a Time of Misery: From Spectacular
Tragedy to Deliberative Action (Oxford: Oxford University Press, 2019),
47.
[15]
Marcus Mietzner, “Populist Mobilization in Southeast Asia: The
Indonesian Case,” Pacific Affairs 88, no. 4 (2015): 685–687.
[16]
Edward Aspinall and Marcus Mietzner, “Indonesia’s Democratic Paradox:
Competitive Elections amidst Rising Illiberalism,” Bulletin of Indonesian
Economic Studies 55, no. 3 (2019): 295.
[17]
Paolo Gerbaudo, The Digital Party: Political Organisation and
Online Democracy (London: Pluto Press, 2019), 101.
[18]
Zizi Papacharissi, A Private Sphere: Democracy in a Digital Age
(Cambridge: Polity Press, 2010), 59.
[19]
Yochai Benkler, Robert Faris, and Hal Roberts, Network Propaganda:
Manipulation, Disinformation, and Radicalization in American Politics
(Oxford: Oxford University Press, 2018), 67.
7.
Dampak
terhadap Demokrasi dan Kebijakan Publik
7.1. Populisme
sebagai Koreksi terhadap Demokrasi Liberal
Populisme sering dipandang sebagai bentuk
koreksi atas kelemahan demokrasi liberal yang dianggap terlalu elitis dan
terlembaga.¹ Dengan mengusung klaim mewakili “rakyat murni,” populisme mampu menyoroti defisit representasi dalam sistem politik
modern.² Dalam beberapa kasus, populisme mendorong partisipasi politik
masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan, misalnya kelas pekerja atau komunitas
minoritas yang diabaikan oleh partai-partai arus utama.³ Hal ini menunjukkan
bahwa populisme memiliki dimensi positif sebagai mekanisme pengingat bahwa
demokrasi harus tetap berpihak pada rakyat, bukan semata pada elit politik dan
ekonomi.
7.2.
Risiko terhadap
Institusi Demokrasi
Meskipun demikian, populisme juga menghadirkan
risiko serius terhadap keberlangsungan institusi demokrasi. Pemimpin populis
cenderung melemahkan lembaga legislatif, yudikatif, dan media yang dianggap
sebagai hambatan bagi pelaksanaan “kehendak
rakyat.”⁴ Dalam jangka panjang, praktik ini dapat mengarah pada konsentrasi
kekuasaan di tangan eksekutif dan memunculkan pola pemerintahan yang
otoritarian.⁵
Contoh konkret dapat ditemukan pada
pemerintahan Viktor Orbán di Hungaria dan Recep Tayyip Erdoğan di Turki, di
mana populisme digunakan untuk melemahkan sistem check and balance, membatasi
kebebasan pers, serta memanipulasi konstitusi
demi memperkuat kekuasaan.⁶ Dengan demikian, populisme menghadirkan paradoks:
ia mengklaim berbicara atas nama rakyat, tetapi sering kali justru melemahkan
prinsip-prinsip dasar demokrasi liberal.
7.3.
Dampak terhadap
Kebijakan Ekonomi
Dalam ranah ekonomi, populisme menghasilkan
kebijakan yang bervariasi tergantung orientasi ideologi yang menyertainya.
Populisme kiri, seperti yang dipraktikkan oleh Hugo Chávez di Venezuela atau
Evo Morales di Bolivia, biasanya menekankan redistribusi kekayaan,
nasionalisasi sumber daya, dan penolakan terhadap neoliberalisme.⁷ Sementara
itu, populisme kanan lebih menekankan proteksionisme ekonomi, kebijakan
anti-imigrasi, serta prioritas terhadap kelas mayoritas atau kelompok “asli”
bangsa.⁸
Namun, kebijakan populis sering kali bersifat
jangka pendek dan tidak berkelanjutan. Orientasi pada pemenuhan tuntutan
langsung rakyat dapat menimbulkan defisit fiskal, inflasi, dan ketidakstabilan
ekonomi.⁹ Venezuela di bawah Chávez dan Nicolás Maduro menjadi contoh klasik
bagaimana kebijakan populis dapat berujung pada krisis ekonomi yang mendalam.¹⁰
7.4.
Dampak terhadap
Kebijakan Sosial
Dalam ranah kebijakan sosial, populisme dapat
memperluas akses terhadap layanan publik jika berorientasi inklusif. Misalnya,
pemerintahan Morales memperkuat hak-hak masyarakat adat di Bolivia dan
meningkatkan program kesejahteraan
sosial.¹¹ Namun, populisme eksklusif dapat menghasilkan kebijakan diskriminatif
terhadap kelompok minoritas atau imigran, sebagaimana terlihat pada kebijakan
imigrasi Donald Trump di Amerika Serikat atau retorika anti-Muslim dalam
populisme kanan Eropa.¹²
Dengan demikian, dampak populisme terhadap
kebijakan sosial bergantung pada definisi “rakyat” yang digunakan. Populisme
inklusif memperluas makna rakyat, sedangkan populisme eksklusif menyempitkannya.
7.5.
Dampak terhadap
Hubungan Internasional
Populisme juga
memengaruhi dinamika hubungan
internasional. Pemimpin populis cenderung menekankan kedaulatan nasional dan
menolak multilateralisme.¹³ Hal ini terlihat dalam kebijakan Trump yang menarik
Amerika Serikat dari Perjanjian Paris tentang perubahan iklim, serta
retorikanya yang menolak organisasi internasional seperti NATO dan WHO.¹⁴
Di sisi lain,
populisme kiri Amerika Latin sering membangun aliansi alternatif untuk melawan
hegemoni Amerika Serikat dan lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia.¹⁵ Meskipun demikian,
kecenderungan populis untuk memprioritaskan agenda domestik sering kali
mengurangi komitmen terhadap kerja sama internasional, sehingga menciptakan
ketegangan dalam tatanan global.
Footnotes
[1]
Margaret Canovan, Populism (New York: Harcourt Brace
Jovanovich, 1981), 294.
[2]
Cas Mudde and Cristóbal Rovira Kaltwasser, Populism: A Very Short
Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2017), 7.
[3]
Benjamin Moffitt, The Global Rise of Populism: Performance,
Political Style, and Representation (Stanford: Stanford University Press,
2016), 112.
[4]
Jan-Werner Müller, What Is Populism? (Philadelphia: University
of Pennsylvania Press, 2016), 46.
[5]
Takis S. Pappas, “Populists in Power,” Journal of Democracy
30, no. 2 (2019): 72.
[6]
Cas Mudde, The Far Right Today (Cambridge: Polity Press,
2019), 61.
[7]
Kirk A. Hawkins, Venezuela’s Chavismo and Populism in Comparative
Perspective (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 44.
[8]
Pippa Norris and Ronald Inglehart, Cultural Backlash: Trump,
Brexit, and Authoritarian Populism (Cambridge: Cambridge University Press,
2019), 145.
[9]
Michael L. Ross, “The Political Economy of Resource Curse,” World
Politics 51, no. 2 (1999): 297.
[10]
Javier Corrales and Michael Penfold, Dragon in the Tropics: Hugo
Chávez and the Political Economy of Revolution in Venezuela (Washington,
DC: Brookings Institution Press, 2011), 90.
[11]
Raúl Madrid, The Rise of Ethnic Politics in Latin America
(Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 97.
[12]
Mudde, The Far Right Today, 77.
[13]
Peter Trubowitz, Geopolitics and Democracy: The Western Liberal
Order from Foundation to Fracture (Oxford: Oxford University Press, 2023),
155.
[14]
Andrew Moravcsik, “The Paradox of US Unilateralism: The Case of Climate
Policy,” Climate Policy 9, no. 4 (2009): 414.
[15]
Steve Ellner, Rethinking Venezuelan Politics: Class, Conflict, and
the Chávez Phenomenon (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2008), 102.
8.
Kritik dan
Reinterpretasi
8.1.
Kritik Konseptual
terhadap Populisme
Salah satu kritik utama terhadap populisme
terletak pada sifatnya yang konseptual. Para akademisi menilai bahwa populisme adalah istilah yang “terlalu
elastis” karena dapat digunakan untuk menggambarkan fenomena politik yang
sangat beragam, mulai dari Peronisme di Argentina hingga Trumpisme di Amerika Serikat.¹ Hal ini menimbulkan problem metodologis:
apakah populisme dapat diperlakukan sebagai ideologi, strategi politik, gaya
komunikasi, atau sekadar retorika?²
Margaret Canovan, misalnya, menyebut populisme
sebagai “konsep karet” yang sulit dipakukan dalam definisi tunggal.³
Sementara Jan-Werner Müller menegaskan bahwa terlalu sering populisme dipakai
sebagai label peyoratif untuk mendeligitimasi
lawan politik, tanpa analisis yang cermat.⁴ Akibatnya, kajian populisme sering
terjebak dalam bias normatif dan mengabaikan keragaman manifestasinya.
8.2.
Kritik terhadap
Dampak Populisme
Dari perspektif politik praktis, kritik
terhadap populisme terutama diarahkan pada dampaknya terhadap demokrasi.
Pemimpin populis dituduh merusak prinsip-prinsip demokrasi liberal dengan
menolak pluralisme, melemahkan lembaga peradilan dan media, serta memusatkan
kekuasaan pada figur tunggal.⁵ Hal ini terlihat dalam praktik “demokrasi
iliberal” di Hungaria dan Turki, di mana populisme menjadi kendaraan bagi
konsolidasi otoritarianisme.⁶
Selain itu, kebijakan populis sering dinilai
oportunistik dan jangka pendek. Upaya memenuhi tuntutan rakyat secara instan,
misalnya melalui subsidi besar-besaran atau retorika anti-elit tanpa reformasi
struktural, sering kali berujung pada ketidakstabilan ekonomi dan politik.⁷ Dengan demikian,
populisme dianggap lebih mementingkan performa politik dibandingkan tata kelola
pemerintahan yang berkelanjutan.
8.3.
Kritik Normatif
Kritik normatif terhadap populisme datang dari
kalangan liberal maupun konservatif. Kalangan liberal menilai populisme
berbahaya karena menolak pluralisme dan keberagaman, serta menyederhanakan politik menjadi dikotomi moral antara rakyat
murni versus elit korup.⁸ Sementara kalangan konservatif menilai populisme
melemahkan stabilitas dan kontinuitas institusi, karena mengedepankan retorika
emosional dan mobilisasi massa daripada prosedur konstitusional.⁹
Namun, ada juga kritik normatif yang lebih
simpatik, misalnya dari Ernesto Laclau, yang melihat populisme sebagai logika
politik yang sah dan inheren dalam demokrasi.¹⁰ Bagi Laclau, kritik liberal terhadap populisme sering kali bias elit dan
mengabaikan kenyataan bahwa demokrasi selalu mengandung unsur antagonisme.
8.4.
Reinterpretasi
Populisme sebagai Gejala Demokrasi
Daripada sekadar dipandang sebagai ancaman,
populisme dapat direinterpretasi sebagai gejala yang muncul dari krisis
representasi dalam demokrasi modern. Cas Mudde dan Cristóbal Rovira Kaltwasser
menyebut populisme sebagai “the shadow of representative democracy,”
yaitu refleksi dari kegagalan sistem representatif dalam mewakili aspirasi
rakyat.¹¹ Dalam perspektif ini, populisme berfungsi sebagai
alarm yang mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh terjebak pada oligarki
politik dan ekonomi.
Reinterpretasi ini juga menegaskan bahwa
populisme bukanlah fenomena sementara, melainkan bagian inheren dari politik
modern. Benjamin Moffitt menyatakan bahwa populisme harus dipahami sebagai “gaya
politik” yang akan selalu hadir ketika
ada ketidakpuasan rakyat terhadap elit.¹² Dengan demikian, populisme dapat
dibaca sebagai mekanisme korektif, meskipun dalam praktiknya sering berisiko
menimbulkan ekses negatif.
8.5.
Reinterpretasi dalam
Konteks Global
Dalam konteks globalisasi, reinterpretasi
populisme juga perlu memperhatikan peran media digital dan transformasi ruang
publik. Populisme kontemporer memperlihatkan kemampuan luar biasa untuk memanfaatkan media sosial dalam membangun narasi
rakyat versus elit.¹³ Hal ini menimbulkan tantangan baru sekaligus peluang
reinterpretasi: populisme digital tidak hanya mengancam demokrasi dengan
menyebarkan disinformasi, tetapi juga membuka ruang partisipasi politik yang
lebih langsung.¹⁴
Oleh karena itu,
populisme dapat dipahami sebagai fenomena ambivalen: ia bisa menjadi ancaman
sekaligus peluang, tergantung pada sejauh mana ia dapat diarahkan untuk
memperkuat partisipasi rakyat tanpa merusak institusi demokrasi. Reinterpretasi ini mengajak kita
melihat populisme secara lebih nuansa, bukan hanya hitam-putih antara “baik”
dan “buruk.”
Footnotes
[1]
Paul Taggart, Populism (Buckingham: Open University Press,
2000), 1.
[2]
Cas Mudde and Cristóbal Rovira Kaltwasser, Populism: A Very Short
Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2017), 2–3.
[3]
Margaret Canovan, Populism (New York: Harcourt Brace
Jovanovich, 1981), 5.
[4]
Jan-Werner Müller, What Is Populism? (Philadelphia: University
of Pennsylvania Press, 2016), 3.
[5]
Takis S. Pappas, “Populists in Power,” Journal of Democracy
30, no. 2 (2019): 72.
[6]
Cas Mudde, The Far Right Today (Cambridge: Polity Press,
2019), 61.
[7]
Javier Corrales and Michael Penfold, Dragon in the Tropics: Hugo
Chávez and the Political Economy of Revolution in Venezuela (Washington,
DC: Brookings Institution Press, 2011), 98.
[8]
Müller, What Is Populism?, 19.
[9]
Taggart, Populism, 95.
[10]
Ernesto Laclau, On Populist Reason (London: Verso, 2005), 154.
[11]
Mudde and Kaltwasser, Populism: A Very Short Introduction, 79.
[12]
Benjamin Moffitt, The Global Rise of Populism: Performance,
Political Style, and Representation (Stanford: Stanford University Press,
2016), 44.
[13]
Paolo Gerbaudo, The Digital Party: Political Organisation and
Online Democracy (London: Pluto Press, 2019), 103.
[14]
Zizi Papacharissi, A Private Sphere: Democracy in a Digital Age
(Cambridge: Polity Press, 2010), 62.
9.
Relevansi
dan Tantangan Kontemporer
9.1.
Populisme dalam
Konteks Globalisasi
Populisme tetap relevan dalam politik
kontemporer karena kemampuannya beradaptasi dengan dinamika globalisasi.
Gelombang globalisasi ekonomi sejak akhir abad ke-20 membawa ketimpangan sosial
yang signifikan, menghasilkan “pemenang”
dan “pecundang” dalam struktur ekonomi dunia.¹ Dalam konteks ini,
populisme muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan global dan perasaan
keterasingan sebagian kelompok masyarakat.² Narasi “rakyat murni”
melawan “elit global” menjadi semakin kuat, terutama dalam
retorika partai populis kanan di Eropa dan Amerika Serikat.³
Namun, relevansi populisme juga terlihat pada
kemampuannya untuk mengartikulasikan aspirasi masyarakat lokal yang merasa
identitas, budaya, dan kepentingannya terancam oleh arus globalisasi.⁴ Dengan
demikian, populisme tidak sekadar fenomena
politik domestik, melainkan juga bagian dari perdebatan global mengenai
kedaulatan, integrasi regional, dan multikulturalisme.
9.2.
Populisme dan
Tantangan Demokrasi
Salah satu tantangan utama dalam menghadapi
populisme adalah dampaknya terhadap demokrasi liberal. Populisme menawarkan
janji untuk “mengembalikan kekuasaan kepada rakyat,” namun sering kali dengan
mengorbankan prinsip-prinsip pluralisme, check and balance, serta independensi
lembaga demokratis.⁵ Hal ini
menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah demokrasi dapat tetap bertahan jika
dikuasai logika populis yang menolak kompromi dan institusionalisasi?
Dalam konteks ini, populisme relevan sebagai
cermin kelemahan demokrasi liberal. Ia menyoroti jarak yang semakin besar
antara elit politik dan rakyat, serta defisit representasi yang nyata.⁶
Tantangannya adalah bagaimana demokrasi dapat memperbaiki kekurangan tersebut tanpa terjebak dalam pola otoritarianisme populis.
9.3.
Populisme dan
Teknologi Digital
Perkembangan teknologi digital telah
memperkuat relevansi populisme di era kontemporer. Media sosial memberi ruang
bagi pemimpin populis untuk membangun komunikasi langsung dengan rakyat, tanpa perantara media arus utama.⁷ Retorika singkat,
emosional, dan mudah disebarkan di platform digital memperkuat polarisasi
politik dan menciptakan “ruang gema” (echo chambers) yang meneguhkan
narasi populis.⁸
Namun, tantangan besar muncul dalam bentuk
disinformasi dan fake news yang kerap menjadi bagian
dari strategi mobilisasi populis.⁹ Hal ini menimbulkan dilema baru: bagaimana
menjaga kebebasan berekspresi dalam demokrasi digital tanpa membiarkan ruang publik dikuasai oleh narasi
manipulatif?
9.4.
Populisme dan Krisis
Multidimensi
Relevansi populisme
juga semakin jelas ketika dunia menghadapi krisis multidimensi: krisis ekonomi
global, perubahan iklim, pandemi, hingga migrasi internasional. Dalam situasi
krisis, populisme sering menawarkan jawaban sederhana terhadap masalah kompleks,
misalnya dengan menyalahkan elit global, imigran, atau lembaga internasional.¹⁰ Strategi ini efektif
dalam mobilisasi jangka pendek, tetapi sering kali kontraproduktif dalam
penyelesaian masalah yang memerlukan solusi kolektif dan multilateral.¹¹
Krisis iklim, misalnya, menuntut kerja sama
global yang berkelanjutan, tetapi populisme nasionalis sering menolak komitmen
internasional dengan alasan melindungi kepentingan rakyat domestik.¹² Dengan demikian, tantangan kontemporer
populisme adalah bagaimana mengatasi krisis global tanpa mereduksi
kompleksitasnya menjadi sekadar pertarungan moral antara rakyat dan elit.
9.5.
Populisme di
Indonesia dan Asia Tenggara
Dalam konteks Indonesia, populisme tetap
relevan sebagai gaya politik elektoral. Pemilu 2014 dan 2019 memperlihatkan
bagaimana retorika populis digunakan baik oleh Joko Widodo maupun Prabowo
Subianto untuk menarik dukungan massa.¹³ Polarisasi politik berbasis identitas
agama dan etnis juga menjadi tantangan besar bagi kohesi sosial.¹⁴ Hal serupa
terjadi di negara-negara Asia Tenggara lain, seperti Filipina di bawah Rodrigo
Duterte dan Thailand dengan fenomena Thaksin Shinawatra.¹⁵
Tantangan kontemporer bagi Indonesia adalah
bagaimana mengelola populisme agar tidak mengarah pada perpecahan sosial yang
mendalam, melainkan justru memperkuat partisipasi politik rakyat dalam kerangka demokrasi yang inklusif.
Footnotes
[1]
Dani Rodrik, The Globalization Paradox: Democracy and the Future of
the World Economy (New York: W.W. Norton, 2011), 32.
[2]
Cas Mudde and Cristóbal Rovira Kaltwasser, Populism: A Very Short
Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2017), 2–3.
[3]
Pippa Norris and Ronald Inglehart, Cultural Backlash: Trump,
Brexit, and Authoritarian Populism (Cambridge: Cambridge University Press,
2019), 164.
[4]
Paul Taggart, Populism (Buckingham: Open University Press,
2000), 94.
[5]
Jan-Werner Müller, What Is Populism? (Philadelphia: University
of Pennsylvania Press, 2016), 47.
[6]
Nadia Urbinati, Democracy Disfigured: Opinion, Truth, and the
People (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014), 124.
[7]
Paolo Gerbaudo, The Digital Party: Political Organisation and
Online Democracy (London: Pluto Press, 2019), 102.
[8]
Zizi Papacharissi, A Private Sphere: Democracy in a Digital Age
(Cambridge: Polity Press, 2010), 59.
[9]
Yochai Benkler, Robert Faris, and Hal Roberts, Network Propaganda:
Manipulation, Disinformation, and Radicalization in American Politics
(Oxford: Oxford University Press, 2018), 71.
[10]
Benjamin Moffitt, The Global Rise of Populism: Performance,
Political Style, and Representation (Stanford: Stanford University Press,
2016), 138.
[11]
Takis S. Pappas, “Populists in Power,” Journal of Democracy
30, no. 2 (2019): 73.
[12]
Andrew Moravcsik, “The Paradox of US Unilateralism: The Case of Climate
Policy,” Climate Policy 9, no. 4 (2009): 414.
[13]
Marcus Mietzner, “Populist Mobilization in Southeast Asia: The
Indonesian Case,” Pacific Affairs 88, no. 4 (2015): 685.
[14]
Edward Aspinall and Marcus Mietzner, “Indonesia’s Democratic Paradox:
Competitive Elections amidst Rising Illiberalism,” Bulletin of Indonesian
Economic Studies 55, no. 3 (2019): 297.
[15]
Duncan McCargo and Ukrist Pathmanand, The Thaksinization of
Thailand (Copenhagen: NIAS Press, 2005), 12.
10. Sintesis dan Refleksi Filosofis
10.1.
Populisme sebagai
Fenomena Permanen
Kajian historis dan
konseptual menunjukkan bahwa populisme bukan sekadar fenomena sementara,
melainkan sebuah gejala permanen dalam politik modern.¹ Populisme akan selalu
muncul ketika terdapat kesenjangan antara aspirasi rakyat dengan representasi
politik yang disediakan oleh elit.² Dalam perspektif ini, populisme dapat
dipahami sebagai bentuk dialektika yang terus-menerus antara rakyat dan elit,
di mana politik menjadi arena pertarungan klaim representasi.
10.2.
Dialektika antara
Populisme dan Demokrasi
Secara filosofis, hubungan antara populisme
dan demokrasi bersifat ambivalen. Populisme pada dasarnya mengekspresikan prinsip utama demokrasi, yaitu
kedaulatan rakyat (popular sovereignty).³ Namun,
ketika klaim kedaulatan tersebut diekspresikan secara absolut oleh seorang
pemimpin atau kelompok tertentu, ia dapat merusak demokrasi itu sendiri dengan
menolak pluralisme dan institusionalisasi.⁴
Nadia Urbinati menyebut fenomena ini sebagai
paradoks demokrasi: semakin populisme mengklaim berbicara atas nama rakyat,
semakin besar risikonya mengikis fondasi demokrasi deliberatif.⁵ Dengan demikian, refleksi filosofis menempatkan populisme dalam
posisi ganda: sebagai corrective bagi demokrasi liberal
sekaligus potensi ancaman bagi kelangsungannya.
10.3.
Populisme dan Konsep
“Rakyat”
Pertanyaan filosofis yang mendasar dalam
populisme adalah: siapa yang dimaksud dengan “rakyat”? Ernesto Laclau
menegaskan bahwa rakyat dalam populisme bukanlah entitas yang sudah ada,
melainkan konstruksi diskursif yang dibentuk melalui oposisi terhadap elit.⁶ Hal ini mengandung implikasi bahwa
rakyat bukanlah kategori tetap, tetapi selalu terbuka untuk diredefinisi sesuai
konteks politik.
Refleksi ini memperlihatkan bahwa populisme
sesungguhnya menyingkap sifat ontologis politik: politik selalu melibatkan
konstruksi identitas kolektif, dan populisme adalah salah satu mekanisme paling
kuat dalam proses tersebut.⁷ Dengan demikian, populisme tidak hanya soal kebijakan atau retorika, tetapi juga tentang
pembentukan makna “rakyat” dalam setiap momen historis.
10.4.
Populisme dan Etika
Politik
Dari perspektif etika politik, populisme
menimbulkan dilema moral. Di satu sisi, populisme mengandung potensi etis untuk
memperjuangkan keadilan sosial, mengoreksi ketidaksetaraan, dan mengangkat suara kelompok marjinal.⁸ Namun,
di sisi lain, populisme sering terjebak dalam reduksionisme moral dengan
membagi dunia secara dikotomis menjadi rakyat yang murni versus elit yang
jahat.⁹ Pola semacam ini berbahaya karena mengabaikan kompleksitas realitas
sosial dan melemahkan kapasitas deliberatif masyarakat.
Refleksi etis ini menegaskan pentingnya mengarahkan energi populis agar tidak
mengarah pada eksklusi atau otoritarianisme, melainkan digunakan untuk
memperluas ruang keadilan dan solidaritas dalam politik.
10.5. Populisme
di Era Digital dan Tantangan Filosofis
Era digital memperlihatkan transformasi
populisme yang semakin cepat dan radikal. Media sosial menjadikan populisme
lebih cair, emosional, dan performatif.¹⁰ Dalam konteks ini, refleksi filosofis
perlu mengajukan pertanyaan: apakah demokrasi digital yang berbasis pada
viralitas dan kecepatan informasi mampu menjaga rasionalitas publik?¹¹
Fenomena populisme digital menantang tradisi
filsafat politik yang menekankan deliberasi rasional, sebagaimana dikemukakan
oleh Jürgen Habermas.¹² Jika ruang publik digital lebih banyak diisi oleh
retorika emosional populis ketimbang argumen rasional, maka tantangan bagi
demokrasi kontemporer adalah menemukan keseimbangan baru antara partisipasi
rakyat dan kualitas deliberasi.
10.6. Refleksi
Akhir: Populisme sebagai Cermin Politik Modern
Secara reflektif, populisme dapat dipandang
sebagai cermin bagi politik modern. Ia menunjukkan wajah ketidakpuasan rakyat,
sekaligus mengungkapkan kelemahan institusi demokrasi yang gagal menyalurkan
aspirasi dengan adil.¹³ Oleh karena itu,
alih-alih sekadar diposisikan sebagai anomali, populisme perlu dipahami sebagai
elemen yang melekat dalam dinamika politik kontemporer.
Dengan memahami populisme secara filosofis,
kita dapat melihat bahwa politik tidak pernah statis, melainkan selalu menjadi
arena pertarungan wacana, identitas, dan klaim kedaulatan. Populisme, dalam hal
ini, adalah salah satu ekspresi paling radikal dari dinamika tersebut: berbahaya bila tidak dikendalikan, tetapi juga
vital sebagai pengingat akan arti sejati demokrasi—yakni pemerintahan dari,
oleh, dan untuk rakyat.¹⁴
Footnotes
[1]
Margaret Canovan, Populism (New York: Harcourt Brace
Jovanovich, 1981), 294.
[2]
Cas Mudde and Cristóbal Rovira Kaltwasser, Populism: A Very Short
Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2017), 7.
[3]
Nadia Urbinati, Democracy Disfigured: Opinion, Truth, and the
People (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014), 122.
[4]
Jan-Werner Müller, What Is Populism? (Philadelphia: University
of Pennsylvania Press, 2016), 46.
[5]
Urbinati, Democracy Disfigured, 125.
[6]
Ernesto Laclau, On Populist Reason (London: Verso, 2005),
74–75.
[7]
Laclau, On Populist Reason, 93.
[8]
Kirk A. Hawkins, Venezuela’s Chavismo and Populism in Comparative
Perspective (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 44.
[9]
Paul Taggart, Populism (Buckingham: Open University Press,
2000), 89.
[10]
Benjamin Moffitt, The Global Rise of Populism: Performance,
Political Style, and Representation (Stanford: Stanford University Press,
2016), 127.
[11]
Paolo Gerbaudo, The Digital Party: Political Organisation and
Online Democracy (London: Pluto Press, 2019), 109.
[12]
Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere
(Cambridge: MIT Press, 1989), 105.
[13]
Mudde and Kaltwasser, Populism: A Very Short Introduction, 79.
[14]
Canovan, Populism, 299.
11. Penutup
Kajian mengenai populisme menunjukkan bahwa ia
merupakan fenomena politik yang kompleks, ambivalen, sekaligus permanen dalam
dinamika demokrasi modern. Sejak kemunculannya pada abad ke-19 dalam bentuk
populisme agraris di Amerika
Serikat dan Rusia, hingga manifestasi kontemporer di berbagai belahan dunia,
populisme selalu hadir sebagai respon terhadap krisis representasi dan
ketidakpuasan rakyat terhadap elit politik maupun ekonomi.¹
Dari segi konseptual, populisme dapat dipahami
sebagai thin-centered
ideology yang mendefinisikan politik dalam kerangka dikotomis: “rakyat
murni” melawan “elit korup.”² Sifatnya yang tipis membuat populisme fleksibel dan mampu menempel pada
ideologi lain, baik kiri, kanan, nasionalis, maupun religius.³ Namun,
elastisitas inilah yang sekaligus menimbulkan problem metodologis dan
perdebatan akademik: apakah populisme adalah ideologi, strategi politik, atau
gaya komunikasi.⁴
Secara empiris, populisme memperlihatkan
dampak ganda. Di satu sisi, ia berperan sebagai koreksi terhadap defisit
representasi demokrasi liberal dengan meningkatkan partisipasi rakyat dan
mengangkat isu-isu yang diabaikan elit.⁵ Di sisi lain, populisme sering kali melemahkan institusi demokratis,
menolak pluralisme, serta mendorong konsentrasi kekuasaan di tangan pemimpin
karismatik.⁶ Ambivalensi ini menegaskan bahwa populisme bukan sekadar anomali,
melainkan cermin dari dinamika politik modern itu sendiri.
Refleksi filosofis atas populisme
memperlihatkan bahwa politik pada dasarnya adalah arena konstruksi identitas
kolektif.⁷ Populisme menyingkapkan sifat ontologis politik tersebut dengan
memperlihatkan bagaimana “rakyat” selalu didefinisikan melalui oposisi
terhadap “elit.”⁸ Dengan demikian, populisme bukan hanya gejala destruktif, tetapi juga ekspresi sah dari demokrasi yang
menuntut representasi lebih autentik. Tantangannya adalah bagaimana mengelola
energi populis agar tidak berubah menjadi otoritarianisme, tetapi diarahkan
untuk memperkuat demokrasi yang inklusif dan deliberatif.
Pada akhirnya,
populisme adalah paradoks: ia dapat mengancam sekaligus memperkuat demokrasi;
ia dapat memperluas partisipasi sekaligus mempersempit pluralisme.⁹ Oleh karena
itu, kajian akademik terhadap populisme tidak boleh berhenti pada labelisasi
negatif, melainkan harus terus mencari pemahaman mendalam yang kritis dan reflektif. Dengan cara
demikian, populisme dapat dibaca bukan hanya sebagai tantangan, melainkan juga
sebagai peluang untuk meneguhkan makna demokrasi yang sejati: pemerintahan dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.¹⁰
Footnotes
[1]
Charles Postel, The Populist Vision (New York: Oxford
University Press, 2007), 25–26.
[2]
Cas Mudde and Cristóbal Rovira Kaltwasser, Populism: A Very Short
Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2017), 5.
[3]
Benjamin Moffitt, The Global Rise of Populism: Performance,
Political Style, and Representation (Stanford: Stanford University Press,
2016), 41.
[4]
Margaret Canovan, Populism (New York: Harcourt Brace
Jovanovich, 1981), 5.
[5]
Nadia Urbinati, Democracy Disfigured: Opinion, Truth, and the
People (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014), 123.
[6]
Jan-Werner Müller, What Is Populism? (Philadelphia: University
of Pennsylvania Press, 2016), 46.
[7]
Ernesto Laclau, On Populist Reason (London: Verso, 2005), 74.
[8]
Laclau, On Populist Reason, 93.
[9]
Takis S. Pappas, “Populists in Power,” Journal of Democracy
30, no. 2 (2019): 72.
[10]
Cas Mudde, The Far Right Today (Cambridge: Polity Press,
2019), 77.
Daftar
Pustaka
Albertazzi, D., & McDonnell, D. (2008). Twenty-first
century populism: The spectre of Western European democracy. Palgrave
Macmillan.
Albertazzi, D., & McDonnell, D. (2015). Populism
and liberal democracy: Populists in government in Austria, Italy, Poland and
Switzerland. Oxford University Press.
Aspinall, E. (2015). Populism, clientelism, and
mobilization in Indonesia: Insights from the 2014 presidential campaign. Indonesia,
99, 1–28.
Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia’s
democratic paradox: Competitive elections amidst rising illiberalism. Bulletin
of Indonesian Economic Studies, 55(3), 295–317.
Benker, Y., Faris, R., & Roberts, H. (2018). Network
propaganda: Manipulation, disinformation, and radicalization in American
politics. Oxford University Press.
Canovan, M. (1981). Populism. Harcourt Brace
Jovanovich.
Conniff, M. L. (Ed.). (1999). Populism in Latin
America. University of Alabama Press.
Corrales, J., & Penfold, M. (2011). Dragon in
the tropics: Hugo Chávez and the political economy of revolution in Venezuela.
Brookings Institution Press.
Curato, N. (2019). Democracy in a time of misery:
From spectacular tragedy to deliberative action. Oxford University Press.
Ellner, S. (2008). Rethinking Venezuelan politics:
Class, conflict, and the Chávez phenomenon. Lynne Rienner Publishers.
Feith, H. (1962). The decline of constitutional
democracy in Indonesia. Cornell University Press.
Gerbaudo, P. (2019). The digital party: Political
organisation and online democracy. Pluto Press.
Goodwin, M., & Heath, O. (2016). The 2016
referendum, Brexit and the left behind: An aggregate-level analysis of the
result. The Political Quarterly, 87(3), 323–332.
Gudavarthy, A. (2018). India after Modi: Populism
and the right. Bloomsbury.
Habermas, J. (1989). The structural transformation
of the public sphere. MIT Press.
Hawkins, K. A. (2010). Venezuela’s Chavismo and
populism in comparative perspective. Cambridge University Press.
James, D. (1988). Resistance and integration:
Peronism and the Argentine working class, 1946–1976. Cambridge University
Press.
Jaffrelot, C. (2003). India’s silent revolution:
The rise of the lower castes in North India. Columbia University Press.
Jur is, J. S. (2012). Reflections on #Occupy
everywhere: Social media, public space, and emerging logics of aggregation. American
Ethnologist, 39(2), 259–279.
Laclau, E. (2005). On populist reason. Verso.
Llanos, M., & Marsteintredet, L. (2010). Presidential
breakdowns in Latin America. Palgrave Macmillan.
Madrid, R. (2012). The rise of ethnic politics in
Latin America. Cambridge University Press.
McCargo, D., & Pathmanand, U. (2005). The
Thaksinization of Thailand. NIAS Press.
McDonnell, D., & Roy, O. (2022). Religious
populism and the politics of faith. In C. de la Torre (Ed.), Populism and
religion (pp. 9–23). Routledge.
Mietzner, M. (2015). Populist mobilization in
Southeast Asia: The Indonesian case. Pacific Affairs, 88(4), 685–687.
Moffitt, B. (2016). The global rise of populism:
Performance, political style, and representation. Stanford University
Press.
Moffitt, B., & Mudde, C. (2016). What’s left of
the radical left? Populism, socialism and the decline of the left in Europe. Government
and Opposition, 51(1), 24–44.
Moravcsik, A. (2009). The paradox of US unilateralism:
The case of climate policy. Climate Policy, 9(4), 403–424.
Mudde, C. (2019). The far right today. Polity
Press.
Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. (2017). Populism: A very short introduction. Oxford University Press.
Müller, J. W. (2016). What is populism?
University of Pennsylvania Press.
Norris, P., & Inglehart, R. (2019). Cultural
backlash: Trump, Brexit, and authoritarian populism. Cambridge University
Press.
Pappas, T. S. (2019). Populists in power. Journal
of Democracy, 30(2), 70–84.
Papacharissi, Z. (2010). A private sphere:
Democracy in a digital age. Polity Press.
Postel, C. (2007). The populist vision. Oxford
University Press.
Rosanvallon, P. (1998). Le peuple intrapouvable:
Histoire de la représentation démocratique en France. Gallimard.
Ross, M. L. (1999). The political economy of the
resource curse. World Politics, 51(2), 297–322.
Southall, R. (2021). Populism and the left in South
Africa. Jacana Media.
Taggart, P. (2000). Populism. Open University
Press.
Trubowitz, P. (2023). Geopolitics and democracy:
The Western liberal order from foundation to fracture. Oxford University
Press.
Urbinati, N. (2014). Democracy disfigured: Opinion,
truth, and the people. Harvard University Press.
Venturi, F. (1960). Roots of revolution: A history
of the populist and socialist movements in 19th century Russia. Alfred A.
Knopf.
Walicki, A. (1979). A history of Russian thought:
From the Enlightenment to Marxism. Stanford University Press.
Watson, H. L. (2006). Liberty and power: The
politics of Jacksonian America. Hill and Wang.
White, J. (2013). Muslim nationalism and the new
Turks. Princeton University Press.
Wilentz, S. (2005). The rise of American democracy:
Jefferson to Lincoln. W.W. Norton.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar